Halloween party ideas 2015

Gambar Ilust. Koran Kejora
"Menolak dan Hentikan Eksploitasi Alam Di Intan Jaya, West Papua"
Oleh: Bisem Abugau***

Perusahan yang sedang proses untuk di ekplorasi di Intan Jaya tersebut berasal dari perusahan PT. MONI SEJAHTERA LANGOWAN yang akan melakukan Satu Juta Hektar Tanah adat moni untuk eksploitasi emas, tembaga, uranium, perak dan lainnya. Dari batas wilayah seluruh tanah di Intan Jaya akan di ekplorasi secara menta dari garis batas antara  Distrik Biandoga, Wandai, Homeyo dan menyusul pada distrik lainnya. Sebelum berdirinya perusahan ini, mempunyai sejarah tersendiri ketika ekspedisi Geologs dari Belanda tahun 1936 menemukan 5 titik tempat bahwa daerah moni terdapat unsur hara tanah yang bermanfaat bagi dunia, seperti  dimuat di Majalah Geological Scientist of America tahun 2005.  Sehingga, kondisi ini mendiamkan secara dunia World Hidden Weald. Dan Pada tahun 2007 PT MONI SEJAHTERA LANGOWAN didirikan. Perusahan ini, telah tentukan garis kordinat atau batas eksploitasi Kordinat : N.3.40.60 and E.136.40.59. Sejak berdirinya, perusahan ini mempunyai dasar hukum yang di keluarkan yaitu akte notaris no.32 yang di notariskan oleh Sri Widodo, SH dengan beralamat Jl. Yos Sudarso No.35 Timika, Papua. Sedangkan SK MENKUM HAM RI PT.Moni Sejahtera Langowan sebagai Pertambangan Khusus AHU-0080722 A.H.01.09 Tahun 2011, yang di sahkan pada 06 Oktober 2011. Sehingga melalui UU MINERBA NO.4 THN 2009. PASAL.135 akan di eksplorasikan.

Dalam berita yang beredar di media sosial bahwa pendiri PT. Moni Sejahter Langowan tersebut dengan melibatkan masyarakat adat tetapi belum tetentu sebagai keterlibatan itu, seperti Welly Maningkas sebagai Direktur Utama dan pensehat lemasmo,Salmon Nagapa sebagai Direktur dan Tokoh Pemuda Moni, Moses Selegani sebagai Komisaris Utama dan kepala suku besar Moni, Bernadus Bagau sebagai Komisaris dan Sekjen Lemasmo, Anggimbau.SH sebagai Direktur Kepala Suku, Matius Somau sebagai Komsaris Kepala Suku, Marten Mayani Komisaris Kepala Suku. Inilah yang mendirikan PT. Moni Sejahtera Langowan untuk mengeksploitasi Alam Kekayaan suku moni, Intan Jaya West Papua. PT. Moni Sejahtera Langowan yang dikendalikan oleh TOBA GROUP yang pemiliknya Jend.Tni Luhut Binsar Panjaitan dan pemilik PT. Moni Sejathera Langowan adalah Welly Maningkas. Perusahan ini telah melakukan hubungan konsorsium bersama perusahan-perusahan raksasa Eropa dengan dana investasi perkiraan 25 Miliar di Hote Grand  Tropic Jakarta Barat Tahun 2016 yang di hadiri oleh Grace Lumangkun, Laksdya TNI [Purn] Fred Lonan (mantan Wakasal), Boike Wurarah, Bernad Saisab, Welly Maningkas, Brigjen TNI [Purn] Paulus Prananto (Toba Group), Salmon Nagapa, Vence Nayoan, Heinz Rauball  dan para pelaku perusahan-perusahan Eropa.
Dari Melihat kondisi seperti dan Terkait dengan Perusahan Pt.Moni Sejahtera Langowan  yang sedang masuk di Intan Jaya wilayah suku Moni maka secara tegas dari Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat, Intelektual Intan Jaya dan seluruh lapisan masyarakat PAPUA menolak PT.Moni Sejahtera Langowan. Realitas penolakan ini di pandang dari Sejarah gerakan rakyat West Papua, dan mencatat Papua Barat dipandang oleh dunia Papua adalah sebuah pulau di ujung timur yang begitu berlimpah dengan kekayaan Alam-nya (surga kecil yang jatuh ke Bumi) sehinggga telah sekian Tahun lama-nya Indonesia dijadikan alat untuk eksploitasi besar-besaran di tanah West Papua dan negara-negara yang punya kepentingan atas West Papua menjadi aktor utama terjadilah perebutan West Papua  ke dalam bingkai NKRI secara Paksa, secara tidak demokratis.

Oleh sebab itu sementara kita masih dalam penjajahan bingkai NKRI, Rakyat West Papua tidak akan merasa sejahterah, aman, damai, dan tentram kerena sejak 19 Desember 1961 adalah awal mula pemusnaan bangsa West Papua, yang telah merdeka dan telah berdiri sebagai negara sama seperti bangsa lain di dunia sejak 1 Desember 1961.

Dan sekarang, tahun 2019 bangsa West Papua telah 57 tahun bersama kolonialisme Indonesia dan kolonilaime Indonesi masih melakukan  eksploitasi dan perampasan ilegal, Pembunuhan, Pemenjaraan, Penangkapan, Intimidasi,teror, tabrak lari dan lain sejenis-nya di atas tanah West Papua hanya karena kepentingan Ekonomi, Poliik, dan Kekuasaan dari kolonalisme Indonesia sertakan negara-negara imprealis yang rakus akan eksploitasi kehidupan rakyat.

