Halloween party ideas 2015

ilustrasi Gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua


Karya, Gideon Adi
Biro Agipos AMP Komite Kota Jakarta

Bagai tak ada arah,
suatu tempat yang kian menjauh
waktu tidak bergerak,
merasa lama saat beranjak,
Arah-keliling mama kota Kolonial
Seakan menutup mata-kU seakan sampah tak merasuk melalui hidung,

Djakarta, Gedung-gedung pemerintahan yang tinggi Berdiri kokoh,
seakan mengatakan ke dunia
kalau Negara kami tenang dan aman-aman saja, hehe...

Yah, memang itu adalah gambaran yang diberikan kasat mata yang ditawarkan oleh pemangku-pemangku jabatan pemerintah.

Mereka menutup segalah yang menjadi sampah yang berbauh orok dengan keinstanan yang sesungguhnya menyiksa, rakyat-nya sendiri disiksa bagai Orang Asing.

Negeri-ku menganut semboyan Bhinneka tunggal Ika, mereka sendirilah yang memecahbelahkan kami, dengan berbagai kedok, dan siasat.

Kami Mencari-surga yang sedang disembunyikan oleh mereka, dan kami bagai bajak laut yang mencari harta karung yang tak tau dimana ada letaknya.

Medan juang, July 2018

Saat di Kaporles, 49 orang di tanggkap Asrama Papua Kemasan III Surabaya
Pada hari rabu, 15 Agustus2018, Penghuni asrama Papua Camasan III Surabaya dikejutkan dengan adanya tindakan pemaksaan memasang Bendera Merah Putih dengan cara represif oleh Organisasi Masyarakat (ormas) reaksioner yang menamakan diri Sekber Benteng NKRI, Pemuda Pancasilah dan TNI/Polri kota Surabaya. Kondisi pengepungan itu terjadi sampai malam hari, hingga 49 mahasiswa Papua di angkut ke Polrestabes Surabaya.

Berikut kronologi singkat yang Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) himpun dari Mahasiswa Papua Surabaya melalui via telephone saat mereka sedang di angkut Mobil Dalmas menuju Polrestabes Surabaya.

Siang hari, sekitar pukul 12:30 wit penghuni Asrama Papua dikagetkan dengan adanya aksi pengepungan asrama oleh Pemuda Pancasilah, Ormas reksioner dan TNI/Polri . Pengepungan tersebut disertai dengan tindakan dobrak pintu asrama dan pengrusakan pagar menuntuk/memaksa pasang Bendera Merah Putih didalam Asrama. Aksi reaksioner tersebut terjadi hingga pukul 15:00.

Pada sore hari (sebagian) para reaksioner bersama TNI/Polri masih tetap berada di depan Asrama Papua Camasan III Surabaya.

Malam hari, sekitar pukul 20:30 wit, TNI/Polri, Ormas reaksioner dan Pemuda Pancasilah (dalam jumlah yang banyak) kembali mengepung asrama dengan membawa surat Penggeledahan dan penangkapan salah satu mahasiswa Papua berinisial E.Y sebagai tersangka.

Setelah 30 menit kemudian pintu Asrama Papua berhasil didobrak dan TNI/Polri serta ormas reaksioner menggeledah asrama. Pukul 22:00 wit mahasiswa Papua diangkut kedalam Mobil Dalmas milik Polrestabes Subaya tanpa alasan yang jelas. Hingga kronologis ini ditulis, Mahasiswa Papua sedang berada di halaman Polrestabes.

Berdasarkan tindakan yang reaksioner ini, AMP menilai telah terjadi beberapa bentuk kekerasaan secara ferbal, yakni:

Pertama, terjadi tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua Surabaya atas pemaksaan pemasangan bendera merah putih di dalam Asrama dengan cara represif yang mengakibatkan pengrusakan pagar dan pintu pagar asrama.

Kedua, tanpa landasan hokum dan alasan logis Polisi bersama TNI dan Ormas rekasioner kembali melakukan pengepungan pada malam hari dengan membawa surat penggeledahan dan penangkapan salah satu mahasiswa yang ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka. Surat tersebut melegitimasi TNI/Polri bersama ormas reaksioner merepresif, mendobrak pintu pagar, menggeledah serta menangkap 49 orang mahasiswa Papua secara sewenang-wenang.

Ketiga, disisi lain, tindakan tersebut berindikasi terror psikologi mahasiswa Papua yang berdampak pada fokus proses belajar dalam menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa di Kota Surabaya.

Juga mengingat beberapa kejadian pengepungan, diskriminasi rasial dan persekusi diskusi beberapa waktu belakangan ini yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri bersama ormas reaksioner, serta pernah juga ada keterlibatan camat Tamkbaksari Surabaya dalam aksi persekusi diskusi “20 tahun Biak Berdarah” di asrama Papua Surabaya pada 6 Juli 2018, bahwa aksi diskriminasi rasial dan represif tersebut dilakukan secara tersistemis dan terstruktur dibawa kontrol Negara, dalam hal ini Camat sebagai wakil Negara di tingkat distrik dan TNI/Polri sebagai serta ormas rekasioner yang arogan (berwajah militeristik).

