Halloween party ideas 2015

Photo Revolusi Mental Papua diskusi terbuka
15 Agustus 2017
 "AMP Bali New York Agreement 56 Tahun,  Ilegal Atas West Papua"
Denpasar - Bali, 15 Agustus 2017 AMP Bali diskusi Bersama, bertempat  di Asrama Puncak Papua Kota Denpasar, mulai pukul 18:00 WITA sampai dengan selesai. Berjumlah Mahasiswa sebanyak 15Orang, tema umum"New York Agrement, Jalan Aneksasi Ilegal Indonesia Atas West Papua!”dalam acara demikian membacakan situasi Papua Barat yang terkini dan membahas ilegalnya New York Agreemet West Papua. serta membacakan pernyataan sikap.

Sejarah bangsa Papua Barat, masih tercatat dan tidak akan pernah membungkam oleh siapapun yang berprofesi di bidang apa pun di wilayah Papua Barat, persoalan sangketa sejarah Papua Barat merupakan akar belukar masalah yang masih mempersoalkan sampai saat ini, terutama Hak Penentuan Nasib sendiri bagi Rakyat Papua Barat; merupakan hak dasar perjuangan pembebasan Nasional yang semakin terlihat secara fakta bahwa rakyat Papua Barat masih mempertahankan perjuangan sejati dan akantersumembuktikan perjajanjian New York Agreement yang di bungkam sampai selama ini.

Pandangan penandatanganan Perjanjian New York Agreement antara Belanda dan Indonesia terkait sangketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962 tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat atau wakil utusan rakyat Papua Barat. Namun, persoalan perjanjian hanya melibatkan 3 pihak di antaranya, Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penegah. Perjanjian ini merupakan hak dasar rakyat Papua Barat untuk mendapatkan hak hidup dan berbangsa di negri Cendrawasih. Melainkan persoalan perjanjian di bungkam oleh Indonesia.

Padahal perjanjian tersebut mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, di mana pasal 14-21 mengatur Penentuan Nasib Sendiri (Self-Determination) yang di dasarkan pada prkatek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote). Di mana pasal 12 dan  13 mengatur transfer administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA) Kepada Indonesia melalui persenjataan PBB.

Setelah tranfer administrasi di lakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia mendapat tanggungjawab untuk mempersiapkan pelaksana penentuan nasib sendiri dan pembangunan di Wilayah Papua Barat. tetapi di sayangkan Indonesia tidak menjalankan sesuai perjanjian New York, melainkan Indonesia membiarkan serta mengkondisikan Wilayah Papua Barat sebagai tempat dapur-Nya dan tempat Operasi militer serta Indonesia mampu memutarbalikan fakta. seperti hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)  yang sangat ilegal bagi Rakyat Papua, dahulunya rakyat Papua Barat berjumlah 809.337 Juta orang Papua Barat yang memiliki hak suara, tetapi Indonesia meminta untuk perwakilan dari setiap daerah di Wilayah Papua Barat yang berjumlah 1026 orang Papua Barat tetapi sebagian di karantina dan yang memberikan pendapat penentuan nasib sendiri 175 orang.

Hasilnya tidak  memusakan dalam PEPERA tersebut, yang mana penuh dengan teror, intimidasi, manipulasi serta adanya pelangaran HAM  terhadap rakyat Papua Barat pada saat PEPERA.dan tidak ada naungan penuh oleh PBB serta Belanda dan Amerika Serikat melainkan mengkondisikan Wilayah Papua Barat. Perjanjian New York Agreement adalah Ilegal atas Papua barat karena tidak sesuai dengan keadilan dan kebenaranhukuInternasional.

Akhir dari itu adalah, Belanda dan Amerika Serikat mempunyai ruang bisnis di Wilayah rakyat Papua Barat dan hadirlah berbagai persoalan Intimidasi di Tanah Papua Barat yang di karenakan pembungkaman sejarah New York Agreement, yang kini sedang 56 Tahun dan belum di luruskan secara hukum Internasional. Melalui itu lah, AMP Bali mengambil ruang diskusi secara bersama dan menyikapi apa dasar dari perjuangan sejati untuk pembebasan Papua Barat.

Maka, dalam rangka peringatan 56 Tahun Perjanjian New York (New York Agreement) yang Ilegal,  Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Komitekota Bali  menyatakan sikap politik secara Umum. Kami kepada Rezim Jokowi-Jusuf Kala, Belanda dan PBB untuk segera:

1. Memberikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua.
2. Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Sebagai Syarat Damai.
3. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, dan yang lainnya, yang merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua.
4. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, pastisipasi dan kerjasama oleh semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.


Salam Demokrasi!


Penulis adalah Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

edited by Andre T

Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme

Negara bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan Di Deiyai, West Papua.
Dan Kami Menolak  Pembangunan  Pangkalan Militer  dari  seluruh Tanah  Papua.

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak
Waa…waa…waa…waa…waa…waa..waa..waa..waa..waaa!

Telah terjadi kejahatan kemanusiaan di Papua pada 1 Agustus 2017 sekitar pukul 17.45 waktu Papua, gabungan satuan Brigade Mobil (Brimob) menembaki warga sipil di kampung Oneibo, Tigi Selatan, Deiyai, yang menewaskan satu orang meinggal dan belasan lainnya luka parah.

Tragedi kejahatan kemanusiaan itu berawal sekitar pukul 16.30 sore warga kampung Oneiebo menyelamatkan seorang warga atas nama Ravianus Douw (24), yang tenggelam di kali Oneibo setelah mencari ikan. Douw diangkat dari kali dalam kondisi kritis. Kemudian warga meminta tolong kepada karyawan PT. Dewa Kresna yang sedang mengerjakan jembatan kali Oneibo untuk membantu mengantar korban tenggelam ke RSUD Madi, Paniai, namun mereka tidak bersedia membantu. Karena tidak dibantu, seorang warga berlari menuju ke Wagete yang jaraknya sekitar 9-10 kilometer. Setelah menunggu agak lama, datang lah jemputan mobil. Ravianus Douw dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Madi, Kabupaten Paniai, tapi nyawa korban tidak tertolong.

