Halloween party ideas 2015

Photo saat Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Ambon berdiskusi bersama Organisasi eksternal
"AMP KK Ambon Berdiskusi Akar Persoalan Pelangaran HAM di Tanah Papua"
Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Ambon, pada 24 November 2018, melakukan diskusi bersama Organisasi-organisasi di Kota Ambon Provinsi Maluku dengan tema yang di angkat adalah "Akar Persoalan Pelangaran HAM di Papua". Diskus tersebut di lakukan di Asrama Unpatti (Papua) mulai dari jam 17.30 WIT sore sampe berakhir jam 21.45 WIT Malam.

Dalam Diskusi, Edison Soningyufu yang  juga sekretaris KK AMP Ambon menjadi moderator , kemudian, Soningyufu mengarahkan peserta  undangan diskusi untuk perkenalan singkat dari masing-masing delegasi organisasi dan kemudian lanjut dengan penyampaian Materi oleh Ketua Komite Kota (KK-AMP) Ambon Abner Holago dengan Materi "Akar Persoalan Pelangaran HAM di Tanah Papua".

Dalam penyampaian materi Holago, memperkenalkan Perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) secara nasional dan kota, oleh kerena itu perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diposisikan secara Nasional maupun kota, lebih mengara pada Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self Determination) Bagi Bangsa Papua dari Kolonial Indonesia.

Materi akar pelanggaran HAM di Papua yaitu:

Diperjelaskan dari kenyataan sejarah 1961 hak manifesto kmerdekaan bangsa Papua Barat, 1963 merupakan aneksasi Papua Barat dan 1969 perkembangan penindasan paska PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang penuh dengan teror, intimidasi dan pembungkaman ruang demokrasi; sebab mengakui bahwa Keberadaan NKRI di West Papua Adalah Ilegal atas tanah Papua Barat yang merupakan dalang pemusnahan rakyat West Papua yang kini masih terjadi penjajahan di west papua selama 57-an tahun penderitaan rakyat West Papua terus terjadi hingga hari ini.

Di tinjau dari itu adalah kemerdekaan West Papua telah di deklarasikan sejaka 01 Desember 1961 bahwa West Papua adalah sebuah bangsa (Nation) yang merdeka sama seperti bangsa yang lain di dunia ini. seperti istilah lainnya adalah "Nation" atau "Bangsa" dalam sejaranya terbentuk dari komunitas masyarakat yang stabel atau tertentu, yaitu sebuah kesamaan bahasa, teritori (wilayah), kehidupan ekonomi, dan perubahan psikologis, yang termanifestasikan dalam sebuah budaya yang bersama"

Namun, perebutan wilayah West Papua secara Kecurangan, penipuan sejarah, diskriminasi, penyiksaan, pemenjaraan, pembunuhan dan Genosida atau kue-kue "otonomi khusus" di lakukan sejak bangsa Papua Barat di aneksasi sacara paksa masuk di Indonesia sejak 01 Mei 1961
Secara sejarah melihat Kebelakang Pada 27 Desember 1949 saat pengakuan kedaulatan negara republik Indonesia oleh pemerintah Belanda, West Papua adalah koloni tak berpemerintah sendiri dan diakui demikin oleh Amerika (PBB) dan Belanda, yang pada waktu itu menjadi penguasa administrasi kolonial-nya.

Rakyat West Papua telah Mendeklarasi kemerdekaan-nya pada tanggal 1 Desember 1961. Pada masa itu bangsa West Papua telah membentuk Dewan Niew guniea raad. Deklarasi tersebut tak diakui oleh pemerintah soekarno yang meganggap-nya sebagai Negara Boneka buatan Belanda. Akhirnya, Soekarno melakukan aneksasi terhadap west papua melalui program TRIKORA (Tiga Komando Rakyat) yang meniumpas rakyat Papua dengan beragam operasi militer di tanah West Papua.

Di tahun 1963, Ketika Indonesia mengambil ahli tangunggjawab administratif atas West papua, teritori itu tetap berstatus koloni tidak berpemerintahan sendiri yang berhak atas penentuan nasib sendiri dibawah hukum internasional. Hak itu diakui oleh Indonesia dalam New York Agreement dan Pertemuan lingar jati yang menguatkan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan hukum atas West Papua. Keberadaan Indonesia atas West Papua adalah administrasi kolonial yang bisa bersifat permanen hanya jika rakyat West Papua memilih integrasi melalui penentuan nasib sendiri dengan prosedur yang disyaratkan oleh hukum internasional.

Satu-satunya penentuan nasib sendiri yang dilakukan adalah PEPERA yang TIDAK SAH pada tahun 1969. TIDAK SAH, kerena hanya 1022 orang (4 orang lainnya tidak ambil bagian) yang terlibat dalam pemungkutan atau kurang dari 0,2% dari populasi Papua, yang dikondisikan setuju untuk integrasi dengan indonesia. Karena pengambilahlian tersebut TIDAK SAH, West Papua bukanlah bagian sah dari teritori indonesia. Namun, teritori tak berpemerintahan sendiri dibawah pendudukan.

Adapun juga, dengan ulasan tersebut untuk menjelaskan kenapa West Papua Itu di Aneksasi olek Indonesia, Sejarah orang Papua digambarkan dengan sejarah kekerasan, konflik, manipulasi, kepentingan, pembunuhan dan masih banyak bentuk-bentuk kekejaman yang dirasakan oleh rakyat Papua Barat mulai dari masuknya orang luar hingga sampai saat ini.

Sejarah panjang Papua Barat masuk ke dalam Indonesia melegitimasi koinflik yang terjadi, yang dilakukan oleh pemerintah indonesia kepada rakyat Papua Barat. Sejak 19 Desember 1961 adalah awal penjajahan Indonesia atas rakyat dan bangsa Papua Barat.

Sejarah orang Papua tercatat dan tidak bisa dilupakan, tanggal 1 Desember 1961 Papua telah mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka. Sebagai tanggapannya Presiden Ir. Soekarno mengumandankan  TRIKORA di Alun-alun Yogyakarta untuk mengagalkan pembentukan negara Papua Barat. Yang isinya: Pertama, gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan kolonial Belanda, Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia dan Ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan  kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Realis dari isi TRIKORA ini, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah Papua dari tanggan Belanda.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang operasi militer di Papua mulai dari Operasi Wisnumuri 1963-1965 yang dipimpin oleh A. Yani, Operasi Sadar 1965 dipimpin oleh R. Kartijo, Operasi Brathyudha 1966-1967 di pimpin oleh R. Bintaro, Operasi Tumpas 1967 dan Operasi Wibawa 1967-1970 di pimpin oleh Sarwo Edi. Melalui operasi Militer ini wilayah Papua Barat diduduki dan banyak orang Papua yang dibantai pada waktu itu.

Penentuan Pendapat Rakyat  (PEPERA)  1969 yang cacat hukum dan penandatanganan New York Agreement (Perjanjian New York) antara Indonesia Belanda yang disaksikan oleh Sekertaris Jenderal, U Thant dan Duta Besar Anerika Serikat untuk PBB, Ellsworht Bunker pada tanggal 15 Agustus 1962. Inti dari perjanjian ini adalah dilaksanakannya Tindakan Bebas Memilih (Act Of Free Choice) melalui mekanisme internasional dengan ketentuan Satu Orang Satu Suara (One Men One Vote).

PEPERA yang dilakukan pada tanggal 14 Juli-2 Agustus 1969 adalah cacat hukum dan moral. PEPERA dilaksanakan dengan sistem “Musyawarah untuk Mufakat” (Sistem pengambilan keputusan di Indonesia) yang bertentangan dengan isi dari New York Agreement, di mana dari 809,337 orang Papua pada saat itu yang memiliki hak pilih hanya diwakili oleh 1025 orang yang sudah diindoktrinasi untuk memilih Indonesia. Ironisnya lagi dari 1025 orang, Cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Disamping itu PEPERA 1969 dilaksanakan dengan teror, intimidasi, penangkapan dan pembunuhan (Pelanggaran Hukum dan Demokrasi). Kemenangan PEPERA secara cacat hukum dan moral ini akhirnya  disahhkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Resolusi 2504 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 7 Tahun 1971.

