Halloween party ideas 2015

ilustrasi gambar bendera Katalonya dan Kurdistan. Sumber: en.annabaa.org

Penulis: Ney Sobolim*

Referendum di wilayah untuk Kurdi lepas dari Irak dan Catalonia dari Spanyol menjadi perbincangan di seluruh dunia, pemberitaan di media masa cukup dramatis hingga menyandingkan dengan perjuangan rakyat bangsa Papua untuk lepas dari kolonialisme Indonesia yang tentu ada persamaan, yaitu sama-sama dijajah oleh bangsa lain, memiliki catatan sejarah, dan juga memperjuangankan kedaulatan melalui mekanisme referendum.

Dalam era dominasi negara-negara maju terhadap negara berkembang ini bebas dari penjajahan (kolonialisme) adalah kebutuhan didasarkan pada sejarah dan identitas sebagai sebuah bangsa, untuk lepas dari dominasi politik, ekonomi terlebih didukung identitas bangsa. Hal itu didorong oleh politik penjajah terhadap bangsa terjajah dengan politik identitas (political identity), sehingga pihak yang menjadi korban adalah bangsa terjajah. Terutama negeri-negeri yang dikendalikan oleh individu-individu elit borjuis (Bartkull & Haris, dalam Dugis: 2015). Seperti yang dijelaskan Lenin Imperialisme memaksa massa ke dalam perjuangan ini dengan mempertajam antagonisme-antagonisme klas hingga ke tingkatan yang sangat besar, dengan memperburuk kondisi-kondisi massa baik secara ekonomi – hutang dan biaya hidup yang tinggi, serta secara politik – tumbuhnya militerisme, peperangan-peperangan yang terus terjadi, meningkatnya reaksi, semakin kuat dan meluasnya penindasan terhadap bangsa-bangsa dan penjarahan kolonial.

Perjuangan untuk merdeka didukung oleh beberap aspek, seperti:  sejarah, politik, ekonomi dan juga entitas dari identitas sebagai suatu bangsa.

Kurdi dan Catalionia

Asal usul suku Kurdi adalah orang Arya dari sekelompok orang Indo-Eropa dari keluarga Iran, yang mencakup masyarakat Kurdi, Persia dan Afghanistan. Mereka memiliki bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Kurdi. Populasi mereka secara keseluruhan pada tahun 2002 adalah 28 juta orang. Mereka menyebar di Turki 15 juta, di Iran 6 juta, di Irak 5 juta, di Suriah satu juta, serta di Azerbaijan dan Armenia satu juta orang.

Sedangkan Catalonia, wilayah ini bedah dengan Spanyol.  Catalonia dulunya adalah wilayah independen di Semenanjung Iberia, kawasan termasuk Spanyol dan Portugal, yang mempunyai bahasa, hukum, dan tradisi sendiri. Puigdemont beralasan Catalonia punya hak moral, budaya, ekonomi untuk menentukan nasib sendiri.

Catalonia adalah salah satu kawasan paling kaya dan produktif di Spanyol dengan ibu kota Barcelona yang dihuni 7,5 juta jiwa penduduk.

Secara historis Pertama Kurdi telah memberontak terhadap pemerintah Iran antara tahun 1920-1925. Kurdi menang atas Iran, hingga memaksa Iran untuk memita bantuan kepada Irak dan Turki. Kedua negara mengirimkan pasukan untuk mendukung Iran, yang mengakibatkan kekalahan Kurdi. Sejumlah besar pasukan mereka terbunuh. Selanjutnya, Kurdi mendirikan negara dengan bantuan Uni Soviet di utara Iran pada tahun 1946, tetapi Shah Iran, dan dengan bantuan Barat mampu mendominasi mereka pada 1956. Dengan munculnya otoritas ulama setelah kepergian Shah Iran pada tahun 1979 , Soviet membantu Kurdi Iran dan mempersenjatai mereka untuk membentuk sebuah negara. Namun hal ini mendorong Amerika Serikat untuk mendukung Iran dan membantunya.

Wilayah Catalonia Pada Perang Saudara di masa kepemimpinan Raja Philip V, Valencia akhirnya takluk pada 1707 lalu Catalonia tunduk pada 1714. Peristiwa itu menandai era modern Spanyol.


Raja berkuasa ingin menerapkan bahasa dan hukum Spanyol di kawasan itu tapi akhirnya mereka menyerah dan mengembalikan Generalitat atau pemerintahan otonomi Catalan. Jenderal Fransico Franco kemudian mengalahkan pemberontakan kaum separatis pada Perang Ebro di tahun 1938 dan menguasai wilayah itu. Para peristiwa itu 3.500 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi ke pengasingan.


Catalonia lalu kembali mendapatkan hak otonomi pada 1977 ketika Spanyol mulai menjalankan demokrasi sepeninggal Franco yang mangkat pada 1975. Dalam upaya meredam perlawanan rakyat Kurdipemerintah Irak memberikan status otonomi.

