Halloween party ideas 2015

Photo Revolusi Mental Papua
Saat Ibadah HUT bangsa Papua Barat yang ke 56 Tahun

"1 Desember 2017: Hari HUT West Papua di Bali"
DENPASAR - Perjuangan terus berjalan di tengah kota-kota, yang di organisir oleh Aliansi Mahasiswa Papua menjadikan pondasi dalam perjuangan sejati. Di berbagai kota yang ada di seluruh Indonesia juga memperingati hari lahirnya Kemerdekaan bangsa Papua Barat dalam merebut kembali kedaulatan pada kemerdekaan.

Pada Tahun ini, keterlibatan dukungan atas perjuangan bangsa Papua Barat mulai dari kanca Internasional, Nasional hingga pada tahap Lokal Daerah West Papua. yang mana, di selenggarakan secara serentak oleh para pendukung ( solidaritas-solidaritas),  Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Front Rakyat Indonesia For West Papua (FRI-West Papua), United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Free West Papua Campaign (FWPC) around the world, Tentara Pembebsan Nasional Papua Barat (TPN-PB) dan serta seluruh masyarakat Papua Barat dari setiap lingkungan masing-masing dengan berkategori Ruang Diskusi, Pengibaran Bintang Fajar, Ibadah Syukuran Hari HUT, Demontrasi dan lainya.  Maupun terlihat jelas pada setiap individu di media seosial (Facebook, Line, What's Up (WA), Instagram, ect) menganimasikan berbagai bintang fajar sebagai telah lahirnya embrio kebangsaan Papua Barat untuk memperjuangkan terus dalam mengembalikan "Hak Penentuan Nasib Sendiri" dan Nasib Rakyat Bangsa Papua barat.

Dengan peringati hari besar Bangsa Papua Barat, yang telah merdeka sejak 1 Desember 1961 hingga kini masih memperingati 1 Desember 2017 telah 56 Tahun perjuangan tetap pada posisi. Kemerdekaan bangsa Papua Barat sejak 1 Desember 1961 telah merdeka secara keutuhan wilayah Papua Barat Sorang sampai Samarai secara de facto dan de jure. Namun, Bangsa Papua Barat yang baru lahir memiliki waktu 19 Hari, yang mana Indonesia, Belanda, Amerika dan PBB saling merebut kekuasaan wilayah Papua Barat dalam targetan untuk tempat Eksploitasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Yang kini pun, masih dalam perebutan kekuasaan bangsa Papua Barat.

Terpampang sejarah bangsa Papua Barat, evolusi dan revolusi semakin Nyata mewujudkan garis perjuangan yang kian perlawanan merebut hak dasar dari bangsa Papua Barat sesuai Ideologi dan sejarah bangsa Papua Barat yang selalu hidup dalam perjuangan rakyat bangsa Papua Barat. Pada 1 Desember 2017,  Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali dan  IMMAPA BALI telah merayakan ibadah Syukur hari kebangsaan Papua Barat yang ke-56 Tahun dalam garis perjuangan yang nyata.

Beberapa waktu yang lalu, AMP dan IMMAPA di BALI merayakan ibadah Syukuran di  Asrama Mimika, Ibadah dimulai dari pukul 10:00 WITA, dengan  massa mahasiswa dan masyarakat sekitar 60-an orang.  Dalam tata cara perayaan Ibadah, untuk lagu pembukaan dimulai dengan  Lagu Kebangsaan Bangsa Papua barat "Hai TanahKu Papua". Setelah Lagu Kebangsaan, di mulai dengan SabdaTuhan yang dibawakan oleh Bapak Rumpaidus. Menyampaikan bawah "dengan memperingati HUT Papua yang ke 56th ini Papua  bisa terlepas dari segala belenggu penidasan dan pengisapan dari kolonial Indonesai dan kaptalis global. dan kami juga meminta pertologan Tuhan Dalam perjugan Papua". Ungkapnya.

Adapula yang minggisi  dengan puisi Perlawan yang di bawakan oleh Monda Judul "Angin Pembebasan" Karya Alex Giayai, dan focal grup atau nyayian dari asrama putri dalam membawa suasana ibadah.  serta ada pun juga materi singkat kemerdekaan Papua Barat yang di bawakan oleh Saudari Mia, dalam penyampaian materi mengenai awal kemerdekaan Papua dari 1 Desember 1961 sampai 2000an yang dimana "pejuang Papua yang bergerak untuk mengembalikan kemerdekaan Papua 1 Desember 1961, untuk mengembalikan Papua Barat tidak selalu mulus ada korban dan intimikasi yang dilakukan oleh aparatur NKRI di papua, indonesia bahkan dunia internasional terhadap para pejuang. Tetapi ideologi, sejarah itu menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga, kemarin, hari ini dan besok akan  menuntut  kemerdekaan yang di manipulasi oleh NKRI.dengan cara kami orang Papua yang di lakukan oleh toko-toko papua di internasional yang bakan didalam negeri". ungkapnya.

Dan juga di tambahkan "melalui HUT Kemerdekaan Papua Ke 56th ini seluruh masyarakat Papua dari Sorong sampai Samarai menjadi satu untuk merebut kembali kemerdekaan Papua yang sudah perna di manipulasi oleh NKRI dan Belanda, Amerika dan PBB. Tegasnya.

Dan akhir dari ibadah bersama AMP Dan IMMAPA pemotogan kue HUT kemerdekaan Papua yang ke 56th  yang di wakili oleh AMP,IMMAPA, MASYARAKAT PAPUA yang berada  di Bali. Dan foto bersama seluru Mahasiswa dan Masyarakat yang hadir dalam ibada bersama

Ada pun beberapa Tuntutan :

1. Tutup PT Freeport 
2. Tarik militer organik dan non organi yang ada diseluruh tanah papua
3. Berikan Hak Penentuan Nasip Sendiri sololusi Demokatis Bagi rakyat  Papua Barat 

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

Gambar Ilustrasi AMP
"Seruan aksi  :AMP dan FRI-WP Siap Memperinggati Hut
Papua Barat Yang ke 56"
Deklarasi Kemerdekaan Negara Papua Barat sejak 1 Desember 1961, nyatanya tidak akui oleh klonialisme  Indonesia dan setan imperialisme  Amerika dan antek-antennya dengan beberapa  tupi daya dan alasan klaim yang tidak  logis . Wujud dari tindakan Indonesia yang tidak mengakui pembentukan Negara Papua. Papua dilakukan dengan invasi militer yang dilakukan sejak dikeluarkannya TRIKORA (Tiga Komando Rakyat ), 19 Desember 1961 di Alum-Alum Utara Yogyajarta. Mobilisasi kekuatan militer dilakukan untuk menggagalkan Negara, yang baru berumur 18 hari tersebut. Berbagai opersi militer dilancarkan untuk menganeksasi Papua Barat  secara brutal kedalam pengakuan Indonesia.

Dalam waktu persamaan pula klonialisme indonesia dan bajingan imperilaisme amerika dan antek anteknya. Terus bermain berbagai retorika politik secara sepihak dalam drama politik terus terjadi di papua barat dekade1960an -1970 dan mengsampingkan hak hak dasar rakyat papua dalam pristiwa-pristiwa politik seperti, 15 Agustus 1962 sebagai hati  persetujuan New York yang mengatur tentang pemerintahan sementara di Papua dan mempersiapkan pelaksanaan hak menentukan nasib bagi Rakyat Papua. Kemudian dari bulan Juli-Agustus 1969 dilahirkan tindakan pilih bebas bagi Rakyat Papua, yang oleh di Indonesia dinamakan Penentuan Pendapat Rakyat ( PEPERA). Pelakasanaan PEPERA dilakukan dibawah tekanan, terror dan intimidasi aparat keparat Indonesia.

Berdasarkan sejara . Indonesia berhasil menggagalkan berdirinya Negara Papua dan memakasakan Rakyat Papua untuk bergabung dengan Pemerintah klonialsme indonesia, perjuangan untuk mewujudkan terbebentuknya sebuah Negara Papua tidak akan pernah surut. Berbagai pergangtian rezim penguasa  di Indonesia, mulai dari rezim militeristik Soeharto hingga rezim saat ini JOKOWI-JK  tidak mampu meredam semangat  perlawanan . Berbagai kebijakan kebijakan  seperti Otonomi Khusus, Pemekaran, OTSUS Plus , UP4B tidak mampu meggalaukan keinginan Rakyat Papua untuk mendirikan Sebuah Negara.

Dengan demikian penyakit  di hadapi  oleh rakyat papua Barat  dan terus menjadi  darah dagin di tanah   west papua  saat ini, bukan persoalan kesejahteraan dan kesenjangan sosial atau persoalan ketidaksetaran ekonomi, tapi rentetan status  politik Papua barat yang benar-benar direbut oleh rakyat papua terutama400an kaum inteltual papua barat yang mencoretkan sejara persitiawa politik nation Papua.

Maka, kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indoensia- West Papua (FRI_WP) mengajak Kawan-Kawan Mahasiswa/I Papua (Rakyat Papua) dan seluruh elemen prodemokrasi Indonesia (Rakyat Indonesia) mengundang untuk terlibat dalam Aksi Massa yang akan di lakukan dalam rangka peringatan 56  Tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua 1 Desember 2017.

Hari/Tangal : Jumat 01, Desember 2017
Waktu : 10.00 wib - selesai
Titik Aksi : Kantor   Freeport,Plaza 89 Kuningan Jakarta
Thema         : TUTUP FREPORT, Hak menetutakan nasib sendiri solusi demokratis Bagi rakyat Papua Barat

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas partisipasi dan kehadiran kawan-kawan mahsiswa/I Papua (rakyat Papua) dan elemen elemen prodemokrasi indonesia (rakyat indonesia) dalam aksi damai mmperingati Hut-papua Barat yang ke- 56`kami ucapkan banyak terimakasi.

Salam....!

                                                                                                      Jakarta 30, November 2017

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Dan Front Rakyat Indonesia - Free West Papua (FRI-WP)

Photo Revolusi Mental Papua
"Kedatangan Tamu Negara Tetangga Intelkam Polda Bali
Di Asrama Papua Bali"

Denpasar Bali - Anggota Kepolisian Intelkam daerah Bali mendatanggi Asrama Papua Bali pada tanggal 16 November 2017 yang lalu, dengan agenda khusus dari perintah atasan KAPOLDA BALI, mengecek Mengenai situasi di Tembagapura Timika Papua, terutama bagimana respon dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali terkait kasus di Tembagapura, dan tindakan rakyat Papua yang berdomisili di Bali mengenai situasi Tembagapura  serta pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua di Jakarta (Tentang Temu Pers).

