Halloween party ideas 2015

Foto Doc. Revolusi Mental Papua
"Diskusi Bersama AMP Komite Kota Bali
Mendukung  7 Negara Pasifik Membawa Masalah Papua Di Dewan HAM PBB di Jenewa"
Denpasar Bali - Jumat 03 Maret 2017, Gelar Diskusi  bersama Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali, alamat Asrama Puncak Papua Telah Berlansung Pukul 17:00-22:00 WITA. Dengan isu Thema: “Mendukung 7 Negara Pasifik membawa maslah Papua di dewan HAM PBB (Jenewa)”.

Dengan catatan atau pernyataan sikap oleh FRI-West Papua dan AMP :

1. Berikan Hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua
2. Tutup Freeport dan berikan Hak penentuan nasib sendiri
3. Usut tuntas kasus pelanggaran Ham di Papua
4. Tarik militer (TNI-POLRI) organik dan non organik dari tanah West Papua
5. Usut tuntas aktor koflik sengketa Pilkada di Intan Jaya

Melalui diskusi bersama ada beberapa pandangan yang telah di sampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali, bahwa kepada ke-7 Negara Pasifik yang membawakan masalah Ham West Papua di meja PBB, perlu waspada terhadap Negara-Negara yang akan mengklaim dan tidak menyetujui tentang masalah West Papua di meja PBB dan perlu antisipasi apa yang di sampaikan oleh Indonesia tentang HAM di West Papua, pasti saja Indonesia akan mengklaim atau mencari jalan keluar untuk menolak dukungan tersebut . Di karenakan adanya kepentingan Ekonomi dan kepentingan Investasi  antar negara-negara tersebut.

Konteks persoalan HAM di West Papua sangat di sayangkan,  kerana ada berbagai korban terhadap rakyat West Papua, ketika telah hadirnya kepentingan untuk Negara Indonesia di tanah West Papua, mewujudkan Indonesia sebagai investasi antar negara-negara dengan tujuannya untuk membayar utang negara dan menguntungkan para kapitalisme,dan sehingga mendatangkan rezim kekerasan dan kekejaman terhadap rakyat kecil sebagai budak yang mempermainkan  seperti bukan manusia lagi di negerinya sendiri.

Masalah tentang Hak Asasi Manusia West Papua, memang sangat mengkejamkan oleh negara melalui berbagai cara rezim. Awal mulainya persoalan tersebut ketika West Papua dianeksasi atau dipaksa secara brutal untuk bergabung dengan Negara Indonesia melalui berbagai macam Operasi militer yakni dilakukan secara intimidasi sangat cukup serius, apa lagi korban kekerasan terhadap aktivis West Papua, antara lain terhadap tokoh nasionalis Papua, Arnold Clemens Ap,  DR. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996, Pada 10 November 2001 terjadi pembunuhan oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia (Kopassus) terhadap Ketua Dewan Presidium Papua (DPP) Theys Hiyo Eluay, Pada 14 Juni 2012 terjadi penembakan kilat terhadap Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni  dan begitu banyak kasus telah terjadi mulai dari tahun 1960-an sampai hingga ini, di mana dapat sangkut paut juga dengan Transmigarasi yang sangat liar tanpa memperhatikan penduduk lokal serta Undang-Undang Negara yang berlaku, Pembukaan lahan perusahan-perusahan yang ilegal, dan pembunuhan(Genocide) rakyat West Papua secara liar oleh Orang yang tidak di kenal dengan indentitasnya maupun dikenal dengan indentitas yang jelas.  Tetapi negara Indonesia selalu mengklaim bahwa itu, bukan bagian dari persoalan hak asasi manusia melainkan daya tipu antara rakyat sendiri.

Maka dengan itu Kepada ke-7 Negara yang membawa masalah HAM di Meja PBB perlu terus mengangkat masalah West Papua sebagai agenda penentuan nasib sendiri  bagi Rakyat West Papua. Kerana Rakyat West Papua telah berjuang dari tahun 1961 hingga sampai memasuki tahun 2017, dengan dasar Ideology dan sejarah West Papua yang tercatat, mulai dari kemerdekaan West Papua 1 Desember 1961, deklarasi West Papua dan lain-lain. Dengan keyakinan bahwa Bangsa West Papua, telah merdeka, namun hasil Merdeka itu, UN dan NKRI masih saja mengklaim dengan resolusi PBB yang tercatat mengenai persoalan West Papua, sehingga dengan dengan 7 Negara ini, membawakan persoalan West Papua di Meja PBB, sesuai hak dan keyakinan rakyat West Papua.

Salam Revolusi

Penulis adalah Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

Post a Comment

Powered by Blogger.