Halloween party ideas 2015

Poto aparat Polisi sedang tarik baju dan tubuh Kamerad Alm. Merina Magai pada moment aksi nasional AMP, di Bundaran Hotel Indosia, Jakarta, 1 Desember 2014.
Dengan hormat yang sedalam-dalamnya, kami sangat turut berduka cita kepada Ibu Merina yang ditinggalkan oleh Kawan Merina Magai dan Ayah tercintanya—setelah tiga hari sebelum itu—juga kepada semua kelurga besar, kepada kawan-kawan seperjuangan yang ditinggalkan oleh Kamerad Merina Magai. Kami Keluarga Besar Aliansi Mahasiswa Papua, sangat mengalami duka yang besar, sedalam-dalamnya atas kepergiannya.

Kamerad Alm. Merina Magai adalah salah seorang mahasiswa yang kualiah di Kota Bogor, Jawa Barat. Beliau juga aktivis Self Determination, terlibat langsung dalam gerakan Mahasiswa, juga anggota Aliansi Mahasiswa Papua.

Kamerad alm, Magai, sebelumnya mengalami sakit paru-paru dalam waktu yang cukup lama. Belum lama Ia tinggal di Kota Bogor. Karena daya tahan tubuh semakin menurut, Merina di pulangkan ke asal kampung, TImika-Papua.

Dalam kondisi yang sakit, Ia pun mendengar kabar tentang kepergian ayah tercintanya. Magai menyaksikan proses pemakanan dalam kondisi yang sakit. tiga hari kemudian, Kamerad Merina dilarikan ke RSUD karitas SP5 Timika, karena asakit semakin parah. Namun apalah daya, pada pukul 12:17 siang, waktu papua, Ia telah menutup matanya untuk selamanya.

Ditengah kondisi Perjuangan Bangsa West Papua yang tentu menuntut partisipasi perempuan Papua dalam perjuangan pembebasan nasional Bangsa, kini satu persatu mereka pergi. pergi bukan meninggalkan perjuangan, tetapi lebih sadirnya, kawan meninggalkan semuanya: tanah, air, bangsa, dan makhluk hidup Papua.

Ditengah keterlibatan perempuan papua dalam perjuangan ini semakin menurun dalam statistika, kawan menutup mata, mengakhiri usia, dan mengahadap sang kalik. Kamerad, sampai ketemu di alam sana.

Sekali lagi, kami keluarga besar Aliansi Mahasiwa Papua, turut belangsukawa atas meninggalnya kamerad Merina Magai.

Jakarta, 27, April 2017
Aliansi Mahasiswa Papua

kredit gambar: 2.bp

Sejarah Mambesak

Penggagas Mambesak Arnold C. Ap menyadari akan pentingnya memertahankan kebudayaan dari ancaman budaya modern. Mereka memahami pentingnya budaya dan berusaha untuk menggunakan musik sebagai sarana untuk menyampaikan hak dasar manusia: kebebasan berekspresi. Mambesak dibentuk untuk merevitalisasi tari tradisional Papua Barat, musik dan lagu dan akhirnya memberikan warna tertentu, bentuk dan inspirasi bagi kelahiran musik dan kelompok tari di seluruh Papua, secara aktif mempromosikan dan memperkuat identitas Papua Barat. Pembentukan ini juga adalah bagian dari ketidakpuasan atas hasil Pepera memperoleh pengesahan oleh PBB yang nampak sekali bahwa pendirian suatu negara Papua Barat yang terpisah dari Indonesia terlalu kecil "peluangnya."
Group music Mambesak atau burung Cenderawasih/burung kuning dalam bahasa Biak, menjadi momentum kebangkitan seni dan identitas bangsa budaya Papua. Sebelum memberikan nama Mambesak group ini bernama Manyori yang berdiri pada tahun 1970-an. Anggota/personil dalam group ini diantaranya; Arnold Clemens Ap, Sam Kapissa, Yowel Kafiar, Marthinny Sawaki.

Seperti mottonya, kita bernyanyi untuk hidup yang dulu, sekarang dan nanti Mambesak hendak mengatakan nyanyiannya adalah perawat kehidupan orang Papua. Memertahankan budaya lokal menjadi ide dasar Mambesak dengan mengangkat kesenian rakyat yang berakar pada lagu serta tari-tarian yang melekat pada masyarakat Papua. Berangkat dari itu, mereka kemudian terus menggali lagu dan tarian dari seluruh pelosok Papua dengan menampilkan lagu serta tari-tarian tersebut dengan peralatan, Ukulele, Bass, Tifa dan Gitar. Dalam setiap penampilannya, Mambesak menyanyikan lagu-lagu daerah dan menari, tak ketinggalan, mambesak juga menciptakan lagu-lagu dalam bahasa Indonesia berlogat Papua, dimana lagu-lagu tersebut adalah menguraikan tentang unsur-unsur kebudayaan Papua.

Tentunya, Arnold C. Ap sebagai inisiator dalam pembentukan group ini, Ia menggunakan kapasitasnya sebagai ketua Lembaga Antropologi dan kepala museum yang diberi nama Sansakerta, Loka Budaya dan mendirikan sebuah kelompok seni-budaya yang mereka namakan "Mambesak". Gerakan kebangkitan Seni dan Budayan Papua Barat yang di pelopori oleh Arnol Ap, Sam kapisa dan kawan-kawan mahasiswa uncen lainnya di Jayapura ini lahir pada tahun 1972. Mereka menjadikan gereja-geraja sebagai awal membangun gerakan tersebut hingga terakhir di RRI Nusantara V Jayapura.

Gerakan ini tumbuh dan berkembang, kemudian pada tanggal 15 Agustus 1978 menjadikan hari jadi Mambesak. Musik ini oleh Sam Kapisa dan Arnold Ap mengganggap sebagai musik yang suci sehingga mereka menamainya Mambesak yang menurut orang Biak adalah burung suci, dengan tujuan untuk menghibur hati masyarakat Papua yang sedang diintimidasi, dianiaya, diperkosa dan dibinasakan. Musik-musik mambesak memberikan kekuatan perlawanan rakyat Papua dan mengembalikan jadi diri sebagai komunitas yang beda dari bangsa Indonesia.

Namun Mambesak sebagai gerakan kebudayaan yang ingin menyelamatkan serta melestarikan seni, budaya penduduk Irian (sekarang Papua), ternyata dipandang sebagai bahaya "laten" oleh aparat keamanan karena membangkitkan semangat nasionalisme Papua.