Papua Barat dari tahun 1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa. Namun, dua tahun sebelum PEPERA dilaksanakan di Papua Barat tepatnya tanggal 7 April 1967 Pemerintah Indonesia di bawah rezim Soeharto menandatangani Kontrak Kerja Pertama Freeport-McMaRon untuk membuka pertambangan Tembaga dan Emas di Timika Papua Barat. Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua ditandatangani pada 30 Desember 1991 dan soal perpanjangan Kontrak Kerja Freeport akan dibahas kiembali di tahun 2021 nanti. Kepentingan Amerika Serikat di Papua Barat, yang ditandai dengan adanya penandatangan Kontrak Kerja Freeport antara dan Pemerintah Indonesia. Maka, jelaslah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di menangkan oleh Indonesia secara cacat hukum dan moral.

Tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka dari NKRI dan cengkraman kepentingan negara-negara dunia pertama terus disuarakan rakyat Papua hingga saat ini. Tuntutan untuk memisahkan diri rakyat Papua dianggap sebagai sebuah upaya ilegal (melawan hukum atau tidak sah) sehingga Rakyat Papua Barat di berikan beberapa cap konyol seperti Separatis, Makar, anti Pembangunan, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) dan lain sebagainya. Semua cap ini menjadi surat “Izin” pemerintah Indonesia dan Negara Dunia pertama untuk tetap menanamkan hegemoninya lewat Praktek Penjajahan seperti Otonomi Khusus (OTSUS), Pemekaran Wilayah (Kabupaten/Provinsi), pembunuhan, pemerkosaan, penangkapan, pemerkosaan dan pemenjarahan sewenang-wenang diluar jalur hukum dan beberapa kejahatan lainnya.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia selalu menggunakan  pendekatan militeristik dalam menangani konflik antara Korporasi Pertambangan, Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua harus segera di hentikan. Karena dengan mengunakan pendekatan militeristik dan keamanan dalam menghadapi rakyat Papua yang memperjuangkan Hak-Haknya tidak akan pernah menyelesaikan berbagai  persoalan yang terjadi di Papua. Karena orang Papua tidak pernah mengakui bergabung bersama Indonesia melalui PEPERA 1969 yang tidak demokratis dan di laksanakan ulang Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua secara Demokratis adalah solusi dari semua persoalan yang terjadi di atas tanah Papua Barat.

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Komite Kota Ambon

Hormat diberi,
Hidup Bangsa West Papua!
Hidup Rakyat West Papua!

ilutrasi gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]
"Ikhtisar Tentang West Papua Dalam Arus Kejahatan Globalisasi (Bagian I)"
Oleh: Jhon Gobai***

West Papua, hingga akhir tahun 2018 persoalan kemanusiaan terus berlanjut. Makluk yang bernama Darurat kemanusiaan ini telah menjadi bagian dari kehidupan panjang orang West Papua.

Tanggal 7 Oktober 2018, satu (1) orang meninggal dunia karena kecelakaan lalulintas (tabrakan) di Dekai, Yahukimo. Tragedi itu memicuh saling perang antar-kelompok korban dan pelaku pengendara. Akibat-nya telah menewaskan 4 orang dan 71 orang (masyarakat sipil) lainnya mengalami luka berat. Ironis-nya, anggota Brigadil Mobil (BRIMOB) menewaskan 1 orang remaja dan 3 remaja lain-nya luka berat akibat terkena peluru senjatah laras panjang saat sedang terjadi pertikaian. Di Oksibil-Pegunungan Bintang, pada 2 Oktober 2018, akibat perebutan jabatan Bupati, terjadi konflik antar-kelompok yang terbagi dalam massa pro dan kontra Bupati terpilih Oksibil, Costam Oktemka, 1 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka akibat kena serangan peluruh senjatah milik anggota Polisi dan Brimob (yang saat itu berposisi dibarisan massa pro Bupati) dan anak-panah milik massa pro-kontra.  Di tanggal yang sama terjadi pula konflik yang mengakibatkan belasan rakyat berjatuhan di kota Wamena. Begitu juga juga di Kab. Puncak Jaya.

Peristiwa darurat kemusiaan terus terjadi sejak pendudukan Kolonialisme Belanda hingga Indonesia. Orientasi-nya modal, sehingga persoalan kemanudiaan ini tak pernah diperhatikan secara manusiawi oleh rezim.

Tak hanya itu. Peristiwa kemanusiaan lain-nya adalah Mati Misterius. Peristiwa ini dikenal dengan pembunuhan dengan pola pembunuhan di malam hari. Pelaku-nya hanya Tuhan saja yang tahu. Aparat Kepolisian pun tak pernah mengusut satu kasus pun. Rakyat selalu dikagetkan ketika mayat berjatuhan di dimana-mana. Peristiwa ini sudah lama terjadi dan setiap hari. Disusul lagi peristiwa tabrak lari. Pelakunya selalu melarikan diri dan pihak berwajib tak pernah menangkap hingga terungkap siapa pelaku kejahatan itu. Selanjutnya, peristiwa penyakit misterius. Rakyat West Papua terus berduka ketika puluhan manusia West Papua mati serentak dalam waktu yang bersamaan. Misal, kematian 174 anak di Yahukimo pada 2015; 86 anak meninggal akibat Gizi Buruk di Asmat, 68 anak di Deiyai (2018), dan kini makluk misterius itu menyerang warga Pegunungan Bintang.

Permasalahan lain yang berhubungan erat dengan kemanusiaan adalah praktek sistim tanpa masa depan di West Papua. Proyek-proyek negara Indonesia, pertambangan, perkebunan dan jenis-jenis investasi-investasi lain, dan proyek keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Indonesia mengancam kehidupan rakyat West Papua.

Di atas kondisi darurat kemanusiaan di West Papua, Jokowi terus masifkan pembangunan jalan dan infrastruktur tanpa melihat dan memahami nilai kemanusiaan rakyat West Papua. Kepentingan Pilpres, Jokowi dan Prabowo juga terus bangun propaganda murahan di Papua. Elit politik lokal saling merebut kekuasaan rakyat yang jadi tumbal. Spanduk dan Poster Calek anggota legislatif masif dikampanyekan dengan melegitimasi persoalan kemanusiaan di West Papua untuk mencari jabatan dalam sistim Indonesia yang mengkoloni.

Disisi lain, Rezim Jokowi-JK, Elit Papua dan Pihak PT. Freeport Indonesia terus melakukan negosiasi Perpanjangan galian dan status PT.FI tanpa melihat persoalan kemanusiaan dan mendengarkan Aspirasi Rakyat West Papua selama ini. Selanjutnya Elit Lokal Papua dan Jakarta juga membicarakan status Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, yang sesungguhnya tak berdampak signifikan bagi kemajuan dan perbaikan realita sosial rakyat West Papua. Sebab problem utama, disisi lain, adalah kekuasaan penjajahan Rezim Indonesia yang sangat masif dilakukan; dan tentu manfaatnya untuk langgengi kepentingan akses modal bagi pemodal.

Sehingga berkesimpulan bahwa West Papua menjadi idola kaum penguasa dan kepentingan vital Kapitalis Global serta kapitalis-birokrat. Modal menjadi hasrat kaum pemodal sehingga rakyat West Papua menjadi tumbal atas akumulasi kepentingan-nya. Dan sejarah membenarkan hal itu. Otsus, dan program rakitan Jakarta untuk West Papua itu tentu hanya untuk membenarkan West Papua adalah wilayah yang di koloni, dimonopoli, dan dikuasai, dan dikontrol atas kepentingan ekonomi politik Imperialisme yang mengkoloni.

