Halloween party ideas 2015

Ilalang Zaman Saat Tampil di Malam Budaya
Yang Digelar Oleh SUP

SOLIDARITAS UNTUK PAPUA
 ( S.U.P )


�Rezim SBY-Budiono Harus Bertanggung Jawab Atas Musibah Yang Terjadi
 di Kab. Tambrauw, Papua barat.�


Serangan wabah di Kabupaten Tambrauw, Distrik Kwor, Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuwes dan Krisnos ( Propinsi Papua Barat ), baru-baru ini telah merenggut puluhan nyawa rakyat setempat dan ratusan rakyat lainnya masih dalam keadaan sakit dan tak berdaya, hingga sebagian meninggal secara beruntun tanpa memdaptkan pelayanan kesehatan yang semestinya dari pemerintah dan petugas medis.

Serangan wabah ini sudah terjadi sejak bulan November 2012 dan masih terus berlangsung hingga saat ini, namun hal ini belum mendapatkan tindakan penangan yang serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan terkesan adanya upaya pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peristiwa ini, upaya pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani peristiwa ini, dipertegas lewat pernyataan pemerintah daerah setempat yang diyatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat bahwa peristiwa ini bukanlah suatu Kejadiaan Luar Biasa, sebab menurut mereka jumlah 15 orang korban meninggal itu dianggap wajar, dan tidak membenarkan jumlah korban sebanyak 95 orang meninggal dan ratusan lainnya yang masi dalam keadaan sakit yang telah dirilis oleh LSM.

Sikap pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peristiwa ini membuktikan bahwa adanya indikasi Pelanggaran HAM dan Genosida secara sistematis/struktural yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua, adanya indikasi Pelanggaran HAM dan Genosida ini diperkuat dengan adanya rentetan peristiwa serupa yang terjadi di beberapa daerah di Papua seperti di Kab. Yahukimo, pada tahun 2005 dan 2009, tercatat 220 jiwa rakyat Papua meninggal karena lambatnya sikap tanggap dari pemerintah, hal serupa juga terjadi pada tahun 2008 di Kab. Dogiyai, dimana akibat terserang wabah muntaber, 239 jiwa rakyat Papua meninggal dunia.

Alasan selalu dikeluarkan pemerintah bahwa lokasi desa-desa tersebut sangat terpencil dan sulit dijangkau juga merupakan alasan sangat klise yang selalu digunakan sebagai dalih ketiadaan tanggung jawab pemerintah. Bukankah proyek infrastruktur dalam Otsus dan UP4B dengan dana milyaran rupiah seharusnya ditujukan untuk menjawab ini? Kenapa tidak ada fasilitas kesehatan di 5 desa tersebut hingga detik ini? Kenapa justru peningkatan infrastuktur dinikmati para investor yang difasilitasi negara dengan berbagai jenis kendaraan canggih yang bisa wara wiri di udara dan darat untuk kepentingan perluasan tambang dan perampasa tanah?

Melihat rentetan peristiwa yang terjadi dan untuk menyikapi sikap pembiaran yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani peristiwa ini, maka kami yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Papua ( S.U.P ) menyatakan sikap bahwa, �Rezim SBY-Budiono Harus Bertanggung Jawab Atas Musibah Yang Terjadi di Kab. Tambrauw, Papua barat.� Dan menuntut :

1.      Pemerintah pusat dan daerah serta dinas kesehatan harus bertanggung jawab atas musibah yang terjadi di Kab. Tambrau.
2.      Tim kesehatan harus datang ke seluruh desa, dan libatkan masyarakat yang paham medan serta sudah bekerja untuk membantu para korban.
3.      Buka ruang seluasnya dan segera bentuk tim investigasi independen untuk melakukan penyelidikan terkait kasus kematian massal serta ketiadaan pelayanan.
4.      Kesehatan gratis dan berkualitas untuk rakyat papua.
5.      Cabut Otsus, UP4B, hentikan pemekaran wilayah, dan alihkan dananya untuk memperbanyak rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan dan makanan sehat di seluruh Papua.
6.      Usut tuntas kasus pelanggaran HAM di Papua.
7.      Hentikan Kriminalisasi dan Teror Terhadap Aktivis dan Tim Investigasi Independen di Kab. Tambrauw dan Seluruh Tanah Papua
Sekian dan  Terimakasi.


Yogyakarta, 13 April 2013
Hormat Kami

Dhedhe
Koordum

Post a Comment

Powered by Blogger.