Pada akhirnya, tanggal 30 November 1983, Arnold Ap ditahan oleh militer Indonesia. Sebelum dan sesudahnya, sekitar 20 orang Papua yang umumnya terdiri atas cendekiawan, dosen, serta, mahasiswa Uncen dan pegawai Kantor Gubernur Irian Jaya di Jayapura ditahan dan diselidiki karena oleh pihak aparat keamanan diindikasikan adanya aspirasi politik dalam kaitan dengan OPM. 

Penahanan tokoh budayawan Irian Jaya ini berbuntut "hijrahnya" sejumlah dosen, mahasiswa, maupun pegawai Pemda menyeberang perbatasan menuju negara tetangga PNG, pada bulan Februari1984. Hampir pada waktu yang sama, di Jakarta empat pemuda Papua yang mempertanyakan nasib penahanan Arnold AP ke DPRRI, akhirnya terpaksa meminta suaka politik ke kedutaan besar Belanda.

Penahanan tersebut dilakukan karena dicurigai oleh Pemerintah Indonesia sebagai gerakan politik yang hendak membangkitkan nasionalisme Papua untuk melepaskan diri dari kekuasaan NKRI. Arnold Ap sendiri dituduh sebagai OPM kota yang ikut berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Papua. Karena kecurigaan tersebut, akhirnya Arnold Ap dibunuh oleh Kopassandha (kini Kopassus) dan mayatnya ditemukan pada tanggal 26 April 1984 di Pantai Base G, Jayapura, setelah sebelumnya ditahan sejak bulan November 1983 tanpa proses hukum yang semestinya. Pembunuhannya diatur dengan skenario melarikan diri setelah sebelumnya secara sengaja dibebaskan oleh Kopassandha dari dalam tahanan. Arnold Ap yang hendak menyeberang ke Papua New Guinea menyusul istri dan anaknya yang telah mengungsi sebelumnya justru ditembak mati. Selain Arnold Ap, rekannya, Eduard Mofu, juga dibunuh dan ditemukan terapung di permukaan air laut Pantai Base G dengan luka tembak di dada dan perutnya.

Kematian sang budayawan, yang dianggap berhasil mengakumulasikan dan mengintegrasikan kebudayaan masyarakat Irian Jaya, dijadikan "simbol" pengukuhan terhadap identitas dan jati diri orang Papua, yang merupakan cikal bakal tumbuhnya rasa nasionalisme Orang Papua.

Selama perjalanan Mambesak, sejak dibentuk pada tahun 1972 hingga 1984, mereka berhasil meluncurkan lima kaset masing-masing; Volume I pada tahun 1978, Volume II 1980, Volume III 1980, Volume IV 1982 serta Volume V tahun 1983.

Situasi Rakyat Pada Masa Kejayaan Mambesak

Lagu-lagu dan tari-tarian daerah yang dikembangkan Mambesak kaya dengan keragamannya karena semua anggotanya mahasiswa Universitas Cenderawasih. Ada juga beberapa PNS diluar kampus yang punya bakat seni bersatu dengan mahasiswa. Waktu liburan, kalau ada mahasiswa yang pulang ke daerah, terutama anggota Mambesak, pulang wajib bawa lagu, kemudian diaransemen di Loka Budaya Uncen.

Selain itu, masyarakat yang mendengar musik Mambesak langsung mengirim lagu-lagu dari daerah ke Mambesak. Ada yang direkam di kaset, ada yang ditulis tangan lengkap dengan not-notnya, dibawa dan dilatih di Istana Mambesak di Uncen. Sehingga Mambesak tidak pernah kekurangan lagu-lagu dari setiap suku daerah di Papua.

Selain Mambesak, ada kelompok musik lain, seperti Yaromba Apuse, Mansayori, Kamasan, Yance Rumbino dan kelompoknya di Nabire juga dengan musik akustiknya serta beberapa kelompok musik lain, tapi tidak dilanjutkan, karena trauma dengan pembunuhan personil Mambesak. Buntutnya, tidak ada pengembangan lagu-lagu daerah Papua, sehingga hanya terhenti di Mambesak. Dan tidak ada lagi yang melanjutkan atau mengembangkannya. Beberapa group music baru muncul saat memasuki tahun 1990-an dengan menyanyikan lagu-lagu Papua untuk Yosim Pancar yang dibawakan dalam perlombaan, tapi belum ada kelompok atau group music yang menyanyi khusus lagu-lagu Papua seperti Mambesak.

Kehadiran Mambesak disambut antusias oleh masyarakat Papua membayangkan identitas bangsa Papua sebagai ras Melanesia. Kebangkitan budaya Papua yang lama terpendam muncul kembali pada tahun 1970-1980 ketika group music Mambesak hadir ke tengah masyarakat dan begitu tenar di Papua. Lima volume kaset yang berisi reproduksi kembali. Hal itu didukung pula dengan siaran pelangi Budaya dan pancaran sastra yang diasuh oleh Arnold Ap dkk dari Mambesak di studio V RRI Jayapura setiap hari Minggu siang sangat populer.

Sebagai seorang seniman yang sedang berusaha sedang genggam suku-suku di Papua dalam Mambesak, Ia menyadari bahwa dalam hal mengarransement lagu mesti disesuaikan dengan adat dan budaya setempat. Tak heran, hal itulah mendorong masyarakat Papua hingga kini menganggap putra asal Biak ini sebagai seorang Martir.

Semangat Mambesak dalam Menumbuhkan Nasionalisme Papua Barat

Gerakan Mambesak memberikan ispirasi yang kuat dan membangkitan nasionalisme bangsa Papua, sehingga perlawananpun semakin lama mulai menguat di daerah-derah Papua lainnya. Namun sayang, karena oleh pemerintah Indonesia menganggapnya gerakan ini sangat berbahay sehingga mereka menangkap Arnol Ap dan membunuhnya tanpa alasan politik dan keamanan yang jelas terhadap kesalahan yang di Lakukan oleh Al arnol Ap. Gerakan ini melahirkan protes besar-besar bangsa Papua atas kehadiran Indonesia, dengan melakukan Suaka politik dan pengungsian besar-besaran.

Mambesak juga melalui musik dan lagu-lagu khas Papuanya melakukan perlawanan atas ketidakadilan. Adanya fakta sebagai satu kesatuan orang asli Papua dari ras Melanesia yang saat itu tertindas dalam pelanggaran hak asasi manusia dan adanya keinginan untuk menyatukan orang asli Papua sebagai satu bangsa untuk lepas dari penjajahan menjadi alasan yang tidak dapat dilepaskan dari kemunculan Mambesak. Dimana nasionalisme Papua yang dibangun saat itu disalah mengerti oleh pemerintah Indonesia seakan-akan dibangun semata-mata untuk kepentingan Papua merdeka, padahal penyatuan Papua sebagai satu bangsa dalam negara Indonesia sejatinya bukan hal yang tabu dari persfektif fakta ras, kebudayaan, dan kemanusiaan (karena memang negara ini dibangun di atas fakta keberagamaan ras, suku, bangsa, dan agama).