Maka, pertama, AMP mengecam tindakan Pemerintahan Indonesia, dalam hal ini institusi POLRI dan Tentara Nasional Indonesia dan lembaga pemerintahan atas tindakan berlebihan anggota kepolisian dan TNI Surabaya serta ormas reasioner atas tindakan represif, diskriminasi rasial, penggeledahan serta penangkapan secara sewenang-wenang.

Kedua, AMP mengecam atas tindakan pemeliharaan dan pembiaraan terhadap Ormas yang menamakan diri Sekber Benteng NKRI dan Pancasilah dalam melakukan tindakan pengrusakan pagar, penggeledahan Asrama Papua Camasan III hingga terlibat dalam aksi penangkapan Mahasiswa Papua.

Secara terpisah, Aliansi Mahasiswa Papua juga mengatakan sikap perlawanan terhadap Negara penindas rakyat, khususnya rakyat west Papua, yang melanggengi kepentingan modal Kapitalis Birokrat dan Internasional serta Militerisme sebagai alat prepresif Negara. Tugas kami, Mahasiswa Papua di luar Papua tugasnya hanya satu: Belajar. Belajar ilmu pengetahuan, belajar realitas (bentuk-bentuk penjajahan Negara Kolonial Indonesia serta Kapitalis di West Papua) sambil berjuang melawan sistim tersebut untuk West Papua yang lebih baik.

Salam Pembebasan!

Tanah Kolonial, Rabu, 15 Agustus 2018

Hormat kami,
Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua
Sekertaris Umum II

Albert Mangguar

Photo-Photo saat pengepungan Asrama:







Gambar Seruan Aksi Nasional AMP dan FRI-West Papua
Aksi Bersama
                 Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua           [FRI-WEST PAPUA]
______________________________________________________________________________

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak
Waa…waa…waa…waa…waa…waa..waa..waa..waa..waaa!


New York Agreement, Tidak Demokratis dan Aneksasi Ilegal Indonesia Atas West Papua!

Hak atas dasar perjuangan Rakyat Papua Barat dan penentuan nasib sendiri adalah bagian dari kemenangan rakyat Papua Barat sejak, 1 Desember 1961 merupakan Papua Barat adalah kebangsaan secara konstitusional yang dimenangkan oleh rakyat Papua Barat sendiri. Perolehan kebangsaan dan hak demokratik bagian dari kebebasan rakyat Papua Barat yang telah di rebut. Namun, ketika tepat pada 19 Desember 1961  munculnya Tri Komando Rakyat [TRIKORA]  dengan tuntutan untuk mengklaim hak kemenangan kebangsaan Papua Barat dan lahirnya, perjanjian-perjanjian yang di atur sepihak mengenai status Papua Barat antara Belanda, Amerika Serikat, dan Indonesia serta PBB tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat sendiri.

Salah satu perjanjian termaksud Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreement) antara Belanda dan Indonesia serta Amerika Serikat sebagai penegah, terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satu pun wakil dari rakyat Papua Barat. Padahal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua Barat sebagai kebangsaan.

Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, di mana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek hukum Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote). Dan pasal 12 dan 13 mengatur transfer administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia.

Setelah transfer administrasi atau aneksasi dilakukan pada 1 Mei 1963 Atas Papua Barat, Indonesia yang mendapat tanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan di Papua selama 6-7 tahun. Namun, tidak menjalankan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian New York. Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui berbagai operasi militer dan penumpasan gerakan kemerdekaan rakyat Papua Barat.

Dengan itu, sebelum proses penentuan nasib dilakukan pada tahun 1969 PEPERA, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat telah menandatangani Kontrak Karya Pertama-nya dengan pemerintah kolonial Indonesia secara Ilegal.

Klaim atas wilayah Papua Barat sudah dilakukan oleh kolonial Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua Barat yang memiliki hak suara, hanya di wakili 1026 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Secara systematis  Kolonial Indonesia melakukan melalui MUSYAWARAH tanpa ketentuan hukum Internasional yang mana harus " Satu orang satu suara" (One Man One Vote)yang telah di atur juga dalam New York Agreement secara hukum Internasional .

Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat selama Pepera yang tidak demokratis berlangsung. Sehingga, hasil manipulasi kolonial Indonesia atas Papua Barat di Atur dalam Resolusi SU PBB No. 2504 (XXIV) pada November 1969, Alasan kolonial Indonesia telah merebut dan merekayasa hasil Pepepra yang tidak demokrtis dalam resolusi yang ilegal.
Keadaan dari manipulasi sejarah gerakan Rakyat Papua Barat oleh Kolonial Indonesia, masih terus berlangsung dengan: teror, intimidasi, penahanan, deskriminasi, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua Barat terus terjadi hingga dewasa ini. Hak Asasi Rakyat Papua Barat tidak ada nilai-nya bagi Indonesia Kecuali Penentuan nasib sendiri di tangan Rakyat Papua Barat sendiri.

