Halloween party ideas 2015

ilustarasi Gambar oleh Jefry Wenda"Persatuan Kita Dan Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat"

Persatuan itu relatif maka perjuangan itu mutlak", demikian ungkapan Pace Botak, Pemimpin revolusi Bolshevik, Paman V. I Lenin.
Oleh: Jefry Wenda***

Tidak terlepas dari sejarah perjuangan pembebasan Nasional Bangsa tertindas di seluruh dunia dalam meghadapi dominasi negara-negara Imperialisme dan Kolonialisme yang hegemonik. Begitu juga perjuangan pembebasan asional Papua Barat (West Papua) saat ini, yang telah, sedang dan masih terus berjuang membebaskan diri-nya dari cengkraman penindasan dan pegisapan oleh negara-negara Imperialisme dan majikan–setia-nya, Kolonialisme Indonesia.

Dari sekian banyak gerakan pembebasan Nasional di seluruh dunia, salah satu gerakan perlawanan rakyat yang telah bebas dari penjajahan yang letak-nya secara geografis mendekati wilayah Papua Barat ialah, gerakan perjuagan pembebasan rakyat Timur–Leste (Maubere) saat itu. Perjuangan Rakyat yang heroik ketika menghadapi musuh sejatinya Kolonialisme Indonesia.

Selain itu, diluar dari Asia, perjungan pembebasan Nasional melawan dominasi Imperialisme di Afrika Selatan dan juga di Amerika Latin dengan cita-cita membangun Sosialisme, masyarakat tanpa kalas, seperti; Revolusi di Cuba dipimpin oleh Fidel Castro dan Ernesto Che Guevara yang akhir-nya berhasil menjatuhkan rezim dikatator Batista, Hogu Caves Fiere yang terinspirasi oleh Simon Bolivar dan juga didorong kuat oleh kawan dekat-nya Fidel Castro sehingga berhasil mengambil alih kekuasaan melalui kudeta Militer. Dan masih banyak lagi perjuangan pembebasan Nasional maupun perjuangan untuk mewujudkan Sosialisme hingga saat ini sedang berlangsung di berbagai negri, yang tentu saja masih relevan untuk di jadikan referensi bagi gerakan perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat hari ini.

Kemenangan-kemenangan revolusi di berbagai negri jajahan dalam menumbangkan kekuasaan kolonialisme dan tua-nya Imperialisme selalu saja membutuhkan yang nama-nya "Persatuan Nasional". Itulah kunci utama dari sebuah gerakan Pembebasan Nasional.

Berbagai macam gerakan perlawanan Rakyat Papua Barat sejak awal tahun 1960-an hingga saat ini, telah kita lalui, banyak memberikan pelajaran penting bagi perjuangan pembebasan Nasional dalam mengusir penjajah–Indonesia dari bumi tercinta kita, tanah air Papua Barat. Gejolak perlawan rakyat yang tiada perna berhenti, baik perjuagan bersenjata, aksi massa dan diplomasi. Dan dalam dinamika pasang naik dan surut perjuangan pembebasan Nasional tidak ada motif lain, selain perjuangan melawan musuh bersama rakyat Papua Barat yaitu Kolonialisme dan Imperilisme.

Masih dalam ingatan sejarah, setelah tebuka-nya pipa keran Demokrasi di Indonesai saat setelah di tumbangkan rezim diktator Soerharto pasca 1998, telah memberikan wajah baru bagi demokrasi di Indonesia dalam hal kebebasan berekspresi atau penyampaian pendapat secara terbuka, baik bagi rakyat Indonesia secara umum dan khusus rakyat Papua Barat.

Ditegah perubahan perbaikan akan Demokrasi di Indonesia, degan terakumulasi-nya—kesadaran rakyat Papua Barat untuk menentukan status Politik sebagai sebuah bangsa yang merdeka, kemudian dikonsolidasikan dalam persatuan Nasional melalui Musyawarah Besar (Mubes) pada tahun 2000, sebagai langkah strategis guna mempersiapkan kogres II 2000 melalui kendaraan politik, Persidium Dewan Papua (PDP), yang dipimpin oleh Theys Hiyo Eluay sebagai Pemimpin Gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat.

Tentu saja, konsolidasi tersebut merupakan konsolidasi bersejarah bagi gerakan rakyat Papua Barat, yang pertama muncul berdasarkan kesadaran rakyat yang menginginkan kejelasan atas status politik-nya sebagai sebuah Bangsa yang "Merdeka" dari penjajah Indonesia. Namun sayang, gerakan tersebut tidak bertahan lama, ketika Theys Hiyo Eluay di dibunuh oleh Militer (kopasus), akibat dari ketakutan Kolonialisme Indonesia akan gerakan perjuangan pembebasan Nasional yang semakin kuat dan nampak saat itu.

Kemudian, pada tahun 2014, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dibentuk di Vanuatu, sebagai wadah persatuan nasional. ULMWP yang dibentuk mewakili tiga faksi perjuangan WPNCL, NRFPB dan PNWP. Tidak bisa kita dipungkir lagi bahwa hadir-nya ULMWP sebagai wadah persatuan yang di bentuk merupakan desakan atau tuntutan negara-negara Pasifik di Melanesian Sperhead Group (MSG), sesuai tujuan dibentuknya, guna menjadi salah satu anggota MSG. Artinya, jelas bahwa terbentuknya ULMWP di Vanuatu menjadi sebuah wadah persatuan yang tidak berdasarkan pada kebutuhan (situasi objektif) di tanah air, juga dilakukan tanpa didahului konsolidasi-konsolidasi secara matang. Hal ini akan nampak ketika persaingan diantara kelompok tua, yang ambigu dan keras kepala terus mengkampanyekan ide-ide mereka tanpa menempatkan strategi-taktik (stratak) yang tempat, dan tidak bertolak dari situasi objektif penindasan dan pengisapan yang dihadapi rakyat Papua Barat. Akibat-nya, muncul perbedaan pandangan dintara faksi yang semakin tajam sehingga menimbulkan perpecahan yang sagat fatal di internal ULMWP itu sendiri.

Melihat akan dinamika perjuangan dan persatuan yang cacat tersebut maka, pertanyaan—penting yang harus dijawab oleh semua komponen gerakan perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat hari ini adalah; Apa yang menjadi titik tolak dari persatuan kita? Apa tujuan dari persatuan kita atau untuk apa kita bersatu? Dan bagimana persatuan itu diperkuat dengan meneriama berbagai macam pandangan yang berbeda dari faksi/komponen gerakan dan individu dalam gerakan perjuangan? Singkatnya, persatuan seperti apa yang dibutuhkan hari ini? Tanpa menjawab pertanyaan ini, kita tidak akan mampu megetahui siapa musuh sejati kita, kekuatan dan kelemahan, kekurangan dan kelebihan, dan tentu saja kita akan sulit menempatkan straktak dan Programatik bersama sebagai acuan gerakan perjuangan pembebasan Nasional.

Sudah tentu persatuan yang ideal yang harus dibagun adalah persatuan yang demokratik, kerakyatan dan progresif. Persatuan yang demokratik; persatuan yang menghargai kebebasan berekspresi (bebas berpropaganda)–kebebasan bagi setiap kelompok atau setiap faksi organisasi di dalam persatuan itu sendiri untuk mencerminkan ekspresi politik-nya, persatuan yang bisa saling berdebat secara ilmiah degan menyampaikan, atau megutarahkan pikira-nya yang matang dan dewasa. Pasatuan yang progresif; persatuan yang tidak memandang latar belakang, suku, ras, agama, etnis, dan persatuan yang tidak memandang kepentingan satu kelompok semata karena keras kepala. Persatuan kerakyatan; persatuan yang mementingkan kepetingan rakyat, dengan melibatkan rakyat Papua Barat, mendorong rakyat turut aktif berpartisipasi dalam perjuangan pembebasan Nasional, dan persatuan yang sadar akan musuh sejati rakyat Papua Barat yaitu; Kolonialisme dan Imperialisme sebagai musuh sejati rakyat.