Gugatan terhadap kolonialisme yang diwujudkan dalam bentuk perbudayakan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk lainnya dan gugatan terhadap kemapanan yang menindas oleh oleh rakyat Papua melalui Mambesak dilakukan dengan cara bermain musik dan bernyanyi. Para personil Mambesak bersuara melalui musik dan lagu khas Papua. Melalui musik dan syair lagu-lagunya, Mambesak mengungkapkan segala rasanya, dimana yang mencolok adalah pemuliaan terhadap Tuhan, pemujaan terhadap alam semesta (negerinya), kekaguman dan penghormatan terhadap indentitas dirinya dan bangsanya, gugatan terhadap kolonialisme (dan rasisme), dan cita-cita yang hendak diraih di masa depan.

Nilai-nilai dalam Semangat Mambesak

Sejak kemunculan Mambesak, kata merdeka kembali muncul dalam otak setiap manusia Papua, walaupun sebelumnya seringkali dilupakan. Saat mendengarkan lagu Mambesak, tentu saja orang yang lebih tua mengatakan bahwa itu lagu merdeka sungguh ampuh. Kata itu menjadi ajaran luhur yang tertanam kuat dalam lubuk hati setiap orang Papua. Mendengar musik dan lagu Mambesak berarti mendengar lagu merdeka. Dalam kekuasaan ajaran merdeka, kita yang menjadi bagian dari orang Papua pun tak henti-hentinya mencari esensi kata itu. Kadangkala kita merasa bingung dengan kata itu, sebab merdeka itu apakah penting, apakah sesuatu yang akan datang dengan sendiri, apakah sesuatu yang akan diberikan, atau apakah sesuatu yang akan direbut.

Tentunya hal ini adalah corong dari korban virus Mambesak dan ajaran merdeka. Virus Mambesak dan ajaran merdeka sudah mewabah kemana-mana di seluruh pelosok Tanah Papua, sudah menjangkiti hampir semua orang asli Papua, bahkan mereka yang bukan non-asli Papua. Ini merupakan sebuah fakta yang sulit ditolak. Mambesak benar-benar menemukan kenyamanan di dalam lubuk hati setiap orang asli Papua, ibarat benih unggul yang menemukan tanah yang subur. Dari sana kerinduan akan Mambesak tumbuh dengan subur, menjulang tinggi, menemukan cita dan cinta yang semestinya. Cita dan cinta itu adalah kemerdekaan; dimana setiap oran asli Papua dapat hidup dengan kaki kokoh dan kepala tegak di negeri leluhurnya. Mambesak adalah kawan perjalanan dalam siara kehidupan menuju puncak kemerdekaan. Dalam semangat dan posisi seperti ini, virus Mambesak dan ajaran merdeka menjadi dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Mambesak tak penting tanpa merdeka, dan merdeka pun tak penting tanpa Mambesak.

Mambesak mempunyai ribuan penggemar yang fanatik di Papua, terutama orang asli Papua. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya dari sejumlah pihak untuk membangkitkan kembali Mambesak, adanya kegemaran sejumlah orang asli Papua untuk mendengarkan lagu-lagu Mambesak, adanya sejumlah aksesoris (terutama pakaian) yang disablon dengan foto Arnlod Ap, dan adanya sejumlah tulisan yeng bertemakan Mambesak dan Arnold Ap yang ditulis oleh sejumlah orang.

Jika melihat perbandingan antara Rastafari dan Bob Marley dengan Mambesak dan Arnold Ap, maka terdapat tujuh kesamaan yang mencolok. Hal semacam ini bukanlah sebuah kebetulan, sebab hal semacam ini sesungguhnya merupakan fenomena global. Banyak gerakan sosial (politik/keagamaan) dan banyak musik dan lagu lahir sebagai wujud perlawanan terhadap penjajahan (atau sebut saja kemapanan yang menindas) dan untuk menemukan dan menegakkan jati diri sebagai manusia yang merdeka. Pilihan perjuangan dengan cara seperti ini juga pernah dilakukan oleh group musik, musisi dan penyanyi lain seperti John Lennon, Lucky Dube, Black Brothers, dan banyak group music lainnya.

Dengan demikian, sesungguhnya latarbelakang lahirnya Mambesak, dinamika dalam perjalanan Mambesak, dampak dari adanya Mambesak, dan tujuan akhir dari Mambesak sesungguhnya sama atau serupa dengan gerakan sosial (politik/keagamaan), musik, dan lagu yang pernah dan sedang bermunculan di berbagai belahan dunia lainnya. Yang pada umumnya inti dari gerakan sosial (politik/keagamaan) seperti ini adalah karena hendak menemukan dan menegakkan jati dirinya sebagai manusia yang sesungguhnya.

Seni menurut Bhikkhu Dhammasubho Mahathera, adalah Sentuhan Nurani. Untuk itulah seni menjadi ukuran suatu bangsa manusia. Semakin halus nuraninya, semakin tinggi karya-karya nuraninya.


Aliansi Mahasiswa Papua

26 April 2017
Mengenang 33 Tahun Kematian Arnol Clemens Ap

Photo Revolusi Mental Papua, Senin 10 April 2017
"Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali:
Kasus Kekerasan Terhadap Buruh Perempuan di Tanggerang"
Denpasar Bali -   Hari ini, Senin 10 April 2017. Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali, menyatakan pernyataan sikap dalam ruang diskusi bersama, terhadap kasus kekerasan Buruh Perempuan di Tanggeran.

Hak bagi setiap organisasi dan maupun individu mempunyai kwalitas hak dan tidak memperbolehkan membatasi hak tesebut  untuk mencapai hak yang diinginkan, Apa lagi bagi kaum buruh  yang meminta hak harus di penuhi. Seperti yang terjadi terhadap kaum buruh perempuan yang mana di batasi oleh negara maupun pemerintah setempat yang mengunakan kaki tanggan militer sebagi ladang pembawa masalah bagi rakyat atau kaum buruh perempuan di tanggerang.

Beberapa hari yang lalu beredarnya video di media sosial mengenai kekerasan yang di lakukan oleh pihak keamanan atau militer terhadap kaum buruh perempuan di tanggeran, itu merupakan tindakan yang luar dari hukum yang berlaku dalam negeri ini bahwa Militer atau keamanan telah melanggar aturan kebebasan berekpresi dari rakyat Tanggeran terutama kepada buruh perempuan . 