Maka, dalam rangka peringatan 56 Tahun Perjanjian New York (New York Agreement) yang Ilegal,  Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua [FRI-WEST PAPUA] menyatakan sikap kami kepada Rezim Jokowi-Jusuf Kala, Belanda, Amerika Serikat dan PBB untuk segera:

1. Memberikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat West Papua.

2. Mengakui bahwa New York Agreement 15 Agustus 1962 kesepakatan yang tidak sah secara yuridis maupun moral tanpa  Keterlibatan wakil satu pun Rakyat Papua Barat.

3. Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Barat.

4. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, MIFE, dan yang lainnya, yang merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua Barat.

5. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua.

6. Jaminan Kebebasan Jurnalis Nasional, Internasional dan akses terhadap informasi di Papua Barat.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, pastisipasi dan kerjasama oleh semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.


Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!


Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya, saat melakukan aksi demo damai
mengenai PEPERA 1969 Ilegal Bagi Rakyat Papua Barat
Aksi kami selalu saja di bungkam dan selalu di bubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian, intel dan ormas, maupun TNI, maka kami minta bantuan kepada semua elemen yang peduli atas Hukum, HAM dan semua organ perlawanan, untuk mengadvokasi pembukaman ruang demontrasi, represif dan intimidasi, yang selalu dilakukan oleh pihak Kepolisian, intel dan Ormas. Apapun bentuk kegiatan yang kami lakukan selalu di represif yakni aksi secara Diskusi ilmia maupun Aksi turung jalan.

Surabaya- Pada Kamis, 02 Agustus 2018 Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya melakukan aksi demo damai menyangkut dengan Pepera 1969 yang telah ilegal bagi Rakyat Papua Barat. Dengan tempat titik aksi Gedung Negara Grahady, Aksi di mulai  Pukul 06:30 sampai dengan Selesai. Ada pun Kronologis menyangkut aksi demo damai yang di Lakukan:

Kronologis

Tepak Pukul 06.49 Wib, Massa Aksi ketika keluar dari Asrma Papua, pemantauan dari 2 intel kepolisian sudah mulai memantau, tepat didepan Asrama  Papua sebelah jalan raya dekat peremptan Jl. Pacar Keling Surabaya.

Pukul 07.15 Wib, massa aksi berkumpul di Titik Kumpul Aksi depan Monumen Kapal Selam surabaya. Sebelum massa aksi berkumpul di sekitar Monumen Kapal selam Surabaya, sudah ada gabungan Kepolisian dan Intel Polrestabes dan Ormas yang mengenakan Baju Linmas kehitam-hitaman, dengan jumlah keseluruhan hampir 100-an lebih Orang anggota gabungan. Dan pula 1 truk kepolisian, belasan mobil biasa dan motor yang digunakan oleh anggota-angota tersebut.

Pukul 07.45 Wib. Massa aksi di arahkan untuk melakukan Long Mars, tetapi dapat dihadang di titik kumpul aksi, tanpa alasan yang tepat, namun dapat di tutup rapat jalan hingga tidak di berikan ruang untuk melakukan aksi.

Lagi pula, dalam aksi tersebut kordinator umum (Step Pigai) mulai berorasi dan melakukan orasi-orasi, dalam orasinya, menyinggung terkait kebijakan pemerintah terhadap pengusuran di daerah keputih Surabaya dan beberapa tempat di Surabaya, salah satu oknum intel kepolisian mengatakan bahwa, “Anda stop mengungkit masalah yang di Surabaya, kalau tidak akan kami tangkap anda, jangan sekali lagi mengungkit persoalan yang terjadi di surabaya maka secara tak segang-segang kami akan giring ada ke dalam mobil yang sudah kami siap” itulah tutur oknum tersebut.
Dan korlap (Step Pigai) di ancam-ancam sampai hampir didorong oleh intel tersebut, dan tegas-nya oknum intel itu "anda jangan berlebihan akan kami siap tangka, dan satu hal ingat jangan sekali pun singgung Persoalan PEPERA maupun persoalan basis-basis penindasan yang terjadi di kota Surabaya".

Pembungkaman ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum jelas dibatasi rapat-rapat, hingga dalam kondisi itu pun kata-kata  rasisme pun di ungkap oleh oknum-oknum kepolisian ketika di titik kumpul momumen Kapal Selam Surabaya.

Sekitar hampir satu jam, masih pada posisi dan melakukan upaya-upaya agar ada ruang sedikit pun untuk bisa melakukan Long Mars, tetapi ditutup rapat,  dan pihak kepolisian, intel dan ormas yang menutup perangkat aksi seperti  spanduk dan poster-poster yang sedang di pegang oleh massa aksi. dengan tujuan di lakukan itu, masyarakat Surabaya yang melewati jalan raya tidak membaca atau mengetahui aksi yang di tuntut.

Pukul 09-30 Wib akhirnya dipaksa dan bubarkan oleh kepolisian, intel dan ormas yang ada, tanpa alasan yang jelas ketika bernegosiasi secara spontan oleh Kordinator umum.