Pendudukan Indonesia dengan pola militeristik membuka lahan bagi Amerika dan sekutu-nya tanam jangkar modal barang dan Uang di West Papua. Sehingga Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969 praktek-nya cacat hukum Internasional dan memperoleh suara manipulatif dibawa tekanan Militer. Pepera harus dimenangkan untuk membenarkan pendudukan Indonesia di hadapan dunia Internasional sehingga mendapatkan legalitas Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia bagi keberadaan Freeport di Gubung Nemangkawi. Freeport sudah beroperasi di Timika sejak 2 tahun sebelum Pepera dilaksanakan. Sehingga pendudukan Indonesia dan perusahaan raksasa milik AS itu, sebanyak 500.000 juta jiwa orang Papua telah hilang dalam pembantaian Militer sejak 1962 hingga 2004. Hingga detik ini, rakyat West Papua adalah sebagian dari jutaan rakyat korban kepentingan Imperialisme di dunia.

Masyarakat dunia terus menjadi tumbal rakusnya sistem kapitalisme monopoli dunia (Imperialisme), yang kenyataannya terus membawa krisis demi krisis yang bebannya selalu ditimpakan di atas pundak rakyat. Imperialisme terus memaksakan kebijakan ekonomi Neoliberal-nya diberbagai negeri melalui berbagai skema dan menggerakkan seluruh Instrumen penghisapan-nya. Lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan global-nya seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF), Bank Dunia (World Bank-WB) dan, organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization-WTO)yang dilahirkan dari sistem Bretton Woods yang dibentuk sebagai penggerak ekonomi dan keuangan global paska Perang Dunia dan Depresi besar (Great Depression) tahun 1930an. Pada tahun ini, pada 12-14 Oktober 2018 mendatang, Indonesia menjadi Tuan Rumah IMF-WB yang diselenggarakan 2018 di Nusa Dua Bali yang lalu. Pertemuan ini merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang menghadirkan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota serta sektor privat, akademisi, NGO dan media. Pertemuan tersebut akan mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terkini, antara lain: a). Pengurangan kemiskinan; b). Pembangunan ekonomi internasional; dan c). Isu-isu global lainnya.

IMF, Word Bank dan WTO Menumpas Rakyat

Organisasi perdagangan Dunia/Word Trade Organization (WTO) menciptakan kesengsarahan manusia di dunia dengan menguasai pasar dan lahan pertanian. WTO juga disuport oleh Bank Dunia (Word Bank) dan Bank Moneter Internasional (IMF). Organisasi perdagangan ini didominasi oleh beberapa negara industri maju, seperti Amerika Serikat, dan Inggris Raya serta lain-nya.

Dalam kenyataan-nya, WTO mempraktekan aturan bebas investasi dan perdagangan murah kepada semua anggota WTO. Sehingga negara berkembang, seperti Republik Indonesia tetap menjadi korban dan rakyat Indonesia, terutama Petani memanggul beban derita-nya. Dengan dibuat-nya aturan batas maximun dan minimun ekspor/impor produk diatas 10% dan pembatan produk lokal dengan adanya aturan hak paten dan banjirnya barang-barang murah di pasar, Produk Indonesia (lokal) makin ditekan oleh arus pasar bebas itu.

Indonesia pernah berada dalam daftar negara eksportir Beras. Tetapi krisis sejak 1998 yang berkepanjangan hingga 2008, sampai saat ini IMF memberikan jerah kepada Indonesia dengan pinjaman menghadapi kritis tersebut. Hingga detik ini Indonesia termasuk Negara Importir beras murah dari luar negeri sehingga dampak-nya problem persaingan produk beras lokal. Apa lagi sekarang sudah ada hak paten biji beras tertentu dari AS. Ini mengancam perkembangan produk lokal. Lebih parah lagi adalah kondisi keberadaan rakyat West Papua.

Kenyataan-nya, rakyat West Papua terus berada dalam pengaruh kekuasaan yang dominasi. Hegemonik imperialisme membuat rakyat bergantung kepada Uang dan produk dari luar. Sejak Indonesia menerima beras Bulog, Impor dari luar, dibanjirkan kepada rakyat West Papua dengan semangat mengatasi produk tradisional. Tetapi tak diberdayakan bagimana bercocok-tanam padi; Begitu pula dengan banjir-nya Uang Otonomi Khusus, 1 Miliyar Dana Desa tampa memoderenisasi rakyat West Papua. Tentu-nya makluk ketergantungan kepada uang dan barang impor itu diciptakan kepada rakyat west Papua untuk kepentingan pasar barang dan Modal.

Rakyat West Papua dialihkan pandangan dengan konflik horizontal, pemilukada, Dana Desan, Togel; pembunuhan, penangkapan, tabrak lari, mati misterius, dan sebagai-nya. Sementara Sawit sedang babat hutan dan rawah mengelilingi pulau Papua dari Pesisir pantai hingga pegunungan; penggalian Bumi legal dan ilegal terus menguras isi SDA; pembangunan pangkalan-pangkalan Militer dan pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan. Semua ini kepentingan-nya akses modal kapitalisme internasional.

Sehingga, kaum penjajah, Imperialis (pemodal bank dan pemodal Industri) dan kapitalis-Birokrat tetap bersemangat ketika melihat rakyat west Papua tenggelam dalam konflik-konflik horizontal yang diciptakan oleh oknum-oknum tertentu. Mereka membiarkan kita terus baku bunuh, memelihara konfik, dan terus memperbesar agar kita dan energi kita habis disitu. Sementara perampasan lahan dan pengeruhkan SDA sangat ganas dilakukan. Mereka mengingikan persoalan darurat kemanusiaan itu terus terjadi di West Papua.

Sehingga kondisi ini mengharuskan rakyat West Papua menentukan kondisi objektif yang baru, yakni bebas dari penindasan dan cengkraman kekuasaan yang menindas, memenjarah, dan menguras SDA. Tak ada jalan lain merebut pembebasan itu didalam kerangka Rezim (Indonesia) antek Imperialis ini, selain jalan revolusi menuju Pembebasan Nasional West Papua.

Penulis adalah Katua Umum Aliansi Mahasiswa Papua

Gambar pada saat konfresni SEPAHAM bersama di Jayapura
"KONFERENSI SEPAHAM: Konsolidasi Mahasiswa Papua Se-Indonesia Untuk Membangun Persatuan Nasional Melawan Imperialisme, Kapitalisme, Kolonialisme, Militerisme, Dan Seksisme Di Papua"
Konferensi Serikat Perjuangan Mahasiswa (Sepaham) Papua
Koran Kejora- Pada 15 November 2018 di  Jayapura solidaritas Mahasiswa Papua telah melakukan konsolidasi bersama dan konfrensi untuk membangun persatuan nasional di Papua Barat, seperti yang di release di bawa ini,

Setengah abad perjuangan rakyat Papua semakin hari sudah tidak mampu dihentikan oleh kolonialisme dan militerisme Indonesia. Gerakan-gerakan perjuangan rakyat Papua, baik mahasiswa, buruh, masyarakat adat, hingga gerakan diplomat semakin hari merubah wujud perjuangannya sesuai konteks ketertindasan hingga membuat kolonialisme Indonesia menggunakan berbagai pola represif untuk menekan segala bentuk perlawanan rakyat Papua yang berujung segala jenis pelanggaran-pelanggaran HAM hingga genosida sistematis etnis Melanesia di Papua.