Kedatangan para militer di kediamaan asrama Papua sangat jelas bahwa hanya ingin menutup ruang demokrasi pada 1 Desember 2017, yang merupakan hari kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat serta pergerakan yang sangat bergejolak secara konprensip di tingkat Nasional maupun Nasional. sehingga, Taktik atau cara dari militer telah melebar luas untuk memantau berbagai aktivitas yang di lakukan di setiap kota Study maupun di tingakat tanah air Papua Barat, seperti yang terjadi di Kota Study Semarang, Malang, Dan Kota Studi lainnya serta di tanah air Papua Barat. di mana militer melakukan aksi diskriminasi, intimidasi dan melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan bagi mahasiswa Papua dan rakyat Papua yang berdiami dan berdomisili di lingkungan setempat.

Kronologi selengkapnya Mengenai Kedatangan Intelkan kepolisian di Asrama Papua:

Pada 15 November 2017 sekitar pukul 16:30 WITA, dari salah satu kepolisian menghubungi aktivis Aliansi Mahasiswa Papua  melalui WhatsApp (WA)Nya dan serta melalui Handphone Seluler di telepon,untuk bertemu bersama pada hari besoknya. Tepat  pada tanggal 16 November 2017 pukul 13:00 WITA di tempat Asrama Papua Bali. 

Dengan adanya laporan demikian dari Intelkam kepolisian KAPOLDA BALI. Maka, saat itu membuat kesepakatan  secara Internal antara Mahasiswa Papua untuk bertemu dalam menanggapai apa yang akan Intelkam kepolisian mengungkapkan dan sampaikan dengan agenda yang di infromasikan langsung dari POLDA BALI.

Kemudian Pada tanggal 16 November 2017, datangnya  dua orang anggota Intelkam kepolisian Polda Bali di  Asrama Papua tepat pada pukul 13:58 WITA sesuai perjanjian waktu dan ketentuan tempatnya (Tetapi kedua Intel tersebut telah datang terlebih dahulu sebelum waktu yang di tentukan). kedua polisi (Intel) sudah berada di area parkir Grasi motor dan memasuki ruang tamu asrama Papua salah satu darinya. Sedangkan yang satunya masih tinggal di luar untuk memantau situasi dari luar ruangan asrama Papua (Mengambil photo asrama dan sebagainya). Pada saat itu, Mahasiswa penghuni Asrama Papua dalam keadaan di luar asrama (masih dalam aktivitas Kampus) tetapi yang menerima tamu adalah salah satu  Mahasiswa (Aktivisit) yang tinggal di  Asrama Papua  menerima kedua polisi tersebut, sambil berbincang-bincang dan tanda cawa bersama kedua polisi itu, hingga beberapa mahasiswa Papua terkumpul bersama.

Setelah, beberapa menit kemudian pada pukul 14:07 beberapa Mahasiswa Papua terkumpul di Asrama Papua dan membuka diskusi terbuka tentang apa yang akan di sampaikan oleh kepolisian yang datang. Kemudian dalam waktu yang terbuka, dari salah satu aktivis Aliansi Mahasiswa Papua mempertanyakan apa tujuan bapak datang ke Asrama Papua? dan mengapa Bapak datang dalam jumlah sebanyak dua orang? dan siapa yang mengutus bapak datang ke sini? serta apakah bapak membawa surat izin dari kepolisian? secara umum bahwa kedatangan mereka untuk mempertanyakan persoalan yang di sampaikan di atas itu.

Anggota Intelkam Kepolisian yang bernama Mastra asal dari Bali dan salah satunya asal dari Jawa, pertanyaan di jawab oleh Mastra "Kami datang kemari atas dasar utusan dari atasan KAPAOLDA BALI untuk menanyakan dan meminta tanggapan tentang situasi Tembagapura Timika Papua dan Pergerakan Aliansi mahasiswa Papua di Jakarta kemarin (Temu Perss) serta apakah pergerakan Aliansi Mahasiwa Papua di Bali sama dengan pergerakan yang di Timika." itu tujuan kedatanagan kami untuk menjawab kasus di Tembagapura Timika Papua, Ugkapnya.

Setelah tanggapan demikian, tanggapan Balik dari aktivist Aliansi Mahasiswa Papua bahwa "kami Aliansi Mahasiswa Papua Bali yang mengorganisir seluruh Mahasiswa Papua di Bali menyikapi apa yang terjadi di Tembagapura Timika Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua di jakarta (Temu perss) merupakan presepsi arah  perjuangan yang berbeda, namun tujuannya sama yaitu Penentuan Nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat dan serta kami turut tetap menjaga keamanan di Bali, karena organisasi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali ini dapat terorganisir dan terstruktur dari pusat. maka kami tetap menunggu jawaban dari pusat tentang keputusan apa pun juga. Dan Untuk mengenai  informasi yang sangat nyata  sudah ada di berbagai media Massa terutama pergerakan di Jakarta dan di Tembagapura Timika Papua dalam hal perjuangan pembebasan rakyat papua Barat; dengan itu kami memohon kepada bapak dan jajarannya dapat telusuri secara rincin di media massa yang sedang beredar, serta secara umum juga, kami dari Aliansi mahasiswa Papua Komite Kota Bali mempunyai data yang telah di print out tentang situasi itu". Saat itu, dari salah satu aktivist berikan print out itu kepada pihak kedua anggota intelkam tersebut.

Dan Kemudian tanggapan lagi dari pihak Intelkam" kami berharap bahwa apa yang terjadi di balakang ini terutama di timika Papua dan AMP di Jakarta dapat berjalan secara aman-aman sesuai kehendak yang dimintah dan terutama dari Rakyat Papua serta Aliansi Mahasiswa Papua di jakarta maupun di Bali. Lanjutnya, apa bila memang Papua mau Merdeka itu tanggung jawab negara, Ya...Pasti kalo Papua Merdeka..Merdeka  yang  terpenting adalah Mahasiswa Papua di Bali aman-aman saja dan menjaga keamanan Bali". tegas dari salah satu anggota Intelkam Polda Bali (Mastra).
 
Dan adapun juga tanggapan dari kedua Intelkam bahwa apakah ada masukan dan saran tentang situasi di Bali terutama terhadap mahasiswa Papua? ketika itu, ada beberapa aktivist menjawab "kami merasa ada tekanan dari polisi di Bali di mana, ketika kami mahasiswa Papua melakukan aktivitas ada pun polisi masih tekan kami, terutama tentang lintas perjuangan pembebasan Papua Barat (di tanya-tanya sambil paksas)  atau masih saja polisi menutup ruang aktivitas dan ruang demokrasi, serta masih sangat respresif menjaga-jaga kami dalam aktivitas apa pun dan yang sangat buruknya sekarang militer sudah masuk di kampus. maka mohon perlu pertimbangan penuh sebelum terjadi pengancaman antara kedua pihak,  Pihak kepolisian perlu mengambil tindakan yang tegas dalam menyikapi kode etik kemanusiaan  dan perlu catatan ini di muat di berbagai media, agar tidak ada ancaman apapun di Bali".

Kedatangan mereka sangat mencurigakan, karena kedua pihak memilik krakter yang sangat berbeda untuk di nilai secara terbuka. Apa lagi Intel yang Asal dari luar Bali sangat mencurigakan pada saat dalam proses disksusi bebas, sebab tidak memasuki ruangan tetapi berada di luar ruangan di skusi sambil mengambil gambar terhadap mahasiswa Papua. Tetapi pada saat akhir itu, kami mengambil gambar secara bersama-sama untuk sebagai pembuktian bahwa adanya utusan POLDA BALI melalui dua Anggota Intelkam. dan saat itu, keduanya membawa suarat izin dari POLDA BALI untuk datang ke Asrama Papua untuk bertemu bersama Para Aktivist Aliansi Mahasiswa Papua.

Dengan rapat yang terbuka serta berjalan dengan lancar dan tindak ada simpatisan antara pihak kepolisian.  Namun, pembacaan situasi yang kami mendapatkan tentang kedatangan kedua pihak, belum tentu baik. karena sikap di lapangan dari Pihak kepolisian bisanya sangat berbeda.
ada pun kami memberikan  data tentang kejadian di Tembagapura Timika Papua (8 pernyataan TPN-PB) dan pernyataan sikap Aliansi mahasiswa Papua yang di jakarta (Jumpa Pers bersama FRI-West Papua) serta saran dan masukan yang saling sama mengkritik.

Saran untuk rakyat Papua dan Mahasiswa Papua bahwa kewaspadaan selalu di utamakan dalam hal jaga diri baik, kenali tempat baik, hentikan kerja tambahan yang membuat diri mengancam, selalu membaca situasi dengan baik di mana kamu berada. Sebab musuh rakyat Papua adalah musuh dunia secara lokal, nasional maupun Internasional terutama para militer Indonesia.

Salam Revolusi.

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali.



Photo Ilustrasi Revolusi Mental Papua
"Sengsara Di Bumi Cendrawasih"
Karya, Ardhy Murib*
 
Bilah kini darah menggalir menutupi bumi Cendrawasih, 
alam samudra kini menjadi saksi dibalik air mata. Demi kian lamah,
 
Kapan air mata ini akan berakhir.
Bilah hidup sensara di bumi Cendrawasih kini hati selaluh bertanya walau tak cukup di jelaskan dengan air mata.
 
Bilah kini menaru hati dibalik luka dengan nana yang tak bisa kering,
mencoba untuk sembu namun tak bisa berhasil.
 
Kini kembali menaru jiwa. 
 menenang luka bilah orang tua berburu tak balik balik hati selalu bertanya apaka orang tua ku akan membawa hasil berburu

Penulis adalah Anggota Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

 
gambar ilustrasi. Sumber: Pinda
“Media Masa Corong Pengembangan Watak
Militerisme Berbasis Diskriminasi Rasial”
Penulis: Wissel Van Nunubado*

PENDAHULUAN

Pers yang independen pastinya mampu menyalurkan berita sesuai dengan yang terjadi dan bersumber langsung dari para pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa yang disiarkan. Apabila dalam pemberitaan tidak melakukan sebagaima diatas dan lebih menyiarkan dari satu pihak sesuai dengan pandangan pihak tersebut maka sudah pasti pemberitaannya tidak berimbang dan tentunya objektifitasnya diragukan.

Dalam kasus tembagapura, pemberitaan antara media nasional dan media lokal sangat jauh berbeda sehingga melahirkan sekian banyak narasi yang menimbulkan ragam pandangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Ragam pandangan itu, terus dibangun dengan pendekatan politik masing-masing dapur pemberitaan sehingga menciptakan opini publik yang semakin tidak objektif dan sarat akan muatan “siar kebencian” dan bahkan “rasisme” dengan mengunakan embel-embel kedaerahan. Semua politik pemberitaan yang tidak objektif itu, nampaknya ingin membangun sentiment rasial dan nasionalisme indonesia yang menguatkan dominasi militerisme semata demi membenarkan pendekatan kemanan dalam menyelesaikan kasus tembagapura.