Maupun pemerintah yang membatasi ruang gerak rakyat atau kaum buruh perempuan di tanggeran.
Pada hal kekebebasan berekpersi merupakan kebebasan yang harus di wujudkan oleh intansi yang berwenang untuk menanggani sebuah masalah sosial yang terjadi di rakyat, tetapi malah sebaliknya yang di lakukan oleh para militer melalu kekerasan yang berwajah hitam denagan bergandeng tangan pemerintah. Yang artinya hanya menghasilkan permasalahan buruk terhadap rakyat atau kaum buruh perempuan di Tanggeran.

Maka dengan itu, kami dari Aliansi Mahasiswa Komite Kota Bali, menyatakan sikap bahwa:

1. Cabut Peraturan Walikota Tanggerang Perwil No. 2 Tahun 2017 tentang Pelarangan aksi di hari Sabtu 08- Minggu 09 April 2017, karena tidak  memiliki alasan yang kuat keluarnya aturan tesebut.

2. Menuntut Kepada Kapolres untuk Memecat Kasat Intel yang melakukan Pemukulan terhadap Massa Aksi dan melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan.

3. Jalankan Segera rekomendasi ILO mengenai kasus buruh PT. Panarub Dwikarya.

4. Selesaikan segera kasus Buruh PT. Panarub Dwikarya yang Tahun ini memasuki tahun ke Lima

5. Bayarkan Hak 1300 Buruh yang di PHK sepihak tanpa uang Pesangon

Hidup Rakyat
Hidup Kaum Buruh
Hidup Kaum Buruh Perempuan Tanggeran
Hidup Kaum Yang Tertindas

Penulis adalah agitasi dan propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

KK-Sesal - Pada hari jumat 7 April 2017, 60 orang masa aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga melakukan aksi demo menolak semua kesepakatan  antara pemerintah Indonesia dan PT. Freeport baru-haru ini dan menuntut berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua sebagai solusi demokratis.


Aksi dimulai jam 09: 30 dan melakukan long march dari Patung kuda Universitas Diponegoro Peleburan-jalan pahlawan-keliling Bundaran Simpang Lima kemudian kembali ke titik awal aksi dengan yel-yel hancurkan imperialisme, hapuskan Konialisme dan lawan Militerisme.

Dalam orasi secara bergantian, menolak semua kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan PT. Freeport untuk terus melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam tanah Papua. Freeport adalah awal malapetaka bagi rakyat bangsa West Papua, karena perusahaan imperialis milik Amerika ini masuk secara ilegal lewat pemerintah Indonesia pada tahun 1967 tanpa melibatkan orang asli Papua sebagai pemilik hak ulayat.  Padahal status West Papua belum secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Sesuai kesepakatan New York Agreement (1962 yang juga tidak adil karena tidak melibatkan rakyat dan bangsa West Papua, Indonesia merupakan Negara perwalian hingga diselenggarakannya  act of free choices. Setelah sebelumnya melakukan penjajahan sejak dideklarasikannya Operasi Trikora 19 Desember 1969 paska proklamasi kemerdekaan Negara West Papua. Pembuatan kontrak karya yang disepakati pada 7 April 1967 tersebut sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat dan bangsa West Papua secara umum. Pada tahun 1991, kembali kedua belah pihak tersebut memperbaharui kesepakatan kontrak karya, lagi-lagi tanpa melibatkan masyarakat ada dan bangsa West Papua pada umumnya. Dan pada tahun 2017 ini  pun demikian, Padahal adat sudah ada beratus-ratus tahun sebelum negara ada.

Tidak hanya keberadaan  Freeport dan NKRI yang sama-sama Ilegal di tanah West Papua. Keberadaan Freeport juga telah merampas lebih dari 1 Juta hektar tanah masyarakat adat. Sejak eksplorasi berjalan lebih dari 2 miliar ton limbah tailing telah dibuang ke Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimone. Sejak tahun 70an hingga saat ini Freeport telah memberikan dana keamanan kepada TNI dan Polri sebanyak lebih dari US 50 Juta dollar. Akibatnya berbagai kasus pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan fisik terjadi rakyat dan bangsa West Papua. Sejak keberadaan NKRI dan Freeport di Tanah West Papua lebih dari 500.000 orang dibunuh. Dan 50 tahun mengeruk isi tanah Papua namun hingga saat ini Freeport tidak pernah dijelaskan terkait penggalian bawah tanah dan dampak dari bagi kesehatan masyarakat setempat.

Setelah kembali ke titik awal aksi sekitar pukul 11: 20 dilakukan teatrikan yang menceritakan perampasan tanah adat atas  nama perusahaan dan pembangunan yang mengakibatkan masyarakat adat termarjinaliasi dari tanah leluhurnya. Berikut pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua AMP Semarang-Salatiga Jackson Gwijangge:

1.      Usir dan tutup Freeport.
2.      Audit kekayaan dan kembalikan Freeport dan serta berikan pesangon untuk buruh.
3.      Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan.
4.      Tarik TNI/Polri organik dan non organik dari tanah Papua.
5.      Berikan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratik bagi bangsa West Papua.
6.      Usut, tangkap, adili dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport di Papua
7.      Biarkan rakyat dan bangsa West Papua menentukan masa depan pertambangan Freeport di tanah West Papua.
8.      Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat ekspotasi tambang.


Pukul 11 40 masa aksi bubar dengan aman

Gambar. Masa aksi sedang berjalan menuju kantor PT.Freeport


Penulis: Helena Kobogau
Editor : Gideon Mathias Adii

Jakarta (07/04). Aksi demo damai dalam rangka memperingati 50 tahun kontrak karya PT. Freeport Indonesia oleh resim Soeharto pada tanggal 07 april 1967 sampai dengan saat ini. Aksi ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua bertempat di depan kantor PT. Freeport Indonesia di Kuningan Jakarta selatan.

Situasi setempat Pada awal sebelum aksi dimulai atau dimana saat masa aksi berkumpul petugas keamanan sudah lebih dahulu ada di tempat tersebut sejak pagi hari, dengan begitu lamanya menunggu para demonstran untuk melakukan aksi maka petugas keamanan yang lebih awal datang itu di pulangkan lantaran jam kerja mereka selesai. Namun tidak sampe disitu tetapi mereka kirim pasukan keamanan yang bertugas di siang hari lagi untuk menjaga ditempat aksi.