Setelah kembali dari RS Madi, warga emosi dan marah kepada pihak perusahaan yang tidak mau membantu.

Menurut warga, jika pihak perusahaan membantu cepat dan membawa korban yang tenggelam itu ke RS Madi, nyawa korban dapat diselamatkan dengan bantuan medis.

Sehingga, karena tidak adanya niat membantu dari pihak perusahaan membuat warga marah, mengamuk dan membongkar pos penjagaan perusahaan.

Beberapa waktu kemudian, sekitar pukul 17.45, pasukan bersenjata lengkap dari satuan Brimob Polres Paniai turun ke lokasi dan membubarkan paksa warga dengan rentetan tembakan. Akibatnya, tujuh orang warga tertembak. Satu diantaranya meninggal dunia di pagi hari, Rabu, 2 Agustus 2017.

Nama-nama korbannya adalah Yohanes Pakage (tertembak dan patah tulang paha), Esebius Pakage (tertembak di telapak kaki), Delian Pekei (tertembak di betis, paha, bagian rusuk dan rahang), Penias Pakage (tertembak di tangan kanan), Amos Pakage tertembak di kaki kiri), Marinus Dogopia tertembak di bokong sebelah kiri), Yulius Pigai (tertembak di kedua pahanya, juga tertembak di kemaluan) lalu meninggal sekitar pukul 07.00 pagi waktu Papua dari Rumah Sakit Pratam Deiyai, Papua.

Tragedi kejahatan kemanusiaan di Deiyai telah menunjukkan bagaimana sikap Negara kolonial Indonesia terhadap rakyat bangsa Papua. Sejarah pembantaian terhadap rakyat Papua oleh Negara kolonial Indonesia melalui militer tercatat sejak Papua dianeksasi oleh Indonesia pada 1 Mei 1961, hingga saat ini.

Makin massifnya tindakan represi dan militeristik di Papua oleh TNI/Polri tidak pernah diangkat ke permukaan. Alih-alih menjadi berkemanusiaan dan berhenti menembaki rakyat Papua, militer Indonesia malah memperkuat dominasi represinya dengan membangun pangkalan-pangkalan militer di Papua: Pembangunan pangkalan militer TNI AU dan Mako Brimob di Yahukimo; pembangunan pangkalan militer TNI AU Tipe C di Wamena, Jayawijaya; pembangunan pangkalan TNI-AU di Wamena; pembangunan Mako Brimob di Wamena, Nabire dan Merauke; penambahan kodam-kodim (komando teritorial) di Sorong dan Manokwari; dan pembangunan pangkalan militer TNI AL di Sorong, serta Pusat Pelatihan Militer di Fak-Fak dan Kaimana.

Maka, Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme menilai bahwa keberadaan militer, serta pembangunan pangkalan militer hanya akan membunuh rakyat Papua karena, pembangunan fasilitas-fasilitas militer di Papua tidak bisa dilihat sebagai pembangunan biasa, akan tetapi harus dilihat secara ekonomi-politik. Yang artinya, pembangunan fasilitas militer di Papua bermakna dua: pertama, sebagai bentuk mengamankan jalur distribusi modal agar kapitalisme semakin mapan dan kokoh; kedua, sebagai bentuk memperkuat struktur represi terhadap perlawanan rakyat Papua yang ditindas oleh kolonialisme Indonesia sebagai agen kapitalis.

Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme dengan tegas dan keras menolak upaya pemerintah Indonesia (dengan alat represinya: militer) memperkuat dominasinya di Papua. Juga mengutuk keras kejahatan kemanusiaan oleh aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua di Deiyai dan daerah lain.

Sehingga kami menyerukan dan menuntut:
1. Indonesia harus bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan di Deiyai Papua.
2. Tangkap, adili dan penjarakan pelaku penembakan yang telah menewaskan 1 orang dan luka parah 6 warga lainnya.
3. Tutup PT. Dewa dan perusahaan lainnya yang merupakan dalang kejahatan di atas tanah Papua.
4. Menolak rencana pembangunan pangkalan militer TNI AU dan Mako Brimob di Yahukimo.
5. Menolak rencana pembangunan pangkalan Militer TNI AU tipe C di Wamena, Jayawijaya.
6. Menolak rencana pembangunan pangkalan tempat pelatihan militer di Kaimana.
7. Tarik Militer organik dan non organik dari tanah Papua
8. Buka seluas-luasnya ruang kebebasan pers dan hak menyampaikan pendapat di muka umum.

Dan kepada PBB, kami menyerukan:
1. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai penyelesaian persoalan Papua, sesuai hukum internasional.

Demikian pernyataan ini kami buat. Salam referendum. Salam pembebasan bangsa-bangsa. Salam anti kolonialisme.

Rabu, 9 Agustus 2017

Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme


(FRI-WP, AMP, Ipmanapandodei, Mahasiswa Jayawiyaya, Yahukimo, Jayapura, Kaimana, Sorong, Tambrau, Merauke, Ipmace, AMPTPI, Buruh, Siempre) 

ilustrasi gambar

Penulis: Wissel Van Nunubado*

"Tragedi Oneibo Merupakan Implementasi Politik Keamana Di Era Otsus Dalam Bingkai Politik Pembangunan Di Papua"


Pendahuluan

UU Otsus Papua menjadi legitimasi pengaturan keamanan oleh pemerintah pusat. atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa menyangkut penambahan pasukan dan pengerahan pasukan serta perintah tindakan di lapangan langsung dikendalikan di markas pertahanan keamanan pusat di jakarta.