Disamping itu wilayah koloni Papua menjadi wilayah yang subur bagi praktek-praktek kapitalisasi, seperti: perampasan-perampasan tanah adat untuk kepentingan industri, bahkan perusahaan multi kapitalisme seperti MIFEE, BP Tangguh, PT. Freeport, dan lain-lain menjadi bargaining penting untuk kapitalisme agar tetap eksis menghisap dan menjajah rakyat dan tanah Papua. Masyarakat adat Marind di Merauke dihancurkan kehidupan dan masa depannya oleh perusahan-perusahan multi internasional MIFEE yang membuat rakyat disana pecah-belah dan penindasan terus terjadi disana. Juga buruh-buruh Freeport di PHK tanpa alasan yang jelas membuat banyak buruh harus terancam hidupnya, juga wilayah ekspolitasi yang mencapai 2000an industrualisasi besar lainnya yang tersebar di Papua. Tanah-tanah adat milik rakyat diambil alih oleh Negara untuk digadai kepada industri-industri multi nasional, arus ekonomi orang Papua menciptakan ketergantungan yang membuat rakyat tak mampu memproduksi ekonomi lokal dan kebudayaan akibat pengalihan fungsi hutan dan alam Papua.

Selain itu, praktek kolonisasi membuat Papua terisolasi oleh media internasional yang membuat arus ilmu ilmu pengetahuan, informasi media, dan lain-lain diperhambat bahkan membuat rakyat Papua terhegemoni dalam kekuasaan kolonialisme Indonesia. Selain pembunuhan dan penghilangan nyawa rakyat Papua, militer juga sudah mulai melakukan penindasan dengan praktik-praktik halus, seperti dengan pendekatan menjadi guru, perawat, dan lain-lain yang bertujuan untuk membuat rakyat Papua trauma dan hidup dalam ketakutan intimidasi militer.

Dalam kondisi ini juga posisi perempuan Papua pun mengalami penindasan yang cukup parah oleh sistem kapitalisme dan kolonialisme Indonesia. Kolonialisme yang begitu kental membuat kesalahpahaman di dalam peran kerja manusia laki-laki dan perempuan dalam melihat situasi ketertindasan di Papua. Akibatnya perempuan Papua dihambat kehidupannya, baik dalam kehidupan kesehariannya mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, bahkan dalam organisasi-organisasi.

Praktik kolonialisme membuat rakyat Papua terpecah belah, dengan adanya produk-produk pemekaran desa, distrik, daerah, wilayah, dan provinsi, yang membuat rakyat Papua hidup dibawa ketergantungan kolonialisme dan kapitalisme Indonesia, kapitalisme internasional, dan imperialisme. Situasi kolonisasi ini membuat gerakan dan rakyat Papua berkembang lambat.

United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) sebagai wadah persatuan pun dihambat oleh koloniasime Indonesia untuk kepentingan politik dan ekonomi Indonesia. Sektor-sektor nelayan, buruh, masyarakat adat, mama-mama pasar dan lain-lain dihambat hidupnya demi kepentingan industri-industri yang sangat merusak tanah dan manusia Papua.

Bahkan dalam melanjutkan eksisistensinya prakteks kolonialisme kemudian berlanjut hingga ranah pendidikan, seperti kapitalisasi, militerisasi, dalam kampus-kampus di Papua. Tunjangan iuran kuliah (UKT) yang terus naik tiap tahunnya dan berbanding terbalik dengan affirmative action di bidang pendidikan rancangan UU Otsus, berakibat pada banyak mahasiswa Papua yang meninggalkan kampus karena alasan-alasan tidak punya biaya kuliah. Juga praktek-praktek militeris yang sudah berani-berani masuk kampus dan mengintervensi kampus yang membuat mahasiswa trauma dan tidak konsentrasi dalam proses pendidikan, seperti halnya yang terjadi di kampus MUSAMUS Merauke. Selain itu juga proses pendidikan kampus yang memproletarisasi mahasiswa menjadi intelektual yang tidak mandiri dan hanya bergantung dan diatur oleh kapitalis dan kolonial Indonesia, yakni pendidikan yang setralistik.

Dengan melihat kondisi-kondisi ini, bahkan sudah adanya banyak gerakan-gekan mahasiswa Papua yang berfokus dengan berbagai isu, mulai dari isu hak penentuan nasib sendiri, hingga isu-isu sektoral di atas, mulai dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Forum Independen Mahasiswa (FIM) West Papua, Gerakan Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Papua (Gempar-Papua), serta Solidaritas Nasional, Mahasiswa, dan Pemuda Papua Barat (SONAMAPPA), telah melakukan konferensi bersama yang melahirkan sebuah gerakan persatuan yaitu Serikat Perjuangan Mahasiswa Papua (Sepaham).

Dalam konferensi tersebut telah diputuskan secara kolektif dan demokratis Sepaham Papua sebagai gerakan bersama mahasiswa untuk mempersatukan gerakan dengan isu-isu bersama dalam rangkat memperkuat agenda-agenda bersama ke depan. Dengan tuntutan-tuntutan yang telah diputuskan bersama: anti imperialisme, anti kolonialisme, anti militerisme, anti kapitalisme, dan anti seksisme karena musuh-musuh ini adalah akar dan dalang kejahatan perpecahan, pembunuhan, dan perampasan tanah dan manusia Papua.

Maka, kami memutuskan membangun Sepaham sebagai wadah untuk mendorong konsolidasi mahasiswa Papua se-Indonesia untuk membangun persatuan nasional melawan enam musuh di atas sebagai solusi untuk pembebasan nasional Papua. Kami menyerukan kepada semua gerakan rakyat Papua, untuk sama-sama mendukung inisiatif kami gerakan mahasiswa sebagai pusat perlawanan gerakan mahasiswa.

Sekian dan terima kasih.

Aliansi Mahasiswa Ppaua (AMP), Gerakan Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Papua (Gempar-P) , Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP), dan Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat (Sonamapa)

Serikat Perjuangan Mahasiswa (Sepaham) Papua

Nelius Wenda
Juru Bicara

Gambar Ilustrasi oleh Aliansi Mahasiswa Komite Kota Ambon
"Konfertak dan Terbentuknya AMP Komite Kota AMBON"
Koran Kejora - Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua Ambon (KK AMP Ambon) telah terbentuk pada 18 November 2018. Pembentukan ini dilakukan melalui Pendidikan Politik dan dilanjutkan dengan konferensi tingkat kota selama tiga hari, sejak 16-18 November 2018.

Melalui konferensi telah terpilih struktur Komite Kota, Kamerad Abnrer Holago terpilih sebagai ketua Komite Kota, Eddidon Soningyufu sebagai sekertaris, Yuriko Syakema sabagai bendahara Komite Kota dan disusul Biro-bironya. Proses pemilihan ini dilakukan secara demokratis oleh peserta dikpol/konferensi.

Secara resmi, oleh pengurus Komite Pusat AMP, Adhen Dimi, disahkan struktur Komite Kota dan ucapkan selamat kepada kawan-kawan terpilih untuk memikul tanggungjawab perjuangan ini, lebih khususnya kerja-kerja penyadaran, pengkaderan, dan melakukan aksi perlawanan yang tak terpisahkan dari perjuangan Pembebasan Nasional West Papua.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat

ilustarasi Gambar oleh Jefry Wenda"Persatuan Kita Dan Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat"

Persatuan itu relatif maka perjuangan itu mutlak", demikian ungkapan Pace Botak, Pemimpin revolusi Bolshevik, Paman V. I Lenin.
Oleh: Jefry Wenda***

Tidak terlepas dari sejarah perjuangan pembebasan Nasional Bangsa tertindas di seluruh dunia dalam meghadapi dominasi negara-negara Imperialisme dan Kolonialisme yang hegemonik. Begitu juga perjuangan pembebasan asional Papua Barat (West Papua) saat ini, yang telah, sedang dan masih terus berjuang membebaskan diri-nya dari cengkraman penindasan dan pegisapan oleh negara-negara Imperialisme dan majikan–setia-nya, Kolonialisme Indonesia.

