Halloween party ideas 2015

Gambar Ilustrasi Revolusi Mental Papua aksi OBR (One Billion Rising) Bali, Kekerasan terhadap Kaum Perempuan dan Kaum Anak saat Hari "VALENTINE DAY"

Sukacita yang sesungguhnya bagi manusia adalah saling berperilaku ramah kepada sesama, sehingga masing-masing mendapatkan kemurahan hati
By Aurelius

Hari Selasa 14 Febluary diperingati sebagai hari kasih sayang atau valentine day oleh berbagai kalangna manusia yang ada di belahan bumi, terutama untuk genersai muda sebagai hari suka cita (percitaan) dan merayakan hari ulang tahun yang lahir pada saatnya, menonton film percintaan dibioskop dan berbagai kegiatan yang menghadirkan hari suka cita untuk pandangan romtisan. Namun dalam itu, banyak saja hal-hal permasalahan yang hadir terutama terhadap kaum perempuan dan kaum anak yang mana mendapatkan deskriminasi secara brutal oleh para intimidasi atau orang yang melakukan kekerasan dari luar lingkup hidup maupun dalam lingkup kehidupan. Sehingga hadirnya OBR Bali berperan untuk menyampaikan aspirasi tentang kekerasan yang di lakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas dasar hukum dan aturan yang berlaku di negeri ini, terutama di Tanah West Papua, dan serta pandangan  ini di ambil secara universal merupakan hal kekerasan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang mengintimidasikan terhadap manusia. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 16:00 hingga selelsai, di tempat Lapangan Renon Denpasar, Bali. Bersama berbagai wadah organisasi yang ada di Bali ikut mereyakan kegiatan OBR Bali yang bertanggungjawab penuh oleh LBH Bali pada Tanggal 14 Febluary 2017.

Kekerasan atas kaum perempuan dan kaum anak masih saja terjadi di tanah West Papua tanpa hukum Internasional dan Hukum Negara sebagai sebatas pandang apa yang harus dasar untuk memperhatikan secara adil dan bertanggung jawab atas tujuan melalui dasar Undang-Undang yang berlaku menjalankan system hukum yang benar, tetapi hanya membawa objek kekerasan dalam jumlah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, seperti telah dinyatakan dalam pernyaataan sikap oleh OBR (One Bilion Rising) Bali bersama gabungan solidaritas bahwa sebanyak 2.000 Rakyat West Papua dalam tahun 2016 masih saja terjadi kekerasan, dan untuk itu, pemerintah belum pernah meperhatikan atau memecahkan persoalan yang terjadi di West Papua dimana di lakukan secara kekerasan kriminalitas tanpa memperhatikan aturan atau hukum.

Populasi manusia West Papua semakin kurang atau habis (genocide) karena kekerasan tersebut melaju terhadap kaum perempuan dan kaum anak merupakan kekerasan yang sangat pilar, artinya kekerasan tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan mulai dari System yang mensistemkan manusia menjadi tahapan problematika yang terstruktur dalam para peguasa menguasai ruang tempat secara kekerasan tidak terhenti demi membumihanguskan manusia dari lingkup kehidupan terutama terhadap Kaum Perempuan dan Kaum Anak di West Papua. Sebenarnya kekerasan seperti begini telah terjadi ketika West Papua di aneksasi atau di paksa oleh militer Negara Indonesia untuk bergabung, mulai dari tahun 1969 yang menewaskan banyak jumlah orang West Papua telah terjadi secara brutal dan kekerasan yang kriminalistas oleh militer dan sampai saat ini masih berlaku atau terjadi.

Ada beberapa kasus yang selalu di lakukan terhadap kaum perempuan dan kaum anak oleh pihak-pihak tertentu di West Papua, terutama Kekerasan dari militer, Kekerasan oleh para penguasa-penguasa (Imprealis, capitalist), Kekerasan oleh pihak-pihak yang mempermainkan permainan uang demi melakukan kekerasan yang sangat sungguh pasif  secara keterpaksaan dalam rezim yang tidak ada kebenaran, yakni secara disiksa, diperkosa, ditusuk alat  kelamin kaum perempuan dan kaum anak, dibakar, dipikuli oleh militer, tabrak lari liar oleh roda dua dan roda empat dan lain-lain.
Dengan pandangan seperti beginilah OBR Bali yang bertanggung jawab LBH BALI, mempunyai ruang demokrasi untuk Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali dan untuk bangsa West Papua bersuara demi menyampaikan aspirasi apa yang sebenarnya terjadi di West Papua dan bagimana nasib bangsa West Papua ke depannya yang semakin habis manusia West Papua atau (genocide) melanda dalam kehidupan masyarakat yang tidak bersalah serta hanya darah manusia mengalir di atas tanah West Papua itu sendiri. Alasan kegiatan OBR yang dilakukan saat hari “Valentine Day” ini adalah bahwa di balik hari yang bahagia banyak saja, kaum perempuan dan kaum anak terjadi kekerasan yang mendatangkan kematian, kesiksaan, keaniyaiyaan dan lain-lain; dan merefleksi kembali apa yang telah terjadi kekerasan rezim di waktu yang zilam entah itu dalam suatu ras, suku, budaya, religius dan serta membatasi untuk menguranggi dan menghapuskan kekerasan tersebut dari kriminalitas yang di lakukan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempua, yang berakibat timbulnya kesensaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Meskipun pemerintah telah mengatur Undang-Undang menjadi dasar pondasi, bagi rakyat West Papua itu bukan sebagai dari kehidupan Rakyat West Papua karena kekerasan secara kriminalitas telah berjalan sejak West Papua di katakana sebagai bangsa dan Negara dalam tahun 1961 yang kini telah diklaim oleh Negara Indonesia dan Internasional (PBB atau UN) melalui New Agreement New York yang tidak keadilan dan kebenaran. Perjalanan bangsa West Papua berjalan dengan Ideology dan sejarah menjadikan kehidupan setiap individu, sebab Ideology dan Sejarah tidak akan pernah terpadam dalam rakyat West Papua yang kian hari terus berjuang sebagai membuka kebenaran secara sejarah yang tercatat.

Undang-Undang atau hukum semata sepandang dalam kehidupan, menjadikan persoalan yang terpengaruh secara negatif dan meluas, sehingga dengan adanya kegiatan OBR Bali, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali menindaklanjuti kegiatan dengan para solidaitas yang ada di Pulau Bali,dengan beberapa konten acara yang diisi secara bersama Orasi, Puisi, tarian adat West Papua, dence OBR, pernyataan sikap.