Adalah sebuah hukum sejarah bahwa perjuangan melawan penindasan dan pegisapan karena kehadiran kolonialis Indonesia maupun penindasan dalam bentuk lain yakni eksploitasi karena Imperialisme. Kedua, sistem penindasan tersebut harus dihadapi secara sistematis pula melalui pengalaman berjuang secara kolektif, pengalaman aksi secara kolektif dan degan programtik yang tepat, maka niscaya kemenagan itu akan terwujud.

Sehingga, menjadi kebutuhan yang mendesak! Hari ini adalah, mendorong semua komponen gerakan ditanah air Papua Barat baik pemuda–mahasisiwa, masyarakat adat, perempuan, buruh, non-Papua/(amber), komititas teologia; kristen, kristen-katolik, islam, dan secara umum Rakyat Papua Barat yang menganggap diri-nya bagian dari bagsa Papua Barat, untuk bersatu dan bersama bersama membangun persatuan Nasional sebagai kekuatan pengerak revolusi Papua Barat.


Penulis adalah aktivis self-determination

Photo ilustrasi oleh koran kejora, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]
"KP AMP AMBON: Refleksi 17 Tahun Penculikan dan Pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay"
Oleh: Komite Persiapan Aliansi Mahasiswa Papua Ambon***

Penculikan dan pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay (64), Ketua Presidium Dewan Papua (PDP), merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran HAM yang pernah di lakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Rakyat Papua Barat (Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua Barat ini, berawal semenjak Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia mendeklarasikan Trikora, pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi Trikora,pertama bubarkan "Negara Boneka" Irian Barat buatan Belanda; kedua, mobilisasi massa; dan ketiga, kibarkan sang saka merah putih di Irian Barat.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan ke Papua Barat seperti Operasi Mandala, Operasi Sadar, Operasi Brathayuda, Operasi Wibawa, Operasi Jayawijaya, Operasi Sapu Bersi I dan II, Operasi Galang I dan II, Operasi Tumpas dan masih banyak lagi operasi-operasi yang di lakukan di Papua saat ini.  Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua Barat yang telah dibantai pada waktu itu.
Lahirnya Reformasi memberikan “angin segar” bagi rakyat Papua Barat untuk memperjuangan kemerdekaan negara secara terbuka. Kebangkitan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri meningkat tajam, dengan melakukan beberapa hal diantaranya: Demonstrasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, Surat Kongres Amerika Serikat dan Robert F. Kenedy  Memorian. Selanjutnya,  Aksi Pengibaran Bintang Kejora, Pendirian FORERI, Tim Pencari Fakta, Deklarasi 1 Agustus 1999, Dialog Tim 100 di Jakarta yang dinamakan “Dialog Papua-Jakarta”, Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat  Papua 2000, Kongres Rakyat Papua II (2000).

Nama Almarhum Theys Hiyo Eluay pernah begitu populer di awal tahun 2000-an, sebagai salah satu tokoh yang mempunyai pengaruh cukup besar bagi rakyat Papua. Theys merupakan tokoh pejuang yang berjuang untuk melawan ketidakadilan, penindasan yang dialami rakyat Papua Barat. Pemimpin besar Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua ini terpilih sebagai Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) melalui Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat pada Mei - Juni 2000, yang kala itu mendapat persetujuan langsung oleh Presiden Gus Dur.

Konon, keberadaan PDP ini dianggap menjadi ancaman bagi negara karena dikhawatirkan akan menjadi cikal bakal lepasnya Papua Barat dari bingkai NKRI. Pada 10 November 2001, tepatnya 17 tahun yang lalu, Pemimpin Besar Bangsa Papua Barat, Dortheys Hiyo Eluay, ditemukan tewas dalam mobilnya di Kilo Meter 9, Koya, Muara Tami, Jayapura. Belakangan diketahui, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) telah menculik dan membunuhnya.

Untuk memahami lebih jauh tentang tokoh karismatik ini, perlu lebih jauh kita memahami biografi-nya, nilai-nilai perjuangan-nya dan refleksi bagi kita, kaum mudah Papua Barat hari ini. Bertolak dari sini, buah perjuangan-nya menjadi sebuah filosofi awal kita membangun ruang dan strategi kita demi tercapai-nya pembebasan Nasional bangsa Papua Barat.

Dortheys Hiyo Eluay (lahir di Sereh, Sentani, Jayapura, 3 November 1937 – meninggal di Muara Tami, Jayapura, 10 November 2001 pada umur 64 tahun) adalah mantan ketua Presidium Dewan Papua (PDP), yang didirikan oleh mantan presiden Indonesia Abdurrahman Wahid.

Theys dididik di sekolah dasar lanjutan (Jongensvervolg School) di Yoka, pada masa penjajahan Belanda. Dia mempelajari meteorologi dan lalu bekerja sebagai asisten ahli meteorologi di Badan Metereologi dan Geofisika Pemerintah Hindia Belanda. Keluarganya merupakan kepala adat (ondoafi) di Kampung Sereh. Theys sendiri kemudian menjadi ondoafi berkat pendidikannya yang lumayan tinggi.

Tahun 1977, Theys pindah ke Golkar. Ia menjadi anggota DPRD I Irian Jaya hingga tahun 1992. Tahun 1992, Theys membentuk Lembaga Musyawarah Adat (LMA) yang menyatukan 250 suku Papua. Theys terpilih dan dinobatkan selaku Pemimpin Besar LMA Papua. Ia kemudian menobatkan diri jadi Pemimpin Besar Dewan Papua Merdeka.

Pada 1 Desember 1999, Theys mencetuskan dekrit Papua Merdeka serta mengibarkan bendera Bintang Kejora. Lalu pada Mei-Juni 2000, ia mengadakan Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat, yang lalu dikenal sebagai Kongres Rakyat Papua, Jayapura. Dalam kongres itu, Theys terpilih sebagai Ketua PDP.

Pada Sabtu, 10 November 2001, sehabis mengikuti acara di Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Tribuana Hamadi, Jayapura. Saat dalam perjalanan pulang, ia sempat menghubungi istrinya, Yaneke Ohee Elluay. Namun, tak lama kemudian, Ari yang menjadi sopir Theys mengabarkan kalau ia dan Theys tengah diculik. Begitulah, esoknya Theys ditemukan tewas di dalam mobilnya yang tersungkur ke jurang, dekat Skyland Jayapura.

Dari hasil penyidikan, ternyata pembunuhan ini dilakukan oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Beberapa anggotanya, antara lain Letkol Hartomo, dipecat secara tidak terhormat.
Theys akhirnya dimakamkan di Sentani (Lapangan Theys Hiyo Eluai) tempat kelahirannya Sentani. Pemakamannya dihadiri lebih dari 10.000 orang Papua dan non Papua.

Dalam  kehidupannya Theys sangat menujung tinggi nilai kemanusiaan terhadap sesama. Perjuangan secara kemanusiaan menjadi dasar untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat secara damai. Perjuangan-nya juga tidak memandang agama atas sikap politik-nya. Theys mampu mencuri hati rakyat non Papua di Papua Barat sebagai bentuk momentum langkah awal kemerdekaan, pada saat itu.

Theys telah mewariskan dan meninggalkan senjata paling ampuh, yaitu perlawanan dengan cara damai berdasarkan kasih dan santun adat. Perlawanan damai-nya melegitimasi perlawanan santun adat asli orang Papua Barat.

Pada saat masyarakat terpeceh-belah dalam faksi-faksi yang pro Merdeka, Otonomi dan Federasi sekitar tahun 1999, Theys pernah menasehati semua pihak, khususnya rakyat Papua Barat supaya tetap bersatu. Kata Theys, “Kita sebagai orang Papua boleh berbeda dalam pilihan: otonomi, merdeka atau federasi, tetapi kita harus tetap bersatu dalam satu bingkai, yaitu bingkai Papua”. Ini adalah cara Theys mempersatukan semua unsur rakyat Papua dengan kepentingan-nya yang amat beragam.