Catalonia lalu kembali mendapatkan hak otonomi pada 1977 ketika Spanyol mulai menjalankan demokrasi sepeninggal Franco yang mangkat pada 1975. Suara-suara yang menyerukan merdeka secara penuh mulai gencar pada Juli 2010 ketika Mahkamah Konstitusi di Madrid menolak perjanjian otonomi 2006 dan menyatakan tidak ada landasan hukum untuk mengakui Catalonia sebagai negara di dalam Spanyol,seperti dikutip dari laman the Telegraph, Rabu (4/10).


Geopolitik Irak berada ditengah-tengah politik lima negara, yaitu Turki, Irak, Iran, Suriah dan Armenia. Minyak salah satu sumber penghasilan di wilayah itu menguntungkan negara-negara Barat dibawah kendali pemerintah Iran.  Pemerintah Iran memberikan otonomi di wilayah itu. Namun pemerintahan wilayah itu tetap menggelar referendum pada 25 November lalu.

Krisis ekonomi di Spanyol kian membuat Catalan ingin merdeka, terlebih Barcelona adalah wilayah kaya yang menjadi pusat industri, kekuatan maritim, perdagangan, tekstil serta keuangan dan perusahaan teknologi, dibanding kawasan lain di Spanyol yang miskin. Catalan beralasan mereka berhak merdeka dari Spanyol karena apa yang mereka beri kepada pemerintah pusat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat. Produk Domestik Bruto Catalonia mencakup 19 persen dari PDB Spanyol.


Pemerintah Catalan pekan ini menyatakan referendum Ahad lalu menunjukkan 90 persen pemilih ingin merdeka dari Spanyol. Presiden Catalan Carles Puigdemont menyatakan Catalonia akan mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol akhir pekan ini atau awal pekan depan.

Perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Papua Barat

Dari pembahasan diatas, dalam konteks Papua ada kesamaan maupun perbedaan, yaitu kesamaan dalam tuntutan hak demokratik dan perbedaan dalam sumber daya alam, geo ekonomi geo politik.

Dengan digelarnya referendum di dunia wilayah tersebut tidak serta merta mendingkannya dengan perjungan rakyat bangsa Papua. Sebab, ada ditinjau kepentingan politik dan ekonomi  yang diterapkan negara yang menjajah maupun campur tangan dari negara kapital maju berbeda.

Papua dalam kolonialisme Indonesia, pihak yang dikorbankan adalah orang asli Papua etnis Melanesia. Seperti genosida, eksploitasi tanah adat, pelanggaran hak asasi manusia hingga diskrminasi dalam berbagi bentuk.

Papua Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru

Papua adalah wilayah yang menjadi sasaran utama perebutan kapitalis global, baik secara secara ekonomi, geopoliti mapun geostrategis. Secara historis terjadi konspirasi yang melahirkan sejarah, yaitu kecelakaan pesawat yang mengakibatkan jatuhnya Sekjen PBB, terbunuhnya Presiden Amerika Serikat JF. Kennedy, lengsernya presiden Indonesia Soekarno hingga peristiwa 30 September di Jakarta.

Dari serangkaian konspirasi yang dimainkan oleh Allan Dules tersebut wilayah Papua dan nasib masa depan rakyat bangsa Papua Barat jatuh ke tangan kolonial Indonesia yang kemudian dicangkokan kedalam tangan negara imperialis Amerika Serikat.

Kemenangan kolonial Indonesia imperialis Amerika Serikat ditandai dengan kontrak karya PT. Freeport McMoran pada tahun 1967 dan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang sarat dengan kebohongan, manipulatif, tidak demokratis, cacat hukum dan moral dibawah ancaman Militer Indonesia.

Dibawah kependudukan Indonesia, terutama presiden borjuis berwatak militeristik Soeharto rakyat bangsa Papua Barat dibantai, apalagi setelah wilayah Papua dijadikan daerah operasi militer (DOM) 1975-1996. Di masa itu ribuan rakyat terbunuh dan ribuan lainnya mengungsi ke Papua New Guinea.

Wilayah Papua Setelah Menjadi Otonomi (Otsus)

Akhir dekade 90-an pergolakkan politik Jakarta sedikit memberikan ruang bagi rakyat Papua melalui perwakilannya tim 100. Hasilnya mengembalikan nama Irian menjadi Papua. Pemerintah Provinsi Papua (baca: borjuis lokal) pada waktu itu bersikap kompromi terhadap Jakarta, sehingga dibawah kekuasaan Presiden Megawati Papua dijadikan wilayah otonomi ditandai dengan diberikan otonomi khusus. Tapi, itu tidak menyurutkan nasionalisme rakyat Papua. Dan diberlakukannya wilayah otonom ini hanya ilusi untuk membagi kekuatan rakyat menjadi dua provinsi Papua dan Papua Barat beserta pemekaran kabupaten dan kecamatan sebagai wilayah administratif koloni untuk melegitimasi kepentingannya merebut tanah adat, menghilangkan produktifitas rakyat yang bergantung pada alam dan melahirkan ketergantungan hidup.