Gambar. Persiapan saan pembacaan Pernyataan sikap
Setelah semua kawan-kawan terkumpul maka Aksi demo damai di mulai tepat pada jam 14:24 wib. Dalam aksi tersebut masa aksi yang hadir berjumlah 30 orang yang adalah anggota dari AMP, FRI-WP, GEMPAR dan rakyat Papua.

Saat aksi tersebut Korlap memandu masa aksi menuju ke titik sasaran aksi dalam hal ini yaitu,  depan kantor PT.Freeport Indonesia yang berjarak 100 meter dari titik kumpul.
Setelah sampai di titik sassaran aksi, Tepat pukul 14:44 wib,  Korlab memberikan waktu kepada massa aksi untuk berorasi politiknya.

15:40 wit,  terjadi sedikit adu mulut dengan salah seorang petugas keamanan hanya karena mereka melihat poster bermotifkan bintang kejora. Saat itu juru bicara FRI-WP diinterogasi juga dikarenakan dengan hal yang sama tersebut. Disini para polisi mengirah bahwa poster tersebut adalah bendera yang di pampangkan di depan publik sehingga petugas tersebut menyuruh untuk menurunkannya namun massa aksi tetap pada prinsipnya dan tidak terpancing dengan situasi yang sedang berlangsung tersebut sehingga keadaan kembali aman.

Orasi politikpun terus berlangsung oleh para massa aksi secara teratur dan bergantian. Sementara massa aksi sedang berorasi secara berurutan, tepat pukul 16:21 wib, masa aksipun menyatukan pikiran untuk masuk kedalam halaman kantor dan ingin borasi didalam halaman kantor PT.Freeport namun disitu terjadi massa aksi tidak mendapatkan ijin akhirnya terjadilah aksi dorong-mendorong antara petugas militer Indonesia dan para massa aksi berlangsung cukup lama namun ada negosiasi dengan pihak keamanan sehingga di berikan ijin kepada dua orang saja yang harus ada di dalam halaman kantor PT.Freeport untuk melakukan orasinya, dan yang lainnya di suruh untuk kembali keluar halaman kantor tersebut, akhirnya dalam keadaan yang di bumngkam seperti itu terjadilah seperti yang pihak keamanan inginkan. Karena yang rakyat papua inginkan adalah untuk masuk dan bicara langsung pada orang-orang terpenting didalam kantor tersebut.

Pada pukul 16:40 wib,  situasi itu sudah kembali redah, namun masih terus melanjutkan orasi-orasi politik di depan halaman kantor.

Yang lebih hironisnya pada saat Perempuan pemilik hak ulayat tanah timika dalam hal ini suku amungme (Dolie Kumm) dalam orasi politiknya ia  memintah keamanan untuk memberikan jalan karena ia sebagai perempuan papua yang juga merasakan berbagai macam intimidasi, ancaman terhadap tanah dan alamnya dan juga manusianya di bumi amungsa. Namun sayangnya ia tidak diberikan kesempatan untuk masuk sehingga ia juga mengatakan bahwa “saya datang bukan sebagai pendatang tetapi saya datang sebagai pemilik dari hak ulayat tanah yang dimana PT.Freeport itu berdiri dan saya datang untuk menuntut negara Indonesia bersama dengan PT.Freeport untuk bertanggung jawab atas kerusakan alam, pembunuhan, pemerkosaan, terhadap rakyat Papua di sebabkan oleh ulah Freeport karena hal-hal tersebut maka dengan ini “TUTUP FREEPORT DAN BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA WEST PAPUA SEBAGAI SOLUSI YANG DEMOKRATIS”. Hidup perempuan Papua,,,Hidup Rakyat Papua,,,,Hidup Solidaritas. Amolongoo (Salam, Bahasa Daerah)

Dalam setiap orasi politik yang di ekspresikan dan di nyatan adalah segala bentuk-bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan oleh Neraga Indonesia. Yang menytakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berwatakkan pembunuh, pencuri, perusak, pemusnah, pemerkosa dan lebih hironisnya lagi dibilang negara demokrasi tetapi demokrasi itu tidak ditegakkan dengan baik dan benar. Apalagi terhadap rakyat Papua banyak tindakan-tindakan criminal terjadi yang dilakukan oleh kaki tangan Kapitalisme yaitu militer-militer yang dikirm ke Papua dengan alasan mengamankan namun malah memusnahkan manusia Papua dengan menggunakan alat negara apakah itu tindakan kemanusiaan yang adil….?   Tidak.  Kenapa dikatakan tidak karena itu tindakan yang paling kejih dan kotor dengan memusnahakan manusia Papua diatas tanahnya sendiri. Dan juga dengan kehadiran PT.Freeport negara Indonesia juga mengambil keuntungan atas tanah dan alam West Papua, sehingga kehadiran PT.Freeport membuat rakyat Papua semakin hari semakin punah, dan sangat menderita diatas negeri yang "penuh susu dan madu".

Tepat pada pukul 17:03 wib,  Korlab membacakan Pernyataan sikap.
Dengan demikian kami rakyat Papua menyatakan bahwa:
kepada Rezim Jokowi-JK  agar segera Tarik militer organik maupun non organik yang ada di seluruh tanah West Papua.  Serta harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di papua. Dan juga bertanggungjawab terhadap  pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

“Kami dapat hidup tanpa Freeport. Orang tua kami bisa hidup dan berkebun tanpa bantuan Freeport. Kami akan sejahtera dan aman ketika Freepot angkat kaki dari tanah kami.  kami tidak akan perna takut untuk menyatakan "TUTUP FREEPORT DAN BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI KAMI KARENA ITU ADALAH SOLUSI AKHIR YANG DEMOKRATIS BAGI RAKYAT WEST PAPUA.”

Setelah dibacakan pernyataan sikap tersebut massa aksi membubarkan diri dengan teratur dan pulang ketempat masing-masing. Tepat pukul 17:20 wib.

Hidup Rakyat
Hidup Perempuan
Hidup Solidaritas
*PAPUA MERDEKA*

Photo Revolusi Mental Papua. Jumat, 07 April 2017
"Perjuangan butuh proses dan kita akan mendapatkannya hasil dari perjuangan bersama"
By Gilo, 07/04/17
Denpasar Bali – Diskusi Kali ini, AMP KK Bali mengambil kesempatan membahas memgenai keberadaan 50 Tahun Freeport di tanah Papua sebagai Penjajah Papua, yang mana kegiatan diskusi di lakukan di Kontrakan Nduga dengan jumlah mahasiswa sebanyak 20-an mulai pada pukul 16:00 WITA hingga selesai, pada hari Jumat, 07 April 2017.  Diskusi kali ini dengan bertema secara Nasional “ Menolak Semua Kesepakatan Pemerintah Indonesia Dengan Freeport, Tutup Freeport Dan berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua”.

