Halloween party ideas 2015

Aliasni Mahasiswa Papua Komite Kota Salatiga, 13 oktober 2018
Pada hari sabtu 13 Oktober 2018, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Salatiga telah melakukan KONFERTAK dan terbentuk Komite Kota Baru sebagai  terpilih-nya Yuliminus Kum ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Salatiga, Christoforus Amisim Sekertaris dan Cally Kogoya & Stevanus Ananim sebagai Bendahara. Dibantu juga dengan beberapa biro-biro dalam kepengurusan struktur Komite Kota Salatiga yang baru. dan biro-biro tersebut,  Biro Pendidikan : Nanita tabuni & yuliana kelanangame, Biro Agitasi Propaganda : Pinus Nirigi, Biro Politik : Egon Kogoya, Biro Organisasi : Frengky Kogoya

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat

empat Kawan di tahan di kepolisian, ilustrasi gmabar Jhon Gobai,(FB)
"Pernyataan Sikap: Aliansi Rakyat Makassar Untuk Demokrasi 13 Oktober 2018"

“Mengecam Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian di Asrama Mahasiswa Papua di Makassar”

Sabtu, 13 Oktober 2018, Mahasiswa Papua di Makassar mengadakan kegiatan Panggung Pembebasan yang bertema “Papua Darurat Kemanusiaan” di Asrama Mahasiswa Papua Jl. Lanto Dg. Pasewang. Selain Mahasiswa asal Papua kegiatan tersebut dihadiri beberapa orang peserta undangan. Sebelum kegiatan dimulai, pulahan anggota Polisi tidak berseragam, telah berada di Asrama Mahasiswa Papua sejak sore hari. Mereka mencabut spanduk kegiatan yang dipasang di depan asrama, dengan alasan kegiatan tersebut tidak mendapat izin. dan baca juga versinya AMP, KNPB, AMPTI di Kronologi Kronologi Represif Aparat dan Penangkapan Empat Mahasiswa di Asrama Papua Makassar

Kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 19.00 WITA yang diisi dengan puisi, orasi, pementasan musik dan Mop, yang berlangsung secara damai.  Kurang lebih 20 anggota kepolisian menjaga ketat di luar asrama Mahasiswa Papua Selain itu, 4 anggota intel kepolisian masuk ke dalam asrama dan mengikuti jalannya kegiatan bersama mahasiswa. Sekitar Pukul 22.00 Wita,  Pihak kepolisian melakukan intimidasi dengan menyuruh mempercepat kegiatan dengan dalih tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang diatas pukul 22.00 WITA. Sehingga panitia pun mempercepat kegiatan.
Setelah kegiatan selesai, 3 orang mahasiswa dan 1 aktivis pro demokrasi yakni Amri, Fariz, Fahri dan Wildan yang merupakan peserta  yang diundang hendak meninggalkan lokasi, namun tiba-tiba bebrapa anggota polisi yang berada di lokasi melakukan dugaan kekerasan dan menangkap 4 orang peserta tersebut.  Amri, dicekik, dipaksa membuka jaket dan pakaian lalu dagunya ditodong dengan senjata. Ia kemudian dipukul di bagian kepala dan dirampas HP serta tasnya, lalu dibawa ke mobil Patroli Polisi. Wildan dengan diseret dan ditarik paksa, lalu polisi menampar dan memasukkannya ke dalam mobil Patroli Polisi.

Hal yang serupa juga dialami oleh Fahri yang ditangkap dan diseret disekitar parkiran Asrama. Ia kemudian dipukuli di bagian kepala dan dibawa paksa ke mobil Patroli Polis. Sedangkan, Imam, yang masih berada di dalam asrama Diseret ke mobil patrol dan dipukul pada bagian ulu hati hingga ia merasa mual didalam mobil polisi.

Tak sampai di situ, salah satu peserta undangan juga mengalami dugaan tindak kekerasan oleh polisi, yakni Atu Peserta Undangan. Pada saat kejadian, ia sedang merekam proses penggerudukan pihak kepolisian  didalam asrama Mahasiswa Papua. Ia didatangi oleh salah satu aparat kepolisian dan kemudian seorang aparat polisi menunjuknya. Kemudian, dia ditarik paksa hingga jatuh  lalu ditendang. Namun mahasiswa Papua menarik Atu kedalam asrama. 

Sekitar jam 00:10 Wita 4 orang Peserta Undangan tersebut yang berada di dalam Mobil Polisi (unit jatanras) lalu dilepaskan.

Tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Peserta Kegiatan merupakan Pelanggaran HAM, yakni hak atas  kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. yang dengan tegas dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28E (3)  UUD NRI 1945  dan Pasal 24 ayat (1)  UU Nomor 39 tahun 1999  tentang HAM. 

Oleh karena itu kami Aliansi Rakyat Makassar untuk Demokrasi (LBH Makassar, Pembebasan Makassar, KP AMP Makassar, KOMUNAL, LAW UNHAS, BEM FAI UMI, GMPA, PPMI DK Makassar, FOSIS UMI, PMII Rayon FAI UMI)  menyatakan sikap:

1. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Makassar.

2. Mengecam kehadiran puluhan aparat Kepolisian di kegiatan Panggung Pembebasan yang dilakukan secara damai di Asrama Mahasiswa Papua, Jl. Lanto Dg. Pasewang, Makassar

3. Mengecam tindakan kekerasan, pemukulan dan intimidasi terhadap peserta kegiatan Panggung Pembebasan di Asrama Mahasiswa Papua, Makassar 

4. Mendesak Kapolda Sul-Sel untuk memproses hukum (disiplin dan pidana) anggota polisi atas yang melakukantindakan kekerasan terhadap 4 orang peserta yang menghadiri kegiatan di Asrama Mahasiswa Papua Makassar

5. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kebebasan berekpresi, berpendapat, berserikat dan berkumpul yang merupakan Hak Asasi Manusi kepada setiap orang tanpa terkecuali. 