Dari sekian banyak gerakan pembebasan Nasional di seluruh dunia, salah satu gerakan perlawanan rakyat yang telah bebas dari penjajahan yang letak-nya secara geografis mendekati wilayah Papua Barat ialah, gerakan perjuagan pembebasan rakyat Timur–Leste (Maubere) saat itu. Perjuangan Rakyat yang heroik ketika menghadapi musuh sejatinya Kolonialisme Indonesia.

Selain itu, diluar dari Asia, perjungan pembebasan Nasional melawan dominasi Imperialisme di Afrika Selatan dan juga di Amerika Latin dengan cita-cita membangun Sosialisme, masyarakat tanpa kalas, seperti; Revolusi di Cuba dipimpin oleh Fidel Castro dan Ernesto Che Guevara yang akhir-nya berhasil menjatuhkan rezim dikatator Batista, Hogu Caves Fiere yang terinspirasi oleh Simon Bolivar dan juga didorong kuat oleh kawan dekat-nya Fidel Castro sehingga berhasil mengambil alih kekuasaan melalui kudeta Militer. Dan masih banyak lagi perjuangan pembebasan Nasional maupun perjuangan untuk mewujudkan Sosialisme hingga saat ini sedang berlangsung di berbagai negri, yang tentu saja masih relevan untuk di jadikan referensi bagi gerakan perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat hari ini.

Kemenangan-kemenangan revolusi di berbagai negri jajahan dalam menumbangkan kekuasaan kolonialisme dan tua-nya Imperialisme selalu saja membutuhkan yang nama-nya "Persatuan Nasional". Itulah kunci utama dari sebuah gerakan Pembebasan Nasional.

Berbagai macam gerakan perlawanan Rakyat Papua Barat sejak awal tahun 1960-an hingga saat ini, telah kita lalui, banyak memberikan pelajaran penting bagi perjuangan pembebasan Nasional dalam mengusir penjajah–Indonesia dari bumi tercinta kita, tanah air Papua Barat. Gejolak perlawan rakyat yang tiada perna berhenti, baik perjuagan bersenjata, aksi massa dan diplomasi. Dan dalam dinamika pasang naik dan surut perjuangan pembebasan Nasional tidak ada motif lain, selain perjuangan melawan musuh bersama rakyat Papua Barat yaitu Kolonialisme dan Imperilisme.

Masih dalam ingatan sejarah, setelah tebuka-nya pipa keran Demokrasi di Indonesai saat setelah di tumbangkan rezim diktator Soerharto pasca 1998, telah memberikan wajah baru bagi demokrasi di Indonesia dalam hal kebebasan berekspresi atau penyampaian pendapat secara terbuka, baik bagi rakyat Indonesia secara umum dan khusus rakyat Papua Barat.

Ditegah perubahan perbaikan akan Demokrasi di Indonesia, degan terakumulasi-nya—kesadaran rakyat Papua Barat untuk menentukan status Politik sebagai sebuah bangsa yang merdeka, kemudian dikonsolidasikan dalam persatuan Nasional melalui Musyawarah Besar (Mubes) pada tahun 2000, sebagai langkah strategis guna mempersiapkan kogres II 2000 melalui kendaraan politik, Persidium Dewan Papua (PDP), yang dipimpin oleh Theys Hiyo Eluay sebagai Pemimpin Gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat.

Tentu saja, konsolidasi tersebut merupakan konsolidasi bersejarah bagi gerakan rakyat Papua Barat, yang pertama muncul berdasarkan kesadaran rakyat yang menginginkan kejelasan atas status politik-nya sebagai sebuah Bangsa yang "Merdeka" dari penjajah Indonesia. Namun sayang, gerakan tersebut tidak bertahan lama, ketika Theys Hiyo Eluay di dibunuh oleh Militer (kopasus), akibat dari ketakutan Kolonialisme Indonesia akan gerakan perjuangan pembebasan Nasional yang semakin kuat dan nampak saat itu.

Kemudian, pada tahun 2014, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dibentuk di Vanuatu, sebagai wadah persatuan nasional. ULMWP yang dibentuk mewakili tiga faksi perjuangan WPNCL, NRFPB dan PNWP. Tidak bisa kita dipungkir lagi bahwa hadir-nya ULMWP sebagai wadah persatuan yang di bentuk merupakan desakan atau tuntutan negara-negara Pasifik di Melanesian Sperhead Group (MSG), sesuai tujuan dibentuknya, guna menjadi salah satu anggota MSG. Artinya, jelas bahwa terbentuknya ULMWP di Vanuatu menjadi sebuah wadah persatuan yang tidak berdasarkan pada kebutuhan (situasi objektif) di tanah air, juga dilakukan tanpa didahului konsolidasi-konsolidasi secara matang. Hal ini akan nampak ketika persaingan diantara kelompok tua, yang ambigu dan keras kepala terus mengkampanyekan ide-ide mereka tanpa menempatkan strategi-taktik (stratak) yang tempat, dan tidak bertolak dari situasi objektif penindasan dan pengisapan yang dihadapi rakyat Papua Barat. Akibat-nya, muncul perbedaan pandangan dintara faksi yang semakin tajam sehingga menimbulkan perpecahan yang sagat fatal di internal ULMWP itu sendiri.

Melihat akan dinamika perjuangan dan persatuan yang cacat tersebut maka, pertanyaan—penting yang harus dijawab oleh semua komponen gerakan perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat hari ini adalah; Apa yang menjadi titik tolak dari persatuan kita? Apa tujuan dari persatuan kita atau untuk apa kita bersatu? Dan bagimana persatuan itu diperkuat dengan meneriama berbagai macam pandangan yang berbeda dari faksi/komponen gerakan dan individu dalam gerakan perjuangan? Singkatnya, persatuan seperti apa yang dibutuhkan hari ini? Tanpa menjawab pertanyaan ini, kita tidak akan mampu megetahui siapa musuh sejati kita, kekuatan dan kelemahan, kekurangan dan kelebihan, dan tentu saja kita akan sulit menempatkan straktak dan Programatik bersama sebagai acuan gerakan perjuangan pembebasan Nasional.

Sudah tentu persatuan yang ideal yang harus dibagun adalah persatuan yang demokratik, kerakyatan dan progresif. Persatuan yang demokratik; persatuan yang menghargai kebebasan berekspresi (bebas berpropaganda)–kebebasan bagi setiap kelompok atau setiap faksi organisasi di dalam persatuan itu sendiri untuk mencerminkan ekspresi politik-nya, persatuan yang bisa saling berdebat secara ilmiah degan menyampaikan, atau megutarahkan pikira-nya yang matang dan dewasa. Pasatuan yang progresif; persatuan yang tidak memandang latar belakang, suku, ras, agama, etnis, dan persatuan yang tidak memandang kepentingan satu kelompok semata karena keras kepala. Persatuan kerakyatan; persatuan yang mementingkan kepetingan rakyat, dengan melibatkan rakyat Papua Barat, mendorong rakyat turut aktif berpartisipasi dalam perjuangan pembebasan Nasional, dan persatuan yang sadar akan musuh sejati rakyat Papua Barat yaitu; Kolonialisme dan Imperialisme sebagai musuh sejati rakyat.

Adalah sebuah hukum sejarah bahwa perjuangan melawan penindasan dan pegisapan karena kehadiran kolonialis Indonesia maupun penindasan dalam bentuk lain yakni eksploitasi karena Imperialisme. Kedua, sistem penindasan tersebut harus dihadapi secara sistematis pula melalui pengalaman berjuang secara kolektif, pengalaman aksi secara kolektif dan degan programtik yang tepat, maka niscaya kemenagan itu akan terwujud.

