Pada 19 Tahun Biak Berdarah, 6 Juli 2017, Aliansi
Mahasiswa Papua (AMP) secara nasional peringatkan Negara terhadap kejahatan
kemanusiaan yang dilakukan oleh Aparatur (militer) dibawa Kontrol Presiden
Soerharto—pasca reformasi 1998. Dari sekian media yang menyirkulasi berita,
hari itu, MetroSindronews dot com mewartakan berita yang sangat tidak rasional
dan sangat tidak objektif terhadap tujuan serta tuntutan aksi AMP Bogor (6/7)
yang diberitakan oleh Haryudi. Saya menilai, opini tersebut sangat berpotensi membangun
kebencian terhadap keberadaan mahasiswa Papua di mata masyarakat Bogor. Saya
akan menguraikan muatan beritanya, terlepas dari etika jurnalistik, mulai dari
judul berita hingga Isiannya.
Pertama,
mengutip kalimat akhir di paragraf pertama, “...kecaman atas perpanjangan kontrak Freeport.” Padahal
aksi mahasiswa Papua di Bogor pajangkan dua spanduk berisi tuntutan “Negara Bertanggungjawab atas Kejahatan Kemanusiaan di Papua
Barat” dan “Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat
Papua Barat” serta jujuan aksinya iyalah peringati 19 tahun Biak Berdarah.
Asumsi
dari uraian diatas bahwa wartawan MetroSindronews tidak memantau di lapangan
serta tidak tahu-menahu informasi seruan aksinya, sebelum itu. Entah Ia
menyaring sumber dari siapa? Dan dimana? Sehingga mewartakan berita yang tidak
produktif serta menyebarkan berita palsu kepada publik?
Kedua,
mengutip paragraf terakir, “... pihak kepolisian membiarkan aksi tersebut
melawan arus lalu lintas yang diterapkan Sistem Satu Arah (SSA) hingga
mengalami kemacetan.” Ia menggunakan warga sebagai sumber alasan pembenaran
hal tersebut. Bahwa Haryudi memanipulasi sumber dan memihak kepada satu sisi
saja bahwa Polisi mematuhi dan menghargai Hak mahasiswa Papua longmarch melawan
arus. AMP Bogor menyesalkan hal itu. Mengutip ampnews.org (8/8), pengurus AMP
Bogor mengatakan Polresta Kota Bogor meneror, mengintimidasi, hingga
menginterogasi Mahasiswa Papua saat mengantar Surat Pemberitahuan Aksi, serta
rute aksi pun ditentukan kehendak Polisi.
Ketiga,
Ia menulis, "Mahasiswa Papua Bogor memanfaatkan kesempatan saat Presiden
Jokowi melakukan kunjungan ke Turki dan Jerman." Hal ini juga sangat
subjetif. Setiap 6 Juli, orang Papua, yang ada di Papua, luar Papua dan dimana
saja selalu peringati Tragedi Biak Berdarah yang dilakuan oleh Negara melalui
aparat Militernya. Dan Mahasiswa Papua secara nasional melakukan aksi di Jawa
dan Bali.
Sehingga
muatan berita ini tidak hanya menyudutkan/mendiskriminasi mahasiswa Papua,
tetapi juga membangun opini publik, menyebar pandangan buruk, membangun
kontruksi kebencian kepada masyarakat bogor, seperti yang terjadi beberapa
waktu lalu di Yogyakarta—hingga detik ini mahasiswa Papua Jogja sangat kesulitan mendapat kos-kosan. Hal itu terjadi, di
Jogja, berawal dari peran media yang terus membangun opini publik, mendiskriminasi, rasial serta tindakan pengepungan asrama Mahasiswa Papua.
Serta aksi-aksi mahasiswa Papua Yogyakarta selalu mendapatkan represif oleh,
tidak hanya polisi, juga ormas-ormas milisi reaksioner, seperti Pemuda
Pancasilah yang turut bergabung dalam tiga
hari pengepungan asrama Papua, faksi Katon yang di koordinir oleh Muhamad Suhud,
dan gabungan ormas lainnya yang selalu turut serta dalam aksi reaksionis Polisi
terhadap Mahasiswa Papua.
Hal
itu belum pernah terjadi di kota Bogor selama ini. MetroSindronews, kami
menilai, sedang membangun pandangan buruk warga bogor akan berdampak pada
kebencian antar-sesama rakyat yang tindas: mahasiswa Papua dan warga kota
Bogor.