Hal itu sudah dipraktekkan sejak tahun 2001 - 2017 ini. artinya menyangkut segala sikap aparat keamanan negara indonesia di oneibo kemarin adalah bagian dari misi pertahanan dan keaman yang diarahkan secara sentralistik.

Masih belum lupa dari ingatan pernyataan jokowi saat berkunjung ke wamena dia katakan perlunya pelibatan militer dalam pemulusa proyek strategis nasional.

Nah dari pernyataan itu jika dikontekskan dengan proyek yang ditender oleh korporasi milik dewa di oneibo sanggat dekat kaitannya sebab jembatan adalah salah satu proyek infrastruktur yang masuk dalam skema turunan proyek strategis nasional.


Tragedi Oneibo Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Tragedi pembantaian manusia yg dilakukan oleh brimob papua di oneibo yang telah menelan 17 orang, 1 orang diantaranya meningga dunia menunjuk fakta bisnis keamanan di papua melalui jasa keamanan terhadap perusahaan.

Apapun alasannya danton brimob paniai wajib bertanggungjawab sebab perintah pengerahan pasukan brimob adalah perintahnya serta melalui tindakan brimob yang langsung main tembak ke arah masa rakyat sehingga menelan korban luka dan tewas telah menunjukan fakta pelanggaran HAM Berat yaitu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sebagaimana diatur pada pasal 7 huruf (b) junto Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Atas dasar itu maka danton brimob paniai dan pasukannya wajib diadili sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Apabila tidak di proses maka masyarakat papua dapat mendorongnya untuk diadili di Pengadilan HAM Internasional.


Politik Keamanan Indonesia Di (Meeuwodide) Papua 

Terlepas dari tragedi pembantaian manusia di oneibo deiyai kemarin. Jika dilihat kebelakan sebenarnya peristiwa serupa perna terjadi di tempat pengambilan material di desa okomo yang juga menelan satu korban jiwa. Saat itu motifnya sama yaitu bisnis keamanan dimana korporasi yang sama memangil keaman selanjutnya keamanan mengunakan senjata milik negara mencabut hak hidup warga mee di deiyai.

Bukan hanya itu, hal yang sama juga perna terjadi di Dogiyai pada beberapa tahun kemarin serta di paniai pada 2014 silam dimana keamanan negara mencabut hak hidup beberapa warga di paniai yang telah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM oleh Komnas HAM namun belum di proses hingga saat ini.

Semua fakta diatas menunjukan suatu sikap atas eksistensi alat keamanan negara indonesia di tanah papua khususnya di meeuwodide bertujuan "untuk menghabiskan manusia mee secara sistematik dan struktural dengan mengunakan segala cara yang salah satunya dengan dalil bisnis keamana melalui proyek infrastruktur (mungkin ini tujuan presiden jokowi libatkan militer dalam wujudkan proyek strategis nasional di papua)".


Mendorong 3 Bupati Melindungi HAM dan Mendorong Pemenuhan Hak Atas Keadilan

Dengan melihat fakta sikap aparat kemanan indonesia di meeuwodide maka sudah saatnya masyarakat menuntut bupati paniai, deiyai dan dogiyai untuk mengambil sikap tegas sebagai komitmen pemenuhan kontrak politik saat pilkada dulu sebagai konsekwensi politik dari fakta "Jika dulu masyarakat mee yang pilih bupati maka saat masyarakat mee sedang bermasalah maka bupati wajib melindungi masyarakat mee yang telah memilih dan menunjukmu jadi bupati".

Sikap tegas yang  dimaksudkan bukan sebatas janji-janji manis seperti yang sudah-sudah. sikap tegas yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Secara khusus Bupati dan DPRD Paniai, Deiyai dan Dogiyai membentuk Tim Khusus dan memanggil Danton Brimob dan Pemilik Korporasi untuk meminta pertanggungjawansn serta meyerahkan Danton Brimob Paniai dan semua Brimobnya ke Pihak yang berwenang untuk diminta pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya mencabut ijin usaha korporasi milik dewa di seluruh meeuwodide karena telah menelan korban jiwa;

2. Dalam rangka mendorong Pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM Berat maka wajib membentuk Tim independen yang dikordinir oleh Bupati dan  anggotanya terdiri dari masyarakat (perwakilan korban), tokoh adat setempat, tokoh agama setempat, tokoh pemuda setempat, aktivis (Gerakan, LSM dan Institusi Independen Negara), akademisi, advokat dan biro hukum pemda;

3. Mendanai Tim tersebut dengan mengunakan dana sosial dalam APBD kabupaten paniai, deiyai dan dogiyai hingga terwujud hak atas keadilan korban dan rasa keadilan seluruh manusia meeuwodide dan papua.


Kesimpulan

Sudah saatnya politik keamanan dalam bingkai UU Otsus Papua disikapi secara bersama-sama oleh pemda dan masyarakat papua sebab semua pelanggaran HAM Berat yang sistematik dan struktural oleh indonesia mengunakan alat keamanan negara telah menelan korban jiwa yang jumlahnya telah mencapai ratusan bahkan ribuan jiwa sejak 2001 - 2017 ini.

Semua pihak (pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat) di papua telah mengetahui bahwa manusia papua berada dibawah bayang-bayang genosida yang disukseskan dengan pendekatan militer dibawah bayang bayang dalil pertahanan keaman maka apalagi yang ditunggu ?. Untuk apa orang papua yang jadi pejabat daerah jika hanya tahunya mengecam tindakan aparat atau mengutuk tindakan militer atau ucapkan berbelah sungkawa kepada korban dan keluarga korban.