Sehingga, Perusahan apa pun yang masuk di tanah West Papua yang ada hanya membawa malapetaka bahaya bagi generasi penerus bangsa West Papua  dan lebih khususnya masyarakat di kabupaten Intan Jaya dengan karna persuahan yang akan hadir di tengah wilayah Meepago dan Wilayah Moni. Maka dengan tegas kepada genarsi mudah ini, harsu memiliki Tugas kita bangsa West Papua  adalah Persatuan dalam satu komando satu tujuan melawan militerisme, hapuskan kapitalisme, hancurkan imperialisme dan sejenis-nya dan fokus pada perjuangan kemerdekaan West Papua sertakan menolak maupun meminta semua perusahan-perusahan asing yang ada di seluruh tanah West Papua harus tutup dan kekuatan TNI/POLRI organik dan non-organik yang sedang kuasai seluruh tanah Papua harus ditarik kembali ke pangkuan kolonialisme Indonesia itu sendiri.

Sampaikan dan memberikan kesadaran, dan pemahaman kepada keluarga, dan sesama kita di seluruh tanah West Papua dan lebih khusunya Intan jaya , keluarga di dugindoga, kemandoga, mbiandoga dan weandoga. Perusahan tambang Emas terbesar di dunia yang lebih besar dari PT.Freeport seluas 1 juta Haktar yang sedang mau masuk daerah Intan jaya ini harus tolak. Perusahan besar ini akan membawa dampak buruk bagi generasi bangsa West Papua yaitu kekuasaan imprealisme, kapitalisme, militerisme dan lain sejenisnya besar-ran di tanah West Papua terutama di Intan jaya, kalau perusahan ini masuk di Kemandoga, Dugindoga dan Mbiandoga  suku moni/migani dan suku wolani mau bawa kemana kalau daerah ini sudah dikuasai militer dengan kekuasaan lahan, dan  sewenangan-wenangnya hanya atas kepentingan kolonialisme indonesia atas West Papua.

Suku Moni/Migani dan Wolani mau pindakan lokasi kemana? Intan Jaya adalah daerah yang cukup sempit daerah ini hanya terdapat gunung-gunung yang besar menjulang tinggi sehingga tidak terdapat daratan rendah dan daerah ini hanya dialiri sungai-sungai besar yaitu sungai Mbiabu, Kemabu dan Dogabu Wabu, dismpiang-samping  itu masyarakat telah sekin lama hidup mengikuti setiap aliran sungai-sungai besar tersebut sehingga apa bila perusahan tersebut masuk maka untuk pembuangan limbah tambang Emas akan terjadi pencemaran lingkungan hidup masyarakat melalu sungai besar Kemabu sampai di Napan Nabire, West Papua.

Dengan itu, ingatlah bahwa kami mempunyai sebuah bahasa yang musti kita jaga bersama adalah ""Aga maine dune data aumba menene dogee nae dogoo, agati jinggiga menego dudigi magamigi dapoga mimbuame"" Orang tua-tua kami yang sudah tanda-tangan maka secara tegas juga kami Pelajar, Mahasiswa, Intelektual dan masyarakat Intan Jaya dengan tegas menolak serta tidak mengizinkan Perusahan apapun masuk di Intan Jaya  karena setiap perusahan yang hadir di Papua ini membawa dampak buruk bagi generasi penerus bagi bangsa West Papua. Karena alam West Papua dan segalah isi-nya adalah titipan maha pencipta (TUHAN) bagi leluhur kami khususnya rakyat West Papua di Intan jaya dan seluruh tanah West Papua menjaga kekayaan yang ada bukan untuk bangsa dan negara-negara lain. Sebab, tanah leluhur ini yang punya adalah bangsa West Papua itu sendiri.

Pada Dasarnya, bahwa eksploitasi tersu sedang di lakukan oleh kolonialisme Indoensia dengan caranya mereka, yang secara licik serta merta pembohongan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh kolonialisme Indonesia untuk menjalankan aset mereka di West Papua dengan mencuri ataupun mengeksploitasi sumber daya alam West Papua tanpa melihat sumber daya yang lainnya sekita eksploitasi yang di lakukan oleh kolonialisme Indonesia seprti kasus Freeport yang memakan korban nyawa manusia West Papua yang kini berjuamlahan ribuan orang serta hukum adat Amugme dan kamoro di rusaki oleh kolonialisme Indonesia dan negara-negara imprealisme yang melakukan eksplotasi  tanpa memperhatian wilayah adat pemilik serta limbah Freeport menjalar ke seluruh tanah West Papua.

Dengan, demikian kita harus waspada terhadap perusahan dan eksploitasi yang akan masuk ini di Intan jaya untuk melakukan tambang terbesar lebih besar Freepot dari pada di Intan Jaya yang akan di bangun tersebut. Sehingga kebutuhan kita bersama adalah menolak segala bentuk eksploitasi yang akan di lakukan di Intan jaya dan seluruh pelosok-pelosok West Papua untuk genersai massa depan rakyat melanesia West Papua.