Tarian adat West Papua


Orasi



Dance OBR


Puisi

Break The Chain 

(Orince Uropdana Activist Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali)

Women....
God's beautiful creature
life called Us adorable creation
Society tend us as wonder of creation
But, criminals treat us as an object of fantasy

We are indeed lovely
People say: "as a women, u should talk nicely"
Tendrly Speak, they say:"that is the way behave in community"
Violence towards us, consider as usually matter of woen lives

Women...
It is time to speak up,
It is time to speak up,
It is time to speak up,
To break the chain of violation
No more violation upon women and children.

Now it is the time to end
Violation,
Sexual abuse,
Human trafficking,
Mistreat and every violance towards
women and children.
No more violation upon women and children

Women are beatiful creation our body and soul is temple
Mothers of children
Teachers of children 
Never, abuse us like we are  worthless.

Women...
I is the time to speak up,
It is the time to speak up,
It is the time to speak up,
To break the chain of violation 
No more violation upon women and children

OBR 14TH Feb.2017



Lampiran Pernyataan Sikap untuk Tahun 2017 sebagai anti Kekerasan pada Kaum Perempuan dan Kaum Anak:

PERNYATAANNSIKAP

One Billion Rising Bali
“Rise, Disrupt, Connect”

Solidarity Against The Exploitation of Women


Di Indonesia, krisis ekonomi dalam Negara yang melanda Indonesia saat ini akibat laju krisis ekonomi global yang diakibatkan oleh kapitalis monopoli yang makin kronis, dipicu oleh tiga factor utama sehingga memilki dampak buruk terhadap masyarakat yaitu “Monopoi sumber daya alam yang makin lusa oleh seglintir individu atau kelompok, kemudian ketergantungan atas import dan plolitik upah murah bagi pekerja. Berdasarkan angka Badan Pusat Statistik September 2016 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27,76 juta orang. Pada Mei 2016 Utang Indonesia mencapai Rp 3.323,36 Triliun atau setara US$ 244,10 Miliar berasal dari pinjaman senilai Rp 760,06 Triliun atau US$ 55,83 Miliar dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 2.563,29 Triliun atau setara US$ 188,27 Miliar1. Tingkat pengguran terbuka pada Febluary 2016 mencapai 7,02 juta orang atau  5,5 persen2, yang mana 320 ribu pengangguran berasal dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terdapat 1,163 juta anak putus sekolah, yang mana didominasi siswa perempuan dikarenakan faktor Ekonomi, dan faktor Budaya dimana anak perempuan harus bekerja melayani suami anak dan menjadi ibu rumah Tangga saja.

Investasi gencar dilakukan oleh pemerintah dimana-mana, namun hak masyarakat sipil diregut dengan melakukan penggusuran paksa, Sumber Daya Alam dirusak untuk pembangunan pulau-pulau buatan, suara masyarakat dibungkam paksa dengan mengunakan militer dan kriminalis, nilai-nilai lokal genius yang telah tumbuh dan berkembang disampingkan, semakin gencar-gencarnya Politik Upah Murah dan perekrutan Buruh Outsorching dilakukan dan pemberangusan serikat pekerja.

Kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2016 masih marak terjadi, sebanyak 321,752 perempuan mengalami kekerasan yang manasebanyak 2.000 kasus kekerasan fisik dan seksual terjadi terhadap anak-anak di Provinsi Papua dan Papua Barat sepanjang tahun 2016. Hal itu cukup mencengangkan, dimana orang terdekat sendiri yang seharusnya menjaga dan melindungi mereka malah menjadi momok menakutkan, Buday Patriaki yang melekat steriotip bahwa Perempuan adalah makhluk kelas dua yang menganggap Perempuan dapat dimilki bukan sebagai jiwa yang bebas yang juga memilki Hak Asasi Manusia. Namun, angka yang tersebut di atas masih sebagain kecil yang terungkap karena kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan fenomena gunung es hanya terlihat kecil, Perkawinan dini yang marak terjadi menyebabkan Anak dan Perempuan rentan mendapatkan kekerasan dalam Rumah Tangga, pola asuh yang salah serta pemberitaan yang tidak mendidik mengakibatkan anak retan terlibat dalam tindakan criminal.

One Billian Rising (OBR) merupakan kampanye melalui gerekan global untuk mengajak seluruh dunia mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbentuk tarian Flash Mob, kegiatan ini telah berlangsung di 202 Negara dengan mengajak seluruh masyarakat sipil untuk ikut terlibat pada kegiatan yang umumnya dilakukan pada 24 Febluary. Di dunia rentan mengalami kekerasan setiap harinya baik pemukulan dan pemerkosaan dan belum termasuk kekerasan verbal yang diterima. Untuk itu, kami dari seluruh masyarakat sipil yang ikut dapat kegiatan OBR menyatakan sikap untuk:

1. Menolak Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
2. Menolak Pernikahan Usia Anak Dini
3. Menolak Buruh Outsorhing dan Politik Upah Murah
4. Menolak Kriminalisasi Aktifis HAM
5. Mendorong KPI untuk bertindak tegas terhadap Pemberian yang tidak mendidik
6. Mendorong Pemerintah untuk bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan Militer terhadap       Masyarakat Sipil.

Sumber:
1http://bisnis.liputan6.com/read/2536315/10-negara-pemberi-utang-terbesar-ke-indonesia
2http://m.tempo.co/read/2016/05/04/173768481/bps-penggangguran-terbuka-di-indonesia-capai-7-02-juta-orang

Hidup Perempuan 
Hidup Perempuan Melanesia West Papua
Hidup Peremuan yang ada di seluruh penjuru bumi
Hidup Kaum Perempuan dan Kaum Anak
Jayalah Kaum Perempuan dan Kaum Anak

Salam Revolusi!

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali 

















ilustrasi kapitalisme tidak sama dengan demokrasi/ sumber: wiratno81 - WordPress.com

Judul tulisan ini telah dijadikan topik pendiskusian AMP Bandung, melihat situasi terakhir yang berkembang ditengah masyarkat yang kemudian, juga, mengalihkan pandangan titik fokus masyarakat umum, untuk kepentingan para elite politik dalam pesta mokrasi yang dislogankan bahwa pesta rakyat.