Dari perjuangan Theys yang diulas  di atas ini, yang menjadi kebutuhan yang mendesak bagi  rakyat Papua Barat, hari ini adalah, mendorong semua komponen gerakan ditanah air Papua Barat baik pemuda–mahasisiwa, masyarakat adat, perempuan, buruh, non-papua/(amber), komunitas teologia; kristen, kristen-katolik, islam, dan secara umum Rakyat Papua Barat yang menganggap dirinya bagian dari bagsa Papua Barat, untuk bersatu dan bersama bersama membangun persatuan Nasional sebagai kekuatan pengerak revolusi Papua Barat.

Demikian-lah semangat perjuangan Theys Hiyo Eluay yang mesti kita lanjutkan. Persoalan Penculikan dan Pembunuhan Theys Hiyo Eluay, tidak bisa lihat sebatas pelanggaran HAM atau mengenang-nya dengan cara-cara moralis seperti memasang lilin, memajang foto dan berbagai macam lain-nya yang membangkitkan rasa kasihan. Itu “saja” tidaklah cukup untuk menghargai perjuangan Theys Hiyo Eluay. Cara paling baik untuk menghargai perjuangan Theys Hiyo Eluay, adalah dengan melanjutkan perjuangan-nya untuk membebaskan rakyat Papua Barat dari pengisapan dan penindasan. Dengan begitu, Theys Hiyo Eluay tidak akan pernah mati, Ia akan selalu ada dalam jiwa-jiwa yang berlawan.

Hasil Diskusi KP AMP Ambon 10 November 2018
_________________________________

Referensi:
1. Baca Juga: http://korankejora.blogspot.com/2015/11/refleksi-perjuangan-bapak-theys-hiyo.html

2.Baca Juga: https://suarapapua.com/2014/11/10/melawan-lupa-penculikan-dan-pembunuhan-theys-h-eluay-oleh-kopassus-bermotif-politik-bagian-i/

ilustrasi Gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]
"Rakyat Keliru Siapa Yang Berjuang Papua Merdeka"
Oleh: Nipson Murib***


"Kekeliruan Rakyat Papua Atas Ucapan-Ucapan Pimpinan  Pribumi Menggunakan IsU Papua Merdeka"

Sayang Sekali!!!! Menjadi Rakyat Papua Yang tidak sadar dan Tidak mengenal Musuh.  Ketidak tahuan Musuh dalam Perjuangan Kebebasan Papua Barat, menjadi rakyat terbawa arus kedalam Janji-janji Politik borjuasi kolonial yang dilontarkan oleh Para Politikus kolonial Pribumi. Ketidak Sadaran Rakyat Papua Barat menjadi Terhambat-nya Perjuangan Murni Kebebasan Papua Barat.

Rakyat tidak mengetahui bahwa pimpinan-pimpinan daerah Adalah Alat atau Akses yang dapat memudahkan pemerintah Pusat atau yang disebut  Kolonial Indonesia, untuk Papua tetap ditahan diikat menjadi bagian dari Indonesia. Kekuasaan TNI,POLRI menjadi Pagar atas laha-lahan atau kekayaan Sumberdaya Alam Di atas Tanah Papua Untuk mempermudah Eksploitasi.

Kondisi seperti itu, Rakyat Papua terjebak dalam janji-janji Politik kolonial di tanah Papua Barat seperti Yang dikatakan Pimpinan Gubernur Papua Dalam acara pengucapan Syukur Pelantikan Bupati Puncak, dalam Sambutan-nya ; "apabila ada orang papua yang korban tertembak Tni, Polri akan dilaporkan di PBB". 24 September 2018 dan Tahun 2015/29,Gubernur Papua Ancam Usir Freeport  Jika Tak Bangun Smelter di Papua? bahkan ada pun ungkapan  oleh Gubernur Papua: Kami ini Indonesia, Tidak Ada yang Minta Merdeka, bicara soal kelompok pro Papua Merdeka United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).  Lukas mengatakan, lebih penting mengurus kesejahteraan rakyat Papua daripada menghabiskan energi memikirkan kelompok tersebut. 20 Oktober 2016

Dan tepat pada Tanggal 31 July 2018 tindakan Majelis Rakyat Papua Tuntut Freeport Bayar PAP Rp 6 Triliun.  Apabila tidak membayar Pajak Air Permukaan (PAP) dan seluruh pajak yang dibebankan, maka tegas Timotius Murib, pernyataan sikap orang Papua akan memboikot seluruh pembangunan di Tanah Papua. Selain itu, MRP dalam pernyataan sikapnya, jika tidak diindahkan oleh PT Freeport Indonesia, maka Freeport harus ditutup dan tidak boleh beroperasi lagi di Tanah Papua. dan Lukas Enembe : Jika Otsus Berakhir, Kontrak Dengan Pemerintah Juga Berakhir Selasa, 21 November 2017 23:42

Ketidaksadaran Rakyat dan Ketidaktahuan siapa musuh yang dihadapi dalam perjuangan Kebebasan membuat rakyat Teranut oleh arus Ombak tidak mengetahui kemana arahnya. Rakyat Papua Perlu ketahu dan perlu menanyakan kepada Para Pimpinan yang mewakili Rakyat Papua Bahwa; Apakah Pernyataan -Pernyataan  yang dilontarkan kepada Kolonial Pemerintah Pusat NKRI  sudah Terwujud?

Apabila tuntutan dan pernyataan Itu belum terwujud, rakyat Papua Barat perlu membuka mata sebesar-besar-nya untuk mengetahui apa dibalik sikap pemimpin-pemimpin Papua Barat selama ini (yang bekerja sama kolonial)? Menuntut menggunakan Isu Papua Merdeka, Menuntut menggunakan Isu Tutup Freefort.

Nah!! rakyat Papua Barat perlu curigai Bahwa pimpinan daerah atau wakil-wakil rakyat di Papua menggunakan Isu Papua Merdeka dan Tutup Perusahaan Perusahaan  adalah tepat sekali guna membisnis atau mendatangkan uang. dan perlu dipertanyakan Kenapa Wakil Colonial, wakil rakyat, wakil prantara Pribumi di atas Tanah Papua Yang dimaksud Gubernur, DPR,MRP, dan rombongan-nya harus Menggunakan Bahasa "Apabila tidak Memberikan" Apabila tidak Membangun, Apabila Ada yang korban tertembak kami tuntut Papua lepas dari NKRI.

Dilihat dari Tuntutan-tuntutan Masa lalu yang tanpa terwujud dengan menggunakan bahasa "Apabila" Untuk Saat ini dan selanjutnya Isu Papua merdeka Menggunakan awalan Apabila oleh para pejabat, adalah berita salah sambung  tawaran  berbisnis yang tepat oleh Perantara pribumi.

Kenapa Pimpinan Daerah Selalu menggunakan Isu Papua Lepas dari NKRI?

Sebenarnnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Baku Tipu Rame, artinya (Gubernur, DPR, MRP Tipu Pemerintah Pusat dan Juga Pemerintah Pusat Tipu Pemerintah Daerah). Pemerintah daerah Harus mengatasnamakan Rakyat, Menyatakan Papua lepas Dari NKRI apabila tidak Mengikuti Permintaan, mau dan tidak Pemerintah Pusat harus Jawab sesui permintaanya. (ini yang disebutkan wakil Rakyat Pribumi Menimpu pemerintah Pusat). Pemerintah pusat mau dan tidak harus memberikan jaminan  atas pernyataan Pimpinan rakyat Papua.

Nah, setelah memberikan Suatu Jaminan, Pemerintah pusat melobi Pada negara-negara Imperealis yang berkepentingan di atas Tanah Papua Mengunakan Isu yang sama Yaitu Papua mau lepas Dari NKRI. Negara-negara Imperealis yang berkepentingan di atas tanah Papua juga tidak diam untuk membiarkan Papua lepas dari NKRI, Negara Imperealis harus melalui beberapa permintaan dan perjanjian keamanan atas bisnis-nya untuk tetap menjaga ketat diwilayah Operasi Imperealis agar jangan ada yang merugikan dan perjanjian Penambahan Lokasi atau wilayah eksploitasi.