Penulis adalah Pemerhati Intan Jaya

Sumber:
http://wwwmaleakitipagauj.blogspot.com/2016/06/ptmoni-sejahtera-langowan.html

Ikuti Kami di gambar di bawa ini, Gambar-gambar tersebut di mana perusahan itu di Proses:
Kontrak karya yang dilakukan




Surat-surat Perjanjian








Lembaga Moni



                      Photo ilust. Gambar Aliansi Mahasiswa Papua
Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak
Wa…wa…wa…wa…wa…wa..wa..wa..wa..wa!

Militerisme Adalah Pelaku Utama Pelanggaran HAM Di Nduga, West Papua

Pada 01 Desember 2018, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN-PB] kodap III Ndugama di bawa pimpinan komandan Operasi Penme Kogoya dan Egianus Karunggu telah menyerang dan menembak 24 anggota Tentara Nasional Indonesia [TNI/PORLI].  Kejadian Berawal dari diselenggarakan-nya upacara Hari kemerdekaan West Papua oleh [TPN-PB]Kodap III Nduga pada 01 Desember 2018 yang ke 57 tahun embrio nasionalisme West Papua. Sejak itulah sebagai antisipasi jangan sampai terjadi penyerangan atau pemantauan oleh tentara atau polisi Indonesia; warga dan pekerja yang hadir saat itu, di periksa oleh [TPN-PB] sesudah upacara. Di periksa 40 orang dan di ketahui indentitas KTP [Kartu Tanda Pengenal] 24 orang murni adalah TNI/PORLI yang menyamar menjadi pekerja/buruh di PT. ISTAKA KARYA  pembangunan jalan Trans Papua di Nduga sehingga [TPN-PB] telah menembak  dan sedangkan 30 orang warga sipil pekerja biasa di antar oleh [TPN-PB] ke Wamena, juga di Kenyam menyelamatkan masyarakat sipil pekerja tersebut. Sebab [TPN-PB] mengetahui tentang perang hukum Humaniter, sehingga melawan pada militer kolonial Indonesia.

Peraturan [TPN-PB] adalah menjalankan Surat Perintah Operasi [PO] Panglima Tertinggi [TPN-PB] bahwa melawan Freeport, Menghancurkan Jalan Trans Papua, dan menghentikan beragam produk-produk kolonialisme Indonesia yang bersifat eksploitasi serta memperjuangkan  Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa West Papua. Maka, [TPN-PB] telah mengetahui bahwa apa pun jalan Trans Papua yang di lakukan adalah sebagian TNI/PORLI seperti yang di siarkan melalui situs resmi tniad.mil.id pada 12 Mei 2017, dan Presideen Joko Widodo mengatakan pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 4.3000 KM merupakan kerja sama antara TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat [PUPR]. Pada 2016, TNI AD sebagai mitra kerja membuka Jalan Trans Papua, proyek pembangunan jalan di ruas Wamena-Mumugu, distrik Mbua, Kab.Nduga.

Kemudian, ada juga Harian Kompas mengungah video dokumenter di You Tube berdurasi 3 menit; 59 detik tentang aktivitas kerja pembangunan jalan yang sedang dikerjakan oleh Tim Denzipur XII Nabire dan Denzipur XIII Sorong. Terlihat di tonton ada satuan pengamanan yang sedang berjaga-jaga dengan mengunakan senjata laras panjang di sekitar lokasi kerja. Berita yang bersumber dari pihak militer di angkat bicara lagi oleh pejabat tinggi Negara Kolonial Replublik Indonesia: Ryamizard Ryacudu, menegasakan tidak akan mengambil posisi negosiasi dalam iniden ini yang terjadi di Nduga. Sementara Menteri Poitik Hukum dan HAM Wiranto perintahkan untuk “kejar habis-habisan”.

Akibanya militer Indonesia mulai mengerakan pasukan dalam jumlah yang banyak melebihi rakyat setempat dan melakukan penyerangan melalui darat serta udara mengunakan helikopter dengan Operasi terkhusus, serangan bertubi-tubi membanjiri peluruh timah panas juga serangan bom serangan udara terhadap masyarakat sipil. Karna Operasi yang  di lakukan oleh pihak TNI/PORLI Indonesia, seluruh masyarakat Nduga melakukan pengungsian di belantara hutan  termasuk masyarakat di Mbua, Yigi, Mbulmu Yalma, Ndal dan sekitar-nya dengan jumlah data masyarakat sekitar 30.000-an masyarakat masih mengungsi. Dan ada juga, yang mengungsikan diri ke wilayah-wilayah terdekat termasuk Balingga, Kwiyawage, Lani Jaya dan Puncak Jaya demi mencari perlindungan dan keselamatan serta juga ada yang mengugsi di hutan belantara tanpa minum dan makan hingga saat ini berlanjut.