Sampai saat ini, narasi pembebasan 1.300 sandera yang dibangun militer (TNI-POLRI) yang terus di dorong menjadi topik umum yang dihembuskan oleh media nasional dan lokal baik cetak maupun elektorik.  Narasi pembebasan sandera, sebenarnya telah terklarifikasi oleh masyarakat sipil yang berdomisi di kampung yang disebut disandera oleh TPN-PB.[1] Klarifikasi masyarakat setempat itu dikuatkan juga oleh klarifikasi yang disebutkan oleh “Kapolres Mimika” melalui media masa nasional dan lokal.[2] Sekalipun sudah ada klarifikasi, namun anehnya beberapa dapur pemberitaan terus mewartakan pemberitaannya dengan topik penyanderaan. Berdasarkan kenyataan itu membuktikan bahwa media masa menjadi sarana penyaluran informasi bohong dengan tujuan untuk terus menciptakan watak militerisme secara umum di indonesia. Melalui pemberitaan itu, pada prakteknya dikhawatikan akan menjadi sarana terciptanya konflik horizontal yang berbasis pada watak militerisme yang terbangun dari sentiment rasis dan perbedaan pandangan politik di kota lainnya baik dalam wilayah papua maupun di luar papua.

Sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sesungguhnya yang memiliki peran untuk menetralkan kesimpangsiuran pemberitaan ini adalah dewan pers, [3] namun sikap diam dewan pers selama ini melahirkan kecurigaan bahwa dewan pers telah diintervensi oleh pihak dominan sehingga memilih sikap diam. Melalui sikap tersebut telah memuluskan terjadinya tindakan pelanggaran kode etik jurnalis secara terus menerus untuk membangun watak militerisme dan bahkan ada seorang wartawan yang dianiaya oleh pihak kemanan di tembagapura papua namun dewan pers masih diam saja.

Berdasarkan kodisi diatas, apabila pada prakteknya nanti melalui pemberitaan yang tidak objektif dengan tujuan untuk menanamkan watak militerisme yang bermuatan rasis dan perbedaan pandangan politik itu melahirkan pelanggaran HAM ?. Maka sudah pasti media, wartawan dan pemilik media wajib dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pelanggaran HAM yang sudah atau bakal terjadi. Selain itu, pastinya dewan pers juga akan diadukan ke organisasi wartawan internasional atas sikap diam yang diduga atas intervensi militer sehingga terkesan mendukung terciptanya hal yang dikhawatirkan diatas.

MEDIA MASA MEMBANGUN WATAK MILITERISME BERBASIS DISKRIMINASI RASIS

Dalam UUD 1945, pasal 27 ayat (3) setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Amanah konstitusi itu, diterjemahkan kedalam proyek Bela negara yang dicangkan oleh kementrian pertahanan kemanan dengan tujuan untuk menciptakan tindakan patriotism atas negara indonesia. Untuk mencapai patriotisme itu, alat kemanan negara indonesia (TNI-POLRI) diberikan kewenangan untuk merekrut masyarakat sipil menjadi sukarelawaan sehingga banyak sekali organisasi masyarakat (ormas) yang berpaham nasionalis indonesia lahir dimana-mana baik yang berkafer agamis, budaya maupun nasionalis itu sendiri. [4] Semua ormas itu, pada waktu tertentu akan di bina oleh badan dalam mentri pertahanan dan kemanan yang bertanggungjawab untuk menjalankan program bela negara yang telah dicanangkan mentri pertahanan dan keamanan pada tahun 2016 lalu. [5]   

Pasca militer indonesia (TNI-POLRI) mewacanakan penyaderaan 1.300 warga di 2 (dua) kampung, ada beberapa media nasional dan lokal baik cetak maupun elektronik di beberapa daerah yang secara langsung memberikatan kasus tembagapura sesuai dengan pandangan dapur mediannya masing-masing. Secara khusus, pemberitaan media lokal di beberapa daerah di indonesia, pastinya tidak didukung oleh sumber yang pasti sebab yang jelas media lokal tersebut tidak memiliki wartawan di tempat kejadian perkara (TKP). Peran media lokal tanpa kontributor atau peliput lapangan diatas, dalam pemberitaannya mayoritas dikemas dengan menyebutkan nama daerah serta pandangan politik tertentu sehingga sanggat memungkinkan lahirkan sentimen kedaerahan dan nasionalisme yang rentan menciptakan konflik horisontal yang bemuatan rasis dan nasionalis.

Ada beberapa judul pemberitaan yang dipublikasikan oleh media lokal yang disimpulkan bermuatan diskriminasi rasis dan dpandangan politik, seperti :

“Warga Demak Disandera di Papua, Polda Jateng Sudah Koordinasi Dengan Polisi Setempat,[6] Kondisi Warga Sulsel yang Disandera di Mimika Masih Aman [7] dan Kelompok Papua Merdeka Aksi di salatiga”.[8]

Berkaitan dengan kekhawatiran lahirnya sentiment diatas. Secara praktis, awalnya lahir dari ragam pandangan orang yang membaca berita yang disajikan oleh media lokal sebagaimana judul diatas, selanjutnya akan membentuk sebuah kesimpulan dalam menanggapi apa yang telah dibaca tadi. Salah satu tanggapannya yang pasti akan terbangun adalah “sentiment kedaerahan dan nasionalisme” disitulah yang dimaksudkan melahirkan watak militerisme.

Dapat dibayangkan melalui pemberitaan yang bermuatan rasis berdasarkan penyebutan nama daerah diatas, pastinya orang sulsel (Sulawesi selatan) akan dendam dengan orang papua begitupula orang demak (jawa tengah) akan dendam dengan orang papua. Selain itu, masyarakat indonesia dimanapun akan jengkel dengan aktifitas kemederkaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh mahasiswa papua karena stiqma anti terhadap papua merdeka. Secara khusus pastinya akan terbangun semangat nasionalisme dalam diri anggota ormas binaan alat kemanan negara dalam program bela negara diatas sehingga akan mengobarkan semangat patriotisme. Mengingat sejauh ini, telah banyak pelajar dan mahasiswa papua yang menimba ilmu di seluruh wilayah indonesia termasuk di Sulawesi, jawa tengah dan telah banyak masyarakat indonesia yang mendukung perjuangan demokratis orang papua di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan pemberitaan, secara umum melalui narasinya telah membagi masyarakat ke dalam 2 (dua) kelompok besar. Kedua kelompok masyarakat dimaksud, yaitu :

1.Kelompok orang papua dan pendukung perjuangan demokrasi orang papua;.
2.Kelompok masyarakat indonesia yang telah termakan dengan pemberitaan profokatif diatas akan membentuk satu kekuatan sesuai dengan landasan pandangannya.

Pada prinsipnya, semua itu diterwujudkan oleh pemberitaan yang bermuatan diskriminasi rasis dan pandangan politik. Disinilah fakta yang membuktikan bahwa militer indonesia mengunakan pemberitaan kasus tembagapura untuk menanamkan watak militerisme dalam masyarakat sipil di indonesia.

Media-media yang menjadi sarana pengembangan watak militerisme, sudah sepatutnya mendapatkan sangksi yang terberat sebab melalui pemberitaannya akan membangun kelompok pro kontra dalam kehidupan bermasyarakat yang mudah bermuara pada konflik horizontal berdasarkan sentiment rasisme dan perbedaan pandangan politik. Fakat keraguan itu, secara jelas terlihat dalam peristiwa pembentangan beberapa spanduk di LBH Jakarta usai FRI WP dan AMP mengelar konferensi pers untuk meluruskan pemberitaan yang simpang siur terkait kasus tembagapura.

Sudah pasti, sikap politik pemberitaan beberapa media lokal yang memproduksi pemberitaan dengan judul yang bermuatan diskriminasi rasis dan hak politik jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan pers yang dijamin dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga dewan pers wajib mengambil langkah yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dewan pers tidak mengambil langkah yang efektif sesuai dengan usulan diatas diragukan ke depan akan melahirkan persitiwa lain yang akan mencederai nilai martabat kemanusiaan sebab sampai saat ini beberap media local dan nasional masih terus mengembangkan pemberitaan tentang kasus tembagapura dengan tujuan untuk membangun watal militerisme dalam diri masyarakat sipil di Indonesia.

KONFERENSI PERS FRI-WP DAN AMP SERTA PERNYATAAN SIKAP GEDOR BUKTIKAN MEDIA MASA KEMBANGKAN WATAK MILITERISME

Selama 2 (dua) bulan lebih pembangunan opini untuk membangun watak militerisme indonesia dilakukan secara berturut-turut oleh media masa nasional dan local baik cetak mapun elektronik. Pengembangan watak militerisme itu secara umum di indonesia terbukti melalui konferensi pers yang dilakukan oleh FRI-WP dan AMP di LBH Jakarta pada tanggal 15 November 2017. [9]

Dalam konferensi pers disebutkan dengan jelas bahwa sedang bertikai  dalam kasus tembagapura adalah TNI/POLRI melawan TPN-PB. Atas klarifikasi itu, sudah dapat memberikan kejelasan identitas para pihak yang sedang berperang adalah “Kemanan Negara Indonesia dan Kemanan Negara West Papua” dengan tujuan yang jelas, yaitu :

·         Bagi TNI/POLRI menjaga keutuhan negara kesatuan republik negara indonesia dan
·         Bagi TPN-PB adalah membebaskan wilayah kedaulatan west papua dari kolonialisme negara Indonesia.

Selain menjelaskan identitas dan tujuan perang di tembagapura, melalui konferensi pers itu juga disebutkan bahwa :
  • Tuduhan penyanderaan 1.300 orang di 2 (dua) kampun dalam wilayah disktrik tembagapura kabupaten timika oleh TPN-PB yang santer diberikan oleh beberapa media masa nasional dan lokal baik cetak maupun elektronik adalah pembohongan publik sebab orang-orang yang tinggal di kedua kampung itu tidak merasa disandera. Hal itu, dikuatkan dengan keterangan kapolres timika bahwa sejauh ini masyarakat di dua kampong bebas melakukan aktifitas seperti biasanya.
  • Pemberitaan tentang TPN-PB melakukan pemerkosaan terhadap warga sipil juga merupakan pembohongan publik. Hal itu, dibenarkan sendiri oleh korban dalam pengakuannya kepada adik perempuannya bahwa yang melakukan tindakan tersebut bukan TPN-PB.
Mengingat semua pembohongan publik itu, disukseskan oleh beberapa media masa nasional maupun local baik cetak maupun elektronik yang giat mewartakan pembohongan publik itu maka gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam wadah Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi (GEDOR) dalam pernyataan sikapnya menegaskan kepada :

“Dewan Pers untuk segerah memberikan sangksi tegas kepada media masa baik cetak maupun elektronik yang memberikan berita pembohongan publik tentang penyanderaan”.[10]
Dalam rangka menghentikan konflik politik antara indonesia dan west papua yang terus memberikan ruang terbangunnya watak militerisme dalam kehidupan masyarakat indonesia maka FRI-WP dan AMP mendesak negara indonesia untuk menyelenggaran Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua sebagai solusi demokratis. [11] 

MILITER INDONESIA MENGUBAH NARASI UNTUK TERUS MEMBANGUN WATAK MILITERISME

Setelah melihat beberapa keterangan media masa nasional dan local baik cetak maupun elektronik yang memberikan klarifikasi dan dikuatkan dengan konferensi pers yang dilakukan oleh FRI WP dan AMP serta adanya Pernyataan sikap Gedor maka ada beberapa purnawiraan yang menjabat posisi strategis dan penentu dalam bidang pertahanan dan kemanan terlihat mencari  narasi baru untuk diwacanakan pengembangan watak militerisme.