Akhirnya, tepat pukul 19.45 terpaksa meninggalkan titik kumpul aksi lalu segera kembali atau pulang. Reprensif yang dilakukan oleh pihak kepolisian gabungan ini adalah suatu tindakan untuk membatasi ruang menyampaikan pendapat di muka umum.



Salam Pembebasan Nasional Papua Barat











Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang dan Gabungan Solidaritas
Malang- Gabungan solidarirtas Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang, pada 30 July 2018 melakukan aksi demo damai, dari Stadion Gajayana melakukan long March  hingga Balai Kota Malang. Sekitar Pukul 09:00 Hingga Selesai dengan thema tuntutan "Segera Tariak Militer dan Bukea Akses lembaga dan Jurnalis Indenpendence ke Nduga West Papua" Massa Aksi yang Hadir 42 Orang. Menyingkapi Operasi Militer berkedok Pengamanan Pilkada di Nduga West Papua, sejak 22 Juni 2018 sampai sekarang dan ada pun, pencegatan terhadap kawan solidaritas.

Kronologis Aksi

Pukul : 08.00
Massa aksi berkumpul di depan Stadion Gajayana dan mempersiapkan perangkat aksi, dan sempat ketika itu, aparat keamanan TNI dan Polisi Indonesia menjaga ketat.

Pukul : 09.00
Massa Aksi mulai bergerak dari titik kumpul menuju titik aksi depan gedung DPRD Kota Malang, dalam aksi massa aksi berorasi bergantian, sambil meriakan yel-yel mengutuki Kebiadaban TNI/POLRI di Alguru Nduga West Papua.

Pukul : 09.30
Massa Aksi tiba di titik aksi dan mulai melanjutkan oras secara bergantian dan memaparkan tuntutan dalam bentuk poster di depan publik rakyat malang, aparat keamanan mencoba mengisolasi massa aksi dengan memblokade jalan dan mengalihkan jalur lalu lintas warga didepan balai Kota Malang, namun kami bergerak ditepi jalan depan SMK depan gedung DPRD Malang, dan terus melanjutkan aksi kami.
Pukul : 09.45
Tampak beberberapa warga asing yang menyaksikan, mengambil selebaran aksi dan melakukan pemotretan jalannya aksi namun beberapa Intel mengusir mereka dari tempat aksi.

Pukul : 10.30
Masa Aksi membacakan pernyataan sikap dan melakukan jumpa pers serta melakukan foto bersama dan memaparkan semua tuntutan.

Pukul: 10.45
Massa Aksi kembali ke titik kumpul (Stadion Gajaya) dengan tertib.

Pukul : 11.20 – 12.10
Massa Aksi Melakukan evaluasi bersama dan pulang ke tempat tinggal masing-masing.

Kronologis Pencegatan dan Intimidasi terhadap kawan Solidaritas

Pukul : 12.10
Setelah evaluasi dan massa aksi membubarkan diri, kawan solidaritas atas nama Daniel Sihombing hendak kembali ke tempat tinggalnya menggunakan motor (Gojek).

Pukul : 12.20 – 12.35
Goojek yang tumpangi kawan Daniel Sihombing diberhentikan tepat diperempatan belok ke jalan Bromo oleh Intel sekitar 6 orang.
Kemudian intel meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memotret KTP sementara yang lain mengambil gambar saat Daniel Sihombing sedang diinterogasi oleh intel yang lainnya.
Dalam proses pencegatan dan interogasi yang dilakukan oleh Intel,  beberapa pertanyaan diajukan kepada Daniel Sihoming  :1) Kenapa ikut-ikut aksi demonstrasi bersama mahasiswa Papua ? ; 2) KTPnya sudah lewat masa berlakunya, kenapa tidak diurus ? , intel mencoba mencari-cari kesalahannya ; 3) Rumah kamu dimana ? ; 4) Orang Mana? ; 4) Asli mana ?  dan ; 5) kuliah d mana? KTP-mu sudah kami foto, lain kali hati-hati! kata intel sembari mengembalikan KTPnya

Beberapa Point tuntutan dalam aksi Solidaritas Ratapan Kemanusian Alguru Nduga West Papua di Kota Malang :

1. Menuntut ULMWP menyikapi perjuangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di       West Papua dan Khusu-nya di Nduga.
2. Berikan ruang demokrasi dan akses bagi Jurnalis dan media Internasional dan Nasional di West Papua terlebih khususnya di Nduga.
3. Menuntut Kapolri Tito Karnavian, agar memerintahkan Kapolda Kolonial Papua segera Menarik Militer dari Nduga.
4. Menuntut Negara Kolonial Indonesia segera menarik militer dari Nduga dan Tanah West Papua. West Papua dapat menjaga diri-nya sendiri tanpa aparat militer kolonial Indonesia yang justru meresahkan Rakyat West Papua. 
5. PPB Segera turun tangan menangani seluruh pelanggaran pelanggaran HAM yang terjadi di West Papua dan khususnya Nduga 
6. Hentikan Kriminalisasi dan pembohongan publik serta media yang tidak aktual
7. Menuntut dicabut-nya izin usaha atas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tanah West Papua milik koorporasi kapital Nasional dan Internasional dan oknum Rakyat West Papua yang bersekongkol dengan kapitalis-imperialis Nasional dan multi-Nasional/asing yang dalam praktek-nya bersekongkol dengan militer Indonesia terus menerus mengorbankan rakyat West Papua demi bisnis uang keamanan dan kelanjutan eksploitasi mereka. 
8. Hentikan Diskriminatif, repressif  terhadap Mahasiswa West Papua dan Khususnya di Malang serta Surabaya 
9. Berikan kebebasan berkumpul, berserikat, berekpresi, dan menyampaikan pendapat yang merupakan hak setiap manusia tanpa kecuali kepada mahasiswa dan Rakyat West Papua