Melalui tragedi pembantaian manusia mee di oneibo deiyai dapat disikapi lebih tinggi dan nyata sebagaimana langkah-langkah yang diusulkan diatas agar pemerintah daerah paniai, deiyai dan dogiyai disebut sebagai pejabat putra daerah yang berbakti kepada alam papua dan manusia papua.

Akhirnya, marila kita akhiri skenario pembantaian manusia di bumi meuwodide untuk melindungi manusia papua di muka bumi ini.

Penulis adalah mahasiswa Papua, kuliah di kota Yogyakarta

Ilustrasi gambar

Penulis: Robert William*

Melihat dari pengalaman penjajah Apartheid di Afrika Selatan, pada tahun 1978, saat Pieter W. Botha menjadi perdana menteri, Pieter menjalankan politik adu-domba dengan memecah belah persatuan rakyat Afrika selatan dengan mendirikan negara – negara boneka seperti : Transkei, negara boneka Bophuta Tswana; negara boneka Venda; dan negara boneka Ciskei.

Dalam konteks Papua Barat, pemerintah Republik Indonesia melakukan pemekaran Provinsi dan Kabupaten-Kabupaten boneka di seluruh tanah Papua untuk mengadu domba dan memecah-belah keutuhan, kebersamaan dan kekuatan serta nilai luhur orang asli papua barat yang telah di turunkan turun-temurun.

Bangsa Indonesia juga mempunyai pengalaman selama 350 tahun bersama Belanda. Kolonialisne Belanda mempunyai istilah “Politik Devide Et’impera” artinya pecah belah jajahan”.

Bukan hal yang rahasia lagi, bahwa sudah lebih dari 53 tahun pemerintah pusat memetakan Papua sebagai “wilayah bermasalah atau daerah konflik” yang tidak pernah di selesaikan hingga hari ini. Dalam hal ini penduduk asli Papua yang berbicara tentang permasalahan Papua yang sedang terjadi, dia akan di curigai sebagai “separatis” dan di posisikan sebagai “musuh berpotensial” yang harus di waspadai, karena sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI. Pengkondisian seperti ini telah menimbulkan berbagai implikasi dan komplikasi yang tidak menguntungkan kehidupan penduduk asli Papua sebagai manusia--warga negara Indonesia yang caplok-- dan selama ini tidak pernah ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya.

Dulu sejak 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia sudah menerapkan politik Devide Et’impera dan ajaran-ajaran Machiavelli dalam menangani “daerah yang baru di kuasainya itu”.

Orang asli Papua belum sempat bernafas legah di dunia kemerdekaan yang di janjikan bung karno, mereka sudah di kelompokan menjadi dua kelompok yang dengan sangat mudah dapat di adu domba, yaitu : “kelompok merah putih” yang patut di rangkul melawan “kelompok pro belanda atau pro papua merdeka” yang patut di curigai dan di lawan. Melalui politik Devide et’impera itulah di mana pelanggaran HAM dan penjajahan Bangsa Papua serta orang asli Papua sendiri di kategorikan sebagai kelompok musuh hingga hari ini. Belum pernah ada kasus pelanggaran HAM di Wilayah Papua terselesaikan secara adil dan transparan, karena memang Papua adalah wilayah bermasalah (cara indonesia meneropong papua), sehingga yang berlaku di tanah Papua adalah Hukum Perang.

Indonesia Melabeling bangsa West Papua dengan sebutan, musuh revolusi, antek-antek kolonial belanda, OPM, GPK, Clandestine, dan Separatis. semua label-label yang di sebutkan ini adalah merupakan justifikasi dari kolonialisme Indonesia untuk selalu membuat atau mempertahankan papua sebagai wilayah yang bermasalah. Oleh karena itu mereka yang di tuduh musuh-musuh Indonesia jarang ada yang di tangkap dan di adili secara terbuka melalui prosedur hukum yang berlaku, dan yang dipraktekan oleh kolonilaisme Indonesia melalui aparatur negaranya adalah “langsung tembak mati di tempat”.

Kita juga mengenal pemetaan dalam Politik Devide Et’impera yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua, seperti “ utara vs selatan”, pantai vs pegunungan”, biak vs serui”, dan yang terakhir ”pro NKRI vs pro separatis”, bahkan yang lebih parah  lagi mereka menuduh “gereja terlibat saparatis”, seolah-olah ada suku Bangsa Papua dan Papua Barat, sehingga  dengan kondisi seperti ini akan terus berlanjut sebagai cara dan bentuk pemecah-belahan di Papua yang memang penduduknya sudah sangat memenuhi syarat untuk di pecah-belah berdasarkan kemajemukan suku, budaya, perbedaan tingkat pendidikan serta kesenjangan kemajuan ekonomi politik di daerah masing-masing.

Dengan memetakan penduduk asli Papua sebagai “ancaman” atau “musuh negara”, maka seluruh strategi dan kebijakan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah itu selanjutnya didesain untuk membuat penduduk asli papua tidak berdaya. Bukti-bukti dari implementasi kebijakan nasional yang tidak tertulis tersebut dapat di pelajari dari sejarah papua yang tidak tertulis selama integrasi 48 tahun lalu.