Nara hubung:
Abdul Azis Dumpa (LBH Makassar)/ 085-299-999-514
Amri (Pembebasan Makassar)/ 085-211-120-178

Photo-Photo












Kronologi Represif Aparat dan Penangkapan Empat Mahasiswa di Asrama Papua Makassar
Makassar, Pada hari Sabtu, 13 Oktober 2018. dalam gabungan ruang panggung pembebasan AMP, KNPB, PEMBEBASAN dan AMP TPI Makassar melakukan kegiatan "Panggung Pembebasan" dengan thema "Papua Darurat Kemanusiaan" di Asrama Papua Makassar, Jl. Lanto Dg. Pasewang. dalam agenda tersebut telah saling koordinasi untuk melakukan agenda bersamaan seperti di utarakan dalam tulisan Melihat Panggung Pembebasan dan terjadi, penangkapan terhadap kawan-kawan yang bersolidaritas untuk berpartisipasi bersama dalam kegiatan tersebut. Dengan itu, malah terjadi penagkapan terhadap kawan-kawan solidaritas oleh kepolisian dan melalarang untuk melakukan kegiatan tersebut di lingkungan Asrama Papua, Makassar.

Kronologisnya: 

Sejak pukul 16: 27 WITA belasan anggota Polisi tak berserangam sudah berada di halaman Asrama; dan mencabut spanduk, lalu melarang acara tersebut karena, menurut Polisi, tak mendapatkan surat izin dari kepolisian.

Pukul 19:00 WITA acara panggung di mulai. Sejak itu Puluhan Polisi tak berseragam itu menghadang kawan yang datang di depan pintu masuk Asrama, dan memeriksa barang bawaan, dan menyita Satu buah Gitar.

Dalam tekanan Aparat yang sangat ketat, teriakan puisi, orasi, nyanyian perlawanan terus getarkan pangggung. Acara digelar dengan damai bersama kawan-kawan Papua, Mahasiswa Indonesia dan aktivis pro demokrasi. Aparat Polisi/TNI semakin banyak di depan Asrama dan terus menekan panitia untuk segerah dipercepat. 4 Anggota Intel berada di dalam Asrama bersama-sama sejak awal mulai hingga berakhirnya acara.

Pada pukul 22:00 WITA acara ditutup dengan doa dan nyanyian "Tanah Papua".
Seketika kawan-kawan Pulang meninggalkan Asrama, Aparat dengan brutal menyeret 3 (tiga) Mahasiswa Indonesia dan satu aktivis Pro demokrasi, anggota PEMBEBASAN Makassar ke dalam Mobil. Sisahnya dikepung dalam kurungan Aparat di dalam Asrama. Beberapa kawan di incar/dicari. Dengan semaunya mereka (aparat) memeriksa setiap kamar penghuni Asrama Papua.

Aduh mulut, saling dorong antara Mahasiswa Papua dan kepolisian pun makin mendidih. Polisi makin gila dengan kejar kawan-kawan yang diterget mereka, membuat situasi arsama makin panas.
Kawan-kawan Papua menuntuk landasan HUKUM yang membenarkan tindakan pengepungan, pelarangan acara dalam asrama, serta tindakan penangkapan 3 orang Mahasiswa Indonesia yang di undangan dan 1 anggota Pembebasan; serta menuntuk untuk harus dibebaskan tanpa syarat. Sementara Polisi dengan sikap arogannya mengincar beberapa kawan yang ditarget Polisi.
Satu anggota Aparat yang tak berseragam membawa senjatah laras panjang ke dalam Asrama saat Mahasiswa dikepung.

Pukul 23:30 WITA Puluhan mahasiswa Papua sepakat untuk jalan kaki menduduki penjarah Polrestabes Makassar hingga 4 kawan dibebaskan dan setelah kepolisian memberikan alasan logis atas tindakan berlebihannya.

Pukul 23:50 WITA Kapolsek Tamalate tiba diasrama dan Mahasiswa Papua terus menanyakan dasar hukum tindakan Polisi melarang aktivitas mahasiswa berkumpul, bernyanyi, berpuisi, mop hingga berujung represif dan penangkapan.

Kapolsek mengatakan “Masalah selesai. Sekarang kita bubarkan diri masing-masing.” “4 kawan Anda akan dipulangkan sesegerah mungkin.” Lanjutnya. Mahasiswa Papua mengatakan “hingga satu jam kedepan belum juga dipulangkan, kami akan bergerak menduduki Polrestabes”.

Pukul 12:50 WITA. Belum juga dipulangkan. 11 orang Mahasiswa Papua segerah ke Polrestabes untuk memastikan keberadaan mereka. Dari Polrestabes kota Makassar mengaku tak tahu keberadaan mereka. Ternyata 4 kamerad itu dikurung dalam mobil polisi hingga pukul 00:10 WITA.
00:30 WITA. Setelah didampingi oleh LBH Makassar dan dari organisasi, kawan-kawan Indonesia dan Papua membubarkan diri masing.

4 orang ditangkap dan dipukul

Dalam kronologi yang terpisah:

Setelah kegiatan selesai, 3 orang mahasiswa dan 1 aktivis pro demokrasi yakni Amri, Fariz, Fahri dan Wildan yang merupakan peserta yang diundang hendak meninggalkan lokasi, namun tiba-tiba bebrapa anggota polisi yang berada di lokasi melakukan dugaan kekerasan dan menangkap 4 orang peserta tersebut.  Amri, dicekik, dipaksa membuka jaket dan pakaian lalu dagunya ditodong dengan senjata. Ia kemudian dipukul di bagian kepala dan dirampas HP serta tasnya, lalu dibawa ke mobil Patroli Polisi. Wildan dengan diseret dan ditarik paksa, lalu polisi menampar dan memasukkannya ke dalam mobil Patroli Polisi.