Hasil dari diskusi bersama dapat disimpulkan, bahwa pemerintah dalam penahanan PT Freeport dalam jenjang 50 Tahun masih saja melakukan kekerasan, yang mana mengkorbankan tindakan kekerasan terhadap rakyat sipil di area Freeport dan maupun kekerasan terhadap alam Papua itu sendiri. Kekerasan tersebut bukan rakyat yang menciptakan melainkan yang diciptakan oleh Negara demi kepentingan negara  serta kaum Kapitalis dan Imprealis , di bandingkan bukan untuk kepentingan Rakyat Papua itu sendiri. Ketidakadilan kekerasan, dapat terlihat jelas bahwa kekerasan itu menyangkut lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, Status Politik West Papua, Kemanusiaan dan lain-lainnya.

Seperti beberapa kasus kekerasan yang terjadi di area Freeport, di mana kekerasan dari militer menciptakan untuk membunuh suku asli dari pemilik tanah Freeport dan menghancurkan system kehidupan  dengan system yang halus secara bertahap-tahap melalui permainan para penguasan dan para kapitalis bermodal atau adhikuasa. Melangkah sedikit kedalam bahwa Freeport hadir untuk mematikan Nasionalisme perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Papua barat, di karenakan pada 1 Desember 1961 West Papua telah di Proklamasikan di Portnumbay (Jayapura), Namun kemerdekaan yang baru lahir ini, mencapai 19 hari, yang mana pada tahun 19 Desember 1961 adanya Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) di Alun-alun Utara Yogyakarta, isinya untuk membubarkan Negara West Papua yang baru lahir dan  baru merdeka.  melalui TRIKORA itu Soekarno memerintahkan kepada panglima Komando Mandal, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer di West Papua.

Dalam melakukan Operasi militer banyak kekerasaan yang terjadi terhadap rakyat Papua dan selama system kekerasaan militer itu berjalan di Papua, para penguasa dan para kapitalis serta para Imprealist telah membuat kesepakatan secara kepentingan untuk membuka tambang besar di Papua yaitu Freeport demi negara-negara adhi kuasa dan Indonesia memnafaatkan sebagai membayar utang negara. Kesepakatan itu telah terjadi sebelum Indonesia Merdeka sehingga mengambil kesempatan penandatanganan pertama Freeport, pada 7 April 1969 sebelum hasil PEPERA 1967 (Penentuan Pendapat Rakyat) Papua, boleh di katakan bahwa hasil dari PEPERA adalah Ilegal. Karena dalam melakukan PEPERA telah di lakukan kecolongan-kecolongan oleh Indonesia itu sendiri yang menghasilkan penipuan bahwa Papua bagian dari NKRI demi kepentingan alam kekayaan Papua. Terutama Freeport dan perusahan-perusahan yang telah di eksplotasi maupun sedang di eksploitasi secara ilegal di tanah Papua saat ini.

Kasus kekerasan Penembakan terhadap orang Australia di sekitar area Freeport, kenyataan ini terjadi di akibatkan atau diciptakan oleh Negara Indonesia sendiri pada saat itu, namun dari pihak indonesia mengatakan kekerasan tersebut oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), setelah di telusuri bukan OPM yang melakukan kekerasan terhadap orang Australia itu, tetapi dari pihak kemanan militer Indonesia yang melakukan kekerasan tersebut. Kasus-kasus seperti ini, banyak yang terjadi di area Freeport dan terutama yang paling sadis yang dilakukan oleh militer untuk membunuh atau memusnah melalui pendekatan yang sangat halus dengan menyamar sebagai dokter, guru, PNS, Pekerja biasa dan lainnya. Serta banyak tindakan kekerasan yang di lakukan seperti telah di jelaskan sebelumnya.

Banyak tuntutan  atau pernyataan di mulai dari  kalangan mahasiswa maupun Rakyat Papua  serta organisasi pendukung, menyangkut arah juang perjuangan Papua Merdeka, terutama persoalan Freeport Untuk di tutup dan berikan penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua, tetapi tidak ada kenyataan oleh Nasional dan Internasional menanggapi apa yang diinginkan oleh Rakyat Papua dan yang paling sadis adalah Media menyangkut untuk membenarkan  tuntutan dan pernyataan dibungkamkan oleh Indonesia serta Internasional tidak meliput secara aturan Internasional maupun Nasional yang berlaku. Hal yang paling di pertanyakan untuk Indonesia dan Internasional apa yang sebenarnya ada di West Papua? Apakah Rakyat West Papua boleh merdeka sesuai Idelogi dan sejarah yang telah tercatat dan mengembalikan kedaulatan bangsa West Papua? Ataukah boleh PT Freeport di tutup dan mengembalikan alam kekeyaannya lagi untuk anak cucu masa depan Papua?. Menyangkut dengan hal tersebut, selalu di pertanyakan juga apakah Hasil dari aspirasi aksi, seminar, diskusi  yang di lakukan diberbagai kota yang ada di indonesia maupuan di luar Negeri menyangkut untuk tutup Freeport dan berikan penentuan Nasib sendiri bagi bangsa West Papua pernah di angkat atau untuk membahas secara Internasional maupun Nasional sebagai agenda negara atau Internasional? Sekiranya semenjak hadirnya PT Freeport tidak ada menyukseskan pertanyaan pertanyaan tersebut, malah mendatangkan konflik berbagai sudut pandang kekerasan yang tidak henti-hentinya sampai saat ini.

Rakyat Asli pemilik hak ulayat area Freeort perlu bertindak untuk memungkinkan, tutup Freeport atau Nasionalisasikan. Inilah permasalahan yang perlu di mengerti dan dianalisis oleh kedua suku yang ada di area Freeport terutama Amungme dan Kamoro dan memahami apa kah ada keuntungan dari Pemerintah atau kaum kapitalis? Terutama berpikir juga mengenai, masa depan anak cucu dan rakyat Papua?. Serta status Plolitik Kemerdekaan yang sedang berjalan di tanah Papua. Karena membicarakan, tetang Freeport sama hal membicarakan tentang  Papua Merdeka karena melalui hadirnya Freeport sejarah bangsa Papua di klaim oleh para kaum kapitalis dan imprealis dengan kaki tangan militerisme yang bisa dirasakan saat ini. Dengan sejarah inilah, hadirnya Freeport sebagai ilegal, penipuan, pembodohan, penindasan atas dasar sejarah Papua yang diklaim oleh Indonesia dan Internasional.  Maka untuk membutikan Freeport harus ditutup kedua suku yang ada perlu membuka wawasan untuk kedepannya dan rakyat Papua perlu bersatu dan melawan serta mengembalikan hak orang Papua terutama kemerdekaan Papua barat sehingga akan terciptanya penghapusan penjajahan di atas bumi tanah Papua itu sendiri.