Pandangan AMP Bandung bahwa, atas  situasi dan kondisi saat ini di atas Teritori West Papua dengan pesta demokrasi colonial Indonesia tidak ada pengaruhnya bagi Bangsa Papua dan Tanahnya—sebab penindasan dan penjajahan terus berlanjut—kenapa?  Karena, fakta hari ini jelas!  Pesta Demokrasi yang di lakukan oleh sistim Negara (baca: Indonesia) yang sedang menjajah kepada Rakyat West Papua, yang adalah bangsa yang sedang di jajah, itu logikanya sangat konyol. Karena tindakan penjajah, apa pun itu wujudnya, yang jelas dan pastinya akan berujung pada tindakan kolonisasi dan kepentingan Indonesia beserta negara-negara kapitalis yang punya kepentingan langsung dan tak langsung di West Papua.

Melihat kembali Sejarah Aneksasi dan Pepera 1969 yang dilakuakan bersadarkan Hukum Internasional—dan pada prakteknya cacat hukum—adalah tindakan legalitas dimata dunia. Selanjutnya, sistim pemerintahan kolonial Indonesia menduduki di West papua dengan tindakan-tindakan militeristik, juga, dengan berbagai rangkaian operasi yang hard sampai soft.

Atas semua rentetan sejarah yang telah terjadi dan sedang terjadi di periode ini, Rakyat West Papua sangat sadar dan telah mengetahui akar persoalan; status politik dan sejarah yang pernah di sabotase oleh Indonesi, Belanda, Amerika dan PBB melalui UNTEA: atas kongkalingkong demi kepentingan ekonomi politik bagi mereka.

Jadi sekarang siapa mau tipu siapa, atau masih mau berbohong? Bangsa West Papua sangat mengenal watak Negara colonial Indonesia dengan system negaranya yang berpaham demokrasi ‘’Liberal’’ ini.

Menjelang pesta Demokrasi colonial Indonesia diatas Teritori West Papua, yang belakangan ini kita ikuti, pernyataan-pernyataan yang di lontarkan Lukas Enembe sebagai gubernur kolonial Indonesia di Teritori West Papua, yang memberikan pernyataan dipublik, bahwa, "Saya hanya mengurus rakyat. Saya dari dulu mengurus rakyat Papua, itu tugas saya.” 

Analisa pernyataan para birokrat Papua pasca jelang Pilkada Serentak di West Papua, dari keberadaan sosial yang sangat krusial, keterasingan, keresahaan atas tindakan pemerintahan yang tak pro kepada kemauan rakyat Papua dan tindakan-tindakan militeristik, bahwa pernyataan-pernyataan itu hanya untuk menipu rakyat west Papua, dan justru para birokrat itu pun ada di barisan kolonial.

Sebab, misalnya, Enembe mengaku dirinya mengurus rakyat, bagaimana dengan tragedi Paniai Berdarah, yang telah menewaskan 4 Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), pada 08 Desember 2014 silam, kasus pembunuhan Musa Mako Tabuni pada 2012, Kasus Pembunuhan Robert Jitmau, dan segalah macam persoalan, penindasan, pembunuhan, genosida yang telah dan sedang tamu rakyat west Papua? Atau kasus Sweeping di Dogiai yang baru-baru ini terjadi, ada intervensi dirinya secara nyata dalam penanganan kasus ini? Jangankan penanganan kasus, mencoba untuk menjaga rakyat agar tak mengulangi atau meminimalizir penindasan—seperti pernyataannya—saja tak mampu.

Bila kita mengamati kasus kekerasaan di Dogiai yang baru-baru ini terjadi adalah murni kepentingan para elit politik (Birokrat) dan bisnis militer. Bila dilihat dari kronologi kejadian, pertama, Polda Papua mengirim satuan Polisi gabungan Brigadil Mobil, yang diberi-nama GOMPRA, untuk menjaga berlangsungnya Pemilu serentak di Papua. Kedua, adalah kehadiran GOMPRA di Dogiai, telah meresahkan keberadaan masyarakat hingga satu pemuda meninggal dunia dan puluhan masyarakat mengalami luka-luka. Ketiga, kehadiran satuan Gompra di Dogiai untuk mengamankan berjalannya Pesta Demokrasi namun justru menciptakan kisru di tengah-tengah keberadaan sosial masyarkat Dogiai.

Militer mampu menciptakan konflik, meresahkan masyarakat, tetapi Proses persiapan Pemilihan Umum dijalankan dengan baik.

Ini kan jelas! Pesta demokrasi yang di buat dalam 5 tahun sekali—hanyalah bersifat seremonial dan momentul replay tindakan yang sama dan, bahkan, lebih sadis penjajahan Indonesia di West Papua. Bahwa, Demokrasi Hanya demi kepentingan Ekonomi-politik pusat Kolonial Indonesia di Jakarta, dan demi posisi kedudukan dan jabatan di daerah koloni Teritori West Papua, yang menurut kolonial Indonesia sebut Provinsi Indonesia timur Papua dan Papua barat.

Lalu dengan pemilu Pesta Demokrasi yang akan dilakukan serentak di West Papua, yang sedang ramai-ramai sedang mempersiapkan diri kandidat dan sedang menyibukan masyarakat dalam kegiatan kampanye para elit, yang tentu mereka adalah wajah-wajah Indonesia, dapat memberikan suatu sprite bagi kolonial untuk meredamkan arus gerak perjuangan politik Rakyat West Papua.
Sehingga sangat tidak perlu dan, bukan waktunya Rakyat West Papua bersikap munafik. Hari ini kita yang masih bernafas, adalah yang tersisah, sehingga dengan kesempatan ini dapat kami mengingatkan kembali, terutama untuk rakyat West Papua agar tidak terhanyut tenggelam dan terlenah dengan situasi ini. Arus gerak pergerakan perjuangan politik kita rakyat West Papua, jalan tidak bisa dihentikan oleh siapa pun. Diam berarti terhenti... Tidak!

Solusinya hanya satu! Hak menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat West Papua.
Salam pembebasan!

Tulisan diatas ini adalah hasil diskusi bersama Komite Kota Bandung, Aliansi Mahasiswa Papua [KK Bandung-AMP]


Oleh: Jesus Anam*

Tulisan ini diterbitkan kembali di media online ampnews.org setelah diterbitkan di media cetak koran Kejora Edisi I, berthema memupuk Nasionalisme West Papua. 