Narasi baru yang mulai dinaikan sebagimana terlihat dalam penyataan Purnawirawan jenderal TNI yang menjabat jabatan mentri pertahanan dan kemanan bahwa “ada pihak tertentu yang memprofokasi dalam kasus tembagapura”. [12] Selain itu, dalam penyataan Purnawirawan jenderal TNI yang menjabat jabatan menkopolhukan terkesan mengklarifikasi kondisi di tembagapura terkait “penyanderaan” dengan menyebutkan bahwa “bukan menyandera warga tapi mengisolasi warga 2 (dua) kampung”. [13]

Selain menyebutkan profokasi, mentri pertahanan dan kemanan juga menyebutkan tentang perihal HAM menjadi hambatan dalam proses penyelesaian kasus tembagapura. [14] Selain itu, dia juga menambahkan bahwa ada perbedaan pandangan antara TNI dan POLRI sehingga menghambat pembangunan. Perihal HAM juga disebutkan militer aktif yang menjabat jabatan strategis terkait pertahanan kemanan di papua jauh sebelum pak mentri pertahanan dan kemanan menyebutkannya.

Dengan melihat pernyataan KASAD terkait menanggani kasus tembagapura pihaknya menunggu sikap presiden mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kasus tembagapura. [15] Mungkin inilah, bagian dari narasi baru yang dimaksudkan untuk terhindari dari hambatan HAM yang disinggung oleh mentri pertahanan dan kemanan serta panglima daerah militer cenderawasi diatas. Melalui harapan kebijakan presiden diatas, tentunya yang ingin dibangun secara umum adalah watak militerisme dan yang akan tergerak duluan adalah mereka yang tertabung dalam kantong-kantong nasionalisme diatas fakta alat kemanan negara memiliki kewenangan untuk mendidik masyarakat sipil menjadi sukarelawan yang di dukung oleh Proyek Bela Negara milik kemetrian pertahanan dan kemanan Republik Indonesia.

Dengan dasar pengembangan watak militerisme dalam benak masyarakat indonesia yang telah dibangun melalui proyek bela negara akan diefektifkan selanjutnya pastinya akan menuai konflik horizontal di luar timika sehingga aparat kemanan akan menjadi “pahlawan kesiangan” untuk untuk menetralkan kondisi dalam konflik yang terjadi antara masyarakat sipil sesuai dengan amanah UU Penanganan Konflik Sosial. Fakta sikap nasionalisme yang ditunjukan beberapa orang dengan mendatangi LBH Jakarta dan menempel beberapa spanduk yang bermuatan fitnah terhadap juru bicara FRI-WP dan kader AMP Jakarta menjadi satu fakta capaian pengembangan watak militerisme dalam proyek bela negara. Sebelumnya alat kemanan negara sudah melakukan beberapa tindakan teror kepada mahasiswa papua di Bandung, Malang dan Menado dengan cara mendatangi tempat tinggal mahasiswa papua dan juga tempat kegiatan mahasiswa papua dengan alasan yang tidak masuk akal yang semuanya bermuatan politik sehingga melahirkan kesan adanya diskriminasi papua berdasarkan ras dan pandangan politik.

Narasi baru dengan kemungkinan target diatas, sudah difasilitasi oleh media masa nasional dan local baik cetak maupun eletronik yang ditunjukan melalui fitnahan oleh redaktur media yang menyimpulkan bahwa aksi demostrasi mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengelar hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa papua sebagai solusi demokratis di salatiga dengan tuduhan pendukung papua merdeka. Selain itu, dapat dilihat melalui fitnahan kepada juru bicara FRI-WP dan kader AMP Jakarta sebagai pendukung OPM dan TPN-PB dalam tulisan pada spanduk yang dibawah menunjukan narasi baru dengan isu nasionalisme Indonesia.

Pengubahan narasi yang bakal dilakukan oleh alat kemanan negara serta fitnahan-fitnahan kepada pejuang HAM dan Demokrasi, pastinya akan didukung sukses oleh “Media Masa Nasional dan Lokal Baik Cetak Mapun Elektronik Berwatam Militerisme” dengan kebiasaan mewartakan pemberitaan tanpa mengkroscek angenda aksi serta memastikan pengertian serta tanpa mempertimbangkan dampak buruk bagi kenyamanan hidup bermasyarakat seperti yang biasanya dilakukan sebelumnya. Melalui realitas diatas, sudah bisa dibayangkan jika media masa nasional dan local baik cetak maupun elektronik terus dibiarkan mengembangkan Pemberitaan kasus tembagapura untuk Membangun watak militerisme indonesia, pastinya akan memuluskan terjadi konflik horizontal dimana-mana.

Dengan terjadinya konflik konflik horizontal merata dimana-mana maka scenario dalam membangun narasi baru akan terwujud sebab TNI- POLRI akan mendapatkan ruang lebar untuk menjadi pahlawan kesiangan berdasarkan UU Penaggunlangan Konflik Sosial. Melaluinya akan mendorong DPR-RI memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden untuk menetapkan situasi darurat dan selanjutnya militer (TNI-POLRI) akan melakukan tugasnya tanpa menghiraukan pelanggaran HAM berdasarkan Keputusan Presiden.

HAK ASASI MANUSIA SENJATA MEMATIKAN WATAK MILITERISME

Pengembangan watak militerisme dalam tubuh masyarakat sipil melalui program bela negara sebagai pengembangan amanah konstitusional diatas merupakan bukti “ketakutan militer (TNI-POLRI)” atas HAM dalam negara hukum yang memiliki kewajiban melindungi HAM. Ketakutan itu, secara jelas terukur dari konsep pelanggaran HAM yang menegaskan bahwa jika dalam pemenuhan Hak Sipil Politik negara pasif, artinya dalam pemenuhan Hak Sipil Politik negara katif maka dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Melaluinya sudah menunjukan bahwa para meter untuk mengukur terjadinya pelanggaran HAM terfokus pada pemerintah sebab pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan HAM seluruh warga negara.

Berdasarkan pernyataan 2 (dua) purnawirawan jenderal TNI yang memangku jabatan strategis dalam eksekutif diatas sudah mampu menunjukan ketakutan militer terhadap HAM. Untuk menghindari ketakutan itu, maka militer berkepentingan untuk membangun scenario-skenario salah satunya adalah pengembangan watak militerisme melalui kewenangan yang diberikan undang-undang, yaitu : “menyiapkan sukarelawan dari kalangan masyarakat sipil selanjutnya difasilitasi untuk membentuk organisasi masyarakat”.

Secara teknis implementasi dan ruang lingkup kerjanya pengembangan scenario pengembangan watak militerime dalam masyarakat sipil indonesia, sebagai berikut :

Sukarelawan dan organisasi masyarakat dibangun dengan paham itu nasionalisme indonesia dan memiliki watak militerisme yang dipersiapkan dengan tujuan jika ada sekelompok masyaerakat sipil yang mengunakan hak konstitusinya melakukan kegiatan yang kritis maka akan distiqma bertentangan dengan paham nasionalisme indonesia sehingga ormas dan sukarelawan berpaham nasionalis akan diturunkan untuk melakukan tindakan militerisme. Ditengah kondisi itu militer (TNI-POLRI) akan datang dengan mengedepankan pengamanan sehingga dengan logika itu secara otomatis yang akan dipersalahkan adalah kelompok masyarakat sipil yang mengunakan hak konstitusinya melakukan kegiatan kritis. Sementara kelompok ormas yang melakukan tindakan militerisme dibebaskan untuk terus melakukan tindakan arogansinya dengan tujuan untuk membangun rasa takut.

Skenario dengan ruang lingkup kerja diatas sengaja dilakukan militer  (TNI-POLRI) hanya untuk menghindarkan mereka dari jeratan pelanggaran HAM. Disitulah menjadi potret nyata sumber ketakutan militer atas HAM.

Ditengah kondisi itu, apabila ada sikap media masa nasional dan local baik cetak maupun elektornik memberikan ruang kepada militer untuk mengambangkan watak militerisme maka pastinya militer (TNI-POLRI) sanggat beryukur dan merasa diuntungkan karena melaluinya akan menuai manfaat yang sanggat besar bagi mereka. Manfaat dimaksud, tidak hanya dalam kasus tembagapura namun kasus lainnya baik isu nasionalis, agamis dan kebudayaan sebagaimana yang sudah biasanya mereka lakukan dalam meneror segala sendi kehidupan sipil dan politik masyarakat sipil mengunakan watak militerisme di indonesia.

Untuk itu, disarankan kepada media masa nasional dan local baik cetak maupun elektronik agar dapat bersama-sama mengkampenyekan penegakan HAM dan melawan pelanggaran HAM yang disuburkan melalui pengembangan watak militerisme di indonesia sebab jika tidak dipikirkan dari sekarang melalui kasus tembagapura maka dapat dipastikan wartawan media nasional dan local baik cetak maupun elektronik bakal menjadi korban militerisme dari alat kemanan negara sebagaimana yang dialami wartawan di timika beberapa waktu lalu. [16] 

MEMUTUSKAN PENGEMBANGAN WATAK MILITERISME DENGAN PENEGAKAN HUKUM

Berdasarkan realita yang ada, tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berwatak militerisme secara umum mengandung muatan kekerasan dan melanggar ketentuan hukum yang ada. Dengan kenyataan itu, jika waktak militerisme terus dikembangkan dengan cara memberikan ruang kepada pihak-pihak yang sering menanamkan pandangan militerisme maka pastinya tindakan kekerasan yang selalu dilakukan secara illegal menjalar kemanan-mana dan pasti akan mengancam kenyamanan manusia dimanapun dan kapanpun.

Sebagai negara hukum pastinya penegakan hukum menjadi satu-satunya jalan yang nyaman untuk menciptkan kestabilan hidup dalam bermasyarakat. Melalui penegakan hukum, tentunya akan menghindari tindakan main hakim sendiri. Selain itu, melalui penegakan hukum juga akan memberikan efek jelas bagi pelaku dan juga bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindakan serupa.