Kolonial Indonesia  harus menerima apa yang ditawarkan oleh negara Imperealis karena sudah ada jaminan atas Pernyataan Pribumi Atau Pejabat Hak Ulayat yang mengatas namakan Rakyat di Papua Barat, (ini yang disebut pemerintah pusat menipu pemerintah Pribumi Papua Barat dan menipu negara-negara imperealis yang berkepentingan dan negara imperealis pun tidak mau ditipu, negara imperealis juga menipu balik pemerintah pusat NKRI dan putra daerah pribumi melalui meminjamkan uang kepada Indonesia dan penambahan eksploisasi sumberdaya alam.

selama ini saya dengar pujian-pujian masyarakat terhadap pimpinan Provinsi Papua, kaka Lukas Enembe katanya "Kaka Lukas Enembe Hebat karena kritik Pemerintah Pusat untuk menuntut Papua merdeka dalam hal ini kemungkinan rakyat Papua Barat berpikir pimpinan propinsi akan membela rakyat atas eksploitasi, penindasan, dan kaka Lukas dapat memerdekakan Papua lepas dari NKRI ?

Pandangan rakyat terhadap pimpinan Perwakilan Rakyat Papua selama ini sebagai Pimpinan yang dapat menyelesaikan penderitaan rakyat Papua Barat (padahal sama sekali tidak).
Rakyat harus Sadar bahwa Pimpinan Propinsi, DPR, MRP dan Bupati-Bupati sampai pada Desa adalah Alat atau jalan raya bagi pemerintah Pusat (Kolonial) untuk memudahkan atau melancarkan program Pemerintah pusat yang dapat terikat bungkus dan tidak dapat dibubarkan oleh siapapun karena program pemerintah dibekap oleh TNI, POLRI.

Siapakah Musuh Rakyat?

Rakyat Papua Berpikir musuh kita dalam perjuanagn kebebasan Papua Merdeka adalah mereka yang Pendatang di atas Tanah Papua atau Amber. Sebenar-nya Pendatang atau amber yang biasa orang Papua sebut ialah sebagai rakyat biasa sama-sama rakyat tertindas oleh kekuasaan feodalisme kolonial juga kapitalis dan Imperealis. Rakyat pendatang dan rakyat Papua adalah sama-sama rakyat tertindas oleh sistem negara yang menguras menindas dan merebut hak ulayat masyarakat demi kepentingan Kerja sama Antar feodal-feodal.

Rakyat pendatang atau Amber adalah bukan musuh perjuangan Kebebasan Papua Barat maka, siapakah musuh dalam Perjuangan Kebebasan  rakyat Papua selama bertahun-tahun ini ? Perjuangan kebebasan Papua Barat memakan waktu yang sangat lama, sejak 1961 Sampai saat ini 2018 adalah perjuangan murni untuk membebaskan bangsa West Papua dari cengraman Negara Kolonial Indonesia yang juga Kapitalis dan Imperealis, musuh perjuangan Kebebasan West Papua adalah Sistem Negara Indonesia yang diwakili rakyat, mengatas namakan rakyat yaitu para Koruptor yang rakus dengan kekayaan, yang rakus dengan Sumber daya Alam merekalah yang menjadi prantara atau tuan tanah pribumi untuk jual belikan Sumberdaya Alam milik Rakyat kepada negara-negara Imperealis. Musuh rakyat adalah para Pejabat yang tersusun rapi dari Pusat Sampai Propinsi dan Kabupaten.

Rakyat Papua Barat jangan bangga dengan pemimpin-pemimpin yang dipilih dalam pemilihan demokrasi koloni oleh rakyat sendiri, karena pemimpin-pemimpin yang dipilih adalah Musuh yang Sebenarnya dalam perjuangan Kebebasan Papua Barat, karena dengan adanya kedudukan propinsi atau kabupaten kekuasaan NKRI semakin mengakar di wilayah Papua Yang pastinya dibekap oleh TNI POLRI.

TNI dan POLRI menjadikan tembok atau pagar untuk melindungi Sistem yang pengorganisasian dan menjaga keutuhan NKRI  di wilayah Papua Barat. Para pimpinan tuan tanah pribumi saat ini, bagimanapun dia adalah orang Papua Barat menjadi pimpinan diatas tanah Papua Barat dia adalah musuh dalam perjuangan Kebebasan Papua Barat. Bagaimanapun pimpinan adalah orang Papua Barat dia adalah Musuh Rakyat karena, yang nantinya menjalankan program Pusat, Seperti pembangunan Infrastruktur sebagai layanan fasilitas bagi para pejabat untuk mempermudah mengeksploitasi SDA milik rakyat, Mempermudah Ruang Gerak TNI, POLRI, Mempermudah Pengejaran dan Penangkapan Pejuang-Pejuang Papua Merdeka.

Apa yang Rakyat Lakukan Hari Ini Untuk Menentukan Nasib Bangsa Papua Barat?

Keinginan Rakyat Hari ini, Papua harus lepas dari NKRI artinya Rakyat Mau Merdeka, Bebas Menaikan Bendera Bintang Kejora, dll. Tetapi, Rakyat sebentara di atas Tanah Papua sedang tidur mengharapkan Kemerdekan akan diberikan oleh Negara lain, mengharapkan Pejuang-pejuang Diplomasi, Mengharapkan TPN-PB, ada juga berpikir kemerdekaan akan diberikan Oleh Amerika dan Israel karena sama Mayoritas Kekristenan.

Kami sebagai rakyat Papua Barat yang ingin merdeka Pastinya sudah memahami dengan Musuh kita yang disebutkan diatas tetapi, sebagai rakyat juga belum memahami Siapa yang berkepentingan di atas Tanah ini? Yaitu; Amerika Serikat (Imperealis). Tanah Papua Barat adalah milik Negara Amerika Serikat Bukan Milik Rakyat Papua Barat Setelah Memenangkan Perang Dunia Kedua dan Menjadi Penjaga Tanah Papua Barat adalah Indonesia agar Amerika tetap bebas menguras kekayaan Alam Papua Barat.

Rakyat hanya tinggal Kenangan atas hak milik?

Tanah rakyat Sudah dikuasai oleh Para Penjahat, pembukaan lahan seluas-luasnya 4,6 juta haktar (Miffe) Penambangan emas 2,6 Juta Haktar, Eksploitasi Minyak, Eksploitasi Kayu secara liar dan baru-baru ini telah  terjadi di Penggunungan Tengah Pangdam menjadikan Kepala suku besar dan Penyerahan Tanah kepada TNI.

Kesimpulan

Keterlibatan rakyat Papua Barat atau kepedulian rakyat Papua Barat  dalam kegiatan-kegiatan Politik praktis demi para pimpinan-pimpinan atau wakil-wakil Kolonial di negeri ini Adalah mempertahankan kedaulatan  NKRI tetap berkuasa diatas Tanah Papua Barat.
Dari singkat penyelasan diatas rakyat dapat mengetahui siapa musuh dan siapa sahabat  dan menjadi satu ikatan yang kuat untuk menentukan nasib sendiri dan Rakyat Papua Barat harus sadar atas janji-janji politik para pipinan-pimpinan yang menjadi perwakilan diatas tanah Papua Barat, karena janji-janji politik adalah gaya lama dan Salah Sambung.

Tulisan ini sangat sederhana hanya untuk masyarakat tertindas  teruma kepada rakyat yang belum mengerti musuh dalam perjuangan kebebasan dan Kesalah pahaman rakyat terhadap Orang yang salah sambung.

