Halloween party ideas 2015

DISKUSI: Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kolonial Negara Republik Indonesia (NKRI) di Tanah Papua beberapa hari lalu, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga menyikapi dengan melakukan kegiatan nonton film Revolusi negara Venezuela yang dipimpin Hugo Chaves dan diskusi dengan thema “Pilkada dan penentuan nasib sendiri”.

Berikut  ringkasan hasil diskusi:

Keterlibatan kaum pemodal atau kapitalis dalam dunia demokrasi rakyat bangsa Papua terus terjadi hingga dewasa ini yang dapat merusak tatanan hidup dan masa depan orang Papua.  Secara historis Papua dianekrasasi (dipaksakan) masuk kedalam negara Indonesia karena keterlibatan perusahaan bernama PT. Freeport milik negara imprealis Amerika  Serikat. Pada tahun 1967 secara sepihak pemerintah Indonesia melakukan tandatangan kontrak karya dengan PT. Freeport, padahal saat itu wilayah Papua masih dalam wilayah sengketa antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Sehingga pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969 hanya formalitas, sebelumnya sudah direncanakan oleh Amerika sebagai negara adi kuasa dengan Indonesia dan menekan Belanda agar Indonesia menjadikan Papua sebagai wilayah koloni atau jajahannya.

Di bawah kolonialisme Indonesia keterlibatan kaum pemodal dalam demokrasi terus terjadi, pengajaran demokrasi buruk dibawah kolonialisme Indonesia terus merusak moral dan tatanan hidup orang Papua. Banyak dampak yang terjadi akibat demokrasi yang buruk seperti perang antar suku, rusaknya tatanan hidup berkeluarga dan masih banyak lagi.

Revolusi negara Venezuela dalam kontek Papua tidak jauh bedah, mengingat Tanah Papua sedang dieksploitas habis-habisan oleh Perusahaan-perusahaan Multi Nation Cooperation’s (MNS’s) diantaranya PT. Freeport Indonesia di Timika; BP LNG Tangguh di Bintuni; MIFEE di Merauke dan beberapa perusahaan legal dan ilegal lainnya. Disini rakyat Papua yang sudah lama menderita ini membutuhkan pemimpin berjiwa revolusioner untuk membelah hak-hak rakyat. Jika ada pemimpin yang revolusioner mahasiswa siap setuju dan siap memback-up demi membelah rakyat yang sudah lama menderita.

Seperti pemimpin Venezuela Hugo Chaves sebelum memimpin rakyat sebelumnya mensejahterahkan rakyat, di Papua berbalik. Setelah terpilih hidup berfoya-foya atas penderitaan rakyat.


Dampak lain adalah, elit-elit politik melakukan pembagian kekuasaan dalam birokrasi di setiap daerah. Kaum pemodal masih jadi donatur dalam pilkada. Otsus dan pemekaran dikasih cuma-cuma karena dianggap orang bodoh atau maka moral orang Papua dihancurkan. Ketika kaum pemodal menjadi donatur dalam pilkada perusahan-perusahaan mudah sekali untuk masuk, disitu Militer diturunkan agar menjaga perusahaan dan membuat konflik dan yang menjadi korban adalah masyarakat sipil.


Dalam hal demokrasi yang menjadi tuntutan mayoritas rakyat Papua kepada pemerintah kolonial Indonesia adalah menegakan nilai-nilai daripada demokrasi. Pilkada dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat tidak lain adalah dua hal demokrasi. Pilkada yang baru dilaksanakan di beberapa daerah di Tana Papua merupakan Pilkada kolonial untuk terus memperpanjang wilayah koloninya di atas  Tana Papua dengan kekuatan penuh Aparat Militer dan satuan Polisi. Karena terbukti di beberapa daerah demi memuluskan agendanya Aparat gabungan kolonial Indonesia melakukan teror, intimidasi bahkan pembunuhan seperti yang terjadi di Dogiay aparat keamanan membunuh dua warga atas nama Melkias Dogomo dan Otis Pekei dan puluhan lain masing-masing mengalami luka berat.


Sudah berkali-kali rakyat Papua ikut serta dalam Pilkada kolonial Indonesia namun hingga saat ini tidak ada perubahan yang yang signifikan malah menghancurkan tatanan hidup rakyat bangsa Papua. Mulai dari kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di berbagai bidang tidak ada perubahan sedikitpun,  di bidang Pendidikan dan kesehatan adalah masalah serius yang dihadapi rakyat Papua hingga saat ini. Elit-elit yang selalu memberikan janji nyatanya adalah kader-kader perpanjangan tangan dari borjuis-borjuis nasional Indonesia yang dititipkan dalam pilkada di setiap daerah untuk memuluskan kepentingan mereka. Hal ini terbukti jika salah satu calon kepala berhasil menjadi kepala daerah proyek-proyek maupun dalam birokrasi ditempatkan sesuai perjanjian dengan pihak pemodal dan disitu Militer diturunkan untuk mengamankan kepentingan kaum pemodal. Alih-alih menjaga keamanan (mengamankan kepentingan pemodal) Militer melakukan kekerasan terhadap masyarakat sekitar, tak jarang Militer membuat konflik.

Dikemukakan beberapa pihak  yang merusak dunia demokrasi rakyat bangsa Papua adalah:


Elit Politik Dalam Pilkada

Dalam setiap pilkada di setiap daerah terjadi pembagian kekuasaan antar elit-elit politik. Pembagian kekuasaan antar elit politik ini dapat merugikan sesama terlebih masyarakat pada umum. Setiap pemimpin kepala daerah bertindak sebagai penguasa tunggal yang bisa memerintahkan suluru masyarakat, ibarat membuat kerajaan dalam suatu daerah. Pengaturan dan pembagaian kekuasaan ini terjadi dalam birokrasi pemerintahan dan juga pembagian proyek yang menguntungkan minoritas elit-elit politik di setiap daerah di Papua sehingga rakyat dikorbankan.