Kondisi Masyarakat Nduga Mengungsi ke hutan dan ke wilayah  terdekat, secara umum menilai bahwa pertama, karena serangan militer TNI/Porli sangat berlebihan melakukan operasi penyisiran bahkan menimbulkan fobia terhadap masyarakat Nduga atas operasi-operasi militer pernah digencarkan seleuruh tanah Papua termasuk Operasi Mapenduma tahun 1996 dengan serangan dari udara mengunakan helikopter dan dari darat, serta telah mengakibatkan 35 orang tertembak mati, 14 perempuan di perkosa, 13 Gereja dimusnahkan dan 166 rumah di bakar, kemudian 123 masyarakat sipil meninggal dunia karena sakit dan kelaparan. Kedua, Militer TNI/PORLI dengan jumlah berlebihan melakukan operasi penyisiran dari rumah kerumah dan militer masih beranggapan bahwa masyarakat sipil adalah [TPN-PB] sehingga melakukan penembakan, pembakaran rumah warga, penyisiran di rumah-rumah warga, serta melakukan operasi  dengan se-enaknya tanpa melihat hukum perang humaniter antara perbedaan  masyarakat sipil  dan [TPN-PB].

Selama Operasi yang di lakukan oleh Satuan TNI/PORLI  ada pun data korban yang terjadi terhadap masyarakat sipil Nduga antara lain, Nison Umangge umur 18 tahun siswa SMU Kelas 3 di temukan tewas saat operasi di lakukan, Mianus Lokbere umur 20 tahun siswa SMTK Kelas 2 jenasah di temukan dan dikubur, Mentus Niminagge umur 25 Tahun masyarakat sipil di tembak dengan siniper saat kerja kebun, Yarion Pokneangge Umur 50 Tahun meninggal saat peniyisiran TNI/PORLI, Alilius nimiange dibakar bersama honai, Keri lilbib Gwijangge meninggal karena tembakan, Rabu ilbi Gwijangge meninggal karena tembakan di luruh tubuh, Rocky Lani di tembak bagian dahi, Mentas Kelnea meninggal karena kaget bunyi granat, bom dan tembakan, Gemin Nirigi Umur 70-an tahun seorang Pendeta masih belum di temukan dan menghilang di rumah. Dan ada pun meninggal saat pengungsian, Ubugina Unue Umur 2 tahun meninggal saat pengungsian, Raina Kogoya Umur 5 Tahun meninggal saat pengungsian, Bugun Unue 1 Tahun meninggal saat pengungsian dihutan; pada saat pengungsian ada masyarakat yang hamil dan meninggal saat melahirkan, nama Leribina Gwijangge Umur 20 Tahun masih hamil dan pengungsian di hutan, Lerni Gwijangge Umur 18 Tahun masih hamil dan pengungsian di hutan, Elsina Kogoya Umur 35 Tahun masih hamil dan pengungsian di hutan, Bobina Kogoya Umur 16 tahun masih hamil dan pengungsian di hutan, Selfina Lokbere Umur 32 Tahun meninggal saat melahirkan anak kembar. Dari Opersai ini, masih banyak masyarakat yang korban di hutan belantara  serta belum mendata korban akibat di batasi oleh TNI/PORLI. Proses ini, dapat di lihat juga bahwa  hewan peliharaan yang mati akibat di tembak, dibunuh oleh TNI/PORLI yang melakukan penyisiran serta juga Honai Masyarakat di bakar, alat perabot rumah seperti panah busur, tas/noken dan lain-lain di hancurkan/dirusak ketika operasi  tersebut di lakukan di Nduga dalam bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019.

Kondisi ini, pihak apa pun masih belum memperhatikan terhadap rakyat sipil Nduga dan masih membatasi untuk mengambil data tentang situasi lingkungan, bahkan pihak pemerintahan Lokal, Nasional belum partisipasi aktif dan media Nasional, Internasional masih di batasi oleh pemerintah birokratis Indonesia untuk akses serta militer TNI/PORLI masih membatasi untuk mengambil data, meriset, investigasi tentang kondisi Masyarakat sipil Nduga. Dengan melawan cara kolonialisme yang diskriminasi, represif terhadap rakyat sipil di Nduga, maka  Menyikapi dan menindaklanjuti-nya, Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme menuntut:

1. Aparat Gabungan TNI/PORLI wajib Menjamin Hak hidup Masyarakat sipil Nduga-West Papua

2. TNI/PORLI Hentikan lakukan pengejaran, pembunuhan dan penyerangan terhadap rakyat sipil Papua di Nduga

3. Menuntut ULWP menyikapi perjuangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di West Papua dan Khusus-nya di Nduga

4. Berikan Akses bagi Jurnalis Indenpendent, Internasional dan Nasional di West Papua terlebih khususnya Nduga

5. Tarik TNI?PORLI Organik maupun Non-Organisk dari Seluruh Tanah West papua Terutama di Nduga

6. PBB segerah membuat Tim Investigasi Indenpenden dalam menangani seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di West Papua dan Khususnya Nduga

7. Rezim Jokowi/JK hentikan melakukan pembohongan Publik terkait kasus Nduga melalui media Mainstream.

8. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat West Papua 

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap Rakyat dan Bangsa West Papua Terutama di Nduga.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat! 

Medan Juang, Jumat 18 Januari 2018

Doc Koran Kejora : Illustrasi Operasi Mliter Di Tanah Papua
Seperti kata sukarno “bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarahnya”, maka persoalan sejarah menjadi penting untuk dibahas kembali. Dengan melihat persoalan yang begitu banyak dipapua akan menjadi sangat penting untuk mencari persoalan pokok.