MetroSindronews,
tindakan manipulasi sumber berita dari warga-masyarat sebagai alasan
pembenaran, adalah hal yang tidak rasional. Posisi keberadaan sosial warga
Bogordan rakyat Papua, hari ini, AMP melihat berdampak dari tindakan penguasa,
dimana Pemerintah Indonesia bersekutu dengan kapitalis-imperialis, sejak
Seokarno dilengserkan dan kekuasaan jatuh kepada tangan Soeharto—sekutu dengan
Imperialis, serta merampas seluruh lahan pertanian dan mengasingkan masyarakat
serta menguras rakyat dalam sistim yang terotonomi. Sehingga Media sangat
berperang penting untuk menghemoni pikiran serta mencorong ide dan gagasan
palsu, ilusi-ilusi yang mengalienasi.
Peranan
media sangat diperlukan oleh borjuis serta kapitalis untuk melanggengi
kepentingannya. Terus membangun kebencian antara sesama rakyat tertindas,
memelihara rasisme, dan penguasa terus berjaya diatas penderitaan rakyat.
Peran
Media Dalam Membangun Kesadaran Rakyat
Meruntuhkan
kekuasaan dan merebut kekuasaan oleh kaum tertindas, tak hanya dengan
menggunakan kekuatan-kekuatan fisik serta aksi-aksi dalam jumlah massa yang
banyak. Media juga berperan penting untuk memembebaskan kesadaran rakyat dari
hegemoni penguasa/penjajah. Selama 56 tahun rakyat Papua hidup dibawa sistim
kolonial.
Dimana
sistim pemerintahan yang terpusat di Jakarta, media (cetak dan online, TV),
pendidikan, partai borjuasi, Undang-Undang serta ilmu pengetahuan yang
dikendalikan langsung dari Ibu Kota Kolonial. Selama masa kolonisasi, Ide,
filsafat dan gagasan-gagasan serta tipu daya kolonial telah tertanan dan
berakar dalam Pikiran rakyat Papua. Sementara penindasan itu terus terjadi dan
melanggengi kepentingan akumulasi kapital serta eksploitasian sumber-sumber
hidup Rakyat.
Maka,
Perjuangan pembebasan rakyat Papua Barat, adalalah dimana perjuangan mengusir
penjajah serta kebudayaan orang Papua yang tekontaminasi dengan budaya dan
pengetahuannya kolonial. Hal itu sangatlah mustahil bagi kita dalam kondisi
hari ini, dimana ruang demokrasi terus dibranguskan oleh aparatus reaksioner,
media sirkulasi Inforasi Papua dihecker (dibatasi) oleh Kementerian Informatika
dan Komunika, serta kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang sangat jauh dari
keberadaan sosial masyarakat, yang seharusnya rakyat berdialetika untuk merubah
ketertinggalan.
Membangun
kesadaran rakyat dan bangkit melawan penindasan, itulah yang tak dinginkan oleh
Penguasa. Sebab tercipta antagonisme klas, kontradiksi yang terus berpolemik
akan mengganggu akses eksploitasian serta akumulasi kapital. Sehingga Negara
serta kapitalis-imperialis membutuhkan alat kontrol masyarakat, yakni aparatus
Ideologi dan aparatus reaksioner. Dimana Polisi (alat represif Negara)
mengontrol aksi-aksi perlawanan rakyat, hingga berhati-hati berbangun kesadaran
rakyat. Diskusi dibubarkan, perpustakaan buku di gledak, hingga aksi yang
bertentangan dengan kepentingannya diterima dengan tindakan-tindakan represif
oleh aparat reaksioner. Media sikulasi informasi pun dikontrol oleh Negara,
serta media borjuasi turut serta dalam membangun iklan-iklan produk kapital,
sinetron, dan berita-berita tentang aktivitas serta gaya hidup orang klas
menengah dan atas. Mewartakan tokoh populer dari latar belakang sosial.
Sehingga memaksa masyarat untuk induvidualisme, kerja keras dalam
terpecah-kelompok serta, semakin tak percaya dengan revolusi, perlawanan
terhadap rezim dalam aksi massa yang besar, hingga menerima ketertindasan
sebagai sebuah takdir. Kebebasan dan perubahan diartikan sebagai sebuah rezeki,
dan penderitaan pula diaminkan sebagai takdir dan teguran atas sistim produksi
sumber-sumber kehidupan yang lewat batas-hukum alam. Artinya rakyat menyadari
adanya penindasan tetapi kesadaran untuk melawan, berjuang demi sebuah revolusi;
dan nalar kritis ini lah media memaikan peran penting menghegemoni rakyat.
Dengan
kemajuan teknologi yang siap saji, disertai dengan banjiran ilmu pengetahuan
borjuis, berita-berita hox serta oponi publik yang tak bersumber dan
memprovokasi yang makin marak rakyat pun semakin terasuk dalam banjiran
informasi itu. Entah! Siapa yang mengendalikan alat control pikiran itu, dialah
yang menguasai.
Penulis : Jhon Gobai, Kader AMP
Post a Comment