Halloween party ideas 2015

Logo AMP
Pernyataan Sikap:

Negara Penjajah Indonesia Melalui Militerisme-nya Telah  dan Masih Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua. SEGERA! Berikan Hak Penentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua

Perilaku Negara Penjajah Indonesia melalui Polisi, TNI, Intelijen, dan seluruh jajaran aparat keamanan  Indonesia masih saja melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap rakyat sipil dan tokoh Papua.

Tercatat dalam sejarah Papua, pada dekade 1960an - 1970an, pengkondisian, pencaplokan, pendudukan, pembantaian, pembunuhan massal, genosida, penculikan, pemenjarahan, pengejaran, dan membumi hanguskan daerah-daerah di wilayah adat Papua masih terjadi yang nyata hingga yang sistematis.

Kurang lebih tercatat dari 800 ribu jiwa orang Papua setelah aneksasi 01 Mei 1963 hingga konsiparsi manipulasi Pepera Juli-Agustus 1969 oleh Indonesia, jumlah orang Papua yang dibunuh dalam operasi-operasi militer Indonesia mencapai 500 ribu jiwa.

Dari pembunuhan para tokoh-tokoh Papua hingga rakyat sipil, sampai hari ini masih terjadi. Pencatatan stantistik Populasi Orang Papua di Tanah Papua tercatatat jumlahnya semakin menurun drastis akibat kekerasan Negara yang membabibuta secara nyata dan tersistematis.

Data 2013/2014 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7 juta jiwa. Sedangkan non-Papua 2 juta jiwa. Data tahun 2015, hingga bulan Mei dikabarkan tercatatat jumlah orang asli Papua 1,5 juta jiwa dan non-Papua 2,3 juta jiwa. Tidak hitung tahun, dalam beberapa bulan saja jumlah orang Papua berkurang 200 ribu.

Kasus penembakan di Timika, Jumat, 28 Agustus 2015 yang menewaskan dua warga sipil diantaranya adalah Emanuel Mailmaur (23) dan Yulianus Okoware (23), tiga warga sipil dan satu pelajar SMA kritis di RSUD SP IV dan V Mimika. Teragedi yang memilukan sebuah tindakan tidak manusiawi oleh TNI AD di Timika.

Ini kronologis:
Pada acara pukul Tifa yang berlangsung di Koperapoka, dua orang tak dikenal latar belakang dan statusnya, datang di tempat acara tersebut dalam keadaan mabuk dengan memakai kendaraan bermotor.

Karena kedua orang tak dikenal itu datang dalam keadaan mabuk sehingga masyarakat menolak dan meminta agar tidak boleh masuk ke tempat acara tersebut. Kemudian kedua orang tersebut diminta pulang ke rumah mereka oleh masyarakat Mimika. Mereka (pelaku) pulang dengan emosi dan penuh kemarahan.
Lalu beberapa saat kemudian kedua orang tak kenal itu datang ke tempat acara tersebut. 

Ternyata masyarakat melihat bahwa kedua orang itu bawa dengan senjata laras panjang dan pisau sangkur.
Kemudian, dua orang pelaku itu tawar-menawar dengan penjaga keamanan yang berjaga di tempat acara tersebut. Namun dalam keadaan emosi dan marah yang meledak-ledak kedua pelaku itu mendobrak paksa masuk dalam acara tersebut dan mengacaukan situasi acara tersebut.

Mereka (pelaku) pun menodong  dengan pisau ke arah masyarakat Mimika di sekitar pusat acara. Tak hanya itu, kedua pelaku juga menodong dengan menggunakan senjata laras panjang. Karena keadaan tersebut, warga mulai takut dan cemas. Acara pukul Tifa pun mulai kacau karena kehadiran orang tak kenal itu.

Kemudian, kedua orang itu (pelaku) keluar dari tempat acara pukul Tifa ke jalan raya. Dari jalan raya itulah, pelaku mengeluarkan tembakan ke arah masyarakat dan orang-orang yang ada sekitar sepanjang jalan raya Koperapoka.

Banyak masyarakat Mimika lari ke sana ke sini karena takut kena peluru senjata tajam. Para pelaku menembak ke arah masyarakat dengan peluru tajam tetapi tidak mengenainya. Namun ada banyak orang yang kena peluru tajam dan ada yang meninggal di tempat.

Nama-nama korbannya; Imanuel Mailmaur (23) tewas ditembak di tempat, Yulianus Okoware (23) tewas ditembak mati di tempat, Marthinus Apokapo (24) luka di pinggang kiri karena kena peluru, Marthinus Imapula (25) luka di kaki kena tembakan peluru. Dan masih ada yang mengalami luka-luka tembakan tetapi tidak bisa terdata karena banyak aparat keamanan tidak mengizinkan mengambil data para korban di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika.

Setelah mencari tahu siapa para pelaku penembakan itu, ternyata mereka berasal dari Kodim 1710. Kedua pelaku itu adalah Serka Makher dan Sertu Ashar.

Kasus-kasus penembakan oleh gabungan militer Indonesia dalam beberapa bulan ini tercatatat, Kabupaten Lanny Jaya (membumi hanguskan), Kabupaten Timika (Konflik suku yang disebabkan oleh TNI/POLRI), Kabupaten Paniai (Penenmbakan 5 pelajar, anak, peremuan dan petugas satpan dan RT Kampung Awabutu), Kabupaten Dogiyai (Penenmbakan warga sipil, Kampung Ugapuga), Kabupaten Yahukimo (Penenmbakan warga sipil dan pengejaran), Kabupaten Tolikara (Penenmbakan terhadap warga sipil) dan pada hari kamis 27 Agustus 2015 penculikan oleh Densus 88 terhadap tiga warga sipil di Base-G, Jayapura. Mereka yang diculik adalah Wilhelmus Awom (L/26), Selemon Yom (L/27), dan Yavet Awom (L/19).
Negara Kolonial Indonesia terus memakai sistem Militerisme sebagai alat untuk terus menguasai wilayah adat Papua, dan terus memburu manusia Papua yang mempertahankan hak asasinya. Negara Indonesia terus  memperluas wilayah kekayaan alam Papua demi kepentingan ekonomi-politik bagi Negara-negara Kapitalisme Indonesia dan Global.

Maka dari itu, kami Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menuntut:
1.      Negara kolonial Indonesia Stop mengklaim West Papua bagian dari NKRI dan segera Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

2.      Negara kolonial Indonesia segera tarik Militer (TNI, Polri, BIN dan seluruh jajaran militer) organic dan non-organik, dan Stop pengiriman Militer Indonesia di West Papua. Karena, Militer Indonesia bukan solusi penyelesaian masalah politik West Papua.

3.      Hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perusahaan milik Negara-negara Imperialis, seperti, Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco, dan lain-lainnya melalui penghapusan UU NO. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing di tanah Papua.

4.      Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia segera bertanggungjawab  atas persoalan Hak Asasi Manusia di atas Tanah Papua dari tahun 1961 hingga saat ini.

5.      Mendukung United Liberation Movement for West Papua dalam pertemuan Pasifik Island Forum (PIF) untuk membahas status West Papua.

6.      Semua elemen, organisasi, bersama-sama menyikapi kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua secara serius. Dan dibahas dari akar persoalan status West Papua.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai bentuk perlawanan atas penjajahan, penindasan dan penghisapan sistem Imperialisme, Kolonialisme dan Militerisme di atas Tanah West Papua.
Numbay, 03 September 2015

AMP Komite Pusat, Biro Politik



Post a Comment

Powered by Blogger.