Sehingga, menjadi kebutuhan yang mendesak! Hari ini adalah, mendorong semua komponen gerakan ditanah air Papua Barat baik pemuda–mahasisiwa, masyarakat adat, perempuan, buruh, non-Papua/(amber), komititas teologia; kristen, kristen-katolik, islam, dan secara umum Rakyat Papua Barat yang menganggap diri-nya bagian dari bagsa Papua Barat, untuk bersatu dan bersama bersama membangun persatuan Nasional sebagai kekuatan pengerak revolusi Papua Barat.


Penulis adalah aktivis self-determination

Photo ilustrasi oleh koran kejora, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]
"KP AMP AMBON: Refleksi 17 Tahun Penculikan dan Pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay"
Oleh: Komite Persiapan Aliansi Mahasiswa Papua Ambon***

Penculikan dan pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay (64), Ketua Presidium Dewan Papua (PDP), merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran HAM yang pernah di lakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Rakyat Papua Barat (Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua Barat ini, berawal semenjak Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia mendeklarasikan Trikora, pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Isi Trikora,pertama bubarkan "Negara Boneka" Irian Barat buatan Belanda; kedua, mobilisasi massa; dan ketiga, kibarkan sang saka merah putih di Irian Barat.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan ke Papua Barat seperti Operasi Mandala, Operasi Sadar, Operasi Brathayuda, Operasi Wibawa, Operasi Jayawijaya, Operasi Sapu Bersi I dan II, Operasi Galang I dan II, Operasi Tumpas dan masih banyak lagi operasi-operasi yang di lakukan di Papua saat ini.  Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua Barat yang telah dibantai pada waktu itu.
Lahirnya Reformasi memberikan “angin segar” bagi rakyat Papua Barat untuk memperjuangan kemerdekaan negara secara terbuka. Kebangkitan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri meningkat tajam, dengan melakukan beberapa hal diantaranya: Demonstrasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, Surat Kongres Amerika Serikat dan Robert F. Kenedy  Memorian. Selanjutnya,  Aksi Pengibaran Bintang Kejora, Pendirian FORERI, Tim Pencari Fakta, Deklarasi 1 Agustus 1999, Dialog Tim 100 di Jakarta yang dinamakan “Dialog Papua-Jakarta”, Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat  Papua 2000, Kongres Rakyat Papua II (2000).

Nama Almarhum Theys Hiyo Eluay pernah begitu populer di awal tahun 2000-an, sebagai salah satu tokoh yang mempunyai pengaruh cukup besar bagi rakyat Papua. Theys merupakan tokoh pejuang yang berjuang untuk melawan ketidakadilan, penindasan yang dialami rakyat Papua Barat. Pemimpin besar Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua ini terpilih sebagai Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) melalui Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat pada Mei - Juni 2000, yang kala itu mendapat persetujuan langsung oleh Presiden Gus Dur.

Konon, keberadaan PDP ini dianggap menjadi ancaman bagi negara karena dikhawatirkan akan menjadi cikal bakal lepasnya Papua Barat dari bingkai NKRI. Pada 10 November 2001, tepatnya 17 tahun yang lalu, Pemimpin Besar Bangsa Papua Barat, Dortheys Hiyo Eluay, ditemukan tewas dalam mobilnya di Kilo Meter 9, Koya, Muara Tami, Jayapura. Belakangan diketahui, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) telah menculik dan membunuhnya.

Untuk memahami lebih jauh tentang tokoh karismatik ini, perlu lebih jauh kita memahami biografi-nya, nilai-nilai perjuangan-nya dan refleksi bagi kita, kaum mudah Papua Barat hari ini. Bertolak dari sini, buah perjuangan-nya menjadi sebuah filosofi awal kita membangun ruang dan strategi kita demi tercapai-nya pembebasan Nasional bangsa Papua Barat.

Dortheys Hiyo Eluay (lahir di Sereh, Sentani, Jayapura, 3 November 1937 – meninggal di Muara Tami, Jayapura, 10 November 2001 pada umur 64 tahun) adalah mantan ketua Presidium Dewan Papua (PDP), yang didirikan oleh mantan presiden Indonesia Abdurrahman Wahid.

Theys dididik di sekolah dasar lanjutan (Jongensvervolg School) di Yoka, pada masa penjajahan Belanda. Dia mempelajari meteorologi dan lalu bekerja sebagai asisten ahli meteorologi di Badan Metereologi dan Geofisika Pemerintah Hindia Belanda. Keluarganya merupakan kepala adat (ondoafi) di Kampung Sereh. Theys sendiri kemudian menjadi ondoafi berkat pendidikannya yang lumayan tinggi.

Tahun 1977, Theys pindah ke Golkar. Ia menjadi anggota DPRD I Irian Jaya hingga tahun 1992. Tahun 1992, Theys membentuk Lembaga Musyawarah Adat (LMA) yang menyatukan 250 suku Papua. Theys terpilih dan dinobatkan selaku Pemimpin Besar LMA Papua. Ia kemudian menobatkan diri jadi Pemimpin Besar Dewan Papua Merdeka.

Pada 1 Desember 1999, Theys mencetuskan dekrit Papua Merdeka serta mengibarkan bendera Bintang Kejora. Lalu pada Mei-Juni 2000, ia mengadakan Kongres Nasional II Rakyat Papua Barat, yang lalu dikenal sebagai Kongres Rakyat Papua, Jayapura. Dalam kongres itu, Theys terpilih sebagai Ketua PDP.

Pada Sabtu, 10 November 2001, sehabis mengikuti acara di Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Tribuana Hamadi, Jayapura. Saat dalam perjalanan pulang, ia sempat menghubungi istrinya, Yaneke Ohee Elluay. Namun, tak lama kemudian, Ari yang menjadi sopir Theys mengabarkan kalau ia dan Theys tengah diculik. Begitulah, esoknya Theys ditemukan tewas di dalam mobilnya yang tersungkur ke jurang, dekat Skyland Jayapura.

Dari hasil penyidikan, ternyata pembunuhan ini dilakukan oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Beberapa anggotanya, antara lain Letkol Hartomo, dipecat secara tidak terhormat.
Theys akhirnya dimakamkan di Sentani (Lapangan Theys Hiyo Eluai) tempat kelahirannya Sentani. Pemakamannya dihadiri lebih dari 10.000 orang Papua dan non Papua.

Dalam  kehidupannya Theys sangat menujung tinggi nilai kemanusiaan terhadap sesama. Perjuangan secara kemanusiaan menjadi dasar untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat secara damai. Perjuangan-nya juga tidak memandang agama atas sikap politik-nya. Theys mampu mencuri hati rakyat non Papua di Papua Barat sebagai bentuk momentum langkah awal kemerdekaan, pada saat itu.

Theys telah mewariskan dan meninggalkan senjata paling ampuh, yaitu perlawanan dengan cara damai berdasarkan kasih dan santun adat. Perlawanan damai-nya melegitimasi perlawanan santun adat asli orang Papua Barat.

Pada saat masyarakat terpeceh-belah dalam faksi-faksi yang pro Merdeka, Otonomi dan Federasi sekitar tahun 1999, Theys pernah menasehati semua pihak, khususnya rakyat Papua Barat supaya tetap bersatu. Kata Theys, “Kita sebagai orang Papua boleh berbeda dalam pilihan: otonomi, merdeka atau federasi, tetapi kita harus tetap bersatu dalam satu bingkai, yaitu bingkai Papua”. Ini adalah cara Theys mempersatukan semua unsur rakyat Papua dengan kepentingan-nya yang amat beragam.