Hal yang serupa juga dialami oleh Fahri yang ditangkap dan diseret disekitar parkiran Asrama. Ia kemudian dipukuli di bagian kepala dan dibawa paksa ke mobil Patroli Polis. Sedangkan, Imam, yang masih berada di dalam asrama Diseret ke mobil patrol dan dipukul pada bagian ulu hati hingga ia merasa mual didalam mobil polisi.

Tak sampai di situ, salah satu peserta undangan juga mengalami dugaan tindak kekerasan oleh polisi, yakni Atu Peserta Undangan. Pada saat kejadian, ia sedang merekam proses penggerudukan pihak kepolisian  didalam asrama Mahasiswa Papua. Ia didatangi oleh salah satu aparat kepolisian dan kemudian seorang aparat polisi menunjuknya. Kemudian, dia ditarik paksa hingga jatuh  lalu ditendang. Namun mahasiswa Papua menarik Atu kedalam asrama.

Sekitar jam 00:10 Wita 4 orang Peserta Undangan tersebut yang berada di dalam Mobil Polisi (unit jatanras) lalu dilepaskan.
Kami menilai,

Pertama, tindakan Aparat TNI/Polri melakukan pembatan ruang berekspresi, berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi kepada Mahasiswa, khususnya Mahasiswa Papua.
Kedua, aparat mendiskriminasi mahasiswa Papua ke dalam pandangan yang sangat subjetif sehingga mencerminkan adanya praktek rasis (rasisme: tindakan yang dinilai, dipandang, diperlakukan oleh kelompok tertentu yang menganggap diri superior).

Ketiga, Aparat TNI/Polri melakukan pembrangusan ruang demokrasi dan membatasi hak mahasiswa untuk belajar, bergeskpresi, berkumpul, dan beroganisasi, yang sesungguhnya juga telah dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia.

Keempat, terlihat ada maksud tertentu yang disembunyikan dibalik tindakan Aparat TNI/Polri yang berlebihan itu. Sangat berlebihan dan melenceng dari Eksistensi tugas pokok dan tanggungjawab Aparat TNI/Polri. Junjungan HAM dan Demokrasi tak diutamakan dalam hal bertugas. Sehingga tindakan Aparat tetap mencerminkan mempertahan kekuasaan Rezim Jokowi-JK yang anti terhadap persoalan kemanusiaan, HAM dan demokras dan tidak pro rakyat.

Sehingga dalam liris ini tak ada pernyataan sikap yang dibuat, sebab tugas pokok mahasiswa dan rakyat adalam berjuang merebut Demokrasi, HAM, dan kedaulatan Rakyat dari rezim anak boneka Imperialisme, Jokowi-JK.

Nara Hubung,
Jhon (Komite Persiapan AMP Makassar)/082136948015
Demis (AMP TPI Makasar)/0821399177921 
Yeti (KNPB Makassar)/085398684079

Photo-Photo














Panggung Pembebasan di Makasar, Ilustrasi oleh Pangung bersama
Kondisi Rakyat West Papua
Papua, hingga akhir tahun 2018 persoalan kemanusiaan terus berlanjut. Makluk yang bernama Darurat kemanusiaan ini telah menjadi bagian dari kehidupan panjang orang West Papua.
Tanggal 7 Oktober 2018, satu (1) orang meninggal dunia karena kecelakaan lalulintas (tabrakan) di Dekai, Yahukimo. Tragedi itu memicuh saling perang antar-kelompok korban dan pelaku pengendara. Akibatnya telah menewaskan 4 orang dan 71 orang (masyarakat sipil) lainnya mengalami luka berat. Ironisnya, anggota Brigadil Mobil (BRIMOB) menewaskan 1 orang remaja dan 3 remaja lainnya luka berat akibat terkena peluru senjatah laras panjang saat sedang terjadi pertikaian. Hingga detik ini konflik masih memanas. Di Oksibil-Pegunungan Bintang, pada 2 Oktober 2018, akibat perebutan jabatan Bupati, terjadi konflik antar-kelompok yang terbagi dalam massa pro dan kontra Bupati terpilih Oksibil, Costam Oktemka, 1 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka akibat kena serangan peluruh senjatah milik anggota Polisi dan Brimob (yang saat itu berposisi dibarisan massa pro Bupati) dan anak-panah.  Di tanggal yang sama terjadi pula konflik yang mengakibatkan belasan rakyat berjatuhan di kota Wamena. Begitu juga juga di Kab. Puncak Jaya.

Peristiwa kemanusiaan lainnya adalah Mati Misterius. Peristiwa ini dikenal dengan pembunuhan dengan pola pembunuhan di malam hari. Pelakunya hanya Tuhan saja yang tahu. Aparat Kepolisian pun tak pernah mengusut satu kasus pun. Rakyat selalu dikagetkan ketika mayat berjatuhan di dimana-mana. Peristiwa ini sudah lama terjadi dan setiap hari. Disusul lagi peristiwa tabrak lari. Pelakunya selalu melarikan diri dan pihak berwajib tak pernah menangkap hingga terungkap siapa pelaku kejahatan itu. Selanjutnya, peristiwa penyakit misterius. Rakyat Papua terus berduka ketika puluhan manusia papua mati serentak dalam waktu yang bersamaan. Misal, kematian 174 anak di Yahukimo pada 2015; 86 anak meninggal akibat Gizi Buruk di Asmat, 68 anak di Deiyai (2018), dan kini makluk misterius itu menyerang warga Pegunungan Bintang.