Pada prinsipnya semua tindakan yang dilakukan oleh beberapa media masa baik cetak maupun elektronik diatas telah menunjukan fakta pelanggaran kode etik jurnalistik. Melalui tindakan pelanggaran kode etik jurnalistik itu, secara langsung menunjukan media dimaksud menjadi sarana yang memuluskan pengembangan watak militerisme dan bahkan dapat disimpulkan bahwa media tersebut berwatak militerisme. Selain itu, melalui sekian pernyataan yang disampaikan oleh aparat negara dalam mempertahankan penyanderaan sebagai wacana, diatas fakta klarifikasi yang membuktikan wacana tersebut merupakan pembohongan publik.

Atas fakta pembohongan itu secara langsung membuktikan bahwa aparat negara secara pasti menjadi pengagas utama lahirnya watak militerisme berdasarkan pernyataan-pernyataan yang tidak objektif. Melalui tindakan peliputan penyataan yang tidak objektif oleh media masa nasional dan local baik cetak dan elektronik sehingga menunjukan tidak bersama-sama antara aparat negara dan media masa dalam memproduksi watak militerisme melalui pemberitaan bohong. Atas pemberitaan bohong itu selanjutnya melahirkan sikap politik dalam diri masyarakat sipil yang berwatak militerime untuk melakukan tindakan fitnah sebagaimana yang dialami oleh juru bicara FRI-WP dan kader AMP Jakarta yang dituduh sebagai pendukung OPM dan TPN-PB padahal faktanya keduanya sedang berusaha meluruskan pemberitaan karena Dewan Pers yang diberikan tugas untuk mengklarifikasi hanya diam menatap semua kebohongan yang diproduksikan secara sitematik dan structural melalui media masa yang legal di indonesia.

Dari runtutan fakta pengembangan watak militarisme diatas, secara langsung menunjukan fakta hukum “adanya kerja sama antara wartawan dan media, aparat negara dan masyarakat sipil untuk melakukan tindak pidana permusuhan terhadap golongan-golongan rakyat indonesia sebagaimana diatur pada pasal 157 KUHP”. [17] Selain itu, melalui pengembangan watak militerisme dengan mengunakan wacana penyandera bohong itu secara langsung telah melahirkan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat yang dapat melahirkan sentiment kedaerahan dan perbedaan pandangan politik dimana hal itu dilarang berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik dan juga UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan demikian, untuk mematikan pengembangan watak militerisme yang berbahaya bagi siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun pada waktu dan tempat yang sulit diprediksikan mengingat “manusia adalah serigala bagi manusia lainnya”. Atas dasar itu, penegakan hukum menjadi salah satu alternative yang tepat demi melindungi harkat dan martabat manusia dari ancaman watak militerisme. Secara khusus bagi media masa nasional dan local baik cetak maupun elektronik yang telah sukses mengembangkan pemberitaan untuk menamkan watak militerisme berbasis rasial dan pandangan politik menjadi sarana utama terbentuknya watak militerisme secara nasional indonesia sehingga terhadap media masa yang bersangkutan serta wartawan penyaji berita tanpa mematuhi etika jurnalistik wajib diberikan sangksi yang lebih berat sebab merekalah kunci kesuksesan pengembangan watak militerisme yang sanggat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat di indonesia.

PENUTUP

Dari uraian panjang diatas sudah dapat disimpulkan bahwa dalam kebebasan pers di indonesia terdapat wartawan dan media masa nasional dan local baik cetak maupun elektronik yang berwatak militerisme. Hal itu dapat diukur melalui politik pemberitaan yang diproduksikan oleh media masa tersebut. untuk diketahui bahwa Sejarah pernah mencatat fakta pengadilan HAM Internasional menetapkan sebuah media masa karena pemberitaaannya yang memicu sekaligus pengarah terciptanya konflik horizontal yang berujung pelanggaran HAM Berat. Pertanggungjawaban media profokasi itu terjadi dalam kasus Rwanda saat konflik horizontal antara suku tuski dan suku mbutuh yang berujung pada terjadi tindakan genosida yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM Berat.

Berkaitan dengan semua pemberitaan media masa nasional dan lokal baik cetak mapun elektronik yang sukses membangun watak militerisme yang berbasis pada diskriminasi rasis dan pandangan politik secara terang-terang membuktikan bahwa wartawan dan media masa penyalurnya berwatak militerisme sehingga turut serta mengembang watak militerisme secara nasional indonesia. atas tindakan itu, secara terang-terang membuktikan bahwa wartawan dan media masa tersebut telah melanggar UU Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik. Sampai saat ini tindakan itu bisa dilakukan secara leluasa oleh media masa karena tidak adanya penegakan kode etik jurnalis oleh dewan pers sesuai dengan arahan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sikap diam dewan pers nasional membuktikan bahwa dewan pers telah diintervensi oleh militer (TNI-POLRI) atau jangan-jangan dewan pers juga berwatak militerisme sehingga terus berikap diam ditengah kesimpangsiuran pemberitaan dalam kasus tembagapura.

Sekalipun demikian melalui fakta ini yang dapat diambil manfaat pentingnya adalah “militer (TNI-PORI) sangat ketakutan jika berhadapan dengan HAM. Dengan politik bela negara yang dijadikan scenario pengembangan watak militerisme semakin membuktikan ketakutan militer atas HAM dimaksud. Atas dasar itu, sudah sewajibnya para wartawan berpikir dua kali dalam memberikan berita ke dapur media masing-masing sebab pada prakteknya profesi wartawan sangat rentan menjadi korban tindakan watak militerisme seperti yang sudah terjadi pada beberapa wartawan senior yang kritis.[18] Melalui kenyataan itu, pengembangan HAM dan mengungkapkan kasus dalam rangka penegakan HAM menjadi satu cara yang paling relefan untuk mematikan pengembangan watak militerisme yang akan mensandera kenyaman masyarakat sipil di seluruh wilayah indonesia terkhusunya ditempat-tempat yang menjadi korban tindakan watak militerisme sepeti Bandung, Malang, Menado, Salatiga, Jakarta dan Papua secara umum dan khususnya Tembagapura.

Akhirnya ditegaskan kepada dewan pers untuk memberikan sangksi seberat-beratnya kepada wartawan dan media yang telah melepaskan etika jurnalisme untuk mengembangkan watak militerisme melalui pemberitaan yang bermuatan diskriminasi rasis dan pandangan politik yang bertentangan dengan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnik yang juga dilarang oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers demi mematikan pengembangan watak militerisme yang dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat di indonesia.

SELAMATKAN KEBEBASAN PERS INDONESIA DARI WATAK MILITERISME
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Baca : https://tabloidjubi.com/artikel-11432-warga-banti--kami-tidak-disandera.html., diakses tanggal 15/11/17, (18:32)

[2] Baca : https://tabloidjubi.com/artikel-11549-dewan-pers-diminta-usut-media-yang-memberitakan-penyanderaan-di-papua.html., diakses tanggal 17/11/17, (18:23)

[3] Baca : Pasal 15, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

[4] Baca : Untuk poliisi diatur dalam, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3, ayat (1) huruf c “Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”. Untuk TNI diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 anggkat 15 : “Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan”.

[5] Dasar hukumnya didatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Kemanan, Pasal 8 ayat (1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama junto  Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara diselenggarakan melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

[6] Baca : https://www.radioidola.com/warga-demak-disandera-di-papua-polda-jateng-sudah-koordinasi-dengan-polisi-setempat/., diakses tanggal 15/11/17, (18:33)

[7] Baca : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/10/oz7myf384-kondisi-warga-sulsel-yang-disandera-di-mimika-masih-aman., diakses tanggal 15/11/17, (18:38)

[8] Baca : http://krjogja.com/web/news/read/49576/Kelompok_Papua_Merdeka_Demo_di_Salatiga., diakses tanggal 17/11/17, (18:07)

[9] Baca : http://www.tabloidjubi.com/artikel-11520-friwp--tuding-freeport-dan-pemerintah-akar-konflik-di-timika.html., diakses tanggal 15/11/17, (16:18)

[10] Baca : https://tabloidjubi.com/artikel-11549-dewan-pers-diminta-usut-media-yang-memberitakan-penyanderaan-di-papua.html., diakses tanggal 17/11/17, (18:23)

[11] Baca : http://www.tabloidjubi.com/artikel-11544-aliansi-mahasiswa-papua-di-jawa-dukung-referendum.html., diakses tanggal 17/11/17, (18:19)

[12] Baca : http://www.beritasatu.com/nasional/463460-menhan-sebut-ada-provokator-di-kasus-papua.html., diakses tanggal 17/11/17, (14:48)

[13] Baca : https://www.merdeka.com/peristiwa/wiranto-sebut-kkb-bukan-menyandera-warga-tapi-mengisolasi-tembagapura.html., diakses tanggal 15/11/17, (18:42)

[14] Baca : https://news.detik.com/berita/3726401/warga-disandera-kkb-di-papua-menhan-pasti-ada-yang-ngomporin., diakses tanggal 17/11/17, (14:52)

[15] Baca : http://mediaindonesia.com/news/read/132067/kasad-tunggu-keputusan-pemerintah-untuk-diterjunkan-di-papua/2017-11-14., diakses tanggal 17/11/17, (18:29)

[16] Baca : http://www.tabloidjubi.com/artikel-11428-aniaya-wartawan-lima-anggota-polres-mimika-diperiksa-.html., diakses tanggal 17/11/17, (18:34)

[17] Isi Pasal 157 KUHP sebagai berikut : “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan, yang isinya mengandung pemyataan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indnesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui leh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

[18] Ingat kasus Undin (Wartawan Media Bernas Jogja) yang diakeroyok hingga babak belur dan dilarikan ke rumah sakit beberapa hari kemudian meninggal dunia. Pengeroyokan dilakukan oleh sekelompok preman karena wartawan undin mengungkap kasus korupsi di kabupaten bantul, propinsi daerah istimewa yogyakarta. untuk diketahui bahwa sampai hari ini keluarga wartawan udin belum mendapatkan keadilan karena kasus pengeroyokan tidak diproses oleh pihak kepolisian daerah istimewa yogyakarta. 




Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak

Waa…waa…waa…waa…waa…waa..waa..waa..waa..waaa!

Meningkatnya eskalasi konflik di Timika, West Papua, baru-baru ini tak bisa dilepaskan dari akar masalah keberadaan Freeport dan NKRI. Mengabaikan dan mengaburkan akar masalah tersebut, merupakan bentuk penyangkalan dan pembodohan publik atas fakta sejarah dan kondisi obyektif yang ada.