Demikian Informasih situasi ketika aksi dan pasca aksi.
Salam Revolusi !
Persatuan Tanpa Batas Perjuangan Sampai Menang.
Salam Pembebasan !
Bersama Kebenaran Sejarah Sang Bintang Kejora.

Pewarta, Yohanes Giyai

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali, setelah Konfertak dan restruktur
yang ke-II
Denpasar, Bali. Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali, merayakan dan memperingati serta Restruktur yang Ke-2 Komite Kota Bali.  dan  Pada tanggal 27 merayakan hari HUT AMP yang ke 20 dan Komite Kota yang ke-2 Tahun di Asarama Nduga-Bali, dan Dengan Massa 49  Orang yang hadir. Serta, Tema kagiatan "mendorong Pembebasan Nasional West Papua semakin Progresif, militan dan patriotik.

Kronologis
Pada, 24-26 Aliansi Mahasiswa Komite Kota Bali telah melakukan Pendidikan Politik untuk mempersiapakan restruktur dan, pergantian pengurus lama  ke pengurus yang baru. Selama proses pendidikan Politik berjalan di dampinggi oleh Sekretaris Komite Pusat AMP, Dorlince Iyowau dan Biro Agitasi/Propaganda  Komite Pusat AMP, Natalis Bukega. Massa yang mengikuti pendidikan politik sebanyak 32 orang.

Dilanjutkan dengan Restruktur atau pemilihan untuk pergantian pengurus lama ke baru tepat pada 26 July 2018 dan terpilih Jeeno Dogomo sebagai Ketua, Sekretris Abet Gobai, dan Bendahara Joice Uropdana, ikut serta dengan Biro-Biro yang di Pilih. Setelah  restruktur, ada pun penyerahan pengurus lama ke pengurus baru dan mempersiapkan kegiatan untuk penyambutan HUT AMP yang ke-20 Tahun dan AMP Komite Kota Bali yang ke-2 Tahun.

Hari Ulang Tahun (HUT) AMP 27 July 2018, di mulai pada pukul 12:00 WITA di Asrama Nduga-Bali, selama perayaan HUT, ada pun pengantar sejarah gerakan Mahasiswa Papua dan kata sambutan oleh Katua AMP Komite Kota Bali di tambahkan-nya juga mengenai berdirinya gerakan AMP di Komite Kota Bali. Setelah itu, di lanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun yang diwakili oleh pengurus lama, Pengurus Baru, dan pengurus pusat. dan kemudian merayakan hari HUT AMP bersama.

Selamat Ulang Tahun AMP yang Ke-20 Tahun dan Komite Kota Bali yang Ke-2 Tahun

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali
Selama Kegiatan berlangsung. 

Selama Pendidikan Politi Berjalan dan usai dari titik puncak kegiatan


Pengurus Baru, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Komite Kota Bali, saat perkenalalan
27 July 2018
Menyalahkan lilin HUT, AMP yang ke 20 Tahun dan Komite Kota yang ke 2 Tahun

Ketua AMP KK Bali, dan pengurus lama serta pengurus lama
saling menyambut  HUT AMP


AMP Komite Kota Jakarta dan Sektor Tangerang usai diskusi, 06 July  2018"AMP KK Jakarta dan Sektor Tangerang : Diskusi  20 Tragedi Tahun Biak Berdarah"
Jakarta-  Pada hari jumat, 06 July 2018, pukul:09 00 WIB s/d Selesai,  Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Jakarta dan Sektor Tangerang  telah melakukan diskusi bersama mengenai " 20 Tahun Tragedi Biak Berdarah: Kekerasan kolonial dan militer Indonesia di Atas Tanah Papua Barat" di Asrama Mamteng Tangerang. Massa diskusi yang hadir sebanyak 25  orang, dengan Pematik dari AMP Jakarta dan Notulensi dari AMP sektor tangerang.

Kronologis diskusi:

Diskusi di mulai tepat, pukul 10:00 WIB. Pematik mengarahkan diskusi dengan mengawali serta menguraikan situasi saat Biak berdarah dengan memberikan beberapa ringkasan sejarah untuk sebagai pemahaman bersama.

Dan selama pematik menceritakan sejarah Papua mauapun Biak berdarah, ada beberapa pertanyaan Refleksi yang dilahirkan yaitu, Kenapa rakyat Papua Bersatu untuk melawan kolonial Indonesia disaat itu? Apakah engkau mau belajar sejarah? Apakah kita masih aman dalam bingkai NKRI ini? melalui pertanyaan inilah, catatan bagi kita besama untuk mengagas bersama.