Dengan hasil diskusi inilah adanya pernyataan yang di tuntut secara keadilan dan kebenaran agar Negara Indonesia maupun Internasional perlu mengambil langkah dan memberikan hak dan aspirasi yang di inginkan oleh rakyat Papua untuk menciptakan ruang gerak Demokrasi, dimana tuntutan atau pernyataan ini merupakan tuntutan Nasional:
1. Usir dan tutup Freeport.

2. Audit kekayaan dan kembalikan Freeport dan serta berikan pesangon untuk buruh.

3. Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan.

4. Tarik TNI/Polri organik dan non organik dari tanah Papua.

5. Berikan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratik bagi bangsa West Papua.

6. Usut, tangkap, adili dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport di Papua

7. Biarkan rakyat dan bangsa West Papua menentukan masa depan pertambangan Freeport di tanah   West Papua.

8. Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat ekspotasi tambang.


Sayang Rakyat Papua
Sayang Hak Rakyat Papua
Sayang Papua Merdeka

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

Photo Ilustrasi Gambar Revolusi Mental Papua
"Catatan Komrade Deteanus Abugau: PT.Freeport dalam  Kewaspadaan "

Penulis: DeteanusAbugau

Kepentingan untuk rakyat Papua memerlukan pertimbangkan antar Tujuh wilayah yang mendiami di Tanah Papua dan melihat hadirnya perusahan Freeport di tengah suku-suku yang mendiami area Freeport atau pun kepada para pekerja Orang Asli Papua, perlu mempertanyakan apakah Freeport akan merusak seluruh Papua ataukah hanya area Freeport pada masa yang akan datang? dan yang paling terutama kesadaran penting untuk suku Amungme dan Kamoro menyangkut pada anak cucu berikutnya, di manakah mereka akan hidup untuk mencari makan dan minum serta tempat berburu, bila Freeport di tutup dan apakah lingkungan alam freeport akan kembali semula seperti tahun 1960-an dengan jaminan penuh. Tetapi di sayangkan para penguasa Freeport akan membiarkan dan tidak akan ganti rugi alam menjadi semula dan tidak menafkahi kehidupan dua suku tersebuat lagi, karena merupakan acountabilitas lagi.  Maka dengan ringkas saya menulis bagian dari catatan untuk kesadaran demi anak cucu kedepan.

Sejarah PT. Freeport Indonesia masuk ke tanah Amungsa dan Bumi Kamoro penuh dengan kebohongan terhadap orang-orang tua . Penipuan untuk merampas hak-hak warisan leluhur  contoh terjadi pada tahun 1960-an dimana Gunung Nemangkawi yang berlimpa ganda dengan Emas, Perak, Timah, Solibidium, yang ditutupi oleh salju abadi ditukar dengan 1 kaleng korner, tembakau & Kampak untuk menguasai tempat kedua suku tersebut.

Hal serupa terjadi di Kuala Kencana pada tahun 1994 pemerintah dengan paksa (todong dengan senjata) terhadap masyarakat adat untuk menyerahkan tanah adat kepada pemerintah agar dipergunakan untuk kepentingan PT. Freeport Indonesia bersama para kapitalis. Tanah dengan ukuran 25,000 hekter dibayar (sebagai rekognisi) kepada masyarakat adat Kamoro dari Iwaka dengan:
1. 150 Drem kosong
2. Rumah berbahan dasar triplex
3. Renovasi gedung gereja
4. Memberi bantuan obat

Apakah ganti rugi diatas sebanding dengan tanah seluas 25,000 hekter? wahhh....SADIS...PT. Freeport Indonesia mengakui dirinya bahwa sudah tidak punya hutang lagi kepada Masyarakat adat pemilik hak ulayat Kuala Kencana yaitu Amungme dari Arowanop dan Kamoro dari Iwaka.

Potret Gunung NemangKawi Dulu & Sekarang.Freeport McMoRan adalah perusahan tambang asal Amerika Serikat & pertama di Indonesia.Maka Kehadiran Freeport di tanah Amungsa bumi kamoro tentu saja melalui negara Indonesia.Namun demikian Negara sudah mengubah potret Nemangkawi ini, seperti Gunung 1 tertampak. Maka negara sudah menampar wajah orang Papua secara serius & berkelanjutan tidak ada harapan untuk hidup lagi kedepannya.

Akan tetapi kondisi belakangan ini & kini terlihat bahwa negara melalu seperangkat regulasinya bernyanyi sedemikian keras & bernyaring sedemikian kurang ajar.Tanpa mereka dipahami ujung dari permainan atau kisruh Negara Freeport belakangan ini sebagai kebodohan.

Hai!! Marilah generiasi Amungme & Kamoro serta orang Papua melihat bersama hak kesucian. Penghilangan hak suci Amungme bukanlah perkara kecil bagi negara ini &para korporasi, tapi mutlak di perjuangkan dengan cara2 yang bermartabat, demi keadilan bagi bangsa Papua.

Nemangkawi ada di tanah Amungsa& bumi Kamoro...,

Gunung Nemangkawi di Tanah Amungsa dan Bumi Kamoro

Analisis Pribadi, Ketika saya menganalisa sejarah pelepasaan tanah Kuala Kencana pada tahun 1994 adalah CACAT HUKUM dimana pada saat itu Papua menjadi daerah Daerah Operasi Militer (DOM) sehingga orang-orang tua tidak punya kekuatan untuk mempertahankan pendapat mereka. Lebih disayangkan lagi melihat orang-orang tua yang tidak tahu membaca, menulis dan tidak tahu berbahasa Indonesia (buta huruf).

"Dulu Zaman Presiden Soeharto" pelanggaran HAM terhadap Masyarakat sipil orang Papua sangat tinggi sampai dengan kehilangan jutaan nyawa, dan orang Indonesia tidak merasa bahwa masyarakat Papua itu bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia NKRI melainkan orang Papua bukan pemilik tanah Freeport itu sendiri.