Sejak TRIKORA yang keluarkan oleh soekarno pada 19 desember 1969 di alun-alun Yogyakarta, awal praktek-praktek pelanggaran HAM kepada orang papua, memobilisasi militer besar-besar untuk melanggengkan Operasi besar-besaran di Papua. Tidak terlepas dari papua itu pada perjanjian internasioanal yakni Perjanjian Roma dan perjanjian new york pada 15 agustus dan 30 september 1962, orang papua tidak pernah terlibat dalam menyepakati perjanjian-perjanjian internasional itu dan pada penyerahanan kekuasaan pada 1 mei 1963 oleh PBB kepada Indonesia untuk melaksanakan PEPERA terjadilah Operasi besar-berasan yang dipimpinan soeharto, mirisnya PEPERA (Penentuan Pendapat Rayat) yang dilaksanakan pada tahun 1969 tidak demokratis dan melanggar HAM dimana diwakilkan 1025 orang dan PEPERA yang dilaksanakan dibawah bayang-banyang Ancaman intimidasi, terror, pembunuhan, dll. Sebelum pelaksanaan PEPERA yang lebih miris lagi adalah penanda tanganan kontrak karya Freeport pada 1967 sebelum PEPERA dilaksanakan.

Pelaggaran HAM 1962 sampai sampai saat ini kasus pelanggaran HAM di Papua tidak pernah terlesesaikan hingga saat ini, mulai dari operasi besar-besaran yang dipimpinan soeharto pada 1962 hingga sampai saat ini yaitu pembunuhan, pemerkosaan, intimidasi, terror,  dll, belum pernah menjadi wacana yang serius bagi pemerintah Indonesia untuk menyelasaikan persoalan HAM di papua.

Militer indonesia sebagai salah satu actor penyebab kekerasan di papua, mulai dari 1962 sampai saat ini operasi demi operasi dilakukan dan menyebabkan pelanggaran HAM. Proses penyelesian kasus HAM berat pernah diwacanakan oleh Indonesia ada  4 kasus yaitu BIAK berdarah 1998, Wamena berdarah 2003, Wasior berdarah 2001, abepura berdarah 2006. Dan pernah di ajukan bandingnya pada tahun 2005 yaitu hanya biak berdarah tahun 1998 tapi kalah di pengadilan negeri makasar 2005. Ini membuktikan kalau tidak pernah serius penuntasan kasus HAM berat di indonesia .

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dimana menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang diatur dalam konstitusi Negara dimana menjamin kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, dll. Dengan melihat realitas dipapua tidak seperti hukum yang berlaku diindonesia dimana penangkapan sewenang-wenang, pengeledahan tanpa ada perintah tugas, tidak ada kebebasan berkumpul dan berpendapat. Tidak hanya pembunuhan, pemerkosaan, intimidasi, terror, dll, tapi pencurian terhadap sumberdaya alam pun dilakukan oleh pemodal dilegetimasi dengan pemberian izin operasi dari indonesia.

Pembangunan yang dibanggakan jokowi dipapua adalah pembangunan infrastruktur, jalan, pelabuhan, badar udara, bbm satu harga, adalah syarat yang disiapkan untuk memperlancar arus Kapital. Selain itu pemekaran kabupaten juga menjadi salah satu syarat mempercepat arus Kapital.
Pemodal dengan modal yang begitu besar membangun perusahaan-perusahaan untuk mengeruk  SDA ( sumber daya alam ) untuk kepentingan pemodal sendiri maka Papua sebagai sasaran utama dan akan sangat rentan terjadi perampasan tanah, marginalisai, dll. untuk dibangunnya perusahaan raksasa yang membutuhkan lahan yang begitu luas, dampak dari pembangunan perusahaan akan berakibat buruk bagi ekosistem alam rusak, pencemaran lingkungan.

Berlandaskan sejarah kemerdekaan yang sudah dirampas dan konsitusi Hukum internasional yang berlaku dalam EKOSOP, SIPOL, Deklarasi HAM, HAK-Hak masyarakat adat, dll serta kenyataan sosial yang membuat rakyat Papua menjadi trauma yang berkepanjangan dari kekerasan Militer sehingga berdampak bagi orang papua yang berpengaruh pada phisikis orang papua yang menjadi mental terjajah yang merasa tidak mampu, rendah diri, melihat bangsa lain lebih superior serta hilangya kebanggaan atas jatidiri orang papua sendiri yang dimana prakteknya melalui sistem pendidikan yang sentralitik, dan ekonomi dengan melihat potensi sumberdaya alam yang ada contohnya ; disuruh makan nasi padahal orang papua tidak menanan padi dengan dipaksa makan nasi.

Meskipun pemenuhan atas pelaku pelanggar HAM diadili dan pemerintahan yang baik dan adil dilakukan tetapi keinginan rakyat papua tidak ingin bersama dengan Indonesia, keinginan rakyat papua adalah berdiri sendiri sebagai sebuah Negara merdeka yang bermartabat yang berdiri sejajar sama seperti bangsa-bangsa lain didunia.