Ada sebuah kisah yang di Paparkan oleh Pematik dan menceritakan sebuah kisah Hidup dari seorang mama saat itu, Yoti Mama Tineke:

Kisah Mama Papua saat Biak Berdarah

"20 tahun lalu, Mama Tineke Rumkabu berlari menyusuri jalan setapak kecil yang mengarah ke menara air di Biak sambil membawa makanan dan kopi ketika peluru-peluru terbang ke segala arah. Sebuah helikopter terbang di atasnya--sambil juga memuntahkan peluru.  Mama Tineke tersungkur setelah terkena pukulan di bagian belakang kepalanya. Kepalanya disiram kopi. Di aspal, tubuhnya diseret, kaki, perut, lalu kakinya lagi, ditendang oleh tentara. Mama Tineke berdoa pada tuhannya. Tentara itu meneriakinya, "Berdoalah! Panggil tuhanmu supaya dia menolongmu di hari-hari terakhirmu ini!" Tapi tentara lain datang sebelum tuhan. Ia memukul Mama Tineke dengan popor senapan. Menyeretnya, tapi kemudian bilang: larilah, agama kita sama jadi larilah!
Mama Tineke lari ke sebuah rumah, masuk ke sebuah ruangan dan bersembunyi di sana. Tapi di tempat itu masih kurang aman. Seorang kawannya, juga perempuan, berkata bahwa ada tangki tinja di rumah ini. Kemudian selama kira-kira empat jam, mereka berdiri di dalam tangki itu. Empat jam menunggu tuhan yang belum kunjung datang. Mereka tak tahan, kemudian keluar dan kembali tertangkap. Mata Mama Tineke ditutup kain hitam, kemudian dilempar ke dalam sebuah truk yang di dalamnya berisi banyak orang lain; laki-laki, perempuan, orang tua, juga anak-anak. "Tuhan, tolong kami. Tuhan tolong kami."

Mama Tineke dibawa ke suatu tempat, yang kemudian ia tahu bahwa tempat itu adalah sebuah kantor militer, dan di sana ia bersama yang lain disiksa habis-habisan. Mama Tineke ditelanjangi. Lengannya diiris-iris dengan bayonet dan disundut rokok. "Kita tak mau diperkosa, kita tak mau diperkosa!" Mama Tineke mendengar teriakan itu dari mulut temannya. Seorang tentara kemudian memaksa membuka lebar kaki perempuan itu, menyalakan sebuah lilin dan memasukkan lilin itu ke dalam vagina perempuan malang itu. Hal yang sama juga dialami oleh Mama Tineke.
Di ruangan yang berkali lipat lebih mengerikan dari tangki tinja itulah Mama Tineke Rumkabu mendengar teriakan perlawanan terakhir Martha Dimara: Lebih baik kau bunuh saya daripada kau perkosa saya! Ujung tajam bayonet menusuk dada perempuan itu. Kemudian dipisahkan oleh tentara kepala dari tubuhnya. Payudaranya, diiris. Seorang perempuan kecil diperkosa hingga mati. Vagina dan klitoris perempuan-perempuan malang itu diiris. Mereka diperkosa berulang kali. Darah bercecer di mana-mana. Delapan perempuan mati di ruangan itu. Empat lainnya hidup dan lari, yang salah satunya adalah Tineke Rumkabu. Ia lari ke hutan selama dua bulan sebelum akhirnya tertangkap lagi dan dijebloskan ke penjara".

Setelah di certakan, sebuh kisah yang di alami oleh mama Tinike di lanjutkan dengan ruang diskusi tepat  pada pukul 10:30 WIB, sehingga mearik pertanyaan untuk setiap mahasiswa yang hadir saat diskusi berperan aktif dalam diskusi tersebut untuk memberikan pendapat dan tanggapan.

Ada pun, tanggapan yang di berikan oleh “Yunus mencetitakan, melalui apa yang saya dengarkan dari orang tua pada Tahun 1998-1999 penjagaan ketat yang dilakukan oleh militer terhadap perusahan asing di Biak, bukan hanya Biak tetapi didaerah lain seperti Serui, Waropen dll. Lanjut, ia pun mengatakan bahwa saat itu tuntutan utama yang dilakukan oleh masyarakat dibiak adalah menolak perusahaan ikan yang sudah berhasil ditutup dan juga mereka menolak adanya perusahaan asing lainnya yang datang dan mau merusak alam Papua. Saat itu mereka berpikir untuk generasi penerusnya agar tetap tercatat dalam benak dan hati anak-anaknya.  dan Yang paling sedih sekali adalah ketika saya membaca 20 tahun tragedi biak berdarah, dimana pada saat itu mama-mama kita disiksa, diperkosa, dianiaya, dan dibunuh. Bagimana degan generasi kita yang masih biasa dengar cacatan sejarah, bagimana dengan perasaan kita saat ini? Yang jelas pasti kita akan merasa sakit hati dan semangat emosional perlawanan itu akan timbul dalam diri kita".