Freeport yang telah beroperasi tiga tahun sebelum West Papua resmi menjadi bagian dari NKRI dalam PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada Agustus 1969 yang penuh tipu daya, kepalsuan dan ancaman, telah mengeruk kekayaan alam yang begitu besar dengan meninggalkan kemiskinan maupun kerusakan alam di Tanah Papua selama 50 tahun ini.

Grafik konflik di Timika meningkat baik itu konflik hubungan industrial (perburuhan) yang berakhir ricuh dua bulan lalu di mana lima diantaranya masih ditahan, kemudian konflik agraria antara Freeport dengan pemilik tanah adat atas kerusakan lingkungan yang terjadi, konflik isu SARA yang “terpola” setiap kali ada mobilisasi massa menuntut Freeport, hingga yang terakhir adalah Perintah Operasi Militer Kodap III TPN-PB Timika-Tembagapura yang bertujuan untuk menunjukan kepada publik Indonesia dan dunia internasional bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan merebut kedaulatan rakyat dan Bangsa West Papua dari tangan kolonialisme Indonesia.

Secara negatif Pemerintah beserta aparat Kepolisian dan Tentara merespon peningkatan eskalasi konflik ini dengan penggunaan istilah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) terhadap para pejuang pembebasan Papua Barat yang tergabung dalam TPN-PB. Penggunaan kata “kriminal” bermakna merendahkan tujuan perjuangan mereka dan mengaburkan akar masalah di West Papua yang menjadi dasar perjuangan mereka. Penggunaan KKB bahkan lebih rendah dari penggunaan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) yang sebelumnya disematkan kepada GAM dan OPM.

Tidak berhenti di situ, aparat militer dan kepolisian NKRI jelas menyebarkan hoax terhadap musuh politiknya, TPN-PB, dengan menyebarkan berita bahwa TPN melakukan pemerkosaan, pembunuhan terhadap warga, perampokan dan penyanderaan. Apabila kita membaca beberapa media yang melakukan wawancara terhadap juru bicara TPN-PB  Kodap III Timika dan video klarifikasi dari pihak TPN-PB maupun wawancara terhadap warga Banti dan buruh Freeport jelas dinyatakan tidak ada penyanderaan dan pembunuhan terhadap warga dan buruh Freeport.

Meski secara fair TPN dalam pernyataan sikap tertulisnya menegaskan agar perang tersebut tidak melibatkan sipil, namun, intimidasi dan pengawasan intensif terhadap kehidupan sipil oleh militer dan polisi terjadi tidak hanya di tanah West Papua, bahkan terhadap mahasiswa-mahasiswi Papua di Jawa dan Sulawesi. Semisalnya pertemuan IPMAPA di Malang didatangi tentara, asrama Papua di Bandung didatangi polisi dan tentara, asrama mahasiswa Papua di Manado didatangi tentara dan polisi.

Apa yang terjadi terhadap West Papua dengan tak surutnya perjuangan untuk menentukan nasib sendiri baik yang dilakukan kelompok sipil dengan mobilisasi massa, kampanye dan diplomasi internasional maupun kelompok bersenjata (TPN-PB) bermakna bahwa masalah rakyat West Papua yang paling mendasar bukanlah persoalan kesejahteraan, melainkan persoalan kedaulatan politik sebagai sebuah bangsa yang mandiri dan merdeka.

Proses integrasi West Papua ke Indonesia sudah salah sedari awal, bahkan sejak di deklarasikannya Operasi Militer Trikora (19 Desember 1961) yang berujung pada New York Agreement (1962), kemudian PEPERA (1969) yang tidak sah, jujur, bebas dan adil itu. Apalagi paska diintegrasikan secara paksa dan berdarah-darah itu rakyat West Papua terus menerus menjadi korban diskriminasi rasisme, eksploitasi alam yang masif, penghancuran kebudayaan, hingga Genosida perlahan (slow genocide)—yang mengakibatkan jumlah orang asli Papua semakin sedikit, dimana diperkirakan dalam kurun 50an tahun lebih dari 500.000 orang West Papua terbunuh.  Kesalahan proses integrasi tersebut yang berujung pada ilegalitas NKRI atas wilayah West Papua diikuti pula oleh ilegalitas keberadaan Freeport yang mengeksploitasi potensi Tambang di Gunung Nemangkawi, Timika. Atas persoalan tersebut semakin tak ada syarat pembangunan kebangsaan bangsa Indonesia atas rakyat West Papua. Sebaliknya, semakin menguat pembangunan karakter kebangsaan Bangsa West Papua itu sendiri.

Menuntaskan persoalan konflik di West Papua secara damai sesungguhnya ada di tangan Pemerintah Indonesia dan PBB. PBB turut bertanggung jawab terhadap hasil dari New York Agreement dan integrasi West Papua melalui PEPERA yang penuh kecurangan dan ancaman. Sementara Pemerintah Indonesia yang menjalankan politik kolonial hingga hari ini.

Indonesia sebaiknya kembali kepada semangat dan nilai-nilai pendirian negara bangsa (nation state) Indonesia itu sendiri, yakni anti kolonialisme dan anti Imperialisme sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.  Sebagai bangsa yang besar (tak hanya secara kuantitas) kita harus mengakui kekeliruan masa lampau dan kejahatan-kejahatan para petinggi-petinggi negara atas rakyat West Papua.

Pengakuan West Papua sebagai sebuah bangsa yang berbeda dari bangsa Indonesia serta kejahatan kemanusiaan terhadap rakyatnya selanjutnya harus diikuti dengan memberikan ruang Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi rakyat dan bangsa West Papua, menarik TNI/Polri, Menutup Freeport dan perusahaan-perusahaan internasional lainnya, pembebasan para Tapol/Napol, membuka ruang demokrasi dan akses bagi jurnalis dan media Internasional sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penentuan nasib sendiri.

Sudah saatnya Indonesia berlaku secara dewasa dan legawa terhadap wilayah koloninya, mengikuti cara-cara demokratis negara-negara yang bisa mempersiapkan referendum hingga dekolonisasi sebagai bentuk hak menentukan nasib sendiri sebagaimana yang dilakukan akan dan sudah dilakukan misalnya: Amerika terhadap Puerto Rico, Perancis terhadap New Kaledonia, Sudan terhadap Sudan Selatan, maupun wilayah-wilayah yang masuk dalam daftar proses dekolonisasi di bawah Komite 24 PBB.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, partisipasi dan kerjasama oleh semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.
Salam Demokrasi!

Medan Juang, 14 November 2017
Humas                                                                 

Frans Nawipa (AMP): 081291755131
Surya Anta (FRI-WP): 081574304391

Sumber Gamber: Pusaka


Penulis: Wissel Van Nunubado*

“Pemerintah Indonesia Abaikan Kesehatan Dan Berikan Ruang Kepada Pemilik Modal”

Penetapan kawasan lindung nasional dan internasiona atas wilayah adat korowai adalah suatu keharusan demi eksistensi masyarakat adat korowai dan sistim adatnya di muka bumi ini


PENDAHULUAN

Di dunia ini tidak ada manusia yang memenuhi kebutuhan papannya (rumah) di atas pohon, namun orang korowai memberikan cerita yang berbeda kepada dunia karena membangun rumah di atas pohon untuk ditinggali oleh keluarga. Perbedaan ini, menjadi salah satu hal yang wajib dilindungi demi memelihara keunikan manusia di muka bumi ini.

Melalui isu pemanasan global yang kemudian menjadikan pulau papua dan jutaan pohonnya wajib dilindungi agar dapat memberikan karbon dioksida bagi bumi. Isu tersebut tentunya menjadi hara[an baru bagi perlindungan masyarakan korowai secara tradisional telah memilih pemenuhan kebutuhan papan dengan membuat rumah diatas pohon. Sekalipun demikian, sayangnya agenda internasional itu tidak berkesesuaian dengan agenda ekonomi politik pemerintah indonesia sehingga berdampak buruk bagi eksistensi masyarakat adat korowai papua.

Untuk diketahui bahwa masyarakat korowai adalah wilayah yang dimiliki oleh masyarakat adat korowai secara turun temurun. Kepemilikan itu secara struktural dan sistemik dihancurkan dengan terbentuknya struktur pemerintahan dengan batas wilayah atministrasinya sendiri-sendiri, seperti wilayah atministrasi pemerintah daerah yahokimo, mapi, asmat dan boven digul. Tidak hanya disitu, penghancuran sistemik terus dilakukan dengan cara pemberian ijin kepada beberapa investor yang masuk dalam agenda MP3EI melalui mega proyek MIFFE di atas wilayah adat anim ha (salah satunya adalah wilayah adat korowai).

Sejak tahun 1990-an wilayah adat korowai merupakan salah satu tempat strategis bagi para pencarian gaharu. Menurut informasi, Pada tahun 1997, 1 Kg gaharu yang dikumpulkan oleh warga lokal, dan dijual kepada pedagang, memiliki nilai sekitar Rp 4 ribu. Ketika gaharu dijual ke pasar Eropa dan Timur Tengah, harganya melonjak menjadi $ 1.000 per kilogram. Diatas keuntungan mengiurkan itu, melalui bisnis gaharu melahirkan transaksi prostitusi yang sangat riskan menimbulkan penyakit kelamin dan bahkan penyakit mematikan yaitu HIV AIDS.[1]

Sesunguhnya menyangkut jaminan perlindungan terhadap kebudayaan, mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan yang memadai dan lapangan pekerjaan adalah tanggungjawab pemerintah sesuai dengan prinsip HAM yang mewajibakan pemerintah harus aktif memenuhi hak Ekonomi, Sosial dan Budaya seluruh warga negaranya. Melalui fakta diatas menunjukan bahwa pemerintah secara struktural dan sistematik menghancurkan wilayah adat dan struktur masyarakat adat didalamnya melalui pemekaran kabupaten. Selain itu, membuktikan bahwa melalui pemekaran pemerintah malah memberikan ijin kepada investor yang bergerak di bidang kehutanan untuk menguasai dan mengelola wilayah hutan milik masyarakat adat korowai yang selama ini dijadikan sarana pemenuhan kebutuhan papan oleh mereka. Kekosongan sekolah dan rumah sakit semakin menunjukan fakta bahwa tujuan dari pemekaran wilayah atministrasi baru dalam bentuk kabupaten dan kota adalah untuk menghancurkan struktur masyarakat adat selanjutnya merampas wilayah adatnya untuk diberikan kepada investor selanjutnya memarjinalkan masyarakat adat di wilayah adatnya sendiri sehingga banyak yang menderita kesakitan namun karena tidak mengetahui bahaya penyakit yang diderita melalui sekolahan. Selanjutnya karena tidak adanya rumah sakit disana sehingga masyarakat adat meninggal akibat penyakit yang dideritanya diatas tanah adatnya sendiri yang telah dikuasai dan diap di kelola investor berdasarkan ijin yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai dengan agenda ekonomi politik yang masuk dalam program strategis nasional.