Oleh : Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Semarang

Photo Alinsi Mahasiswa Papua Komite Kota Makasar"Gabungan Organisasi  Diskusi Tentang TRIKORA Di Makasar"
Makasar, pada Rabu 19 Desember 2018 Gabungan Organisasi dan Solidaritas berdiskusi mengenai TRIKORA 19 Desember 1961 di antaranya Aliansi Mahasiswa Papua (Amp) Komite Kota Makasar, Komite Nasional Papua Barat  (KNPB), Geraka Revolusi Demokratik (GRD), dan Front Rakyat Indonesia Untuk Wast Papua (FRI WP) dengan thema nasional “ Tikora 19 Desember 1961 Ilegal Berikan Kebebasan Dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Bangsa Papua Barat”. Dimulai dari  pukul 17 : 50 WITA  hingga  pada pukul 22 : 31 WITA. Massa diskusi yang hadir 25 Orang dengan pembicara Che De Goo dan notulensi Yulianus Obaipa

Diskusi dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan pembahasan yang di bahas mengenai TRIKORA 19 Desember 1961- 2018 yang telah 57 tahun tahun bangsa Papua Barat dalam penjajahan Kolonialisme dan militer Indonesia. Kondisi itu, terlihat sampe saat ini pun militer malakukan operasi-operasi militer Seperti di NDUGA distrik JIGI dan lainnya.

Diskusi berjalan dengan lancar dan terarah dan membacakan pernyataan sikap bersama.
Salam Pembebasan Nasional Papua Barat

Photo Oleh Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali paksa
penghadangan oleh Orams-Ormas Jawa dan Intel sertakan aparatus

Denpasar, pada rabu 19 Desember 2018 Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali mengadakan aksi demo damai mengenai TRIKORA (Tri Komando Rakyat) yang telah 57 Tahun sebagai awal dari pemusnahan rakyat bangsa West Papua. Dengan thema nasional “Trikora 19 Desember 1961 Ilegal, Awal Pemusnahan Rakyat West Papua dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua”. Aksi Demo Damai  di ikuti oleh massa aksi sebanyak 66 Orang yang tergabung menyerukan dan di sampinggi oleh LBH Bali . Aksi di mulai pada pukul 10:00 WITA di titik kumpul Perkiran Timur Renon hingga selesai. Sebelum aksi di mulai massa aksi berkumpul di parkiran timur renon untuk menuju ke Konsulat Amerika Serikat. Namun, terjadi bentrokan dengan Ormas-ormas jawa yang datang ke Bali dan itu pun di seting oleh aparat keamanan untuk membubarkan aksi demo Damai, sekaligus terjadi bentrokan bersama aparat.

Kronologis

Pada Puku 7 : 30 WITA massa aksi demo damai berkumpul  di Asrama Koteka serta menyiapkan poster, spanduk dan menghiasi dengan cat pada tangan, wajah dan mengunakan atribut budaya West Papua

Pada pukul 10:00 WITA menuju titik kumpul Parkiran Timur Renon,  untuk memperisapkan dan sekaligus melakukan aksi demo damai
Sesampai-nya di titik kumpul di parkiran Timur Renon dapat di hadang langsung oleh Polisi dan Ormas-ormas jawa, serta tidak diizinkan untuk menuju di titik aksi  yaitu  di Konsulat As dan ada pula aksi tandingan antara AMP, Ormas-Ormas Jawa  dan aparat serta gabungan intel.

Pada pukul 10:45 WITA  setelah massa aksi  masuk ke dalam tali komando di hadang dari aparat kepolisian dan ormas-ormas jawa, karna di depan di hadang untuk maju ke langkah ke depan sangat susah dan ketat. Dan selama itu, itulah negosiator dari mempertanyakan soal pengahdangan dan orams-ormas yang melakukan pembatasan tersebut. Namun, tidak di terima oleh pihak apartus dan ormas serta inter tersbut

Pada Pukul 11:05 WITA terjadi keributan berupa  bentrok antara AMP dan kepolisian serta Ormas intel serta polisi , karena dari titk kumpul, tidak memberikan akses untuk melanjutkan aksi di konsulat AS. Dari penghadangan tersebut melakukan negosiasi lagi untuk menuju pada ke titik aksi, dalam negosiasi terjadilah bentrok, dalam bentrok  tersebut beberapa masa yang mengikuti aksi damai tersebut mendapatkan intimidasi terutama terhadap negosiator, keamanan, publikasi dan dokumentasi, dan beberapa massa aksi. Sehingga, selama itulah pemaksaan kata-kata caci maki, penghinanaan, dan banyak deskriminasi yang di lakukan dan tidak di berikan ruang untuk berorasi ke massa aksi.

Pada pukul  11 : 55 WITA pembubaran secara paksa tersebut akhirnya terjadilah pemukulan, penghinaan, dan lain sebagainya. Seketika terjadi bentrokan ormas dan aparat gunakan alat untuk di tantang tongkat bendera, senjata, tongkat polisi dan ada pula pemukulan tangan tersebunyi oleh intel yang memakai pakaian  biasa, tendangan kaki  sehingga beberapa aksi massa terkena.  Sebagai buktinya yaitu Gilo terkena di muka  bagian testa oleh kayu kayu yang di bawah ormas-orams jawa yang langsung lempar ke arah dia, Mefri di pukul aparat memakai tongkat aparat ,di bagian  perut  tulang rusuk, Muno di pukul memakai kayu bendera merah putih yang di ikat oleh oramas dan Natalis di tendang oleh aparat dan di pukul oleh ormas di bagian belakang.