Dan selanjutnya juga oleh“Che Gide, mengatakan pada tahun 1998 Biak berdarah itu di Indonesia sendiri zaman bangkitnya era reformasi dan di Papua sendiri adalah zaman bangkitnya perlawanan dan pertumpahan darah yang besar-besaran.  Daerah Operasi Militer (DOM) 1977 di tanah Papua serta pada waktu itu, Rakyat Biak lebih mengerti pada saat suharto mau jatuh. dan Rakyat Biak dianggap berbahaya pada saat itu, Suharto mempunyai kekuasaan jatuh pada saat itu rasanya bebas pada saat itu. dan pada kasus Wamena benderah Bintang Kejora berkibar beberapa hari karena suasananya bebas. Dilihat dari Motivasi Pak Filip Karma biar Biak merdeka dulu baru daerah lain merdeka karena pembacaan Filep Karma. Setelah itu Timur leste juga memamfaat kan sisuasi ini untuk merdeka, termasuk aceh dan daerah lain. Pada saat itu mempersiapkan para politikus untuk merdeka, namun pemerintah datang membubarkan bahkan ada yang dibunuh hingga ada yang melarikan diri dihutan. Lebih sadis lagi 32 nyawa telah tewas setelah tragedi Biak berdarah itu. Perjuangan itu sudah ada pada zaman Arnol AP, Kritis moniter terjadi pada zaman era reformasi, gerakan” itu sudah ada Tahun 1970an pada saat itu rambut kribo di anggap OPM dan ditangkap sehingga situasi saat itu masyarakat Biak dan sekitarnya hidup dalam tekanan dan ancaman militerisme, dan Biak berdarah cerita itu dari orang tua nenek moyang kita itu sudah pernah ada, jadi bagi kita Kawan-Kawan kita jangan melewatka diskusi seperti ini, ini sangat penting supaya kita tau bawah duluh orang tua kita mengalami seperti ini" Ujarnya

Ada seorang kawan lanjut dan mengatakan bahwa Wamena saat ini masih dingap daerah rawan oleh TNI/ POLRI, Sehingga, masyarakat susah bergerak untuk melakukan aktivitas terlebih hari-hari agenda nasional seperti Biak berdarah. Di Papua kita susah belajar sejarah, tempat belajar sejarah disini, dalam arti diluar papua; Kenapa kita masih ada dalam bingkai NKRI padahal kita sudah deklarasikan kemerdekaan West Papua? Ujarnya.  Ada sebuah pertanyaan yang timbul dari seorang kawan ia mengatakan mengapa Papua sudah merdeka tapi sampai sekarang kita masih ada dalam Indonesia?
"Indonesia tidak ingin Papua untuk merdeka karena Papua mempunyai kekayaan alam memlimpah, Indonesia tidak mau Kehilangan kekayaan alam itu sendiri, negara sampai saat masih kuras kekayaan alam ini. Hal inilah yang membuat Indonesia tidak bisa lepaskan Papua dari Indonesia.  Dalam hati kecil orang Papua, terus ada hati dan cinta akan Papua merdeka itu, ada namun kenyataan mereka ditawarkan hal-hal menis oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua dengan tujuan orang Papua lupa akan rasa ingin merdeka lagi pula mereka mematikan pola pikir orang Papua untuk melemahkan api perlawanan itu dari kehidupan orang Papua. Buktinya Persiden jokowi sudah 7 kali kujungan ke Papua untuk menutup orang papua yang ingin lepas dari NKRI. Cara yang digunakan oleh NKRI adalah peresiden bawah diri kemasyarakat dan TNI/POLRI main dibelakang dan memusnahkan orang Papua. Dilihat dari sejarah 1961 setelah Deklarasi Papua. Demi kepintingan imprealisme,kapitalisme terbesar termasuk Kontrak karya Pt. Freeport dan perusahaan lainnya. Maka terjadilah DOM (daerah operasi militer)  dipapua. Waktu itu, Papua Barat sejak 1 desember 1961 sudah merdeka namun dibatalkan oleh Sukarno dengan  kirim trikomando rakyat yang bersisi tiga tuntutan: Bubarkan negara buatan boneka, Kibarkan merah putih di seluruh tanah papua, Sosialisasi di seluruh tanah papua".