Melalui uraian diatas sudah mampu menunjukan Fakta diabaikannya pemenuhan hak Ekoosob bagi masyarakat adat korowai yang merupakan tanggungjawab negara berdasarkan prinisp pemenuhan Ekosob adalah tanggungjawab pemerintah sebagaimana ditegaskan pada UUD 1945, Pasal 28i ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dan melaluinya membuktikan bahwa pemerintah hanya memenuhi Hak Ekosob para investor yang masuk dalam agenda ekonomi politik yang masuk dalam program strategis nasional.

Tindakan diskriminasi dalam pemenuhan hak atas keadilan terhadap hak ekosob yang dilakukan pemerintah diatas dapat disebutkan merupakan tindakan kesengajaan yang direncanakan sebagaimana terlihat dalam agenda ekonomi politik yang masuk dalam program strategis nasional sehingga sudah menjadi konsekwensi hukum bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan pelanggaran HAM secara struktural yang telah dilakukan melalui tindakan yang bermartabat yaitu membatalkan semua ijin dan menetapkan wilayah adat korowai sebagai wilayah konservasi internasional sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Brasil terhadap wilayah adat indian di amerika latin yang mendapatkan dukungan internasional oleh PBB.

Untuk mendukung solusi yang ditawarkan diatas maka akan diuraikan beberapa tindakan Pemerintah Indonesia abaikan kesehatan dan berikan ruang kepada pemilik modal di wilayah adat korowai dalam masayarakat adat animha di beberapa wilayah atmnistrasi kabupaten dalam propinsi papua.

WILAYAH ADAT KOROWAI DIRAMPAS MELALUI PEMEKARAN

Secara geografis wilayah adat korowai terletak di bagian selatan pulau papua. secara spesifik wilayah korowai berbatasan langsung dengan wilayah adat lain disekitarnya seperti dibagian selatan berbatasan dengan wilayah adat asmat, dibagian utara berbatasan dengan wilayah adat auyu, dibagian utara berbatasan wilayah adat ketemban, dan dibagian barat berbatasan dengan wilayah adat yali serta dibagian barat berbatasan dengan wilayah adat kamoro.

Batasa wilayah adat antara masyarakat adat korowai dengan masyarakat adat lain disekitarnya telah dibatasi mengunakan patok alam yang diketahui secara pasti oleh masing-masing masyarakat adat yang telah dipertahankan sejak dahulu hingga saat ini sehingga tidak pernah dalam sejarah masyarakat adat papua terlihat perang atas pencaplokan wilayah adat antara masyarakat adat diatas wilayah adat bangsa papua.

Secara umum wilayah adat korowai dikuasai oleh seluruh masyarakat adat korowai dan pada tataran praktis dimiliki oleh setiap marga dalam masyarakat adat korowai yang membentuk struktur kecil berdasarkan marga yang terlahir dari hubungan geneologis hasil perkawinan dan membentuk koloni dalam satu perkampungan yang didalamnya telah ada pemetaan secara tradisional untuk memisahkan wilayah berkebun, berburu, meramu dan wilayah sakral. Pemetaan tradisional yang diciptakan masyarakat adat korowai mendapatkan penghargai dari beberapa antropolog seperti Rupert Stasch, antropolog dari Reed College, Oregon yang tinggal selama 16 bulan untuk mempelajari kebudayaan asli. Stasch mengatakan bahwa masyarakat Korowai cukup cerdas karena mampu membangun konsep perkampungan pada wilayah yang sebenarnya sulit untuk ditinggali.[2]

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat korowai tunduk pada sistim adat korowai yang dibentuk oleh orang korowai sendiri dimana sistim adat itu lahir atas hubungan antara sesama, alam dan keyakinannya sehingga mampu menjaga kestabilan sosial dalam tatanan hidup masyarakat adat korowai.

Semua diatas secara umum tersaingi setelah pemerintah pusat menerbitkan kebijakan politik untuk membentuk wilayah pemerintahan yang dimulai pada tahun 2000-an keatas. Secara pasti diatas wilayah adat korowai telah terdapat dibentuk beberapa kabupaten seperti kabupaten Boven Digoel, Asmat, Yahukimo, Mappi, Pegunungan Bintang yang menjadi satu kesatuan dalam wilayah atministrasi pemerintah propinsi papua. Dengan terbentuknya beberapa kabupaten diatas wilayah adat korowai maka secara atministrasi diatas wilayah tersebut terbentuk struktur pemerintahan dimana kepada daerah yang menempatkan posisi pada struktur tertinggi dalam hirarkis pemerintahan kabupaten dan berkuasa atas seluruh wilayah pemerintahan kabupaten itu.

Melalui realitas itu secara langsung akan menimbulkan dua bentuk struktur sosial yang berbeda antara satu dan lainnya. Pertama yang berkuasa diatasnya adalah kepala daerah di beberapa kabupaten tersebut dimana menguasai wilayah atministrasi berdasarkan prinsip penguasaan negara. Kedua yang berkuasa diatasnya adalah masyarakat adat korowai yang berkuasa atas wilayah adat korowai dengan prinsip penguasaan komunal oleh masyarakat adat korowai.

PEMERINTAH MEGHADIRKAN INVESTOR UNTUK MENGUASI WILAYAH DAN MERAMPOK SDA KOROWAI

Pada 90-an, wilayah korowai menjadi tempat istimewa bagi para pencari kayu gaharu. Meingingat masyarakat korowai yang belum mengetahui gaharu dan kasiatnya sehingga yang pasti masyarakat korowai hanya bisa melihat dan mengikuti apa saja yang dilakukan atau melakukan apa saja yang diminta oleh para pencari gaharu itu.

Berdasarkan data, Pada tahun 1997, 1 Kg gaharu yang dikumpulkan oleh warga lokal, dan dijual kepada pedagang, memiliki nilai sekitar Rp 4 ribu. Ketika gaharu dijual ke pasar Eropa dan Timur Tengah, harganya melonjak menjadi $ 1.000 per kilogram. Diatas keuntungan demikian buruknya adalah para pemburu gaharu itu membawa masuk bisnis prostitusi yang digunakan untuk transaksi barter gaharu sehingga banyak sekali germo bekerjasama dengan pemburu gaharu yang membawa dampak buruk bagi kesehatan melalui penyakit kelamin yang berujung timbulnya epidemi AIDS.[3]

Sejak bupati jhon bluba gebze bersama arifin panigoro membentuk misi MIFFE yang kemudian mengispirasikan Presiden SBY pada tahun 2009 mengkonsep MP3EI seakan menguatkan legitimasi MIFFE yang bakal menguasai sebagian wilayah adat animha, secara khusus wilayah adat korowai. Berdasarkan data, pemerintah telah memberikan 484.829 Ha wilayah adat milik masyarakat adat korowai kepada beberapa investor tanpa sepengetahuan masyarakat adat korowai. Secara spesifik 484.829 Ha milik masyarakat adat korowai itu diberikan kepada PT. Damai Setiatama Tbk yang mendapatkan 308.463 Ha (terpakai 13.093, sisa 295.370), PT. Digul Dayasakti Unit 1 yang mendapatkan 251.573 Ha (terpakai 243.640, sisa 7.932), dan PT. Rimba Megah Lestari yang mendapatkan 256.558 Ha (terpakai 62.345, sisa 194.213).[4] Mengingat proyek MP3EI milik SBY itu masih dipertahankan dalam rezim jokowi-jk sehingga yang pasti semua pemberian ijin itu masih tetap berlaku sampai saat ini dan akan dilindungi, dihormati, dihargai dan ditegakan oleh rezim yang memimpin pemerintahan daerah saat ini maupun rezim yang akan datang sampai masa pemberian ijinnya berakhir.

Fakta pemberian ijin demi kepentingan ekonomi politik indonesia diatas secara nasional pemerintah republik indonesia telah mengabaikan amanat UUD 1945, pasal 28i ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dengan melihat sikap pemerintah propinsi papua yang hanya diam tanpa melakukan tindakan apapun menunjukan bahwa pemerintah propinsi papua tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, sebagaimana dalam beberapa pasal dibawah ini :

Pasal 43
(1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

(2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

(5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Pasal 44
Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sikap pemerintah propinsi papua diatas merupakan suatu keharusan yang diwajibkan berdasarkan kewenangan lain yang ditetapkan di bidang lain yang ditetapkan dengan undanga-undang sebagaimana yang ditetapkan dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Pasal 4 ayat (1) Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada agenda ekonomi politik indonesia dalam MP3EI yang terus digunakan rezim jokowi-jk yang telah ditetapkan menjadi proyek strategis negara yang telah diperintahkan untuk mempercepat pelaksanaannya oleh presiden jokowi sebagaimana dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selanjutnya untuk mengefektifkannya, presiden telah menginstruksikan kepada Mendagri untuk melakukan pengawasan kepada gubernur dan bupati/wali kota dan memberikan sanksi kepada gubernur dan bupati/wali kota yang tidak memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara sitematim dan struktural pemerintah republik indonesia akan terus mempertahankan investor untuk menguasai dan merampok SDA masyarakat adat korowai.

PENYAKIT DI KOROWAI SADARKAN PEMPROF PAPUA USAI PEMPUS MEKARKAN WILAYAH DANA HADIRKAN INVESTOR

Pada tahun 2017, Pemerintah propinsi papua baru melepaskan tim kesehatan save korowai yang akan bertugas untuk melakukan pendataan penyakit masyarakat Korowai dan melakukan pelayanan kesehatan dasar sehingga mendapatkan informasi tentang kesehatan yang jelas tentang masyarakat.[6] Dalam keterangan Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan, Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum dijelaskan bahwa pihaknya akan program 14 titik terpencil yang pernah dibuat Dinkes Provinsi Papua pada 2007-2013.[7] Fakta ini tentunya mengejutkan sebab selama ini dana otsus yang keluar sejak tahun 2002 – 2017 dalam bidang kesehatan yang telah dimanfaatkan oleh dinas kesehatan propinsi dan kelima kabupaten yang menguasai wilayah adat korowai telah menjamah masyarakat adat korowai atau tidak jika realityasnya demikian. Ataukah jangan-jangan memang masyarakat adat korowai bukan menjadi subjek yang disasarkan oleh pemerintah propinsi papua sebab pemerintah pusat saat memekarkan kelima kabupaten tidak pernah melihat dan menghargai eksistensi masyarakat adat korowai di wilayah adatnya.

Pernyataan dugaan diatas diajukan berdasarkan pernyataan pemerintah propinsi papua yang menyebutkan bahwa, Suku Korowai masih terbelakang bahkan baru masuk dalam peta nasional sehingga dengan dibangunnya bandara ini maka diharapkan pendidikan dan kesehatan di Korowai bisa lebih baik.[8] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selam ini memang tidak ada perhatian dan tanggungjawab yang diberikan secara fokus kepada masyarakat adat korowai baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi dan kelima kabupaten yang menguasai wilayah adat korowai. Hal inilah yang membenarkan pernyataan Penyakit Di Korowai Sadarkan Pemprof, Usai Pempus Mekarkan dan Hadirkan Investor.