Penulis adalah Aktivist Self-determination for West Papua

ilustrasi Gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]
"Aspirasi Bangsa West Papua Tanpa Responsif"
Oleh: Arnold Ev. Meaga***

Aspirasi dan Hukum Bagi Rakyat Papua Barat

Dalam menyampaikan tuntutan atas pelanggaran HAM yang terjadi diatas tanah Papua, terhadap rakyat Papua, oleh aparat TNI/POLRI Indonesia sebagai pelaku pelanggaran HAM sepenuhnya diatas tanah Papua. Dalam hal ini, tidak ada penuntasan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM di atas tanah Papua oleh negara melalui mekanisme hukum yang berlaku sejak pada 1963 hingga saat ini. “Aspirasi rakyat Papua dapat dikatakan sebagai aspirasi tanpa respon”. Aspirasi rakyat Papua adalah aspirasi yang diabaikan, aspirasi yang tidak dapat diteruskan, aspirasi yang tidak ter-uruskan, aspirasi yang didiamkan, aspirasi yang dibungkam, aspirasi yang dikarantinakan dan ditutupi oleh pemerintah Indonesia, melalui mekanisme media masa milik-nya yang tidak adil dan terlalu banyak mendistorsikan informasi-informasi fundamental terhadap rakyat Indonesia, atas kenyataan sosial secara konkrit yang sedang terjadi dan dialami oleh rakyat Papua di atas tanah Papua seluruh-nya. Bahkan pelaku pelanggaran HAM tersebut diberikan hak impunitas oleh otoritas hukum sejak pada 1963 saat integrasi (Aneksasi) Papua masuk dalam bingkai Indonesia hingga saat ini.

Apa gunanya ada hukum ? apa gunanya ada komisi nasional hak asasi manusia (komnas HAM) ? apa gunanya lembaga-lembaga hukum yang ada dalam negri ini ? jika kebijaksanaan yang diimplementasikan oleh badan otoritas tersebut tidak sesuai dengan kode etik daripada hukum itu sendiri terhadap rakyat yang hidup pula dalam mesin Negara itu sendiri. Dalam teori-teori kedaulatan negara, hukum adalah kehendak negara, hukum bukan kehendak kelompok masyarakat dan, negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan tak terbatas, orang dibuat untuk mentaati hukum karena negara menghendaki-nya. Sehingga dalam pengimplementasian kebijakan hukum pada lingkunagan sosial oleh negara, adalah suatu alat dalam melegitimasi pembenaran atas kebijakan negara itu sendiri. singkatnya, negara tidak akan pernah disalahkan dan dihukum seketika negara melakukan kesalahan terhadap kelompok masyarakat, negara mempunyai hukum, kelompok masyarakat tidak mempunyai hukum untuk menghukum negara ketika negara bersalah terhadap kelompok masyarakat.

Sehingga, aspirasi rakyat pun dalam menuntut ketidak adilan dan penuntutan segala jenis pelanggaran HAM oleh rakyat hanyalah menjadi sekedar aspirasi belaka tanpa proses lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berkaitan, dalam merespon dan menyelesaikan persoalan yang sedang di aspirasikan (tuntutan) oleh rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat diperbolehkan menyampaikan pendapat dimuka umum, bebas berserikat, bebas mengkritisi kebijaksanaan pemerintah, bebas berkumpul, berorganisasi dan masih banyak lain-nya. Namun, kebebasan bagi rakyat dalam mengimplementasikan hak-hak dasar-nya hanya dapat dilakukan di negara-negara demokrasi yang dewasa dalam berdemokrasi. Berbeda pula bagi negara-negara demokrasi yang belum dewasa dalam berdemokrasinya. Oleh karena itu, dalam negara yang belum dewasa sistem demokrasi-nya akan sulit dalam merespon aspirasi rakyat jika aspirasi rakyat tersebut isi-nya kontradiktif dengan perundang-undangan negara, bahkan dalam proses penyelesaiaan-nya tidak akan pernah direalisasikan oleh Negara tersebut.

Dengan demikian mekanisme hukum di implementasikan oleh manusia, manusia ialah hukum itu sendiri, manusia yang menjalankan mekanisme hukum atas manusia lainnya (Masyarakat). Hukum di buat oleh manusia dan manusia menciptakan hukum, hukum tidak menciptakan manusia melainkan hukum mengikat manusia agar manusia hidup tanpa agresif yang akan mendatangkan kedestruktifan. Akan tetapi, hukum juga dapat membenarkan orang yang bersalah dan yang benar dapat di salahkan, tergantung kelompok manusia yang mengimplementasi-kan mekanisme hukum itu sendiri.

Dalam negara ini, hukum tidak berjalan horizontal melainkan berkelok-kelok alias hukum itu tidak berpihak kepada rakyat, hukum hanyalah berpihak kepada kelompok dan gologan oligarki semata dan sejenis-nya. Manusia-manusia yang menjalankan mekanisme hukum dapat dengan sesuka-nya menghukum manusia lainnya (Masyarakat) ketika manusia lain-nya bersalah. Namun, jika kelompok manusia yang berkuasa atas hukum tersebut bersalah apakah manusia lainnya (Masyarakat) yang tidak berkuasa atas hukum tersebut dapat menghukum mereka ? sangat tidak pasti hal itu akan terjadi. Sebab kelompok manusia yang menjalankan hukum merekalah yang mempunyai hukum itu, dan manusia lainnya yang mendominasi (Masyarakat) tidak mempunyai hukum untuk menghukum pula kelompok manusia yang berkuasa terhadap hukum itu. Oleh sebab itu, singkatnya, hukum itu di jalankan oleh manusia-manusia yang kejam dan jahat.

Kehendak Rakyat Papua Barat Dalam Beraspirasi

Penyampaian aspirasi oleh rakyat Papua Barat terhadap otoritas tertinggi (negara), adalah suatu keharusan bagi rakyat Papua dalam menyampaikan kebenaran destruktif yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia di atas tanah Papua. Sejak awal pengintegrasian bangsa Papua masuk ke dalam bingkai Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI) pada 1 mei 1963 hingga saat ini adalah suatu kehendak pihak-pihak eksternal yang memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya di atas tanah Papua. Ironis-nya, ketika pengintegrasian Papua masuk dalam bingkai Indonesia adalah bukan kehendak rakyat bangsa Papua Barat melainkan kehendak bangsa-bangsa lain (eksternal) (Indonesia, Belanda dan Amerika As) yang hakikat-nya bangsa-bangsa lain tersebut bukan-lah sebagian daripada bangsa Papua dan tidak seharus-nya keterlibatan mereka dalam mengurus nasib dan masa depan bangsa Papua Barat. Tetapi, sampai dengan yang ada saat ini ialah Papua telah menjadi bagian dari Indonesia dan Indonesia telah menjadi bagian dari Papua. Yang mana hal tersebut tidak seharusnya terjadi antara bangsa Indonesia dan bangsa Papau Barat. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang berdaulat yang batas wilayah-nya mulai dari Batavia (jakarta) sampai dengan Amboina (tidak Papua), demikian pula, Papua Barat adalah sebua bangsa yang berdaulat dengan batas wilayah-nya yang mulai dari Sorong sampai dengan Merauke.

Karena-nya, klaim Indonesia bahwa Papua adalah sebagian dari Indonesia adalah hal yang perlu dipertanyakan kebenaran-nya. Sebab klaim Indonesia tersebut adalah klaim dasar yang keliru dan abstrak. Dalam pembuktian-nya pun kebenaran-nya atas asumsi-asumsi Indonesia atas Papua sama sekali tidak relevan, sehingga asumsi-asumsi tersebut atas klaim Indonesia terhadap bangsa Papua adalah sepenuh-nya klaim palsu dan pemanipulasian sejarah berdasarkan klaim kepentingan Indonesia dan negra-negara adidaya lain-nya. Sehingga dapat dikatakan yang sebenarnya bahwa bangsa Papua telah diintegrasikan secara cacat hukum dan moral (baca; integrasi Papau, dan Pepera 1969).