Dari perjuangan Theys yang diulas  di atas ini, yang menjadi kebutuhan yang mendesak bagi  rakyat Papua Barat, hari ini adalah, mendorong semua komponen gerakan ditanah air Papua Barat baik pemuda–mahasisiwa, masyarakat adat, perempuan, buruh, non-papua/(amber), komunitas teologia; kristen, kristen-katolik, islam, dan secara umum Rakyat Papua Barat yang menganggap dirinya bagian dari bagsa Papua Barat, untuk bersatu dan bersama bersama membangun persatuan Nasional sebagai kekuatan pengerak revolusi Papua Barat.

Demikian-lah semangat perjuangan Theys Hiyo Eluay yang mesti kita lanjutkan. Persoalan Penculikan dan Pembunuhan Theys Hiyo Eluay, tidak bisa lihat sebatas pelanggaran HAM atau mengenang-nya dengan cara-cara moralis seperti memasang lilin, memajang foto dan berbagai macam lain-nya yang membangkitkan rasa kasihan. Itu “saja” tidaklah cukup untuk menghargai perjuangan Theys Hiyo Eluay. Cara paling baik untuk menghargai perjuangan Theys Hiyo Eluay, adalah dengan melanjutkan perjuangan-nya untuk membebaskan rakyat Papua Barat dari pengisapan dan penindasan. Dengan begitu, Theys Hiyo Eluay tidak akan pernah mati, Ia akan selalu ada dalam jiwa-jiwa yang berlawan.

Hasil Diskusi KP AMP Ambon 10 November 2018
_________________________________

Referensi:
1. Baca Juga: http://korankejora.blogspot.com/2015/11/refleksi-perjuangan-bapak-theys-hiyo.html

2.Baca Juga: https://suarapapua.com/2014/11/10/melawan-lupa-penculikan-dan-pembunuhan-theys-h-eluay-oleh-kopassus-bermotif-politik-bagian-i/

ilustrasi Gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]
"Rakyat Keliru Siapa Yang Berjuang Papua Merdeka"
Oleh: Nipson Murib***


"Kekeliruan Rakyat Papua Atas Ucapan-Ucapan Pimpinan  Pribumi Menggunakan IsU Papua Merdeka"

Sayang Sekali!!!! Menjadi Rakyat Papua Yang tidak sadar dan Tidak mengenal Musuh.  Ketidak tahuan Musuh dalam Perjuangan Kebebasan Papua Barat, menjadi rakyat terbawa arus kedalam Janji-janji Politik borjuasi kolonial yang dilontarkan oleh Para Politikus kolonial Pribumi. Ketidak Sadaran Rakyat Papua Barat menjadi Terhambat-nya Perjuangan Murni Kebebasan Papua Barat.

Rakyat tidak mengetahui bahwa pimpinan-pimpinan daerah Adalah Alat atau Akses yang dapat memudahkan pemerintah Pusat atau yang disebut  Kolonial Indonesia, untuk Papua tetap ditahan diikat menjadi bagian dari Indonesia. Kekuasaan TNI,POLRI menjadi Pagar atas laha-lahan atau kekayaan Sumberdaya Alam Di atas Tanah Papua Untuk mempermudah Eksploitasi.

Kondisi seperti itu, Rakyat Papua terjebak dalam janji-janji Politik kolonial di tanah Papua Barat seperti Yang dikatakan Pimpinan Gubernur Papua Dalam acara pengucapan Syukur Pelantikan Bupati Puncak, dalam Sambutan-nya ; "apabila ada orang papua yang korban tertembak Tni, Polri akan dilaporkan di PBB". 24 September 2018 dan Tahun 2015/29,Gubernur Papua Ancam Usir Freeport  Jika Tak Bangun Smelter di Papua? bahkan ada pun ungkapan  oleh Gubernur Papua: Kami ini Indonesia, Tidak Ada yang Minta Merdeka, bicara soal kelompok pro Papua Merdeka United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).  Lukas mengatakan, lebih penting mengurus kesejahteraan rakyat Papua daripada menghabiskan energi memikirkan kelompok tersebut. 20 Oktober 2016

Dan tepat pada Tanggal 31 July 2018 tindakan Majelis Rakyat Papua Tuntut Freeport Bayar PAP Rp 6 Triliun.  Apabila tidak membayar Pajak Air Permukaan (PAP) dan seluruh pajak yang dibebankan, maka tegas Timotius Murib, pernyataan sikap orang Papua akan memboikot seluruh pembangunan di Tanah Papua. Selain itu, MRP dalam pernyataan sikapnya, jika tidak diindahkan oleh PT Freeport Indonesia, maka Freeport harus ditutup dan tidak boleh beroperasi lagi di Tanah Papua. dan Lukas Enembe : Jika Otsus Berakhir, Kontrak Dengan Pemerintah Juga Berakhir Selasa, 21 November 2017 23:42

Ketidaksadaran Rakyat dan Ketidaktahuan siapa musuh yang dihadapi dalam perjuangan Kebebasan membuat rakyat Teranut oleh arus Ombak tidak mengetahui kemana arahnya. Rakyat Papua Perlu ketahu dan perlu menanyakan kepada Para Pimpinan yang mewakili Rakyat Papua Bahwa; Apakah Pernyataan -Pernyataan  yang dilontarkan kepada Kolonial Pemerintah Pusat NKRI  sudah Terwujud?

Apabila tuntutan dan pernyataan Itu belum terwujud, rakyat Papua Barat perlu membuka mata sebesar-besar-nya untuk mengetahui apa dibalik sikap pemimpin-pemimpin Papua Barat selama ini (yang bekerja sama kolonial)? Menuntut menggunakan Isu Papua Merdeka, Menuntut menggunakan Isu Tutup Freefort.

Nah!! rakyat Papua Barat perlu curigai Bahwa pimpinan daerah atau wakil-wakil rakyat di Papua menggunakan Isu Papua Merdeka dan Tutup Perusahaan Perusahaan  adalah tepat sekali guna membisnis atau mendatangkan uang. dan perlu dipertanyakan Kenapa Wakil Colonial, wakil rakyat, wakil prantara Pribumi di atas Tanah Papua Yang dimaksud Gubernur, DPR,MRP, dan rombongan-nya harus Menggunakan Bahasa "Apabila tidak Memberikan" Apabila tidak Membangun, Apabila Ada yang korban tertembak kami tuntut Papua lepas dari NKRI.

Dilihat dari Tuntutan-tuntutan Masa lalu yang tanpa terwujud dengan menggunakan bahasa "Apabila" Untuk Saat ini dan selanjutnya Isu Papua merdeka Menggunakan awalan Apabila oleh para pejabat, adalah berita salah sambung  tawaran  berbisnis yang tepat oleh Perantara pribumi.

Kenapa Pimpinan Daerah Selalu menggunakan Isu Papua Lepas dari NKRI?

Sebenarnnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Baku Tipu Rame, artinya (Gubernur, DPR, MRP Tipu Pemerintah Pusat dan Juga Pemerintah Pusat Tipu Pemerintah Daerah). Pemerintah daerah Harus mengatasnamakan Rakyat, Menyatakan Papua lepas Dari NKRI apabila tidak Mengikuti Permintaan, mau dan tidak Pemerintah Pusat harus Jawab sesui permintaanya. (ini yang disebutkan wakil Rakyat Pribumi Menimpu pemerintah Pusat). Pemerintah pusat mau dan tidak harus memberikan jaminan  atas pernyataan Pimpinan rakyat Papua.

Nah, setelah memberikan Suatu Jaminan, Pemerintah pusat melobi Pada negara-negara Imperealis yang berkepentingan di atas Tanah Papua Mengunakan Isu yang sama Yaitu Papua mau lepas Dari NKRI. Negara-negara Imperealis yang berkepentingan di atas tanah Papua juga tidak diam untuk membiarkan Papua lepas dari NKRI, Negara Imperealis harus melalui beberapa permintaan dan perjanjian keamanan atas bisnis-nya untuk tetap menjaga ketat diwilayah Operasi Imperealis agar jangan ada yang merugikan dan perjanjian Penambahan Lokasi atau wilayah eksploitasi.