Pukul 12 : 02 WITA  di paksa untuk  di bubarkan oleh aparat serta ormas-ormas Jawa, itu pun terus di dorong , namun karena  massa aksi terus berteriak dan ruang aksi di tutup selama itu, sehingga meminta waktu untuk membacakan pernyataan sikap. Dan membacakan pernyatann sikap dengan tidak nyaman, keributan, serta saat pembacan pernyataan sikap tersebut ada pemaksaaan untuk membacahnya dengan cepat,

Pukul 12 : 34 WITA  selesai pembacaan pernyataan sikap  massa aksi pulang dan melakukan aktivitas selanjutnya.

Kendaraan Kepolisian:

2 Buah truk Sabar, Satu buah truk Water kenon, mobil komando aksi, motor komando aksi aparat.

Jumlah Aparat dan Ormas:

70-an orang, Intel 13-an orang, Ormas-ormas jawa 20-an orang, rakyat yang menontong 50-an orang

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat

Pewarta, Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

Gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang
bersama solidaritas Indonesia untuk West Papua
"Kronologis  AMP Aksi Demo TRIKORA di Malang Bersama Solidaritas Indonesia untuk West Papua"

Malang, pada hari rabu 19 Desember 2018 melakukan aksi demo damai bersama solidaritas Indonesia untuk West Papua dengan tema “57 Tahun TRIKORA (1961) Awal Penjajahan West Papua” aksi di lakukan dari Stadion Gajaya hingga Balai Kota Malang dari pukul 08:00 Pagi sampai dengan selesai. Dan massa Aksi yang hadir sebanyak 67 orang, ada pun terjadi bentrokan dengan Ormas reaksioner sekaligus intel yang di seting oleh aparat saling bentrokan bersama massa aksi.

 Dan Jumlah mobil aparat telah tersdia  di titik kumpul yakni 1 mobil patroli , satu mobil komando, Sama 1 truk untuk mengangkut tanah/pasir dan 1 untuk sebagai mengangkut massa yang melakukan demontarsi damai tersebut.

Estimasi waktu selama Aksi demo damai

Waktu berangkat:

Massa aksi mulai berangkat ke titik aksi dari pukul 07.30 dengan mengunakan 3 mobil mengantar ke titik aksi dan massa aksi tiba sekitar pukul  07.53 pagi hari

Kronologis aksi: 

Aksi dimulai pukul 07.55
Langsung buat barisan kemudian Polisi mulai berdatangan.
Ada rakyat sipil melarang aksi ( dari pinggir tali komando)
08.00. Jubir sempat dibentak oleh ormas(2 orang)
08.02. Mobil patroli polisi menghadang jalan (aksi terhadang dan tidak bisa bergerak )
08.03. Massa aksi dibubarkan paksa oleh ormas(ormas memaki , meludah dan merampas hp, berusaha memutuskan tali komando)
08.15 situasi Massa aksi  di serang ormas (polisi hanya diam ) massa di pukuli , salah seorang massa aksi jatuh disekitar trotoar kemudian di injak-injak oleh intel dan ormas. Intel terus memprofokasi massa aksi.
08.17 Rombongan ormas di bawah pimpinan  (haris) datang menggunakan mobil blakos dilengkapi pengeras suara dan mulai melakukan aksi tandingan.
08:18 wakapolres tiba di tempat aksi dan menyuruh anggotanya melindungi massa aksi tetapi tetap saja membiarkan ormas masuk dan intel yang terus memprofokasi.
08:27 massa menaiki truk pengangkut pasir yang disediakan oleh aparat untuk mengangkut massa ke Polrestabes, sempat dilemparkan sendal dan botol plastik oleh ormas.
08.29 masa di angkut ke Polrestabes menggunakan truk pengangkut pasir.
08.30 massa tiba di Polrestabes.
08.34 massa sempat menuntut untuk tetap melanjutkan aksi. Namun polisi melarang dengan alasan situasi tidak kondusif dan surat pemberitahuan tidak sesuai prosedur.
08.35. Massa aksi masih di prestabes.
08.35-00.00 massa berorasi di halaman polrestabes.
08.40 terlihat beberapa ormas masih ikut sampai ke polrastabes.
08:40 salah satu kurir tiba di polrestabes kemudian dipanggil intel dan di tanya-tanyai oleh intel.
08:41 salah satu intel berusaha mengintimidasi 2 orang kawan  yg bertugas sebagai dokumentasi
10.02 satu mobil orang dari kantor perhubungan datang
10:30 polisi sdh menyiapkan mobil dan mau mengantar massa pulang
10:36 massa aksi menolak naik dan  mulai memasang tali komando lalu waa waa untuk ongkos pulang
10.44 polisi meminta waktu untuk negosiasi.
10.49 masa mulai star ke luar polrestabes.
10.52 massa keluar dari pagar kantor polisi,
Jumlah anggota polisi :
18 orang (berseragam polisi) 10 baju biasa(intel) setelah di Polrestabes ada 2 anjing kanai .

Kepulangan :
Selam masaa aksi di pulangkan ke temapat masing-masing ada  jadwal yang di bagikan
11.07 kelompok 2 :15 org
11.03 kelompok pertama pisah:15 orang
11.12 kelompok ke 3 pisah 15 org
11.16 kelompok 4 pisah ,
11.43 kelompok. 4 tiba di tkp.
11.16 kelompok 5 lanjut.
11.50 kelompok. 5 tiba di kontrakan Yalimo

Serta 4 orang balik menggunakan 2 motor dan ada pun sekelompok intel mengikuti menggunakan mobil dan motor sampai . dan Jumlah kendaraan aparat pada saat Kepulangan : 3 mobil Patroli, 13 motor, 2 truck polisi, 1 mobil polisi yang toa , 1 mobil lantas(jika ada rekam), 1 mobil prospam, banyak polisi pakaian preman(intel) yang berkeliaran.  Polisi yang bisa dihitung ada 43 orang.