Sejak tahun 1969, sejak Indonesia “meresmikan diri” menjadi penjajah bagi bangsa Papua, hampir setiap hari terjadi penindasan, diskriminasi ras, dan bahkan pembunuhan. Laporan dari Sydney University, dalam pengadilan yang diberi nama Biak Massacre Citizen, sebuah pengadilan yang didasarkan pada penyelidikan atas kasus yang terjadi di Biak tahun 1998 lalu, menyebutkan bahwa telah terjadi pembantaian terhadap warga sipil secara diam-diam di Biak, bahwa sepasukan tentara telah menembaki anak-anak berseragam sekolah, melakukan pemerkosaan, menyiksa warga sipil dan bahkan memutilasi mereka, sebelum akhirnya pasukan bersenjata itu membuang jasad-jasad tersebutke laut. Kisah-kisah semacam ini akan membuat bulu kuduk manusia beradab berdiri. Dan semua ini adalah perwujudan dari imoralitas negara borjuis Indonesia yang memperlakukan rakyat Papua sebagai bukan manusia.

Ribuan orang Papua telah tewas dalam praktik imperialisasi ini, ribuan yang lain terluka, dan ribuan lagi menjadi yatim-piatu. Pembantaian dan teror menakutkan sudah dilakukan oleh borjuis Indonesia sejak tahun 1969—di awal pemerintahan Orde Baru. Saat itu, pada bulan Juli-Agustus 1969, Republik (Borjuis) Indonesia melakuan pemungutan suara, yang dikenal dengan nama Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), dengan cara mengangkat tangan di depan pasukan beringas tentara. Di bawah todongan senjata berat, perwakilan rakyat Papua, yang berjumlah 1025 orang, dipaksa untuk memilih integrasi dengan Indonesia.

Pembantaian dan teror menakutkan terus berlanjut. Dari tahun 1969 hingga berakhirnya Orde Baru terus-menerus terjadi serangkaian pembantaian yang dilakukan oleh tentara terhadap rakyat Papua. Pada bulan Juni 1971, misalnya, Henk de Mari, seorang jurnalis De Telegraaf, melaporkan bahwa telah terjadi pembantaian terhadap rakyat Papua oleh tentara. Berita ini diterbitkan oleh De Telegraaf pada bulan Oktober 1974 (dalam “Reportage van Henk de Mari over Irian-Jaya in De Telegraaf van 11, 12 en 19 Oktober 1974”). Di era Reformasi pembantaian juga masih terus terjadi, mulai dari pembunuhan yang bersifat terang-terangan hingga yang diam-diam, di antaranya dengan dalih tabrak lari.

Penjarahan yang disertai dengan pembantaian di tanah Papua harus dilawan! Bergunung-gunung makanan ada di tanah yang subur dan indah ini, namun diambil dengan paksa oleh borjuasi Indonesia, sehingga mayoritas rakyat Papua menderita kelaparan, kekurangan gizi, dan kemiskinan. Anak-anak Papua banyak yang mati karena busung lapar. Pada tahun 2013, misalnya, 95 anak Papua dari Kabupaten Tambrauw meninggal dunia akibat busung lapar. Dan hasil dari berbagai riset mengenai kemiskinan di Papua sungguh memilukan: Papua masih terus menyandang gelar sebagai daerah termiskin.

Kami, kaum Marxis, sangat mengecam praktik imperialisasi brutal tersebut. Kami mendorong rakyat Papua untuk terus melawan praktik perbudakan ini. Orang-orang Romawi kuno menganggap budak sebagai "perkakas yang dapat berbicara" (instrumentum vocale), dan kini, rakyat Papua, oleh borjuis Indonesia, sepertinya juga sedang dianggap seperti itu, sebagai budak, sebagai instrumentum vocale, sebagai “perkakas yang dapat berbicara”.Seharusnya rakyat Papua sudah hidup dalam peradaban yang modern, merdeka dan makmur. Tapi, sejauh ini, orang Papua masih berada dalam peradaban yang tertinggal, terisolasi, dan diperbudak.Hidupnya tertekan dan ketakutan. Kekayaannya digerogoti. Jiwanya diancam.

“Marxisme kami” mendukung perjuangan pembebasan rakyat Papua dengan perspektif “kelas” dan internasionalisme, yaitu mendorong gerakan Papua Merdeka untuk terlibat aktif di dalam persatuan perjuangan kelas proletar internasional. Ini sebagai langkah politik yang tepat untuk menumbangkan segala bentuk penindasan di tanah Papua dan di seluruh dunia. Kamerad Lenin, dalam The Revolutionary Proletariat and the Right of Nations to Self-Determination, mengatakan bahwa kaum Marxis harus mendorong persatuan kelas proletar dunia dan mendukung semua bangsa tertindas untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi, “Marxisme kami” mendukung hak bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak untuk membentuk sebuah negara merdeka. Namun kami tidak mendukung adanya kolaborasi kelas dalam perjuangan ini. Pembebasan bangsa Papua dari penjarahan borjuasi Indonesia hanya bisa dicapai dengan perjuangan yang bebasis kelas tertindas dan berkoneksi dengan perjuangan proletariat di seluruh dunia.

Perjuangan kelas adalah fakta bagi rakyat tertindas Papua. Seluruh sejarah menunjukkan bahwa kelas penguasa tidak dengan begitu saja melepaskan kekuasaannya, dan akan selalu mempertahankan kekuasaannya dengan jalan yang paling brutal, jika dianggap perlu. Jangan berharap pada kebaikan borjuasi, melalui diplomasi atau lobi. Bagi borjuasi, masa depan rakyat Papua menjadi perbincangan di nomor sekian dibandingkan dengan kepentingan mereka untuk menjarahnya.

Mari kita kibarkan bendera Bintang Fajar di atas pundak rakyat tertindas, melalui perlawanan massa, yang terkoneksi dengan massa tertindas di seluruh dunia. Hanya dengan cara ini rakyat Papua akan melihat dirinya sebagai manusia, dirinya yang sanggup mengendalikan takdirnya sendiri, dan bukan sebagai instrumentum vocale—atau budak.Namun semua ini tidak akan tercapai, tidak akan sampai pada kemenangan, kecuali terlebih dahulu membangun organisasi perlawanan yang kokoh, yang di dalamnya bersemanyam teori dan praksis revolusioner, sebuah organisasi yang akan menjadi medium politik seluruh rakyat tertindas Papuadan memimpin perlawanannya hingga ke garis kemenangan. Perjuangan untuk pembebasan tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan dan dengan strategi-taktik yang sederhana, tapi harus menghubungkan, secara dialektis, antara teori revolusioner dan praksis revolusioner, antara diskusi yang ketat dan aksi massa yang kuat; ini seperti kombinasi kerja revolusioner antara tangan dan nalar. "Nec manus, nisi intellectus, sibi permissus, multum valent,"begitu tulis Francis Bacon; “Baik tangan, maupun nalar, jika dipisahkan satu sama lain, tidak akan bernilai apa-apa.”