Dan ungkap Yunus juga, Kenapa Indonesia merelakan Timur leste mereka, namun kenapa tidak mau melepaskan Papua Barat? Karena Indonesia punya perhitungan bawah Timur leste hanya minyak sedangkan Papua punya kekayaan alam melimpah yaitu, minyak ada disorong,emas ada di timika dll. Konflik pilkada adalah taktik-nya pemerintah agar masyarakat saling membunuh. Kunjungan persiden ke Papua tujuan hanya untuk survei tempat untuk membagun modal untuk kepentingan negara. Setelah hari proklamasi hingga saat ini TNI polri bermain lewat politik untuk menghabiskan OAP dari tanahnya sendiri. Saat ini yg terjadi orang tua kita di Papua  Barat adalah menceritakan mengenai politik kolonial  dibandingkan situasi yang terjadi di Papua.  Maka, hal yang terpenting Harus ada sosialisasi diPapua. dan perlu ketahui bahwa, Kawan-Kawan kita OAP banyak yang tidak memahami tentang sejarah Papua, karena terlalu keenakan dengan jaman globalisasi saat ini. Dan kita menuju pada konteks biak berdarah, Setelah kejadian biak berdarah, wamena berdarah itu sudah ada gerakan perlawanan namun kesini-kesini sudah tidak ada lagi untuk mengambil tindakan tersebut, Tetapi yang perlu kita lihat, wadah atau organisai  itupun ada namun mereka lebih bahas yang lain dibanding sejarah Papua pada hal kita sedang dijajah oleh Indonesia, semuanya karena kita sudah merasa aman dengan sisuasi yang ada saat ini. Politik ini membuat kita lupa akan sejarah perjuangan rakyat Papua.

dan  selanjutnya oleh Ali, mengatakan "Menyangkut sejarah 1977 orang Papua banyak yang korban. Dahulu di bokondini itu ada markas OPM, menurut cerita orang tuanya  banyak yang korban yang sampai sekarang dan tidak pernah dihitung kejadian Sebelum Biak berdarah.  dan jugaTiom berdarah ada 4 orang yang pernah bapa saya antar, dan sampai saat ini tempat itu militer sudah mendirikan pos penjagaan, banyak marga Tabuni yang melarikan diri ke daerah-daerah terdekat sejak tahun 1977. Sampai ada yang lari ke Vanuatu. Di akibatkan kerana Trauma,dahulu yang saya dengar tentara datang mereka larikan diri, namun sekarang ini cara pola permainan militer sekarang lebih halus. Untuk melawan ini apa yang harus kita lakukan? ada bebarap hal yang dapat saya sampaikanYang pertama kita harus benar-benar memahami sejarah. dan Kita harus belajar banyak hal tentang sisuasi internal dan external. dan seperti itu pun, Kasus Biak berdarah kita kembali melihat Kawan-Kawan kita dari Biak, orang-orang tua tidak mau menceritakan kepada anak cucu dangan alasan orang tua tidak mau trauma ini tadak mau terjadi lagi terhadap anak-nya. Hal-hal yang harus kita lakukan sosialisasi terhadap kasus-kasus yang terjadi  seluruh tanah Papua yang memberikan jalan kelauar bagi rakyat Papua. Kongres Papua ke-2 di Jayapura dari Sorong sampai Samarai sudah ada di Jayapura, bayangkan pada saat itu belum ada trasportasi yang ada saat ini. Mau belajar sejarah, berjuang untuk tanah itu kembali ada ditangan kita masing-masing. Tekanan dari orang tua terhadap anak, jangan ikut demo masalah Papua merdeka, karena degan pengalaman orang tua yang sudah mengalami trauma".

di tambahkan juga oleh Che Gide bahwa "Yang harus kita buat sebagai kaum yang berintelektual Kita bergerak berdasarkan sejarah, Belajar mengenai pendidikan ekonomi politik, Kita selalu update sisuasi internal dan external seperti Isu gizi buruk ini dibuat oleh pemerintah sengaja , Strategi NKRI saat ini adalah melalui ekonomi, politik, kesehatan. Kasus-kasus biak berdarah, wamena berdarah dan sebagainya sehingga orang Papua wajib belajar soal ini, Yang kedua sosialisasi ke setiap daerah yang sudah korban kekerasan  oleh militer Indonesia". dan Rakyat Papua beribu-ribu jiwa yang telah korban namun Indonesia tidak pernah tayangkan dilayar kaca TV Indonesia itu kenapa? ini untuk tugas kita belajar untuk memahami sejarah, oleh karena itu belajarlah sebanyak mungkin yang bisa kita belajar untuk melawan sistem yang sedang menindas rakyat Papua. Bacalah sebanyak mungkin karena buku adalah tiket untuk keliling dunia".

Diskusi berakhir tepat pada pukul 12:20 WIB, sebelum diskusi di tutup ada beberapa poin penting yang di sampaikan untuk mendorong perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat Bersama, terutama di tegaskan untuk Lebih Banyak Belajar dan memperdalam Sejarah Papua, Banyak membaca buku, Banyak diskusi, Sosialisasi tentang pentingnya sejarah bangsa Papua kepada orang tua, keluarga dan siapa saja yang kita jumpai, Membuat catatan sejarah dalam bentuk audio visual (video dokumenter) . itulah beberapa point inti yang menjadi rekomendasi untuk kita lakukan bersama dalam melawan lupa tragedi Biak Berdarah maupun perjuangan pembebasaan kebangsaan. Dengan itu, melawan lupa maka kita melawan musuh utama kita yaitu, KOLONIALISME, IMPERIALISME, MILITERISME sampai kepada “HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA WEST PAPUA “

PAPUA MERDEKA

Pewarta, Helena
Penulis adalah Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Jakarta 

Komentar Anda

[disqus][facebook]
Powered by Blogger.