Permasalahan lain yang berhubungan erat dengan kemanusiaan adalah praktek sistim tanpa masa depan di Papua. Proyek-proyek negara Indonesia, pertambangan, perkebunan dan jenis-jenis investasi-investasi lain, dan proyek keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Indonesia mengancam kehidupan rakyat West Papua.

Diatas kondisi darurat kemanusiaan di West Papua, Jokowi terus masifkan pembangunan jalan dan infrastruktur tanpa melihat dan memahami nilai kemanusiaan rakyat West Papua. Kepentingan Pilpres, Jokowi dan Prabowo juga terus bangun propaganda murahan di Papua. Elit politik lokal saling merebut kekuasaan rakyat yang jadi tumbal. Spanduk dan Poster Calek anggota legislatif masif dikampanyekan dengan melegitimasi persoalan kemanusiaan di West Papua untuk mencari jabatan dalam sistim Indonesia yang mengkoloni.

Disisi lain, Rezim Jokowi-JK, Elit Papua dan Pihak PT. Freeport Indonesia terus melakukan negosiasi Perpanjangan galian dan status PT.FI tanpa melihat persoalan kemanusiaan dan mendengarkan Aspirasi Rakyat Papua selama ini. Selanjutnya Elit Lokal Papua dan Jakarta juga membicarakan status Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, yang sesungguhnya tak berdampak signifikan bagi kemajuan dan perbaikan realita sosial rakyat Papua.

Sehingga berkesimpulan bahwa Papua menjadi idola kaum penguasa dan kepentingan vital Kapitalis Global serta kapitalis-birokrat. Modal menjadi hasrat kaum pemodal sehingga rakyat Papua menjadi tumbal atas akumulasi kepentingannya. Dan sejarah membenarkan hal itu.

Pendudukan Indonesia dengan pola militeristik membuka lahan bagi Amerika dan sekutunya tanam jangkar modal barang dan Uang di West Papua. Sehingga Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969 prakteknya cacat hukum Internasional dan memperoleh suara manipulatif dibawa tekanan Militer. Pepera harus dimenangkan untuk membenarkan pendudukan Indonesia di hadapan dunia Internasional sehingga mendapatkan legalitas Hukum Penanaman Modal Asing di Indnesia bagi keberadaan Freeport di Gubung Nemangkawi. Freeport sudah beroperasi di Timika sejak 2 tahun sebelum Pepera dilaksanakan. Sehingga pendudukan Indonesia dan perusahaan raksasa milik AS itu, sebanyak 500.000 juta jiwa orang Papua telah hilang dalam pembantaian Militer sejak 1962 hingga 2004. Hingga detik ini, rakyat West Papua adalah sebagian dari jutaan rakyat korban kepentingan Imperialisme di dunia.

Masyarakat dunia terus menjadi tumbal rakusnya sistem kapitalisme monopoli dunia (Imperialisme), yang kenyataannya terus membawa krisis demi krisis yang bebannya selalu ditimpakan diatas pundak rakyat. Imperialisme terus memaksakan kebijakan ekonomi Neoliberalnya diberbagai negeri melalui berbagai skema dan menggerakkan seluruh Instrumen penghisapannya. Lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan globalnya seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF), Bank Dunia (World Bank-WB) dan, organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization-WTO)yang dilahirkan dari sistem Bretton Woods yang dibentuk sebagai penggerak ekonomi dan keuangan global paska Perang Dunia dan Depresi besar (Great Depression) tahun 1930an. Pada tahun ini, pada 12-14 Oktober 2018 mendatang, Indonesia menjadi Tuan Rumah AM IMF-WB yang akan diselenggarakan 2018 di Nusa Dua Bali. Pertemuan ini merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang menghadirkan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota serta sektor privat, akademisi, NGO dan media. Pertemuan tersebut akan mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terkini, antara lain: a). Pengurangan kemiskinan; b). Pembangunan ekonomi internasional; dan c). Isu-isu global lainnya.
IMF, Word Bank dan WTO Menumpas Rakyat

Organisasi perdagangan Dunia/Word Trade Organization (WTO) menciptakan kesengsarahan manusia di dunia dengan menguasai pasar dan lahan pertanian. WTO juga disuport oleh Bank Dunia (Word Bank) dan Bank Moneter Internasional (IMF). Organisasi perdagangan ini didominasi oleh beberapa negara industri maju, seperti Amerika Serikat, dan Inggris Raya.

Dalam kenyataannya, WTO mempraktekan aturan bebas investasi dan perdagangan murah kepada semua anggota WTO. Sehingga negara berkembang, seperti Republik Indonesia tetap menjadi korban dan rakyat Indonesia, terutama Petani meanggul beban deritanya. Dengan dibuatnya aturan batas maximun dan minimun ekspor/impor produk diatas 10% dan pembatan produk lokal dengan adanya aturan hak paten dan banjirnya barang-barang murah di pasar, Produk Indonesia (lokal) makin ditekan oleh arus pasar bebas itu.

Indonesia pernah berada dalam daftar negara eksportir Beras. Tetapi krisis sejak 1998 yang berkepanjangan hingga 2008, sampai saat ini IMF memberikan jerah kepada Indonesia dengan pinjaman menghadapi kritis tersebut. Hingga detik ini Indonesia termasuk Negara Importir beras murah dari luar negeri sehingga dampaknya problem persaingan produk beras lokal. Apa lagi sekarang sudah ada hak paten biji beras tertentu dari AS. Ini mengancam perkembangan produk lokal. Lebih parah lagi adalah kondisi keberadaan rakyat West Papua.