Bogor, 25 Oktober 2016.

Penulis adalah komandan Militan Indonesia


Penulis: Jambuana Jarere*

Selama ini sebagian besar rakyat Papua banyak yang mempunyai paradigma mistik atau masih terjebak dalam hal-hal gaib bahkan religius.

Banyak kejadian-kejadian alam atau kejadia besar dianggap muncul begitu saja atau turun dari langit.
Saya memakluminya karena—kondisi keberadaan sosial dibawa hegemoni penguasa—dari kecil otak mereka telah dicekoki oleh ide-ide dan pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik itu secara sistematis ditancapkan sejak kecil, agar pikirannya penuh racun dan fallacy. Kekuasaan mempunyai tujuan jelas terhadap hal ini, yaitu agar sistem kekuasaan langgeng.

Dari sejarah dunia, telah menunjukan dengan nyata bahwa kaum penguasa sangat menyukai produksi mistik terhadap masyarakat, agar sistem struktur masyarakat tetap langgeng, yang diatas tetap diatas, yang dibawah tetap dibawah, untuk itu digunakanlah mitos-mitos mistik seperti agama, nyi roro kidul, jin, dan lain sebagainya dan masyarakat dihadapkan pada sesuatu yang tidak punya pilihan lagi, selain merenungi bahwa hidupnya di dunia sebagai takdir belaka.

Struktur agama, membuat manusia terperangkap dalam situasi yang telah disusun secara sistematis oleh lembaga-lembaga kekuasaan struktural agar stagnan/tidak mengalami perubahan. Pengetahuan kita tentang hal-hal yang barbau mistik membuat kita memandang dunia ini sebagai sesuatu yang stagnan, kita menganggap rotasi bumi mengalami konstanta 24 jam per hari, kita menganggap alam semesta bergerak secara konstan, tersistematis, dan rapi, kita menganggap bahwa semuanya seperti diam dan tidak bergerak, sehingga kejadian seperti Tsunami Aceh, gempa di Yogya, atau gempa di Nabira, Papua, dianggap sebagai suatu gejala tunggal yang digerakan oleh sumber takhyul—atau makluk gaib yang ada diatas langit sana.

Disini artinya segala gejala alam itu dianggap sebagai kemarahan kekuasaan gaib absolut (God) dan meremote alam semesta dan menggerakan kejadian tunggal.

Tentu ini paradigma manusia-manusia yang pengetahuannya level purba.  Namun saya telah berkali-kali mambaca materialisme dialektik, suatu ilmu/tools analisa, yang melihat alam semesta dalam saling keterhubungan. Tepatnya dari analisa materialisme dialektik, semua gejala alam itu bukanlah suatu gejala tunggal yang muncul  begitu saja, namun didahului oleh gejala-gejala kecil yang mendahuluinya terlebih dahulu. Gejala-gejala kecil ini datang dalam bentuk kuantitative yang kecil, namun kemudian gejala-gejala kecil kuantitative ini terkumpul, terkonsentrasi dan tiba-tiba meledak berubah menjadi gejala kualitatif atau lompatan besar, atau tiba-tiba terjadi kejadian besar.

Jadi jelas kiranya bahwa kejadian besar bukanlah suatu kejadian tunggal yang muncul seperti yang dipercayai oleh orang Papua selama ini yang otaknya banyak tercekoki oleh pengetahuan mistik, namun kejadian besar bermula, atau diawali dari kumpulan/kuantitative gejala kecil yang terkonsentrasi.

Saat ini dengan adanya kemajuan sains, kiranya merupakan kemenangan filsafat materialisme dialektik, sains telah menjelaskan bahwasanya 1 gunung meletus di sebuah tempat mampu mengaktifkan gunung lainnya yang semula dianggap diam/pasif. Semua hal kejadian besar ini akibat semua materi bergerak, baik materi padat, cair ataupun gas, atau akibat interaksi gerakan materi kecil terlebih dahulu. Kini jelas terketahui bahwa banyak sekali pengetahuan takhyul kita yang salah, seperti apakah benar bumi bisa berotasi 24 jam persis plekkk dalam setiap harinya?

Contoh lain tentang suatu lompatan kualitas yang berasal dari suatu gejala kecil adalah perhatian kita terhadap suatu anak bayi. Bayi semula akan melihat orang tuanya berdiri, dan setelah bisa merangkak, timbul keinginan seorang bayi untuk bisa berdiri, dari sini seorang bayi akan mencoba-coba terus, dari percobaan-percobaan untuk bisa berdiri maka pelan-pelan akan menguatkan ototnya. Namun kesuksesan seorang bayi untuk bisa berdiri tidak muncul begitu saja, namun percobaan-percobaannya akan selalu gagal terlebih dahulu, sampai kemudian terjadi 'sim salabim' atau ', suatu kalimat yang disukai oleh para kaum takhyul, bahwa seorang anak bayi tersebut tiba-tiba bisa berdiri. Kemampuan berdiri ini adalah suatu lompatan kualitative, tampak seperti mendadak, tampak seperti , tampak seperti sulap, namun sesungguhnya gejalanya sudah bisa kita lihat ketika anak bayi ini mencoba-coba terus untuk berdiri karena meniru orang yang dilihatnya bisa berdiri.

Setelah bayi bisa berdiri, maka dia akan mampu berdiri terus, karena mekanisme ototnya sudah kuat, sehingga ketika bayi telah mampu melakukan suatu revolusi terhadap dirinya sendiri, maka bayi itu mempunyai kemampuan baru yang telah dicapainya secara terus menerus.

Disinilah ketidaksadaran manusia-manusia Papua tentang pentingnya revolusi. Revolusi dianggap sebagai suatu hal yang mengerikan dan merusak tatanan. Jelas ini suatu paradigma yang keliru dan merupakan abstraksi cerminan kebodohan analisa para ahli sosial yang tidak mengerti dialektika materialisme sebagai ilmu yang mencoba menganalisa seluruh hakekat gejala alam secara realistis.