Kenyataan ril diatas tanah Papua sejak pengintegrasian Papua masuk kedalam bingkai Indonesia hingga saat ini, rakyat Papua tidak dapat hidup dalam keadaan aman dan nyaman layaknya anggota masyarakat lainnya yang berdomisili di tanah jawa dan sekitar-nya. Kehidupan rakyat Papua di atas tanah Papua tidak dibiarkan bebas dalam melakukan aktivitas-nya dalam berpolitik, berekonomi, bersosial dan berbudaya. Rakyat Papua selalu dipantau, diawasi, dicurigai, dikejar, ditangkap, dianiayaya, ditekan secara mental dan fisik, bahkan sampe dengan pembunuhan secara sewenag-wenang oleh aparat keamanan yang ada di atas tanah Papua seluruh-nya. Dengan tindakan aparat secara persekusi dan secara sepihak terhadap rakyat Papua, maka hal tersebut dapat mendatangkan keadaan dan kondisi destruktif terhadap rakyat Papua. Kenyataan dan kondisi yang sedemikian destruktif tersebut sehingga mendatangkan pula suatu pemberontakan damai yang selalu dimotori oleh seluruh element rakyat Papua yang didalam-nya terdiri dari berbagai macam organ-organ gerakan  revolusioner yang dapat memperjuangkan nasib bangsa Papua dengan mekanisme penyampaiaan aspirasi atas penguasa yang tidak pernah mendengar dan peduli atas aspirasi rakyat Papua pada khusus-nya dan umum-nya rakyat Indonesia yang ditindas pula oleh pemerintah Indonesia ini sendiri.

Perjuangan yang diperjuangkan oleh rakyat Papua dengan mekanisme penyampaian aspirasi yang berlangsung secara damai sejak pada 1963 hingga saat ini tidak akan pernah berhenti dalam menuntut kebenaran, keadilan, ketidakadilan, pelanggaran HAM, bahkan sampai dengan pembunuhan yang telah dan sedang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua Barat sejak pada 1963 (awal integrasi) hingga yang  ada saat ini. Dengan melihat kenyataan sosial yang begitu tidak sehat bagi seluruh rakyat Papua Barat, sehingga menimbulkan dorongan bagi rakyat Papua dalam mengkritisi pemerintah Indonesia yang menerapkan segala macam sistem yang kontadiktif di dalam sistem pemerintahan Papua, yang bersifat mengikat dan mematikan manusia Papua seluruhnya dari berbagai macam aspek (politik, ekonomi, sosial, budaya dll).

Sikap Brutal Aparat Keamanan di Atas Tanah Papua Barat

Dalam pembahasan sikap brutal aparat keamanan diatas tanah Papua terhadap rakyat Papua ini kita hanya akan batasi dalam pembahasannya tidak pada tahun-tahun yang lampau, akan tetapi pembahasan kita hanya akan mulai pada tahun 2014, 2015 dan seterus-nya. Yang mana sikap brutal aparat yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat tersebut yang belum juga di tuntaskan oleh negara dalam merealisasikan proses penyelesaiannya hingga saat ini.

Pada Jumat,  09 Mei 2018 aparat gabungan yang terdiri dari Polisi dan Brimob Moanemani Dogiyai, telah melakukan penembakan terhadap warga sipil yang bernam Geri Goo secara membabi buta sehingga korban tersebut meninggal dengan jumlah tiga timah panas yang tersarang dalam tubuh-nya, dua timah panas diantara-nya telah dikeluarka dan yang satuhnya tetap tersarang dalam tubuh korban tersebut hingga meninggal. Sehingga desakan masyarakat yang berdemonstrasi, pada 09 april 2018 hingga demonstrasi mahasiswa di Gorontalo, Manado, Bali, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bogor dan Bandung pada 11 April 2018 itu, masih belum ditanggapi dan di tindaklanjuti pelaku penembakan tersebut hingga saat ini, yang mana pelaku tersebut masih belum pula diproses secara hukum yang berlaku.

Hal serupa di atas, perwakilan mahasiswa juga telah mengadukan kasus penembakan ini, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM) di Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 april 2018. Namun, hingga sampai saat ini tidak ada tindak lanjut untuk proses kasus ini dalam hal penyelesaiaannya secara tuntas oleh pemerintah Indonesia pada umumnya dan khususnya pemerintah Papua dan Papua Barat.

Dalam segala macam tindakan anarkis dan sadistis yang di jalankan oleh petugas aparat (TNI/POLRI, BRIMOB dan sejenis) di Papua tidak terlepas dari kontrol kapolda Papua yang diam di depan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bawahan-nya itu, yang mengingatkan dan membangkitkan perasaan traumatis dan emosionalitas kita pada ratusan kasus pelanggaran HAM serupa yang pernah terjadi di Dogiyai dan Papua pada umumnya. Semua orang Papua tahu bahwa, sejak 01 Mei 1963 dimana administrasi atas Papua Barat dialihkan kepada Indonesia oleh UNTEA  untuk melaksanakan PEPERA pada 1969 itu, Indonesia sudah mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak asasi rakyat Papua: hak hidup, hak berkumpul, dan hak berserikat, hak menyampaikan pendapat dimuka umum, hak politik bangsa Papua, kovenan internasional tentang hak Ekonomi Sosial, Budaya dan Deklarasi universal Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran HAM yang diabaikan hingga hari ini jumlahnya sangat banyak. Kita mengingat beberapa kasus penembakan yang pelakunya polisi, dan aparat keamanan Indonesia di Papua, misalnya tragedi Paniai Berdarah pada 08 Desember 2014; 5 siswa yang berseragam SMP ditembak mati di Paniai dengan senjata tajam. Kasus Deiyai Berdarah, tahun 2013, 2015 dan 2017. Kasus pembunuhan yang terjadi di Ugapuga, Dogiyai berupa tabrak lari yang mana pelakunya adalah anggota Brimob yang dibekokan di Polsek Kamu pada tahun 2014, tabrak lari di Epegeuwodimi Dogiyai pada 2015 yang dilakukan oleh oknum Anggota Kepolisian dan Brimob Polsek Kamu. Semua kasus tersebut telah diadukan oleh masyarakat baik secara tertulis maupun lisan, dalam bentuk laporan yang menggunakan format yang telah ditetapkan, melalui prosedur yang resmi sesuai aturan. Tetapi hingga hari ini, dalam penyelesaian-nya oleh pihak-pihak yang berkaitan tidak pernah di realisasikan secara tuntas hingga yang ada saat ini. Dan pelaku pun, senantiasa dapat beraktivitas dengan bebas pada lingkungan sosial tanpa diadili secara adil oleh pihak-pihak yang berkaitan.

Dapat kita lihat dalam mengurus rakyat Papua oleh pemerintah sentral (jakarta) terhadap rakyat Papua melalui mekanisme pengimplementasian kebijaksanaan-nya terhadap rakyat Papua yang kebanyakan kebijakansanaan tersebut sepenuhnya mengandung kontradiksi-kontradiksi yang isi-nya bakal membuahkan masalah sosial yang baru terhadap rakyat Papua. singkatnya, kebijaksanaan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat terhadap rakyat Papua adalah kebijaksanaan yang diimplementasikan tanpa mempertimbangkan kenyataan sosial di atas tanah Papua itu sendiri. Karena-nya, melihat dari segala jenis kekerasan, pelanggaran HAM sejak pada 01 Mei 1963 yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh aparat hingga saat ini adalah suatu persoalan permasalahan kemanusiaan yang belum pernah diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Dan sampai kapanpun pemerintah Indonesia tidak akan pernah menyelesaikan segala jenis pelanggaran HAM yang telah terjadi terhadap rakyat Papua, dengan beribu-ribu kasus pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap rakyat Papua. Tidak harus kita persoalkan baik atau buruk-nya pemerintah Indonesia dalam mengurus rakyat Papua, karena dengan berbagai jenis pelanggaran HAM yang sedang dilakukan dan sudah dilakukan saja, sudah pula menunjukan bahwa pemerintah Indonesia telah salah dan gagal dalam mengurus rakyat Papua sepenuh-nya, dalam menjalankan aktivitas ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain.

Aspirasi Fundamental Rakyat Papua Barat

Aspirasi bangsa West Papua dalam menuntut hak-hak dasar rakyat Papua Barat dalam hal  keadilan akan hukum, penuntasan segala jenis kasus pelanggaran HAM, pelurusan sejarah integrasi bangsa Papua Barart yang telah dilaksanakan secara cacat hukum dan moral dan lain-lain oleh pemerintah Indonesia, yang oleh rakyat Papua Barat menyebut pemerintah Indonesia sebagai kolonialisme yang sedang menindas dan menjajah bangsa Papua Barat.