Kolonial Indonesia  harus menerima apa yang ditawarkan oleh negara Imperealis karena sudah ada jaminan atas Pernyataan Pribumi Atau Pejabat Hak Ulayat yang mengatas namakan Rakyat di Papua Barat, (ini yang disebut pemerintah pusat menipu pemerintah Pribumi Papua Barat dan menipu negara-negara imperealis yang berkepentingan dan negara imperealis pun tidak mau ditipu, negara imperealis juga menipu balik pemerintah pusat NKRI dan putra daerah pribumi melalui meminjamkan uang kepada Indonesia dan penambahan eksploisasi sumberdaya alam.

selama ini saya dengar pujian-pujian masyarakat terhadap pimpinan Provinsi Papua, kaka Lukas Enembe katanya "Kaka Lukas Enembe Hebat karena kritik Pemerintah Pusat untuk menuntut Papua merdeka dalam hal ini kemungkinan rakyat Papua Barat berpikir pimpinan propinsi akan membela rakyat atas eksploitasi, penindasan, dan kaka Lukas dapat memerdekakan Papua lepas dari NKRI ?

Pandangan rakyat terhadap pimpinan Perwakilan Rakyat Papua selama ini sebagai Pimpinan yang dapat menyelesaikan penderitaan rakyat Papua Barat (padahal sama sekali tidak).
Rakyat harus Sadar bahwa Pimpinan Propinsi, DPR, MRP dan Bupati-Bupati sampai pada Desa adalah Alat atau jalan raya bagi pemerintah Pusat (Kolonial) untuk memudahkan atau melancarkan program Pemerintah pusat yang dapat terikat bungkus dan tidak dapat dibubarkan oleh siapapun karena program pemerintah dibekap oleh TNI, POLRI.

Siapakah Musuh Rakyat?

Rakyat Papua Berpikir musuh kita dalam perjuanagn kebebasan Papua Merdeka adalah mereka yang Pendatang di atas Tanah Papua atau Amber. Sebenar-nya Pendatang atau amber yang biasa orang Papua sebut ialah sebagai rakyat biasa sama-sama rakyat tertindas oleh kekuasaan feodalisme kolonial juga kapitalis dan Imperealis. Rakyat pendatang dan rakyat Papua adalah sama-sama rakyat tertindas oleh sistem negara yang menguras menindas dan merebut hak ulayat masyarakat demi kepentingan Kerja sama Antar feodal-feodal.

Rakyat pendatang atau Amber adalah bukan musuh perjuangan Kebebasan Papua Barat maka, siapakah musuh dalam Perjuangan Kebebasan  rakyat Papua selama bertahun-tahun ini ? Perjuangan kebebasan Papua Barat memakan waktu yang sangat lama, sejak 1961 Sampai saat ini 2018 adalah perjuangan murni untuk membebaskan bangsa West Papua dari cengraman Negara Kolonial Indonesia yang juga Kapitalis dan Imperealis, musuh perjuangan Kebebasan West Papua adalah Sistem Negara Indonesia yang diwakili rakyat, mengatas namakan rakyat yaitu para Koruptor yang rakus dengan kekayaan, yang rakus dengan Sumber daya Alam merekalah yang menjadi prantara atau tuan tanah pribumi untuk jual belikan Sumberdaya Alam milik Rakyat kepada negara-negara Imperealis. Musuh rakyat adalah para Pejabat yang tersusun rapi dari Pusat Sampai Propinsi dan Kabupaten.

Rakyat Papua Barat jangan bangga dengan pemimpin-pemimpin yang dipilih dalam pemilihan demokrasi koloni oleh rakyat sendiri, karena pemimpin-pemimpin yang dipilih adalah Musuh yang Sebenarnya dalam perjuangan Kebebasan Papua Barat, karena dengan adanya kedudukan propinsi atau kabupaten kekuasaan NKRI semakin mengakar di wilayah Papua Yang pastinya dibekap oleh TNI POLRI.

TNI dan POLRI menjadikan tembok atau pagar untuk melindungi Sistem yang pengorganisasian dan menjaga keutuhan NKRI  di wilayah Papua Barat. Para pimpinan tuan tanah pribumi saat ini, bagimanapun dia adalah orang Papua Barat menjadi pimpinan diatas tanah Papua Barat dia adalah musuh dalam perjuangan Kebebasan Papua Barat. Bagaimanapun pimpinan adalah orang Papua Barat dia adalah Musuh Rakyat karena, yang nantinya menjalankan program Pusat, Seperti pembangunan Infrastruktur sebagai layanan fasilitas bagi para pejabat untuk mempermudah mengeksploitasi SDA milik rakyat, Mempermudah Ruang Gerak TNI, POLRI, Mempermudah Pengejaran dan Penangkapan Pejuang-Pejuang Papua Merdeka.

Apa yang Rakyat Lakukan Hari Ini Untuk Menentukan Nasib Bangsa Papua Barat?

Keinginan Rakyat Hari ini, Papua harus lepas dari NKRI artinya Rakyat Mau Merdeka, Bebas Menaikan Bendera Bintang Kejora, dll. Tetapi, Rakyat sebentara di atas Tanah Papua sedang tidur mengharapkan Kemerdekan akan diberikan oleh Negara lain, mengharapkan Pejuang-pejuang Diplomasi, Mengharapkan TPN-PB, ada juga berpikir kemerdekaan akan diberikan Oleh Amerika dan Israel karena sama Mayoritas Kekristenan.

Kami sebagai rakyat Papua Barat yang ingin merdeka Pastinya sudah memahami dengan Musuh kita yang disebutkan diatas tetapi, sebagai rakyat juga belum memahami Siapa yang berkepentingan di atas Tanah ini? Yaitu; Amerika Serikat (Imperealis). Tanah Papua Barat adalah milik Negara Amerika Serikat Bukan Milik Rakyat Papua Barat Setelah Memenangkan Perang Dunia Kedua dan Menjadi Penjaga Tanah Papua Barat adalah Indonesia agar Amerika tetap bebas menguras kekayaan Alam Papua Barat.

Rakyat hanya tinggal Kenangan atas hak milik?

Tanah rakyat Sudah dikuasai oleh Para Penjahat, pembukaan lahan seluas-luasnya 4,6 juta haktar (Miffe) Penambangan emas 2,6 Juta Haktar, Eksploitasi Minyak, Eksploitasi Kayu secara liar dan baru-baru ini telah  terjadi di Penggunungan Tengah Pangdam menjadikan Kepala suku besar dan Penyerahan Tanah kepada TNI.

Kesimpulan

Keterlibatan rakyat Papua Barat atau kepedulian rakyat Papua Barat  dalam kegiatan-kegiatan Politik praktis demi para pimpinan-pimpinan atau wakil-wakil Kolonial di negeri ini Adalah mempertahankan kedaulatan  NKRI tetap berkuasa diatas Tanah Papua Barat.
Dari singkat penyelasan diatas rakyat dapat mengetahui siapa musuh dan siapa sahabat  dan menjadi satu ikatan yang kuat untuk menentukan nasib sendiri dan Rakyat Papua Barat harus sadar atas janji-janji politik para pipinan-pimpinan yang menjadi perwakilan diatas tanah Papua Barat, karena janji-janji politik adalah gaya lama dan Salah Sambung.

Tulisan ini sangat sederhana hanya untuk masyarakat tertindas  teruma kepada rakyat yang belum mengerti musuh dalam perjuangan kebebasan dan Kesalah pahaman rakyat terhadap Orang yang salah sambung.

Penulis adalah Aktivist Self-determination for West Papua

Komentar Anda

[disqus][facebook]
Powered by Blogger.