Kenyataannya, rakyat West Papua terus berada dalam pengaruh kekuasaan yang dominasi. Hegemonik imperialisme membuat rakyat bergantung kepada Uang dan produk dari luar. Sejak Indonesia menerima beras Bulog, Impor dari luar, dibanjirkan kepada rakyat West Papua dengan semangat mengatasi produk tradisional. Tetapi tak diberdayakan bagimana bercocok-tanam padi! Begitu pula dengan banjirnya Uang Otonomi Khusus, 1 Miliyar Dana Desa tampa memoderenisasi rakyat West Papua. Tentunya makluk ketergantungan kepada uang dan barang impor itu diciptakan kepada rakyat west Papua untuk kepentingan pasar barang dan Modal.

Rakyat West Papua dialihkan pandangan dengan konflik horizontal, pemilukada, Dana Desan, Togel; pembunuhan, penangkapan, tabrak lari, mati misterius, dan sebagainya. Sementara Sawit sedang babat hutan dan rawah mengelilingi pulau Papua dari Pesisir pantai hingga pegunungan; penggalian Bumi legal dan ilegal terus menguras isi SDA; pembangunan pangkalan-pangkalan Militer dan pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan. Semua ini kepentingannya akses modal kapitalisme internasional.

Sehingga, kaum penjajah, Imperialis (pemodal bank dan pemodal Industri) dan kapitalis-Birokrat tetap bersemangat ketika melihat rakyat west Papua tenggelam dalam konflik-konflik horizontal yang diciptakan oleh oknum-oknum tertentu. Mereka membiarkan kita terus baku bunuh, memelihara konfik, dan terus memperbesar agar kita dan energi kita habis disitu. Sementara perampasan lahan dan pengeruhkan SDA sangat ganas dilakukan. Mereka mengingikan persoalan darurat kemanusiaan itu terus terjadi di West Papua.

Sehingga kondisi ini mengharuskan rakyat West Papua menentukan kondisi objektif yang baru, yakni bebas dari penindasan dan cengkraman kekuasaan yang menindas, memenjarah, dan menguras SDA. Tak ada jalan lain merebut pembebasan itu didalam kerangka Rezim (Indonesia) antek Imperialis ini, selain jalan revolusi menuju Pembebasan Nasional West Papua.

Salam Pembebasan Nasional West Papua

Photo Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali
Usai di bubarkan dan membacakan Pernyatan sikap di Asrama Koteka
" Aksi Demo Damai AMP KK Bali Di Bubarkan Pecalang, Intel  Dan Ormas Reaksioner Saat Menyikapi AMP Menolak IMF-World Bank Dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat"
Pada 17 september 2018, surat Pemberitahuan Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali telah memasukan ke pihak terkait di kepolisian Kapolda Bali dan Kepolisian Denpasar Timur (Dentim) dan menerima surat tanda terima. Selama berjalan-nya waktu, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali juga berpartisipasif  aktif dalam menyikapi bersama aliansi “People’s Global Confrence Againts IMF-WB” yang sedang di lakukan selama 08-14 Oktober 2018. Sejak Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali mengikuti bersama aliansi People’s Global confrensi Againts IMF-WB dan melakukan aksi pertama  menuntut untuk Kapolda harus Memberikan tempat Izin di Auditorium RRI untuk melancarkan kegiatan aliansi tersebut karena tidak memberikan izin, sehingga tepat pada 05 Oktober 2018 bersamaan melakukan aksi bersama.

Seketika aksi berlangsung pada hari peretama ittu, mendapatkan deskriminasi oleh Intel dan Pihak kepolisian untuk membubarkan massa aksi, terutama Jeeno Dogomo Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali yang saat itu, memberikan orasi terkait IMF-WB yang berdampak mengenai Papua, Malah  Intel dan Militer Menarik untuk menyuruh mempertangung jawab persoalan apa yang di ungkapkan dengan deskriminasi. Namun, dari Gerakan Konfrensi Menolak IMF-WB yang beralinasi menyikapi bersamaan dan menyelesaikan apa yang Intel dan Polisi lakukan terhadap Jeeno. Itulah, Awal Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali mendapatkan deskriminasi oleh intel dan militer serta oknum-oknum tertentu, karna saat itu baju-nya Jeeno di tarik, ditodong dengan tangan meneyuruh petanggungjawabkan apa yang diungkapkan, dan juga dapat didiskriminasi terhadap Korlap serta Keamana yang mengambil bagian saat aski tersebut. Aksi pertama di dilakukan di depan Polda Bali dapat didiskriminasi.

Selanjut-nya, pada 08 Oktober 2018 Secara Aliansi melakukan aksi bersama menyikapi persoalan-persoalan menyangkut IMF-World Bank, sebelum aksi di lakukan ada gerakan tertentu yang menyebarkan berita HOAX sebelum hari H di alkukan aksi pada 07 Oktober 2018 dan Dampak dari itu mempropokasi warga dengan pemasangan-pemasanagan poster yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menciptakan kontaraversi bersama masyarakat dan Aliansi, sehingga secara khusus juga nama Aliansi Mahasiswa Papua pun di sebarluaskan sebagai Isu merusak nama baik Aliansi Mahasiswa Papua dan Aliansi yang tergabung dalam People’s Global Confrence Againts IMF-WB. Dalam melakukan aksi juga, Isu merusak nama Aliansi bersama dan khusus Alainsi Mahasis Papua juga mendapatkan pesan-pesan khusus dari SEMETON BALI sekitar jam 10:12 melalui Via SMS dengan pesan “People’s Global Confrence Againts (PGCA) kumpulan orang yang tidak suka SEMETON BALI Sejathtera” melalui Handphonenya Jeeno Dogomo pada 08 Oktober 2018 dan beberapa kawan-kawan mendapatkannya lagi pesan-pesan tersebut. Cara seperti ini diciptakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab secara demokratis.