Bangsa Papua Barat tidak akan pernah berhenti dalam melaksanakan perjuangan-nya yang sejak 1963 hingga saat ini, yang mana api perlawanan bangsa Papua Barat tidak pernah berhenti ataupun diberhentikan oleh pemerintah kolonial dengan cara membantai rakyat Papua Barat yang sedang melakukan perlawanan syarat, damai, bahkan fisik oleh bangsa Papua Barat, dalam mengimplementasikan perlawanan oleh bangsa Papua terhadap pemerintah kolonial. Bangsa Papua tidak pernah berkehendak untuk bersatu dengan Indonesia, keadaan Indonesia dan Papua Barat saat ini ibarat-nya sebuah perkawinan paksa yang di lakukan antara sepasang kekasih yang tidak saling cinta dan saling kenal yang dikawini menjadi satu keluarga yang selalu hidup dalam keadaan tidak harmonis. Karenanya, tuntutan bangsa Papua Barat secara politis dalam hal Penentuan Nasib Sendiri Sebagai solusi demokraris bagi rakyat Papua Barat, adalah esensi daripada aspirasi fundamental yang terus di aspirasikan oleh bangsa Papua Barat terhadap publik nasional, internasional dan pada khusus-nya pemerinta Repulik Indonesia (RI), dimanapun dan sampai kapanpun hingga tercapai-nya ideal yang dimaksud oleh bangsa West Papua.

Sumber Rverensi:


Selebaran aksi; Fron persatuan rakyat anti militarisme.

Aliasni Mahasiswa Papua Komite Kota Salatiga, 13 oktober 2018
Pada hari sabtu 13 Oktober 2018, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Salatiga telah melakukan KONFERTAK dan terbentuk Komite Kota Baru sebagai  terpilih-nya Yuliminus Kum ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Salatiga, Christoforus Amisim Sekertaris dan Cally Kogoya & Stevanus Ananim sebagai Bendahara. Dibantu juga dengan beberapa biro-biro dalam kepengurusan struktur Komite Kota Salatiga yang baru. dan biro-biro tersebut,  Biro Pendidikan : Nanita tabuni & yuliana kelanangame, Biro Agitasi Propaganda : Pinus Nirigi, Biro Politik : Egon Kogoya, Biro Organisasi : Frengky Kogoya

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat

empat Kawan di tahan di kepolisian, ilustrasi gmabar Jhon Gobai,(FB)
"Pernyataan Sikap: Aliansi Rakyat Makassar Untuk Demokrasi 13 Oktober 2018"

“Mengecam Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian di Asrama Mahasiswa Papua di Makassar”

Sabtu, 13 Oktober 2018, Mahasiswa Papua di Makassar mengadakan kegiatan Panggung Pembebasan yang bertema “Papua Darurat Kemanusiaan” di Asrama Mahasiswa Papua Jl. Lanto Dg. Pasewang. Selain Mahasiswa asal Papua kegiatan tersebut dihadiri beberapa orang peserta undangan. Sebelum kegiatan dimulai, pulahan anggota Polisi tidak berseragam, telah berada di Asrama Mahasiswa Papua sejak sore hari. Mereka mencabut spanduk kegiatan yang dipasang di depan asrama, dengan alasan kegiatan tersebut tidak mendapat izin. dan baca juga versinya AMP, KNPB, AMPTI di Kronologi Kronologi Represif Aparat dan Penangkapan Empat Mahasiswa di Asrama Papua Makassar

Kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 19.00 WITA yang diisi dengan puisi, orasi, pementasan musik dan Mop, yang berlangsung secara damai.  Kurang lebih 20 anggota kepolisian menjaga ketat di luar asrama Mahasiswa Papua Selain itu, 4 anggota intel kepolisian masuk ke dalam asrama dan mengikuti jalannya kegiatan bersama mahasiswa. Sekitar Pukul 22.00 Wita,  Pihak kepolisian melakukan intimidasi dengan menyuruh mempercepat kegiatan dengan dalih tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang diatas pukul 22.00 WITA. Sehingga panitia pun mempercepat kegiatan.
Setelah kegiatan selesai, 3 orang mahasiswa dan 1 aktivis pro demokrasi yakni Amri, Fariz, Fahri dan Wildan yang merupakan peserta  yang diundang hendak meninggalkan lokasi, namun tiba-tiba bebrapa anggota polisi yang berada di lokasi melakukan dugaan kekerasan dan menangkap 4 orang peserta tersebut.  Amri, dicekik, dipaksa membuka jaket dan pakaian lalu dagunya ditodong dengan senjata. Ia kemudian dipukul di bagian kepala dan dirampas HP serta tasnya, lalu dibawa ke mobil Patroli Polisi. Wildan dengan diseret dan ditarik paksa, lalu polisi menampar dan memasukkannya ke dalam mobil Patroli Polisi.

Hal yang serupa juga dialami oleh Fahri yang ditangkap dan diseret disekitar parkiran Asrama. Ia kemudian dipukuli di bagian kepala dan dibawa paksa ke mobil Patroli Polis. Sedangkan, Imam, yang masih berada di dalam asrama Diseret ke mobil patrol dan dipukul pada bagian ulu hati hingga ia merasa mual didalam mobil polisi.

Tak sampai di situ, salah satu peserta undangan juga mengalami dugaan tindak kekerasan oleh polisi, yakni Atu Peserta Undangan. Pada saat kejadian, ia sedang merekam proses penggerudukan pihak kepolisian  didalam asrama Mahasiswa Papua. Ia didatangi oleh salah satu aparat kepolisian dan kemudian seorang aparat polisi menunjuknya. Kemudian, dia ditarik paksa hingga jatuh  lalu ditendang. Namun mahasiswa Papua menarik Atu kedalam asrama. 

Sekitar jam 00:10 Wita 4 orang Peserta Undangan tersebut yang berada di dalam Mobil Polisi (unit jatanras) lalu dilepaskan.

Tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Peserta Kegiatan merupakan Pelanggaran HAM, yakni hak atas  kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. yang dengan tegas dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28E (3)  UUD NRI 1945  dan Pasal 24 ayat (1)  UU Nomor 39 tahun 1999  tentang HAM. 

Oleh karena itu kami Aliansi Rakyat Makassar untuk Demokrasi (LBH Makassar, Pembebasan Makassar, KP AMP Makassar, KOMUNAL, LAW UNHAS, BEM FAI UMI, GMPA, PPMI DK Makassar, FOSIS UMI, PMII Rayon FAI UMI)  menyatakan sikap:

1. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Makassar.

2. Mengecam kehadiran puluhan aparat Kepolisian di kegiatan Panggung Pembebasan yang dilakukan secara damai di Asrama Mahasiswa Papua, Jl. Lanto Dg. Pasewang, Makassar

3. Mengecam tindakan kekerasan, pemukulan dan intimidasi terhadap peserta kegiatan Panggung Pembebasan di Asrama Mahasiswa Papua, Makassar 

4. Mendesak Kapolda Sul-Sel untuk memproses hukum (disiplin dan pidana) anggota polisi atas yang melakukantindakan kekerasan terhadap 4 orang peserta yang menghadiri kegiatan di Asrama Mahasiswa Papua Makassar

5. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kebebasan berekpresi, berpendapat, berserikat dan berkumpul yang merupakan Hak Asasi Manusi kepada setiap orang tanpa terkecuali. 

Nara hubung:
Abdul Azis Dumpa (LBH Makassar)/ 085-299-999-514
Amri (Pembebasan Makassar)/ 085-211-120-178

Photo-Photo












Kronologi Represif Aparat dan Penangkapan Empat Mahasiswa di Asrama Papua Makassar
Makassar, Pada hari Sabtu, 13 Oktober 2018. dalam gabungan ruang panggung pembebasan AMP, KNPB, PEMBEBASAN dan AMP TPI Makassar melakukan kegiatan "Panggung Pembebasan" dengan thema "Papua Darurat Kemanusiaan" di Asrama Papua Makassar, Jl. Lanto Dg. Pasewang. dalam agenda tersebut telah saling koordinasi untuk melakukan agenda bersamaan seperti di utarakan dalam tulisan Melihat Panggung Pembebasan dan terjadi, penangkapan terhadap kawan-kawan yang bersolidaritas untuk berpartisipasi bersama dalam kegiatan tersebut. Dengan itu, malah terjadi penagkapan terhadap kawan-kawan solidaritas oleh kepolisian dan melalarang untuk melakukan kegiatan tersebut di lingkungan Asrama Papua, Makassar.