Di bidang pemerintahan sejarah Papua mencatat bahwa selama lebih dari empat dekade jabatan-jabatan penting di bidang pemerintahan, mayoritas di percayakan kepada orang luar karena alasan sumber daya manusia papua yang “berkualitas rendah” dan belum siap untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Alasan sebenarnnya yang tak mungkin di ungkapkan secara terbuka adalah bahwa pemerintah pusat tidak mempercayai orang papua untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu karena mencurigai mereka sebagai musuh potensial NKRI. hampir semua orang papua memiliki potensi dan kualifikasi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dan juga pasti memiliki “labeling khusus” sebagai orang yang patut di curigai karena mempunyai hubungan dengan gerakan saparatis dan apabila sewaktu-waktu orang tersebut tidak di sukai atau tidak di butuhkan lagi maka identitas tersebut akan menjadi senjata pemungkas untuk menjegalnya. Contoh  khusus seperti pernah di ungkapkan melalui hasil kajian DIRJEN KESBANG DEPDAGRI yang bocor, yang memetakan para elit Papua dan penduduknya menjadi dua kelompok besar yaitu mereka yang “pro  NKRI” dan mereka yang “separatis atau pro kemerdekaan”

Di bidang kemasyarakatan tercatat dalam sejarah kehidupan rakyat papua bahwa selama lebih dari empat dekade pemerintah tidak mengakui secara terbuka eksistensi Masyarakat Adat Papua beserta hak-hak ulayatnya sehingga tidak pernah melibatkan mereka pada posisi setara untuk membicarakan urusan-urusan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah hak ulayatnya. Terdapat banyak kasus di mana para pemilik hak ulayat di ancam atau di paksa menerima kebijakan-kebijakan yang sudah di buat oleh penguasa NKRI. Dengan puluhan paket undang-undang yang di keluarkan pemerintah Indonesia “mengaminkan” berbagai pelanggaran hak asasi manusia di seluruh provinsi Papua terhadap rakyat yang tidak mengindahkan kemauan penguasa. Mereka akan di bunuh ataupun di penjara tanpa adanya penegakan hukum yang adil dan terbuka. Bukanlah hal baru, Stigma Saparatis dan OPM yang merupakan senjata pemungkas TNI/POLRI untuk membungkam siapa saja yang berani berbicara secara terbuka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat asli papua. Semua keadaan ini menjadi catatan dan alasan pembenaran bagi orang papua bahwa ia belum di akui dan di terima sebagai bagian yang utuh dari bangsa Indonesia

Oleh karena itu, kalau kita mau berbicara terus-terang terhadap diri kita sebagai bangsa , maka kita harus mengatakan yang sejujurnya bahwa pemerintah  Indonesia selama lebih dari empat dekade secara sadar mengelolah wilayah Papua dengan pendekatan yang menitik-beratkan security Approach (operasi militer) dan Politik Devide Et’impera sebagai dua relasi instrument utama untuk menangani papua dengan cara yang tidak terang-terangan sebagai wilayah bermasalah”.

Selama pemerintah Indonesia belum merubah posisi Papua dari wilayah bermasalah ke “provinsi Papua yang normal” dalam peta politik nasional Indonesia maka selama itu pula penduduk asli papua akan tetap terus berlanjut menjadi korban dan kambing hitam untuk melegitimasi berbagai rekayasa dari Indonesia, dan penduduk aslinya akan terus di marginalkan sehingga kehilangan kontrol kulturalnya atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian maka pertanyaan refleksi yang patut di renungkan oleh kita semua untuk menawarkan solusi alternative adalah :

“Masih adakah harapan untuk memperlakukan papua dan manusianya sebagai bagian dari Indonesia yang “normal” dengan segala kekhasannya? Ataukah Indonesia sulit merubah pradigmanya karena papua memang sudah di tetapkan sebagai “kambing hitam nasional” untuk berbagai kepentingan politik di Indonesia?”

Penulis adalah aktivis Self-Desetermination, kuliah di kota Bandung

Sumber : buku pemusnahan etnis melaesia – Pdt. Socrates sofyan yoman.

foto aksi massa Aliansi Mahasiswa Papua, komite kota Bogor


Pada 19 Tahun Biak Berdarah, 6 Juli 2017, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) secara nasional peringatkan Negara terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Aparatur (militer) dibawa Kontrol Presiden Soerharto—pasca reformasi 1998. Dari sekian media yang menyirkulasi berita, hari itu, MetroSindronews dot com mewartakan berita yang sangat tidak rasional dan sangat tidak objektif terhadap tujuan serta tuntutan aksi AMP Bogor (6/7) yang diberitakan oleh Haryudi. Saya menilai, opini tersebut sangat berpotensi membangun kebencian terhadap keberadaan mahasiswa Papua di mata masyarakat Bogor. Saya akan menguraikan muatan beritanya, terlepas dari etika jurnalistik, mulai dari judul berita hingga Isiannya.

Pertama, mengutip kalimat akhir di paragraf pertama, “...kecaman atas perpanjangan kontrak Freeport.” Padahal aksi mahasiswa Papua di Bogor pajangkan dua spanduk berisi tuntutan “Negara Bertanggungjawab atas Kejahatan Kemanusiaan di Papua Barat” dan “Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat” serta jujuan aksinya iyalah peringati 19 tahun Biak Berdarah.

Asumsi dari uraian diatas bahwa wartawan MetroSindronews tidak memantau di lapangan serta tidak tahu-menahu informasi seruan aksinya, sebelum itu. Entah Ia menyaring sumber dari siapa? Dan dimana? Sehingga mewartakan berita yang tidak produktif serta menyebarkan berita palsu kepada publik?

Kedua, mengutip paragraf terakir, “... pihak kepolisian membiarkan aksi tersebut melawan arus lalu lintas yang diterapkan Sistem Satu Arah (SSA) hingga mengalami kemacetan.” Ia menggunakan warga sebagai sumber alasan pembenaran hal tersebut. Bahwa Haryudi memanipulasi sumber dan memihak kepada satu sisi saja bahwa Polisi mematuhi dan menghargai Hak mahasiswa Papua longmarch melawan arus. AMP Bogor menyesalkan hal itu. Mengutip ampnews.org (8/8), pengurus AMP Bogor mengatakan Polresta Kota Bogor meneror, mengintimidasi, hingga menginterogasi Mahasiswa Papua saat mengantar Surat Pemberitahuan Aksi, serta rute aksi pun ditentukan kehendak Polisi.