Korban luka dan antribut:

17orang, Berdarah 4 orang  ,korban dipukul 13 orang. Dan satu buah Handphone  diambil ormas lalu diserahkan ke polisi + headset 2 hilang. Kacamata 1 pecah .  Dari 12 bendera : 7 bendera diambil sisa 5,  1 toa yangg besar rusak, 11 poster diambil , selebaran tidak dibagikan .

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang

Photo Kekerasan oleh gabungan Ormas

Gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]
"Pernyataan Sikap: TRIKORA 57 Tahun Awal Pemusnahan Rakyat Bangsa Papua Barat "

Aksi Bersama
       Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua                
[FRI-WEST PAPUA]
______________________________________________________________________________

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak
Waa…waa…waa…waa…waa…waa..waa..waa..waa..waaa!

TRIKORA 19 Desember 1961 Ilegal, Berikan Kebebasan Dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Bangsa Papua Barat


Tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan TRIKORA di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta dengan tujuan untuk mengagalkan pembentukan Negara Papua Barat yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. TRIKORA merupakan ekspresi awal dilakukan-nya penjajahan Indonesia atas Negara Papua Barat yang fakta-nya bukan bentukan Belanda.

Realisasi dari isi Trikora, Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Sekarang Papua) mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer dengan nama Operasi Mandala ke wilayah Papua Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda. Isi Trikora yang dicetuskan adalah pertama Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda, Kedua Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, Ketiga Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Akhir-nya dilakukan gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dan jalur darat dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu, Operasi Sadar. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus), Operasi Wisnumurti, Operasi Brathayudha, Operasi Wibawa, Operasi Mapiduma, Operasi Khusus Penenganan Pepera, Operasi Tumpas, Operasi Koteka, Operasi Senyum, Operasi Gagak, Operasi Kasuari, Operasi Rajawali, Operasi Maleo.  Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan banyak rakyat Papua Barat yang telah dibantai pada waktu itu dan beragam operasi lainnya masih berlanjut hingga rakyat  Papua Barat menjadi minoritas dari ‘Slow System Genocide’ yang di lakukan oleh kolonialisme Indonesia. Beragam Operasi yang di lakukan oleh kolonialisme Indonesia di Papua Barat merupakan dalil untuk melakukan beragam eksploitasi liar bersama negara-negara Imprealis yang rakus sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi monopoli dunia.

Hingga kini, yang mengerakan Operasi melalui Militer (TNI-Polri) merupakan alat Negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalau gejolak perlawanan Rakyat Papua Barat yang ingin kembalikan kemerdekaan sepenuh dari Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Rakyat Papua Barat terjadi akibat kebrutalan Militer Indonesia dan dengan aksi perlawanan dari kolonialisme Indonesia sehingga rakyat Papua Barat pun melakukan perlawanan. Dalam dekade tahun 1961-an hingga 2018 rakyat Papua Barat mengalami aksi kolonialisme secara teror, intimidasi, pembantaian, pemboman, penembakan, pembunuhan liar, tabrak lari, bius mematikan dan beragam aksi kolonialisme Indoneisa masih di lakukan di atas tanah  Papua Barat.

Kondisi ini dapat terlihat juga, Militerisme Indonesia dengan invansinya melakukan serangan terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tanpa melihat hukum humaniter sertakan meledakan alat peledak sekitar dearah Ndugama dan melakukan teror lain-nya sekitar wilayah West Papua,  sehingga mengakibatkan rakyat West Papua asli terjadi korban, dan juga, pengerebekan, pembongkaran, pembakaran, penghadangan terhadap lingkungan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta juga, pengejaran, pemenjarahan, pemukulan, pengepungan, pembungkaman ruang demokrasi pada aktivitas gerakan Aliansi Mahasiswa Papua maupun dari Solidaritas Indonesia untuk West Papua mendapatkan kekerasan yang terstruktur oleh sistem dan militerisme yang sama.

Dengan melihat catatan Sejarah Rakyat dan Bangsa Papua Barat yang terus berjuang hingga saat ini dan bertepatan dengan peringatan hari TRIKORA yang ILEGAL di Papua Barat dari tanggal 19 Desember 1961 hingga 2018 yang ke  57 Tahun, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua [FRI-WP], Menuntut Indonesia dan PBB Segera Mengakui Kedaulatan  Negara Papua Barat dan Menyatakan sikap:
1. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis  Bagi Rakyat Bangsa Papua Barat

2. Indonesia dan PBB harus mengakui TRIKORA 19 Desember adalah Awal Pemusnahan Rakyat Asli Bangsa  Papua Barat

3. Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Barat. 

4. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, MIFE, dan yang lainnya, yang merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua Barat. 

5. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa Papua Barat. 

6. Segerah Jamin Kebebasan Jurnalis Nasional, Internasional dan akses terhadap informasi di Papua Barat.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, pastisipasi dan kerjasama oleh semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!

Komentar Anda

[disqus][facebook]
Powered by Blogger.