Kronologisnya: 

Sejak pukul 16: 27 WITA belasan anggota Polisi tak berserangam sudah berada di halaman Asrama; dan mencabut spanduk, lalu melarang acara tersebut karena, menurut Polisi, tak mendapatkan surat izin dari kepolisian.

Pukul 19:00 WITA acara panggung di mulai. Sejak itu Puluhan Polisi tak berseragam itu menghadang kawan yang datang di depan pintu masuk Asrama, dan memeriksa barang bawaan, dan menyita Satu buah Gitar.

Dalam tekanan Aparat yang sangat ketat, teriakan puisi, orasi, nyanyian perlawanan terus getarkan pangggung. Acara digelar dengan damai bersama kawan-kawan Papua, Mahasiswa Indonesia dan aktivis pro demokrasi. Aparat Polisi/TNI semakin banyak di depan Asrama dan terus menekan panitia untuk segerah dipercepat. 4 Anggota Intel berada di dalam Asrama bersama-sama sejak awal mulai hingga berakhirnya acara.

Pada pukul 22:00 WITA acara ditutup dengan doa dan nyanyian "Tanah Papua".
Seketika kawan-kawan Pulang meninggalkan Asrama, Aparat dengan brutal menyeret 3 (tiga) Mahasiswa Indonesia dan satu aktivis Pro demokrasi, anggota PEMBEBASAN Makassar ke dalam Mobil. Sisahnya dikepung dalam kurungan Aparat di dalam Asrama. Beberapa kawan di incar/dicari. Dengan semaunya mereka (aparat) memeriksa setiap kamar penghuni Asrama Papua.

Aduh mulut, saling dorong antara Mahasiswa Papua dan kepolisian pun makin mendidih. Polisi makin gila dengan kejar kawan-kawan yang diterget mereka, membuat situasi arsama makin panas.
Kawan-kawan Papua menuntuk landasan HUKUM yang membenarkan tindakan pengepungan, pelarangan acara dalam asrama, serta tindakan penangkapan 3 orang Mahasiswa Indonesia yang di undangan dan 1 anggota Pembebasan; serta menuntuk untuk harus dibebaskan tanpa syarat. Sementara Polisi dengan sikap arogannya mengincar beberapa kawan yang ditarget Polisi.
Satu anggota Aparat yang tak berseragam membawa senjatah laras panjang ke dalam Asrama saat Mahasiswa dikepung.

Pukul 23:30 WITA Puluhan mahasiswa Papua sepakat untuk jalan kaki menduduki penjarah Polrestabes Makassar hingga 4 kawan dibebaskan dan setelah kepolisian memberikan alasan logis atas tindakan berlebihannya.

Pukul 23:50 WITA Kapolsek Tamalate tiba diasrama dan Mahasiswa Papua terus menanyakan dasar hukum tindakan Polisi melarang aktivitas mahasiswa berkumpul, bernyanyi, berpuisi, mop hingga berujung represif dan penangkapan.

Kapolsek mengatakan “Masalah selesai. Sekarang kita bubarkan diri masing-masing.” “4 kawan Anda akan dipulangkan sesegerah mungkin.” Lanjutnya. Mahasiswa Papua mengatakan “hingga satu jam kedepan belum juga dipulangkan, kami akan bergerak menduduki Polrestabes”.

Pukul 12:50 WITA. Belum juga dipulangkan. 11 orang Mahasiswa Papua segerah ke Polrestabes untuk memastikan keberadaan mereka. Dari Polrestabes kota Makassar mengaku tak tahu keberadaan mereka. Ternyata 4 kamerad itu dikurung dalam mobil polisi hingga pukul 00:10 WITA.
00:30 WITA. Setelah didampingi oleh LBH Makassar dan dari organisasi, kawan-kawan Indonesia dan Papua membubarkan diri masing.

4 orang ditangkap dan dipukul

Dalam kronologi yang terpisah:

Setelah kegiatan selesai, 3 orang mahasiswa dan 1 aktivis pro demokrasi yakni Amri, Fariz, Fahri dan Wildan yang merupakan peserta yang diundang hendak meninggalkan lokasi, namun tiba-tiba bebrapa anggota polisi yang berada di lokasi melakukan dugaan kekerasan dan menangkap 4 orang peserta tersebut.  Amri, dicekik, dipaksa membuka jaket dan pakaian lalu dagunya ditodong dengan senjata. Ia kemudian dipukul di bagian kepala dan dirampas HP serta tasnya, lalu dibawa ke mobil Patroli Polisi. Wildan dengan diseret dan ditarik paksa, lalu polisi menampar dan memasukkannya ke dalam mobil Patroli Polisi.

Hal yang serupa juga dialami oleh Fahri yang ditangkap dan diseret disekitar parkiran Asrama. Ia kemudian dipukuli di bagian kepala dan dibawa paksa ke mobil Patroli Polis. Sedangkan, Imam, yang masih berada di dalam asrama Diseret ke mobil patrol dan dipukul pada bagian ulu hati hingga ia merasa mual didalam mobil polisi.

Tak sampai di situ, salah satu peserta undangan juga mengalami dugaan tindak kekerasan oleh polisi, yakni Atu Peserta Undangan. Pada saat kejadian, ia sedang merekam proses penggerudukan pihak kepolisian  didalam asrama Mahasiswa Papua. Ia didatangi oleh salah satu aparat kepolisian dan kemudian seorang aparat polisi menunjuknya. Kemudian, dia ditarik paksa hingga jatuh  lalu ditendang. Namun mahasiswa Papua menarik Atu kedalam asrama.

Sekitar jam 00:10 Wita 4 orang Peserta Undangan tersebut yang berada di dalam Mobil Polisi (unit jatanras) lalu dilepaskan.
Kami menilai,

Pertama, tindakan Aparat TNI/Polri melakukan pembatan ruang berekspresi, berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi kepada Mahasiswa, khususnya Mahasiswa Papua.
Kedua, aparat mendiskriminasi mahasiswa Papua ke dalam pandangan yang sangat subjetif sehingga mencerminkan adanya praktek rasis (rasisme: tindakan yang dinilai, dipandang, diperlakukan oleh kelompok tertentu yang menganggap diri superior).

Ketiga, Aparat TNI/Polri melakukan pembrangusan ruang demokrasi dan membatasi hak mahasiswa untuk belajar, bergeskpresi, berkumpul, dan beroganisasi, yang sesungguhnya juga telah dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia.

Keempat, terlihat ada maksud tertentu yang disembunyikan dibalik tindakan Aparat TNI/Polri yang berlebihan itu. Sangat berlebihan dan melenceng dari Eksistensi tugas pokok dan tanggungjawab Aparat TNI/Polri. Junjungan HAM dan Demokrasi tak diutamakan dalam hal bertugas. Sehingga tindakan Aparat tetap mencerminkan mempertahan kekuasaan Rezim Jokowi-JK yang anti terhadap persoalan kemanusiaan, HAM dan demokras dan tidak pro rakyat.

Sehingga dalam liris ini tak ada pernyataan sikap yang dibuat, sebab tugas pokok mahasiswa dan rakyat adalam berjuang merebut Demokrasi, HAM, dan kedaulatan Rakyat dari rezim anak boneka Imperialisme, Jokowi-JK.

Nara Hubung,
Jhon (Komite Persiapan AMP Makassar)/082136948015
Demis (AMP TPI Makasar)/0821399177921 
Yeti (KNPB Makassar)/085398684079

Photo-Photo














Komentar Anda

[disqus][facebook]
Powered by Blogger.