Tepat pada hari ini, 11 Oktober 2018 Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali melakukan Aksi demo damai sesuai seruan Nasional yang di keluarkan oleh Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua  lihat juga pada Pernyataan Sikap AMP dan khsusus AMP Komite Kota Bali bersama People’s Global Confrence Againts IMF-WB, menyikapi tuntutan bersama, Massa yang hadir 35 orang. Dan dalam surat pemberitahuan yang dimasukan titik kumpul di Parkiran Timur Renon dan titik aksi di Konsulat Amerika Serikat, Waktu aksi demo damai dimulai dari pukul 09:00 WITA s/d Selesai dalam surat pemberitahuan.
Massa aksi berkumpul di titik kumpul pada pukul 09:00 WITA dan melakukan aksi Long March dari titik kumpul menuju ke Konsulat Amerika Serikat tepat  pukul 09:42 WITA, selama melakukan Aksi long march menuju pada Titik Aksi menyayikan yel-yel, orasi-orasi menuju pada titik aksi Konsulat Amerika Serikat.

Sebelum 20 Meter dari Konsulat Amerika Pecalang mendatangi massa aksi untuk menegosiasi secara bersama dan Negesiator dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali, Gilo menemui pecalang untuk saling negosiasi bersama, hasil dari negosiasi pecalang memberikan ruang untuk melakukan aksi secara damai. Namun, ada Intel dan Hormas reaksioner tertentu mempropokasi kepada pecalang dan rakyat sekitar untuk membubarkan aksi yang berlangsung.

Sehingga, oknum-oknum tertentu muncul dan saling berdebatan bersama massa aksi, untuk membubarkan secara paksa  dari gabungan Intel, Ormas Reaksioner, dan pecalang yang terpropokasi. Akhirnya secara paksa dan tanpa memberikan rauang demokrasi untuk membacakan tuntutan aksi malah di bubarkan tidak sesuai prosedur surat pemeberitahuan. Keadaan sebelum aksi di bubarkan ada pun negosiator  menyampaikan untuk membacakan pernyataan sikap dan meminta kepada ormas reaksioner, pecalang untuk berikan waktu 15 menit untuk membacakan pernyataan sikap, tetapi oknum-oknum tersbut tidak memberikan ruang untuk membacakan pernyataan sikap.

Secara kondisi ketika sebelum di bubarkan, selama negosiasi ada pun intel, polisi, Ormas Reaksioner dan Pecalang melakukan intimidasi bahwa ada menedang massa aksi, mendorong-dorong massa aksi, merampas pamplet-pamplet aksi serta merobek-nya, menarik tali komando secara keras, Spanduk tuntutan di suruh menyimpan kembali, dan poster-poster disuruh tidak di angkat tinggi-tinggi, bahkan disuruh jangan ada yang bersuara atau nyayian yel-yel, ataupun berorasi. Tidak sekedar masalah, karena selama negosiasi Korlap mengarahkan massa aksi duduk di tempat, sehingga massa aksi duduk di tempat untuk sejenak biar negosiator bernegosiasi dengan baik. Tetapi, Selama massa aksiduduk di tempat oknum-oknum melakukan intimidasi dan repersif yaitu mengambil pamplet-pamplet dan di robek-robek, serta bendera AMP pun di ambil namun di kembalikan, dan ada juga yang menendang-nedang massa aksi.

Karena kerasnya, oknum-oknum tersebut sehingga negosiator pun tersebut tidak di pedulikan oleh oknum-oknum tersebut, malah mengancam massa aksi dengan respresifitas yang tinggi bahkan memancing massa aksi merasaakan emosional dan saling berdebat secara bersamaan. ada pun yanag dapat di tendang, di tampar, di todong dengan tangan, di tarik baju massa aksi

Dan seketika itulah, massa aksi di kepung secara ketat dengan  puluhan oknum-oknum tersebut, antara lain intel, Ormas reaksioner, pecalang dan masyarakat tertentu yang bergabungan untuk membubarkan aksi demo damai. Dan selama massa aksi di kepung di tempat tersebut ada pun di gunakan Kamera Dron sebagai pantauanya aksi kami dan di bubarkan secara pakasa untuk kembali ke titik kumpul tanpa Negosiasi yang baiak. bahkan selama represifitas terjadi antara massa aksi dan Oknum-oknum tersebut adapun mengeluarkan bahasa-bahasa yang mendeskrimanasi terhadap massa aksi dengan kata-kata, Papua Hitam, Papua Bodoh, Bangsat, Goblok nii ahhh, Kepala Batu,  pembuat onar, perusak, dan sebagainya.

Ruang demokrasi untuk menyampaikan pernyataan sikap tidak di berikan, akhirnya Korlap dan Negosiator mengarakan massa aksi untuk kembali lagi ke titik kumpul untuk membubarkan diri dari titik kumpul tersebut’ selama menuju ke titik kumpul tepat pada pukul 10:30 WITA dengan kawalan ketat oleh oknum-oknum tersebut dan membatasi untuk massa aksi serta korlap tidak memperboleh menyanyikan yel-yel, orasi-orasi bahkan mengangkat poster atau pamplet-pamplet yang di bawa. Setelah di titik kumpul pun mendapatkan deskriminasi dibubarkan secara paksa bahkan persiapan untuk pulang sesuai prosedurnya yang telah di tetapkan bersama tidak di berikan secara seluas-luasnya. Sampai di titik kumpul pada pukul 10:45 WITA. Massa Aksi membubarkan diri untuk berpulang kerumah dengan karena repersif yang sangat tinggi oleh Intel, Pecalang, Ormas Reaksioner dan oknum-oknum tertentu.