Sekarang Pemerintah Pusat Mendekatkan degan masyarakat Papua untuk mendukung agar Operasi penambangan Freeport ini, diolah oleh Pemerintah Indonesia."Pernyataan Saya" Masyarakat Papua tidaksepakat bila orang Amerikamengola Freeport melaluiPemerintah Indonesia, terutama harus selesaikan masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua dari tahun 60an sampai dengan 90an di area PT. Freeport dan rakyat yang terancam melalui PT. Freeport sehingga untuk selanjutnya akan di atur bersama Pemerintah Indonesia kelola Penambangan PT.Freeport di tanah Papua atau kah ditutup.

Kalau sebelum selesaikan persoalan itu mohon sabar dalam kegiatan aksi demo,dukungan pemerintah dll. Pasti Tuhan punya waktu untuk kami Masyarakat Papua.

" Heran" Selama 50th Freeport berada di tanah Amungsa.Tidak ada kontirbusi berupa apapun bagi masyarakat Papua maupunmasyaratlokal sesuai kesepakatan MOU tahun 1974. Saat ini Masyarakat hak ulayat merasa dirugikan oleh Freeport McMoran. Itu artinya bahwa" SETAN"sudah makan" Jantung dan uluh hati Papua pada umumnya dan khususnya suku Amungme &bumiKamoro. Saat ini berbagai macam manusia di belahanduniaberbicara tentang Freeport baik dari kalangan petinggi Negara,suku,ras pemerintah Daerah,lembaga adat,menamai masyarakat Lokal, tokoh pemuda maupun kaum Intektual. Semua elemen ini bukan untuk menyelamatkan orang Papuadankeduasuku yang sedang sakit tetapi mengurus kepentingan masing2 demi ekonomi keluarga.

setiap orang Papuamaupun 2 suku yang berdomisili di areal mimikamenyatakanbahwa : Freeport Tutup.dalamhaliniTerlihat ada sebagian orang Papua menyatakan tutup FREEPORT & sebagian menyatakan dilanjutkan Kontrak karya FREEPORT di tanah Amungsa-bumi Kamoro di Timika atau dinasionalisasikan.

Mereka yang menyatakan tutup Freeport adalah mereka memahamipersoalan yang terjadiditanah Papua agar memintahsolusi Pemerintah pusat. Artinya tutup Freeport dan memilih memintahakmenentukannasibsendiri bagi Rakyat Papua Barat di karenakan hadirnya PT.Freeport sebagai pembungkaman sejarah Papua Barat yang mana telah merdeka dan proklamsikan pada 1 Desember 1961. Dan ketakutan hilangnya hutan, gegarnya budaya kedua suku, limbah dari freeport menyebar seluruh Papua, dampak kemiskinan akan terasa. Di bandingkan yang nasionalisasi mereka hanya sebagai kepentingan ekonomi keluarga dan kepentingan negara kolonial Indonesia serta kepentingan kaum kapitalist dan imprealist.

Masyarakat adat Amungme & kamoro di areal konsesi Freeport berhak menarik tanah adat ditangan negara ini. Atau berhak memilih & membelah Freeport. Karena alasan adat & budaya.
Tapi juga berhak menukar SDA ke negara lain dengan sesuatu yang lebih luas dengan Waktu tertentu.
Pemerintah pusat jangan lupakan bahwa di sudut Gunung Nemangkawi (Carstenzs) ada pemiliknya. Cukup kami menderita kerugian selama 50 tahun karena KK I tahun 1967 - 1990 dan KK II tahun 1991 - 2021, pemerintah pusat tidak melibatkan masyarakat pemilik Hak Ulayat. Masa itu, memang terjadi demikian karena kami belum mengerti (masyarakat awam), sekarang kami mengerti (terpelajar). Pemerintah mengambil manfaat dari tanah kami/harta kekayaan kami digeruk tanpa memberikan kompensasi seimbang.

Kami sangat menghargai UUD 1945 Pasal 33. Namun negara juga perlu mengerti keberadaan suku amungme dan suku kamoro. Karena kekayaan yang negara ambil bukan barang yang bisa dapat diperbarui, mineral yang diambil adalah mineral yang tidak dapat diperbarui, sehingga yang mana negara telah tidak membantu kebangkitan masyarakat pemilik hak ulayat artinya negara sedang menciptakan penderitaan permanent bagi anak cucu kedepan kedua suku tersebut dan lebih khusus juga oaran Papua. Bila mana negara bersama entitas bisnis membangun masyarakat dan memberikan sebagaian hak selaku pemilik hak ulayat, menghormati negara bahwa ada niat baik membangun kehidupan dan masa depan kami karena disaat perusahaan tutup, kami tetap kuat berdiri di atas kaki kami sendiri. Namun selama 50 tahun (1967 - 2017) kami telah menderita kerugian, kehilangan dan jatuh miskin. Sekarang mau terulang kembali sejarah kelam tersebut.

Saya minta LSM yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat tidak diperkenankan memperkeruh situasi di Timika dengan berusaha merangkul kepala-kepala suku yang notabene bukan berasal dari masyarakat Amungme dan Kamoro. Berikan harapan-harapan yang kosong. MEEPAGO dan LAPAGO  relevan bicara mengenai wilayah adat Bomberai.saya akui bahwa ada 2 - 3 orang asli Amungme yang ikut kelompok tersebut tetapi itu tidak cukup representatif dari masyarakat Amungme dari Mbrum Mbram - Delematagal dan wilayah Kamoro dari Nakai - Waripi.

Perlu menghimbau bahwa masyarakat kecil (akar rumput) tidak menginginkan pemerintah pusat membawa masalah dalam kehidupan Orang Papua. Kami bicara fakta dan data bukan berbohong.
saya tidak keberatan sekali pun bila negara punya kebijakan untuk kepentingan nasional, namun saya minta yang menjadi ukuran tidak hanya kepentingan nasional. Negara mengambil kebijakan selain kepentingan pusat menjadi pertimbangan, kepentingan orang lokal juga harus dipertimbangkan. PP No. 1 Tahun 2017, tentang IUPK dalam rangka penerapan UU No. 4 Tahun 2009, Tentang Minerba. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, minta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Menteri ESDM mempertimbangkan agenda merubah KK menjadi IUPK karena kebijakan tersebut akan menyulitkan masyarakat penerima manfaat dari PTFI. Mohon mempertimbangkan hal tersebut dengan arif dan bijaksana. Dan lebih pentingnya ditutup dan tidak nasionalisasikan lagi, biar area Freeport kembali semula untuk mempertahankan anak cucuk berikutnya.

Sayang Suku Amungme dan Suku Kamoro
Sayang Tanah Papua
Sayang Papua Merdeka

Sayang Rakyat Papua

Penulis adalah aktivis mahasiswa AMP Komite Kota Bali
Diberdayakan oleh Blogger.