Terlepas dari pernyataan dugaan yang membenarkan pernyataan diatas, melalui Pernyataan pemerintah propinsi papua terkait masyarakat adat korowai baru masuk dalam peta nasional diatas tentunya membenarkan fakta pemekaran dan penandatangganan ijin atas wilayah adat korowai diatas dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat korowai dan bahkan pemerintah propinsi papua serta kelima kabupaten yang menguasai wilayah adat korowai itu sendiri. Meskipun demikian masing-masing pemerintah daerah diatas sepanjang ijin penguasaan dan pengolahan SDA atas wilayah adat korowai belum selesai maka setiap rezim yang berkuasa memiliki kewajiban hukum dan atministrasi untuk melindungi, menghormati, menghargai dan menjamin eksistensi perusahaan pemegang ijin dimaksud sesuai dengan istruksi presiden diatas.

Berdasarkan realitas hadirnya HIV AIDS melalui praktek prostitusi yang terbentuk hasil kerjasama germo tengkulat gaharu saat ramainya pemburuan gaharu diwilayah adat korowai di tahun 90-an mungkin hanya menimpa masyarakat adat papua di Merauke sebab Merauke adalah pintu masuk menuju wilayah adat korowai serta didukung juga dengan fakta bahwa merauke adalah salah satu daerah di papua pertama kali ditemukan ODHA diseluruh tanah papua. asumsi itu didasari atas fakta belum ada kasus ODHA yang dilaporkan dinas kesehatan papua melalui pemberitaan.

Berdasarkan pemberitaan, Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, dr Aaron Rumainum, mengatakan penyakit tuberculosis (TBC) dominan di masyarakat Korowai. Selain itu, Jimmy Weyato, penginjil di Danowage, mengatakan selain TBC, ada beberapa penyakit lain seperti malaria, kurang gizi, dan kaki gajah.[9] Dari keterang dua pihak diatas dapat disimpulkan bahwa penyakit yang diderita oleh masyarakat adat korowai adalah TBC, Malaria, Kurang gizi dan kaki gajah.

Dari hasil kerja keras tim kesehatan save korowai melalui pendataan dibeberapa kampung milik masyarakat adat korowai, tim kesehatan mampu menenujukan kondis umum kesehatan masyarakat adat korowai. Dalam penjelasannya, dr. Aaron Rumainum mengatakan bahwa “Dari pendataan dan pelayanan di tiga kampung baik Danowage, Afimabul dan Sinimbutuk kami banyak menemukan anak-anak yang memang berambut merah dan itu salah satu ciri kekurangan protein. Karbohidrat mereka dapat dari sagu dan pisang tapi kalau protein kurang”.[10] Lanjutnya, beliau menyampaikan bahwa mereka menemukan ibu hamil dengan gizi buruk. Beberapa anak juga belum diimunisasi. Secara spesifik beliau menjelaskan bahwa "Tanda ibu hamil dan gizi buruk diukur dari lingkar lengan tangan yang berukuran kurang lebih 35,5 cm yang diambil 17 ibu hamil yang mereka jumpai.[11]

Saat pemerintah propinsi papua melepaskan tim kesehatan save korowai, ditegaskan bahwa sebagai Tindaklanjutnya diharapkan untuk merumuskan rencana strategi pembangunan kesehatan terpadu dan berkelanjutan antara Dinkes 5 kabupaten, Dinkes Prov Papua dan Kemenkes RI bekerja secara kolaborasi atau keterpaduan. Melalui Program ini, harapannya menjadi pondasi hingga 2018-2020.[12] Kemungkinan modelnya pengembannya sebagaimana disebutkan oleh dr dr. Aaron Rumainum yang akan menghidupkan kembali program 14 titik terpencil yang pernah dibuat Dinkes Provinsi Papua pada 2007-2013.

Apapun janjinya pada prinsipnya pemerintah pusat dan propinsi serta kelima kabupaten baru sadar setelah penyakit menyerang masyarakat adat korowai usai pemerintah pusat memekarkan kabupaten dan menghadirkan investor untuk mendukung agenda ekonomi politik pemerintah pusat yang masuk dalam proyek strategis negara. Semua itu dibenarkan langsung oleh pernyataan Jimmy Weyato yang mengabdi dirinya sebagai penginjil bagi masyarakat adat korowai, sebagai berikut :

"Tahun ini baru pemerintah sudah buka mata tentang kesehatan di Korowai, dan Tuhan pake Puti Hatil untuk mengetuk hati orang dan pemerintah. Semoga kunjungan seperti ini terus berlanjut ke depan dan itu harapan kami.[13]

PENUTUP

Dari uraian panjang diatas sudah dapat memberikan potret agenda ekonomi politik negara yang diwujudkan pemerintah pusat melalui pemekaran wilayah atministrasi baru diatas wilayah adat papua tanpa menghargai dan menghormati eksistensi masyarakat adat dan wilayah adat yang masih hidup hingga saat ini. Melalui fakta kondisi kesehatan masyarakat adat korowai membuktikan bahwa tujuan dari pemekaran bukan untuk memenuhi kewajiban tanggungjawab hak ekosob pemerintah terhadap warga negaranya namun justru melalui itulah struktur masyarakat adat dihancurkan selanjutnya menguasai wilayah adat dan merampok segala SDA yang terkandung dalam wilayah adat tersebut.

Pada prinsipnya pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya adalah kewajiban pemerintah dari pusat hingga daerah (propinsi/kabupaten) sebagaimana ditetap dalam UUD 1945, Pasal 28i ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” sehingga ditegaskan kepada pemerintah agar jangan mempolitisir kondisi kedalam segala dimensi kehidupan sebab secara HAM dalam rangka memenuhi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya warga negara, pemerintah bertanggungjawab secara aktif untuk memenuhinya.

Akhirnya ingin disampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah propinsi papua, perintah kabupaten Boven Digoel, Asmat, Yahukimo, Mappi, Pegunungan Bintang agar secara bersama-sama mengambil komitmen untuk mencabut ijin beberapa perusahaan yang beroperasi dibidang kehutanan di wilayah adat korowai sebab hal itu akan berdampak pemusnaan sumber kebutuahn pokok khusus kebutuhan pangan dan papan. Selanjutnya pemerintah pusat hingga daerah diwajibkan untuk menetapkan wilayah adat korowai sebagai wilayah yang dilindungi baik secara nasional maupun internasional dimana atas wilayah tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan apapun oleh orang atau badan usaha lain kecuali masyarakat adat korowai itu sendiri.

Dengan melakukan penetapan wilayah adat korowai sebagai kawasan lindung nasional maka melaluinya menunjukan adanya komitmen nyata pemerintah indonesia (pusat – daerah) untuk eksistensi masyarakat adat korowai dan sistim adatnya khususnya pemenuhan kebutuhan papanya (rumah) diatas pohon yang berbeda dengan seluruh manusia di muka bumi sehingga menjadi salah satu aset yang berharga milik umat manusia di dunia ini. Selain itu, melalui penetapan wilayah lindung maka secara langsung pemerintah indonesia (pusat – daerah) secara nyata turut serta dalam upaya penangulangan pemanasan global yang disuarakan oleh seluruh manusia secara internasional.


Harapannya penetapan wilayah lindung atas wilayah adat korowai bisa mencontohi sikap perlakuan pemerintah brasil dalam menentapkan Taman Nasional Chacoeira yang diperuntukan bagi tempat hidupnya masyarakat adat indian dikawasan amerika latin. Taman nasional yang diberikan oleh pemerintah brasil atas usaha perjuangan panjang Chico Mendes.

“…Hanya satu hal yang saya inginkan, kematian saya akan menghentikan impunitas terhadap para pembunuh yang dilindungi oleh polisi Acre… Seperti saya, para tokoh penyadap karet telah bekerja menyelamatkan hutan hujan Amazon, dan membuktikan, kemajuan tanpa penghancuran adalah mungkin”. --Chico Mendes.

Penulis adalah Mahasiswa Papua yang tinggal di kota Yogyakarta.
--------------
Sumber:
[1] Baca : http://www.jeratpapua.org/2015/03/29/mengenal-suku-korowai-di-selatan-papua/.,
diakses tanggal 13/11/17, (16:53)
[2] Baca : http://www.jeratpapua.org/2015/03/29/mengenal-suku-korowai-di-selatan-papua/.,
diakses tanggal 13/11/17, (16:53)

[3] Baca : http://www.jeratpapua.org/2015/03/29/mengenal-suku-korowai-di-selatan-papua/.,
diakses tanggal 13/11/17, (16:53)
[4] Peta Perijinan Konsensi Dalam Proses Propinsi Papua Terhadap Wilayah
Hutan Adat Korowai, Sumber : Foto RFN-PSPL-MS@2015.

[5] Baca : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a1ee277c961/ini-poin-inpres-percepatan-pelaksanaan-proyek-strategis-nasional.,
diakses tanggal 13/11/17, (22:20)
[6] Sumber : https://www.pasificpos.com/item/20256-gubernur-lepas-tim-kesehatan-save-korowai.
diakses tanggal 13/11/17, (15:22)
[7] Sumber : https://tabloidjubi.com/artikel-11249-pendidikan-kesehatan-dinilai-harus-diajarkan-di-korowai.html.,
diakses tanggal 13/11/17, (15:28)
[8] Sumber : https://www.pasificpos.com/item/20256-gubernur-lepas-tim-kesehatan-save-korowai.
diakses tanggal 13/11/17, (15:22)
[9] Baca : https://www.tabloidjubi.com/artikel-11172-penyakit-tbc-dominan-di-korowai.html.,
diakses tgl 13/11/17, (15:40)
[10] Baca : http://tabloidjubi.com/artikel-11171-di-korowai-banyak-ditemui-ibu-hamil-bergizi-buruk-dan-anak-kekurangan-protein.html.,
diakses tanggal 13/11/17, (15:49)

[11] Baca : http://tabloidjubi.com/artikel-11171-di-korowai-banyak-ditemui-ibu-hamil-bergizi-buruk-dan-anak-kekurangan-protein.html.,
diakses tanggal 13/11/17, (15:49)
[12] Baca : https://www.pasificpos.com/item/20256-gubernur-lepas-tim-kesehatan-save-korowai.
diakses tanggal 13/11/17, (15:22)
[13] Baca : https://tabloidjubi.com/artikel-11249-pendidikan-kesehatan-dinilai-harus-diajarkan-di-korowai.html.,
diakses tanggal 13/11/17, (15:28)



Powered by Blogger.