Karna belum membacakan pernyataan sikap sehingga Korlap dan keaman mengarahkan ke Asrama Koteka untuk membacakan pernyataan sikap dari asrama dan seketika di Asrama massa aksi membacakan pernyataan sikap kemudian massa aksi melakukan aktivitas-nya masing-masing.

Maka, Kami dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali dengan tegas menyampikan kepada Intel, pecalang, Ormas reaksioner dan oknum-oknum tertentu sebagai deskrimatif terhadap Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali dan sebagai provokator yang tidak bertangung jawab atas pembubaran aksi demo damai hari ini harus bertanggungjawab sebab diskriminasi tersbut merupakan sangat represif bagi kami massa aksi.

Tuntutan penuh, mohon di advokasi dari kawan-kawan LBH, People’s Global Confrence Againts IMF-WB, NGO, dan seluruh Jaringan Komunitas lainnya. Bahwa secara AMP Komite Kota Bali menyatakan sikap bahwa Intel, Ormas Reaksioner, Pecalang, serta oknum-oknum tertentu dan kepada rezim jokowi JK :

1. Hentikan diskriminasi terhadap Mahasiswa Papua 

2. Hentikan Tindakan represif terhadap Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

3. Jokowi-JK Bertangungjawab atas repersif yang di lakukan oleh Intel, Ormas, Pecalang dan oknum-oknum tertentu terhadap Mahasiswa Papua di Bali, Pada 11 Oktober 2018

4. Jamin Kebebasan Perss, dan buka ruang demokratsi bagi Mahasiswa Papua.

5. Ormas harus tunduk pada aturan dan tidak berhak untuk membubarkan massa aksi.

6. Aparat Keamanan harus bertanggungjawab dalam melakukan pengamanan, bersama ormas dan oknum-oknum tertentu dalam menjalankan tugas. 

Dengan demikian mohon di advokasi dan sebarluarkan sebagai bentuk demokrasi yang sejati.
Kamis, 11 Oktober 2018

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat


Photo Saat Aksi Berlangsung












ilustrasi gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua
"AMP Menolak IMF-World Bank Dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat"
              Aksi Bersama
                 Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua                [FRI-WEST PAPUA]
______________________________________________________________________________

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak
Waa…waa…waa…waa…waa…waa..waa..waa..waa..waaa!

AMP Menolak IMF-World Bank Dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat

Kepentingan ekonomi politik melalui negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga, terus meningkat membuka lahan bisnis, saham, investasi dan terutama perdagangan bebas ekspor dan Inport yang mendistribusikan penambahan dan pertumbuhan utang negara terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia, malaysia dan lain-lain-nya. Ketetapan IMF (International Monetary Fund), WB (World Bank), WTO (World Trade Organisation) di atur  oleh negara-negara maju sebagai lahan bisnis ekonomi politik secara Hukum Internasional kemudian berunjuk dampak negatif pada negara-negara berkembang; ikut sertakan dengan dampak negatif yang paling menghiraukan terhadap wilayah-wilayah yang ingin memperjuangkan Hak Penentuan Nasib sendiri untuk bebas dari negara jajahan-nya dan juga dari peraturan internasional yang mempunyai kepentingan dalam wilayah-wilayah tersebut, akan di persulitkan perjuangan penentuan nasib sendiri diakibatkan oleh kekuasaan ekonomi politik melalui IMF-WB tersebut.

Kondisi seperi itu, Hak Penentuan nasib sendiri Bagi Bangsa Papua Barat turut ikut sertakan di klaim dan ataupun dimanipulasi oleh negara koloni Indonesia dan negara-negara yang mempunyai bisnsi, ivestasi, saham di Papua Barat bahkan dengan hal itu, dalam sejarah gerakan rakyat Papua Barat terus di perjuangakan untuk merebut kembali revolusi 1 Desemeber 1961 sebagai kedaulatan bangsa Papua Barat dan bebas dari IMF, WTO dan WB. Perjuangan Rakyat Papua Barat,  telah mendapatkan sebuah momentum penentuan nasib sendiri di tanah Papua Barat sejak 1 Desember 1961 di deklarasikan sebagai  kebangsaan secara konstitusional de jure dan de facto bahwa kemerdekaan sebagai kebangsaan dan kedaulatan rakyat Papua Barat di nyatakan secara resmi di Holandia (Jayapura) dengan perlengkapan ideologi bangsa Papua Barat serta-kan juga di siarkan melalui radio Australia dan radio Belanda.  Berunjuk-nya, Sejarah kemerdekaan di tangan rakyat Papua Barat dan hak sebagai kebangsaan Papua Barat telah di sah-kan pada tangan rakyat Papua Barat, sejak 1 Desember 1961. Namun Status kemerdekaan West Papua dari pihak kolonial Indonesia mempunyai citra buruk untuk penguasaan ekonomi politik yang berkedok imprealisme di seluruh tanah Papua Barat sehingga, presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno mengumandangkan 'TRIKORA" (Tri Komando Rakyat)  di Alun-alun Utara Kota Jogja, tepat pada 19 Desember 1961 dan ketika itu, bangsa Papua Barat telah merdeka namun, kemerdekaan bangsa Papua Barat berumur 19 Hari.  Itulah,  awal mula-nya bangsa Papua Barat di aneksasasi atau dimanipulasi sejarah oleh kolonial  Indonesia dan negara-negara yang mempunyai kepentingan di tanah Papua Barat yakni negara-negara adhi kausa (Iprealis). Isi dari "TRIKORA" yang di keluarkan adalah per-tama  bubarkan Negara Boneka Papua Buatan Belanda, ke-dua Kibarkan berdera Merah Putih di Seluruh Irian Barat (Papua Barat), ke-tiga Bersiaplah untuk Mobilisasi Umum.