Mari kita lihat dan belajar apa yang terjadi di Eropa, setelah terjadi era age of enlightenment, yang diawali oleh rasionalisme para pemikirnya, maka segera memicu terjadinya revolusi Prancis, dan berlanjut ke revolusi besar di Russia, dan mengubah tatanan dunia baru termasuk memicu merdekanya sebuah negeri bernama Indonesia. Jadi disini nampak jelas juga bahwasanya merdekanya  negara kolonial Indonesia pada waktu tidaklah berasal dari gejala tunggal terutama diakibatkan oleh Soekarno, namun perubahan besar di Eropa terutama revolusi besar di Russia memicu kesadaran negeri-negeri jajahan untuk melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme. Anti-kolonialisme terutama di Asia telah menjadi perhatian V.I. Lenin, dan dari Lenin terbawa oleh Tan Malaka ke Indonesia, demikian juga dengan Henk Sneevliet seorang agen komintern Soviet kemudian datang pada tahun 1912, mendirikan ISDV/PKI dan mengorganisasi perlawanan terhadap pemerintahan kolonialisme, dan lalu memicu gerakan pemberontakan para komunis gaek indonesia di tahun 1926 yang dipelopori oleh Musso, Alimin, dan Darsono, setelah gerakan komunisme diberantas oleh pemerintah Hindia Belanda, baru muncul aktivis baru bernama Soekarno dan disusul Hatta dan lain sebagainya.

Kemudian pencerahan materialisme ini juga memicu suatu perang besar yaitu perang dunia kedua, dan kita lihat Jepang, Jerman, Russia, Amerika adalah negara-negara terdepan dalam revolusi. Revolusi yang telah mereka lakukan jauh-jauh hari seperti percobaan seorang anak bayi untuk berdiri, ketika mereka telah melakukan lompatan kualitatif revolusi, maka mereka merupakan negara yang telah mampu berdiri seperti seorang anak bayi, sehingga ketika jepang dihancurkan oleh Amerika, maka jepang cepat bangkit, ketika jerman dihancurkan oleh Soviet, maka jerman cepat bangkit, atau ketika komunisme ambruk di Soviet di tahun 1991, Russia juga cepat bangkit, demikian juga analisa saya terhadap Amerika yang ambruk pada oktober 2008, mereka semua adalah negara yang telah mengetahui bagaimana cara berdiri yang benar, mereka punya otot-otot yang telah kuat untuk berdiri kokoh hasil dari percobaan-percobaan revolusi yang telah mereka lakukan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga mereka semua merupakan negara-negara yang akan mampu cepat bangkit dari keterpurukan, ini seperti halnya apabila anda telah mampu berdiri dan sesungguhnya telah mempunyai otot yang telah kuat untuk berdiri, lalu terantuk batu dan jatuh, maka jatuhnya anda hanya akan dalam tempo/waktu sementara, dan untuk selanjutnya maka anda akan cepat pulih untuk bisa berdiri lagi. Lain halnya kalau suatu negara belum pernah melakukan suatu lompatan kualitatif untuk mencoba untuk berdiri (revolusi), cara berdiri saja tidak tahu bagaimana negara ini akan bisa berdiri tegak? Negara yang belum pernah melakukan revolusi atau lompatan kualitatif jelasnya negara tersebut belum mempunyai otot yang kuat untuk berdiri.

Suatu lompatan kualitatif dari suatu gerak kecil yang kuantitative inilah yang menjadi kritik utama terhadap kejeniusan teori evolusinya Darwin. Darwin (bisa dimaklumi) menganggap bahwa perubahan bersifat gradual, namun ketika Karl Marx, Engels, Lenin mengadopsi kejeniusan GW Hegel terhadap teori dialektikanya, maka terungkap sudah bahwa gerakan dan perubahan selalu bersifat kuantitative menjadi kualitative dan kemudian berubah ke kuantitative lagi, atau suatu gejala bisa dijelaskan berawal dari evolusi (perubahan kecil), terkumpul dan terkonsentrasi secara kuantitative/jumlah, sehingga tiba-tiba menjadi suatu lompatan besar/kualitative/revolusi, dan kemudian balik lagi ke perubahan kecil-kecil lagi (kuantitative), dan begitulah seterusnya.

Uraian diatas bisa menjelaskan bagaimana suatu revolusi terjadi, dan bagaimana suatu revolusi dibangun. Revolusi tidak datang dengan tiba-tiba, namun Ia akan diawali oleh suatu gejala kecil terlebih dahulu, seperti lebah mengepakan sayap, ketika lebah tersebut mengepakan sayap sendirian, maka Ia seperti tidak akan bermakna apa-apa, namun lebah itu mampu menarik perhatian lebah-lebah lainnya untuk mengumpul, sampai kemudian jutaan lebah berkumpul untuk bersama saling mengepakan sayap, sehingga terjadilah badai angin.

Hanya sebuah cacatan.
Hormat kamerade
Salam Revoleusi

Penulis adalah kader Aliansi Mahasiswa Papua

Ilustrasi Gambar Revolusi Mental Papua diskusi bersama
"Kekerasan di Dogiyai dan Pasal Makar Terhadap 6 Aktivist West Papua"

Sesuai dengan catatan pernyataan sikap dari Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua FRI-WP dan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua)  “Stop Kekerasan Aparat Di Dogiyai Dan Hentikan Jeratan Pasal Makar Terhadap 6 Aktivis West Papua”.  Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali mengadakan diskusi bersama pada hari kamis, 26 January 2017 di Asrama Putra Papua, pernyataan sikap:

1. Copot kapolsek Nabire dan kapolsek Dogiyai.
2. Hapuskan Pasal Makar.
3. Tarik pasukan gabungan dari Dogiyai.
4. Hentikan Jeratan Pasal Makar terhadap 6 aktivis West Papua (Hiskia Meage, Eman        Ukago,William Wim, Panus Hesegem,Hosea Yeimo, Ismail Alua).
5. Tarik pasukan organic dan non organic dari seluruh tanah West Papua.
6. Hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat dan bangsa West       
 Papua.
7. Menuntut komnas HAM melakukan Investigasi untuk mengunkit kekerasan dan  pembunuhan di Dogiyai West Papua dan korban Pasal Makar.
8. Buka kesempatan bagi Jurnalis Internasional untuk melakukan peliputan di West Papua.
9. Stop kekerasan terhadap rakyat dan bangsa West Papua.

Pernyataan sikap yang telah di keluarkan oleh badan gabungan solidaritas organisasi merupakan rumusan masalah yang sangat penting di bahas dan di informasikan secara hasil diskusi maupun aksi turun jalan yang telah di lakukan oleh beberapa kota Study terutama, Makasar, Palu, Sanjai, Poso, Manado, Ambon, Ternate, Sula, Tobelo, Moratai, Kupang, Bima, Tarakan, dan Luwuk. Dengan demikian, pernyataan sikap di atas AMP Komite Kota Bali mengambil ruang untuk berdiskusi bersama sehingga mempunyai solusi yang telah bahas bersama  atas datangnya berbagai isu kekerasan di West Papua terhadap ruang demokrasi serta separatis di Dogiyai dan Pasal Makar yang tidak sesuai aturan negara.