Ketiga, Ia menulis, "Mahasiswa Papua Bogor memanfaatkan kesempatan saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Turki dan Jerman." Hal ini juga sangat subjetif. Setiap 6 Juli, orang Papua, yang ada di Papua, luar Papua dan dimana saja selalu peringati Tragedi Biak Berdarah yang dilakuan oleh Negara melalui aparat Militernya. Dan Mahasiswa Papua secara nasional melakukan aksi di Jawa dan Bali.

Sehingga muatan berita ini tidak hanya menyudutkan/mendiskriminasi mahasiswa Papua, tetapi juga membangun opini publik, menyebar pandangan buruk, membangun kontruksi kebencian kepada masyarakat bogor, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Yogyakarta—hingga detik ini mahasiswa Papua Jogja sangat kesulitan mendapat kos-kosan. Hal itu terjadi, di Jogja, berawal dari peran media yang terus membangun opini publikmendiskriminasi, rasial serta tindakan pengepungan asrama Mahasiswa Papua. Serta aksi-aksi mahasiswa Papua Yogyakarta selalu mendapatkan represif oleh, tidak hanya polisi, juga ormas-ormas milisi reaksioner, seperti Pemuda Pancasilah yang turut bergabung dalam tiga hari pengepungan asrama Papuafaksi Katon yang di koordinir oleh Muhamad Suhud, dan gabungan ormas lainnya yang selalu turut serta dalam aksi reaksionis Polisi terhadap Mahasiswa Papua.

Hal itu belum pernah terjadi di kota Bogor selama ini. MetroSindronews, kami menilai, sedang membangun pandangan buruk warga bogor akan berdampak pada kebencian antar-sesama rakyat yang tindas: mahasiswa Papua dan warga kota Bogor.

MetroSindronews, tindakan manipulasi sumber berita dari warga-masyarat sebagai alasan pembenaran, adalah hal yang tidak rasional. Posisi keberadaan sosial warga Bogordan rakyat Papua, hari ini, AMP melihat berdampak dari tindakan penguasa, dimana Pemerintah Indonesia bersekutu dengan kapitalis-imperialis, sejak Seokarno dilengserkan dan kekuasaan jatuh kepada tangan Soeharto—sekutu dengan Imperialis, serta merampas seluruh lahan pertanian dan mengasingkan masyarakat serta menguras rakyat dalam sistim yang terotonomi. Sehingga Media sangat berperang penting untuk menghemoni pikiran serta mencorong ide dan gagasan palsu, ilusi-ilusi yang mengalienasi.

Peranan media sangat diperlukan oleh borjuis serta kapitalis untuk melanggengi kepentingannya. Terus membangun kebencian antara sesama rakyat tertindas, memelihara rasisme, dan penguasa terus berjaya diatas penderitaan rakyat.

Peran Media Dalam Membangun Kesadaran Rakyat

Meruntuhkan kekuasaan dan merebut kekuasaan oleh kaum tertindas, tak hanya dengan menggunakan kekuatan-kekuatan fisik serta aksi-aksi dalam jumlah massa yang banyak. Media juga berperan penting untuk memembebaskan kesadaran rakyat dari hegemoni penguasa/penjajah. Selama 56 tahun rakyat Papua hidup dibawa sistim kolonial.

Dimana sistim pemerintahan yang terpusat di Jakarta, media (cetak dan online, TV), pendidikan, partai borjuasi, Undang-Undang serta ilmu pengetahuan yang dikendalikan langsung dari Ibu Kota Kolonial. Selama masa kolonisasi, Ide, filsafat dan gagasan-gagasan serta tipu daya kolonial telah tertanan dan berakar dalam Pikiran rakyat Papua. Sementara penindasan itu terus terjadi dan melanggengi kepentingan akumulasi kapital serta eksploitasian sumber-sumber hidup Rakyat.

Maka, Perjuangan pembebasan rakyat Papua Barat, adalalah dimana perjuangan mengusir penjajah serta kebudayaan orang Papua yang tekontaminasi dengan budaya dan pengetahuannya kolonial. Hal itu sangatlah mustahil bagi kita dalam kondisi hari ini, dimana ruang demokrasi terus dibranguskan oleh aparatus reaksioner, media sirkulasi Inforasi Papua dihecker (dibatasi) oleh Kementerian Informatika dan Komunika, serta kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang sangat jauh dari keberadaan sosial masyarakat, yang seharusnya rakyat berdialetika untuk merubah ketertinggalan.

Membangun kesadaran rakyat dan bangkit melawan penindasan, itulah yang tak dinginkan oleh Penguasa. Sebab tercipta antagonisme klas, kontradiksi yang terus berpolemik akan mengganggu akses eksploitasian serta akumulasi kapital. Sehingga Negara serta kapitalis-imperialis membutuhkan alat kontrol masyarakat, yakni aparatus Ideologi dan aparatus reaksioner. Dimana Polisi (alat represif Negara) mengontrol aksi-aksi perlawanan rakyat, hingga berhati-hati berbangun kesadaran rakyat. Diskusi dibubarkan, perpustakaan buku di gledak, hingga aksi yang bertentangan dengan kepentingannya diterima dengan tindakan-tindakan represif oleh aparat reaksioner. Media sikulasi informasi pun dikontrol oleh Negara, serta media borjuasi turut serta dalam membangun iklan-iklan produk kapital, sinetron, dan berita-berita tentang aktivitas serta gaya hidup orang klas menengah dan atas. Mewartakan tokoh populer dari latar belakang sosial. Sehingga memaksa masyarat untuk induvidualisme, kerja keras dalam terpecah-kelompok serta, semakin tak percaya dengan revolusi, perlawanan terhadap rezim dalam aksi massa yang besar, hingga menerima ketertindasan sebagai sebuah takdir. Kebebasan dan perubahan diartikan sebagai sebuah rezeki, dan penderitaan pula diaminkan sebagai takdir dan teguran atas sistim produksi sumber-sumber kehidupan yang lewat batas-hukum alam. Artinya rakyat menyadari adanya penindasan tetapi kesadaran untuk melawan, berjuang demi sebuah revolusi; dan nalar kritis ini lah media memaikan peran penting menghegemoni rakyat.