Peran Pemodal Dalam Pilkada
Pemodal berperan sebagai donatur utama dalam setiap pilkada. Pemodal nasional Indonesia dan pemodal lokal yang pada umumnya para pendatang, menjadi donatur untuk menempatkan kader ataupun elit politik yang maju dalam pilkada untuk kepentingan mereka di suatu daerah.

Peran Militer Dalam Pilkada
Pesta demokrasi di Tanah Papua dibackup oleh Militer.  Para elit politik menciptakan konflik. Militer berperan sebagai sekurity bagi elit politik dan pemodal bukan masyarakat umum.Karena keterlibatan Militer dalam proses demokrasi salah satunya demokrasi adalah untuk memuluskan agenda kolonial. Alih-alih menjaga keamanan, Militer dan juga Kepolisian melakukan teror, intimidasi bahkan pembunuhan terhadap masyarakat. Peristiwa di Dogiay kemarin dan beberapa daerah lain dalam pilkada sebelumnya, masyarakat sudah mengetahui watak Militer kolonial Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah yang berulang kali dilakukan di Papua  adalah percuma, sebab setiap pemimpin seakan-akan menjual masyarakatnya sendiri. Pemimpin saat ini di Papua saat ini masih terikat dalam sistem sehingga sulit untuk membelokan sistem kecuali ada dorongan dari rakyat. Dalam hal ini mahasiswa berperan aktif menyadarkan rakyat, jika kita ingin menjadi pemimpin dalam sistem Indonesia tidak akan pernah memimpin sesuai untuk membelah rakyat karena sistem sudah mengharuskan untuk menindas rakyat. Namun beberapa kesulitan dalam menyadar masyarakat Papua adalah, secara historis Papua ini lahir paling terakhir di dalam dunia modern, sehingga terjadi keterlambatan dalam berbagai bidang, ibarat bayi prmatur bangsa Papua dipaksa untuk masuk dalam dunia modern.

Gereja-gereja dan elit-elit plitik berperan sebagai kapitalis lokal karena pemerintah saat ini adalah perpanjang kolonial untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satu contoh, pilkada kali ditemukan banyak kejaanggalan yang justru melecehkan nilai-nilai demokrasi dalam pilkada kolonial ada anak kecil ikut pemilu.

Disisih lain, eksekutor daripada kepentingan kolonial adalah orang Papua sendiri. Faktor ekonomi rakyat yang sudah bergantung dan lebih menikmati hasil yang serba instan ini dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk kepentingan mereka.

Pemerintah kolonial indonesia diharapkan menyadari nilai-nilai demokrasi yang tentunya diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia sendiri. Jika pemilukada diberikan, penentuan nasib sendiri kenapa tidak diberikan? Padahal keduanya adalah sama-sama hal yang menyangkut nilai-nilai demokrasi. Sesungguhnya rakyat Papua menginginkan referendum/hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai salah satu bangsa yang ada di atas bumi ini.
 Tugas daripada mahaiswa adalah membangun masyarakat, sebelum Papua merdeka terlebih dahulu membangun jiwa bangsa sehingga saat ini masyarakat Papua butuh.  Sebagai mahasiswa membangun masyarakat melalui ilmu yang kita tekuni. Secara historis bangsa Papua sudah punya pola produksi lewat kerja sendiri namun sedang dibuat serba instan. Undang-undang dipolitasi sehingga a­­­kar masalah adalah ketergantungan pangan dan hal ini adalah pergeseran budaya.  
Sehingga mahasiswa yang memiliki gagasan harus didukung oleh tindakan untuk bekerja dalam masyarakat. Mahasiswa ambil andil dan bekerja dalam masyarakat untuk membawah perubahan dalam masyarakat.

Dari sejumlah persoalan yang dikemukakan diatas, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia dan Tanah Papua selain memperjuangan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri.
Beberapa poin yang menjadi pokok dari diskusi ini adalah:

1.       Memutuskan Jembatan Penindasan atau keluarkan Kolonialisme dari Tanah Papua
2.       Rakyat Papua membutuhkan pemimpin berjiwa revolusioner
3.       Mahasiwa turun langsung bekerja dengan masyarakat berperan aktif dalam masyarakat
4.       Jika Papua sudah merdeka tidak boleh ada perusahaan-perusahaan asing
5.       Masyarakat harus mengikuti setiap pemilu kolonial indonesia dengan aman,       damai dan tertib sebagai tingkatan demokratis sebagai langkah sukses dari demokrasi dalam menghadapi penentuan nasib sendiri nantinya
6.       Mahasiswa harus membawah perubahan dalam masyarakat bukan menjadi perpanjangan tangan penjajah
7.       Mendidik rakyat agar tidak bergantung pada pemerintah kolonial
8.       Perjuangan untuk keluarkan kolonial Indonesia dari Tanah Papua harus diperjuangkan untuk selamatkan manusia Papua
9.       Uncen dan Unipa dan beberapa universitas diharapkan melakukan kajian-kajian terkait kematian orang asli Papua dan persoalan-persoalan di berbagai bidang.

Proses demokrasi kolonial yang baru saja dilaksanakan secara aman, damai, dan demokratis di beberapa daerah di Papua merupakan suatu langkah bagi rakyat Papua bahwa siap untuk menentukan nasib sendiri secara demokratis.
Demikian hasil diskusi kami, semoga dapat menjadi bagi dari sumbangan dalam memahami persoalan-persoalan pelik yang menimpah rakyat bangsa Papua.

(Ney S)

Post a Comment

Powered by Blogger.