Tanah West Papua telah di kuasai  oleh para militerisme dan para penguasa-penguasa kapitalis serta imprealisme yang mendatangkan dampak buruk bagi masyarakat West Papua, dengan kehadiran mereka banyak masyarakat yang di tindas, di bunuh, disiksa, dianiyaiya dan introgasi secara terror yang sangat cukup sadis di tanah West Papua. Itu di mulai ketika West Papua di Paksa atau dianeksasi dengan berbagai kekerasan operasi militer untuk bergabung dengan Negara Kolonial Indonesia sekitar tahun 1969-an dan kekerasan militerisme tersebut sampai sekarang masih Nampak di tahun 2017 juga. Dan serta Imprealisme dan kapitalisme masih menguasi di tanah West Papua. Apalagi,tujuan dari  Imprealisme dan Kapitalisme masih mengunakan militer sebagai tangan kanan untuk membunuh atau menghabiskan manusia West Papua secara tindakan nyata maupun tindakan tidak nyata terhadap Orang Asli Papua melalui secara separatisan.

Beralih ke Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Dogiyai baru di mekarkan dalam tahun 2014 sebagai kabupaten definitif. Namun, datangnya kabupaten Dogiyai di suku Meepago hanya sebagai lahan para penguasa yang selalu mempermainkan masyarakat lokal seperti “budak” atau seperti bukan pemilki tanah Dogiyainya sendiri.

Di lihat dari system di atas, para penguasa-penguasa hanya mendatangkan masalah-masalah lokalitas yang sungguh sangat memprihatinkan dalam ruang gerak kehidupan untuk melakukan rutinitas-rutinitas pekerjaan maupun aktivitas keseharian demi memenuhi kehidupan. Seperti yang terjadi terhadap masyarakat Dogiyai yang tidak mengetahui apa-apa, yang langsung telah diambil pergerakan kekerasan oleh militer terutama dengan berbagai Sweeping (Alat Tajam, Atribut Papua Merdeka, Aktivis HAM, Rambut Gimbal, Uang, Orang Mabuk). Di lihat dari bentuk-bentuk Aksi sweeping tersebut bukan menciptakan suasana yang aman bagi masyarakat tetapi mala mengorbankan rakyat dari harta benda sampai penghilangan nyawa manusia.

Melihat dengan kasus tersebut karena hadir-nya pemerintah yang di kategorikan pemilihan umum sebagai tempat untuk memperbodohi masyarakat dan mempermainkan masyarakat dengan cara-cara kekerasan militer demi menghabiskan manuasi West Papua terutama di Kab. Dogiyai serta kabupaten-kabupaten lain sama hal dilakukan dengan kemauan militerisme. Dengan tinjauan seperti itu, akan sebagai kepentingan para penguasa demi menguasai seluruh tanah West Papua secara konsep yang telah struktural oleh kapitalis dan imprealisme melalui militerisme yang berbauh rezim menghancurkan hati rakyat serta mempermainkan zona kehidupan masyarakat.

Dengan tindakan-tindakan seperti itulah, kita orang asli West Papua harus mengetahui dan memahami siapa yang mendatangkan masalah-masalah itu? Siapa yang melakukan tindakan kekerasan di bawa naungan Inprealisme dan Kapitalisme? Dan juga ruang pergerakan pembebasan West Papua yang akan di tutup oleh para penguasa-penguasa itu, karena mereka mempunyai niat atau kemampuan untuk menghabiskan dan memusnakan manusia West Papua dari tahun ke tahun secara terus menerus tanpa dalam hokum atau aturan.

Strategi yang di gunakan di Kab. Dogiyai merupakan salah  satu separatis kekerasan yang melanggar atas Undang-Undang Negara Indonesia dan luar dari aturan Internasional yang seenaknya militer telah melakukan separatis dengan secara brutal di Dogiyai. Jadi kekerasan separatis ini adalah bagian dari manajemen konflik oleh militer yang mengunakan alasan tertentu untuk mengancam masyarakat dan membuat separatis dengan seenaknya terhadap masyarakat local.

Kekerasan seperti di atas tidak terlepas dari praktek-praktek militer, imprealisme dan kapitalisme yang menguasai masyarakat, apa lagi masyarakat selalu di introgasi dan di tindas dari hak-hak dasar masyarakat seperti yang terjadi di Wamena pemberian nama “anak adat”. Yang sebenarnya bukan anak adat dari suku dan ras di tanah West Papua tersebut, tetapi karena pengaruh yang merubah rakyat untuk memberi nama anak adat dengan sesuai suku setempat merupakan luar dari aturan adat dan undang-undang Negara.

Ruang untuk Demokrasi perjuangan pergerakan West Papua seakan-akan menjadikan objek dari pergerakan yang sebenarannya di rebut dan di kembalikan karena para penguasan dan pemimpin-pemimpian West Papua memainkan secara licik untuk menjatuhkan perjuangan West Papua dan tidak memelihara apa sebenarnya perjuangan pembebasan yang harus di perjuangkan secar benar dan adil demi mengembalikan hak dan penentuan nasib sendiri sesuai ideology dan sejarah West Papua yang tercatat.

Kasus-kasus seperti di atas, bukan hanya Dogiyai melainkan di berbagai kabupaten-kabupaten yang ada di tanah West Papua akanya penuh dengan separtisme yang di lakukan oleh militerisme dan para penguasa yang menguasai. Seperti yang di jelaskan  oleh mahasiswa Singaraja bahwa di Intan jaya "ada masyarakat yang datang untuk menanyakan di kantor polisi tentang sesuatu hal, namun para militer menembaknya hingga otak kiri dan kanan terbelah menjadi dua". Akhirnya masyarakat  lokal membakar setiap rumah militer yang ada di Intan Jaya. Tetapi kasus yang di tembak tidak pernah di selesaikan secara konkret atau nyata oleh Negara dan Internasional.

Mengenai kasus Pasal Makar di Manado, sebenarnya sudah tidak ada Pasal makar, namun karena adanya berbagai demonstrasi di Negara ini sehingga adanya tindakan untuk mengaktifkan kembali mengenai pasal makar tersebut sebagai aturan Negara indonesia. Dengan tujuan untuk menutup harapan-harapan ruang bergerak sebagai menyampaikan Aspirasi.