Dengan kemajuan teknologi yang siap saji, disertai dengan banjiran ilmu pengetahuan borjuis, berita-berita hox serta oponi publik yang tak bersumber dan memprovokasi yang makin marak rakyat pun semakin terasuk dalam banjiran informasi itu. Entah! Siapa yang mengendalikan alat control pikiran itu, dialah yang menguasai.

Penulis : Jhon Gobai, Kader AMP


ilustrasi gambar. Sumber: Pinterest dot kom
Pada 6 Juli 2017, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bogor (AMP Bogor: Read) melakukan aksi Longmarch rangka-peringati 19 tahun tragedi Biak berdarah (1998-2017). Aksi tersebut didatangi beberapa wartawan media online dan cetak, diantaranya media MetroSindronews.com (6/7) yang mewartakan berita mengandung rasis dan menyudutkan aksi AMP tersebut. MetroSindronews membangun opini publik, menyebarkan citra buruk terhadap Mahasiswa Papua di Bogor, bahwa aksi tersebut sangat-sangat mengganggu aktivitas publik.

Usai aksi, AMP Bogor melakukan evaluasi kesiapan aksi, pasca aksi dan meng-update sikulasi informasinya.

Pemberitahuan Aksi Kepada Polresta Kota Bogor

Sekertaris AMP Bogor, Falen Tekege, mengatakan seringkali Polisi meneror, mengintimidasi, dan menginterogasi anggota AMP yang bertugas mengantar Surat Pemberitahuan (SP: read) aksi ke Kantor Polresta Kota Bogor. Hal itu terjadi sebanyak dua kali dalam tahun 2017.

Pertama, pada 19 Februari lalu saat memasukan surat pemberitahuan aksi ke Kantor Polresta kota Bogor, bagian Intelkam Polisi. Kasat Intel (lupa namanya) menginterogasi, meneror akan ada penangkapan, aksi akan dibubarkan, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya surat pemberitahuan pun diterima dengan syarat Kordinator aksi membuat surat pernyataan bahwa apa bila terjadi sesuatu akan dibubarkan aksinya dan Kordinator aksi bertanggungjawab sesuai hukum yang di langgar. Sebelum menandatangani Surat tersebut, Kordinator aksi, Jhe Gobai, menanyakan dalil dasar hukum terkait surat itu. Namun, seorang Intel yang bertugas disaat itu, bentak dengan nada yang keras, Ia mengatakan, “Anda mau aksi angga? Kalau mau silahkan tandatangan ini” tegasnya sambil mengotot Gobai.  

Kedua, Usai aksi 6 Juli, Kordinator aksi, Yanko, dan ketua AMP Bogor, Desmana Waker mengatakan bahwa ketika mengantar surat pemberitahuan aksi ke kantor Polsek Kota Bogor, pada 4 Juli lalu, Polisi meneror Yanko, mengintimidasi, hingga Rute aksi pun dirubah sesuai kehendak Polisi. Rute aksi yang direncanakan dari depan McDonals’d Donat long March ke Tugu Kujang, Polisi merubahnya mulai depan gerbang Istana Bogor-Balai Kota hingga Tugu Kujang. Padahal itu lawan arah melawan arus lalu lintas yang diterapkan Sistem Satu Arah (SSA).

“Selama satu Jam sempat kami negosiasi. Namun karena tindakan teror dan intimidasi yang mendahului oleh Polisi, sehingga rute aksi diubah sesuai kehendak Polisi” Pungkas Waker.

MetroSindronews Berperan Membangun Opini Publik: Media dan Polisi untuk siapa?

MetroSindronews mambangun opini publik bahwa aksi AMP tersebut memacetkan jalan. Media mewartakan kabar yang dikehendaki oleh Polresta Kota Bogor, yang mengharuskan AMP Bogor dengan meneror dan mengintimidasi Mahasiswa Papua saat mengantar SP. Saat longmarch (6/Juli) pula, Polisi pun melakukan aksi sweeping di badan jalan, tepat 200 meter ke selatan dari pintu gerbang Istana Bogor-Balai kota sehingga kemacetan di jalan. Sementara AMP pun melakuan longmarch berlawanan arah di jalur yang sama menuju Tugu Kujang.  

MetroSindronews, hal lain juga, telah memproduksi berita yang tidak sesuai fakta. Aksi peringati 19 tahun tragedi Biak Berdarah, malah diberitakan bahwa aksi tersebut mengecam atas perpanjangan kontrak Freeport. Kenyataannya, sesuai Surat Perss Liris, serta spanduk yang AMP pajangkan, jelas, yang berisi tuntutan “Negara Bertanggungjawab atas Kejahatan Kemanusiaan di Papua Barat” dan “Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua Barat”.
Maka, jelas bahwa, asumsinya, MetroSindronews dan Polresta Kota Bogor berusaha membangun citra buruk aksi Mahasiswa Papua Bogor dan tentu mendiskriminasi keberadaan AMP di Bogor.

Polisi telah melakuan tindakan melanggar Hak manusia untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam hal ini eksistensi tugas dan tanggungjawab Polisi yang sesungguhnya telah bergeser serta turut membangun kebencian antar sesama manusia-masyarakat, dan mencoba membangun kontruksi pikiran masyarat Bogor tentang mahasiswa Papua dan tentu hal itu telah-sedang memupuki yang namanya rasisme, kebencian, dan tindakan melanggar hukum serta hak-hak dasar manusia.