Dengan kepentingan dari kolonial Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat serta PBB melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority), membuat beragam perjanjian-perjanjian yang kepentingan atas tanah Papua Barat sepihak tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat satu pun, setelah isi 'TRIKORA" di cetuskan di alun-alun Utara Kota Jogja tersebut itu,  ada pun perjanjian pertama New York Agreement  pada 15 Agustus 1962 antara Belanda, Indonesia dan Amerika sebagai penengah  dan perjanjian yang sama juga di lakukan, yakni Roma Agreement 30 september 1962 pada tahun yang sama serta dengan aktor yang sama dari negara-negara kepentingan atas Papua Barat.

Dari kedua perjanjian yang di atur secara sepihak mendatangkan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) pada tahun berikutnya 1963, sehingga dari Belanda penyerahan  Papua Barat ke UNTEA dan UNTEA menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia, pada 1 Mei 1963 secara paksa aneksasi (keterpaksaan) dan sesuai dalam ketentuan New York Agreement dan Roma Agreement tersebut yang cacat hukum.  Dalam perjanjian "roma agreement" di tegaskan menjamin pembangunan di Papua Barat melalui Bank Asia dari UNDP (United Nation Development) yang tidak sama sekali menguntungkan rakyat Papua Barat melainkan merugikan atas peradaban kemerdekaan bangsa Papua Barat.  Eksploitasi sumber daya alam di Papua Barat yang di lakukan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan menguras sumber daya alam kekayaan Papua Barat seperti PT. Freeport , pada 07 April 1967 Kontrak karya pertama antara Indonesia dan Amerika serikat. Sementara Status Perjuangan dan kemerdekaan rakyat Papua Barat belum berakhir, tetapi Negara Kolonial Indonesia dan Negara Imprealis Amerika Serikat telah saling mendatangani secara ilegal maupun tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat pada kontrak karya pertama PT Freeport. Setelah, Kontrak Karya Pertama PT. Freeport  masuk di Papua Barat dengan ilegal dan ada pun sebuah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 yang di atur dalam New York Agreement dan Roma Agreement tahun 1962. sehingga, PT. Freeport masuk secara ilegal di Tanah Papua Barat sebelum  PEPERA tahun 1969 di lakukan di Tanah Papua Barat dan Pepera dilakukan dengan secara cacat hukum yang banyak teror, pembunuhan, pemaksaan, penganiyaian, penipuan, manipualasi serta intimidasi yang secara terstruktural.  Dengan melihat sejarah gerakan Rakyat Papua Barat yang di klaim oleh negara-negara maju (imperialis) serta kolonialisme Indonesia, dan   pertemuan IMF-WB sedang melakukan pertemuan tahunan (Anual Meeting) di Nusa Dua Bali- Indonesia, dari tanggal 8-14 Oktober 2018, dalam pertemuan itu dana yang di keluarkan sebesar 6,9 Triliun dan  mendatangkan menteri keuangan, gubernur bank sentral serta pelaku bisnis dari 190 Negara, membicarakan mengenai tansaksi keuangan dan nilai tukar (moneter), Pembangunan dan Pembiayaan, perdagangan dunia; sehingga efek dari itu akan mempengaruhi pada perjuangan hak penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua Barat.

Maka, Kami Front Rakyat Indonesia untuk West Papua [FRI-WP] dan Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Menyatakan sikap Kepada Rezim Jokowi-JK, serta PBB dan 190 Negara:

1. Menolak IMF-WB  Serta WTO dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis  Bagi Rakyat Bangsa Papua Barat

2. Hentikan Pembangunan yang berkedok Ekploitasi dan Kepentingan Sumber daya Alam di Seluruh Tanah Papua yang secara Taraf Internasional, Nasional, Lokal.

3. Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Barat. 

4. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, MIFE, dan yang lainnya, yang merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua Barat. 

5. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa Papua Barat. 

6. Jaminan Kebebasan Jurnalis Nasional, Internasional dan akses terhadap informasi di Papua Barat.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, pastisipasi dan kerjasama oleh semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!


Rabu,  10 Oktober 2018

Ilustrasi Gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua 
Karya, Jhon Gobai***

Sejak tirani menyerat jiwa dalam pemberontakan,
Perjuangan menjadi tempat perjamuan kasih sayang kita.
Menanggung, berjuang
Jalan-jalan tempat mengadu:
Perlawanan dan kasih sayang
Harapan bergelora dalam barah

Mati pun tak menentukan
Bergandeng, melawan
Sebagai bagian dari kaum kami,
Semakin menjiwai menelusiri raga
Bergelirya bersama dalam satu kata:
Bahagia karena berjuang

Kawan, sayang
Makna perubahan tak menghampiri,
Yang terbaik ditelang derita
Memeluk genggaman sejarah
Terbaring dalam kebahagiaan

Kami masih disini, perjuangan.
Jumlah bukan ukuran
Menyusup ke sudut-medan lawan
Berpisah untuk berjuang
Dalam satu jiwa:
Pemberontakan
Menjadi sel atom
Yang bebas
Dan merasuk jiwa
gelapnya
Penuh kotoran penguasa

Kawan
Manusia yang manusiawi,
itu lah ihwal dari proses ini. Perjuangan.

Lautan Bebas, 25 Agustus 2018

Komentar Anda

[disqus][facebook]
Powered by Blogger.