Hadirnya pasal makar merupakan akar perlawanan untuk berlawan terhadap para penguasa-penguasa dalam ruang lingkup secara universal, karena semua pergerakan di tutup oleh Negara colonial Indonesia terhadap West Papua yang memperjuanagkan penentuan nasib sendiri. dan kehadiran Pasal Makar akan merupakan tren utama untuk pemerintah atau penguasa mengunakan sebagai jalan utama demi menghapuskan aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat, pernyataan masyarakat, ruang untuk pelajar maupun mahasiswa, dan serta tentang perjuangan pergerakan pembebasan West Papua akan menjadi kesulitan untuk berdemonstrasi dan merebut kembali hak dan Ideology serta sejarah sebagai bangsa West Papua.

Padangan kedepan untuk Pasal Makar ini merupakan kehadiran, kehancuran untuk manusia West Papua secara cepat akan tertindas dan punah dari muka bumi tanah West Papua, karena Pasal Makar ini, merupakan tujuan utama oleh para inprealisme dan kapitalisme mengunakan system separatisme militer yang akan menguasai ruang lingkup kehidupan masyarakat.

Mengenai kasus makar yang di tahan 6 orang di Manado dengan tahanan seumur hidup di penjara oleh Polisi atau militer, adalah tidak benar dan tidak sesuai aturan Negara, serta aturan Internasional, karena pada tanggal 19 Desember 2016 adalah hari Nasional sebagai peringati hari “TRIKORA” bagi bangsa West Papua yang saat itu di paksa atau di aneksasikan orang West Papua untuk masuk dalam NKRI.

Dan kenapa di tahan dan di kenakan kasus makar hanya untuk 6 orang di Manado, sedangkan untuk kota lain yang mengadakan demonstrasi terutama di kota Jakarta, Kota Jayapura, Kota Timika, Kota Manokwari, Kota bandung dan lainnya, itu tidak di kenakan kasus Pasal Makar dan apa lagi Demontrasi yang di Lakukan di Negara-negara lain secara Internasional, seperti di Australia, Inggris, Belanda, Polandia, PNG dan lain-lainya. Maka dengan itu, aturan di Negara ini sangat tidak benar bagi bangsa West Papua dan untuk Dunia, karena aturan dan hukum Negara colonial Indonesia hanya sebagai separatisan yang tanpa memandang undang-undang yang benar secara adil. Dengan Demikian, kami dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus mengeluarkan 6  orang tahanan, karean sudah tidak prikemanusian dan prikeadilan atas aturan dan hukum yang berlaku.

Kawan-kawan tetap semagat dalam perjuangan dan tetap mempertahankan apa yang harus kita rebut untuk sebagai hak dasar dalam ruang demokrasi perjuangan pergerakan bangsa West Papua, serta jangan biarkan imprealisme, kapitalisme, militerisme menguasai di tanah West Papua. Melainkan mari kita lawan dan merebut kemerdekaan kita sesuai ideology dan sejarah yang tercatat.

Salam Revolusi.

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali


Long march di putaran Simpang Lima Semarang


Pada hari ini Kamis, 26 Januari 2017, aksi serentak Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua [FRI-West Papua] serentak di 20 Kota. Di Semarang 65 Aliansi masa aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga melakukan aksi demo. Aksi dimulai pukul 9:30 WIB dari Patung Kuda Undip Peleburan jalan Pahlawan-Seputaran Simpang Lima menuju Polda Jawa Tengah.

Dalam orasi disampaikan hentikan kekerasan di Dogiay dan protes tindakan Aparat gabungan [TNI/Polri] di Dogiay dan Papua pada umumnya. Di Dogiay Militer melakukan sweeping alat-alat kerja dan orang-orang yang berambut gimbal dan jenggot tebal. Dan protes tindakan berlebihan Aparat yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. 

Kronologis dua korban yang meninggal adalah , korban Melkias Dogomo meninggal setelah ditahan polisi. Saat korban ditahan di Mapolsek Maonemani pada tanggal 23 Desember, polisi melakukan kekerasan dengan memasukkan pangkal senjata kedalam mulut korban; sementara korban meninggal berikutnya, Otis Pekei, ditahan di Jembatan Kali Tuka. Dalam penahanan ini, korban disiksa dan keluar dari Mapolsek Maonemani dalam keadaan tak bernyawa. Terdapat pula beberapa korban luka akibat kekerasan aparat. Masa aksi juga protes sweeping sembarang terhadap masyarat Dogiay di tempat umum. Dan juga menyampaikan bahwa sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia [HAM] di Papua itu dampak dari sejarah yang salah saat pelaksanaan Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 yang penuh manipulasi dan tidak demokratis. Dan juga masa aksi mendesak hentikan pasal makar terhadap empat Aktivis West Papua di Manado dan 2 Aktivis di Jayapura.

Di depan Polda Jawa Tengah orasi secara bergantian disampaikan terkaitsweeping dan kekerasan kemanusian di Dogiay dan dan Papua pada umumnya dan menuntut hentikan pasal makar terhadap 6 Aktivis West Papua.


Aksi kekerasan kemanusiaan di Papua. Pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang yang tidak diselesaikan dan semakin hari menjadi-jadi. Maka tidak ada jalan lain untuk selamatkan manusia Papua selain berikan hak untuk menentukan nasib sendiri kepada rakyat Papua sebagai solusi yang demokratis.
Pada aksi ini dengan thema “Stop Kekerasan Aparat di Dogiyai dan Hentikan Jeratan Pasal Makar terhadap 6 Aktivsi West Papua”, menyatakan sikap;

1. Copot Kapolsek Nabire dan Kapolsek Dogiyai;Hapuskan Pasal Makar;

2. Tarik pasukan gabungan dari Dogiyai;

3.Hentikan jeratan pasal makar terhadap 6 aktivis West Papua (Hiskia Meage, Emam Ukago, William Wim, Panus Hesegem, Hosea Yeimo, Ismail Alua);

3.Tarik pasukan organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua;
4. Hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyta dan bangsa Papua;

5. Menuntut Komnas HAM melakukan investigasi untuk mengungkit kekerasan dan pembunuhan di Dogiyai Papua dan Korban Pasal Makar;

6. Buka kesempatan bagi jurnalis internasional untuk melakukan peliputan di Papua; 
dan

7.Stop kekerasan terhadap rakyat dan bangsa Papua.




 (Ney S)
Diberdayakan oleh Blogger.