Hal mendiskriminasi dan menyudutkan Aksi AMP Bogor adalah hal yang wajar dalam kerangka AMP melihat musuh utama rakyat Papua Barat, hari ini. Konteks aksi AMP, Militer (polisi) dan media (MetroSindronews) adalah alat kontrol penguasa: Negara dan Imperialis. Dimana militer sebagai alat represif Negara yang mengontrol rakyat dan Media berperan untuk mengontrol pikiran rakyat sesuai kehendak penguasa. Dua subjek ini telah menghegemoni rakyat dengan penyebaran propaganda fakta yang tidak objektif.

Lebih jauh lagi, Negara memiliki aparatus Ideologi dan aparatus reaksioner. Aparatus Ideologi iyalah hukum, Ilmu pengetahuan, ide, filsafat dan gagasan mereka (penguasa), serta lembaga Negara dan parlementar, yang mencorong kepada rakyat melalui alat kontrol pikiran: media (TV, cetak dan online). Kemudian Aparatus Reaksioner iyalah Militer (TNI, Polisi, milisi sipil, ormas reaksioner-nasionalis) yang terus mengontrol kepentingan segelintir kaum penguasa tadi. Sehingga sistim pemerintahan negara yang terpusat di Jakarta, mengendalikan aparatus Ideologi dan aparatus reaksioner sesuai kehendak Penguasa, langgengi kepentingannya. Mereka menjadikan Negara sebagai alat untuk menguasai dan menindas rakyat, seperti kata kamerad Karl Marx bahwa Negara adalah alat Penindasan. Negara, oleh segelintir orang, telah memusatkan wilayah-wilayah yang berbeda secara Politik, ekonomi, bahasa, dan budaya, serta etnis, dengan membangung ilusi-ilusi sebuah bangsa dengan diberlakukan Undang-Undang yang sama, bahasa yang sama, sistim demokrasi yang mewakili para borjuasi dari setiap Provinsi-Provinsi. Sehinga, Undang-undang dan Demokrasi dijadikan sebagai idealisme yang menguntungkan kaum borjuis-kapitalis.

Maka, Polresta Kota Bogor serta MetroSindronews telah memainkan peranannya sebagaimana alat pengontrol rakyat. Mencoba membangun pandangan buruk tentang keberadaan mahasiswa Papua Bogor kepada publik disertai dengan tindakan teror dan mengintimidasi mahasiswa Papua. Sehingga MetroSindronews melegitimasi hal itu demi melanggengi kepentingan kaum penguasa. Agar penjajahan dan penindasan, pembunuhan, penangkapan, pemerkosaan, serta mengkeruk alam, menguras manusia, terus terjadi diatas Negeri ini. Para pelaku (Militer) pembantaian berusaha menyembunyikan tindakan kejinya.

Maka, Militer dan media adalah aparatus negara yang merepresif rakyat serta mengotrol pikiran rakyat melalui filsafat, ide serta gagasan yang menghegemoni rakyat melalui Media.

Penulis: Jhon Gobai, Kader AMP

Aksi AMP Bali peringati 19 tahun Biak Berdarah, 6 Juli 2017 di Bali. Doc amp Bali

Kolonial Indonesia beserta tuannya Imperialis telah-sedang menghancurkan alam papua dan manusia Papua. Historis berdarah-darah pun tercatat sejak Papua di Aneksasi (1 Mei 1963), sejalan Pendudukan Negara Indonesia dengan kekuatan-kekuatan Militeristik serta kepentingan iduvidu, Imperialis di  West Papua. di tanah papua Pada 6 Juli 1998 terjadi pembantaian terhadap orang asli  Papua di kota Biak, yang disebut Peristiwa Biak Berdarah. 

Namun demikian Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali  menegaskan, Idealisme kita, dan mekanisme formalitasnya, Negara  bertanggung Jawab atas Kejahatan Kemanusiaan di Papua, sebagaimna semestinya tanggungjawab Konstitusi Negara (kolonial) Indonesia serta hukum Internasional—Self-determination.

Namun, sampai pada hari ini, 19 tahun Biak berdarah pun dilupakan oleh Negara. Militer, para pelaku dibiarkan tanpa mengadili tindakan kebiadabannya atas menghilangkan nyawa Manusia Papua--Niali hidup Manusia Papua seakan tak ada Nilainya di mata Mereka. Para pelaku diberikan pangkat yang lebih tinggi atas label Pahlawan karena Membunuh orang asli rakyat papua dan begitu mengingat manusia Papua. semakin dibunu. dan semakin ditindas .

Para Pelaku dan watak militeristiknya dipupuki dan merawatnya agar Operasian militeristik dan rasismenya terus menjaga eksistensi kolonisasi Papua, pengerukkan Alam Papua serta dehumanisasi, Depopulasi (kependuduk asli).

Posisi Gerakan  dan Mahasiswa Papua  (khususnya di komite kota Bali), telah menyatakan benci terhadap eksistensinya. Negara  kolonial Indonesia tidak berperikeadilan dan kemanusiaan dimata dunia.  Kita semua disini muak dengan busuknya kapitalis ini, muak dengan eksploitasi dan ketidak adilan, diskriminasi, kebohongan, publik dan  kemunafikan dan kebrutalannya.

Namun demikian, untuk mempertegasi Aliansi Mahasiswa Revolusioner dan menjadi Pemberontak diatas kebenaran sejarah, sebagian kecil dari bentuk keberadaan kita, kebencian kita, dan penolakan kita, 6 Juli 2017, AMP Bali telah gelar Aksi demonstrasi peringati Negara atas Budaya lupa dan sengaja malas-tahu atas semia tindakan kejahatan Kemanusiaan di Papua.

Aksi diakhiri dengan membacakan tuntutan dan sikap politik AMP oleh Kordinator.

Waaa.
Powered by Blogger.