Kombinasi Referendum Kurdi, Catalonia dan Papua

Referendum di Kurdi dan Catalonia digelar secara sepihak oleh pemerintahan daerah wilayah otonomi. Untuk Catalonia didukung oleh demokrasi yang cukup luas, seperti seperti akses media yang terbuka lebar dan juga dalam demontrasi untuk menggelar referendum tidak ada keterlibatan Militer. Setiap jurnalis dari berbagai penjuru dunia bebas meliput dan mempublikasi secara dramatis. Di kedua wilayah tersebut diberikan otonomi secara bebas, sehingga terbentuk partai-partai lokal kemudian berhak bersuara di dalam parlemen wilayah otonomi dan membentuk pemerintahan separatis. Salah satu alasan Kurdi, minyak bumi di wilayah Kurdi menguntungkan pemerintahan Irak dan Amerika dan sekutuhnya. Hal yang sama juga dihadapi Catalonia krisis ekonomi di Spanyol kian membuat Catalan ingin merdeka, terlebih Catalonia adalah wilayah kaya yang menjadi pusat industri, kekuatan maritim, perdagangan, tekstil serta keuangan dan perusahaan teknologi, dibanding kawasan lain di Spanyol yang miskin.

Catalan beralasan mereka berhak merdeka dari Spanyol karena apa yang mereka beri kepada pemerintah pusat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat. Produk Domestik Bruto Catalonia mencakup 19 persen dari PDB Spanyol. Pemerintah Catalan pekan ini menyatakan referendum Ahad lalu menunjukkan 90 persen pemilih ingin merdeka dari Spanyol. Presiden Catalan Carles Puigdemont menyatakan Catalonia akan mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol akhir pekan ini atau awal pekan depan.


Catalonia dulunya adalah wilayah independen di Semenanjung Iberia, kawasan termasuk Spanyol dan Portugal, yang mempunyai bahasa, hukum, dan tradisi sendiri.


Dalam konteks Papua, geoekonomi, geopolitik, dan geostrategis wilayah Papua menjadi perebutan kekuatan besar, modal-modal besar yang sudah, dan sedang dan akan mengerung Tanah Papua seperti Freeport McMoran di Timika, LNG Tangguh di Bintuni, MIFEE di Merauke dan juga tak ketinggalan Rusia pun  memasang satelit di Biak.  Sehingga terus memberikan legitimasi kepada militer kolonial Indonesia untuk terus menjaga dan mengawasi Tanah Papua.

Seperti yang kita ketahui, wilayah Papua hingga dewasa ini terisolasi dari pantauan dunia internasional. Terutama akses jurnalis ditutup rapat, dan hanya kecuali media-media yang pro kolonial yang diperbolehkan meliput dan memberitakan program kolonial, ditambah pembokiran atas beberapa media yang mengangkat persoalan utama yang dihadapi masyarakat umum. Secara kontemporer, sejak aneksasi wilayah Papua tahun 1963 hingga saat ini praktik Militerisme masih tumbuh subur. Hak demokratik dibungkam, terutama dalam setiap penyampaian aspirasi selalu diperhadapkan pada kekuatan militer dengan persenjataan perang lengkap. Hal ini bukan hanya terjadi di wilayah Papua, namun juga di beberapa kota besar di Indonesia. Dimana setiap aksi orang Papua dibungkam oleh media-media masa Indonesia, terutama media mainstream. Seperti dijelaskan diatas, pasca lengsernya Soeharto hingga pemerintahan Megawati Soekarno Putri elit pemerintahan Papua kompromis terhadap Jakarta yang mana diberikan otonomi khusus. Di era otsus, elit pemerintahan lokal di Papua adalah perpanjangan tangan dari elit Jakarta terutama partai-partai politik yang mayoritas dimiliki oleh para Jendral dan Purnawiran.

Perbedaan referendum Catalan, Kurdi dan Papua terletak pada:

Pertama, Politik dan pemerintahan: Di wilayah Kudi dan Catalonia politik sepenuhnya dipegang pemerintahan otonomi dibawah kendali partai lokal yang berhak dan memutuskan aspirasi rakyat. Dalam konteks Papua, elit-elit Papua memakai politik Jakarta.

Kedua, Sumber daya alam di Kurdi salah satunya adalah Minyak, pemerintah Irak bergandeng dengan Amerika dan sekutuhnya mengambil minyak di wilayah itu, namun militer sipil di wilayah itu kuat membuat wilayah tersebut menjadi wilayah yang tidak mulus bagi untuk terus dieksploitasi. Krisis ekonomi di Spanyol kian membuat Catalan ingin merdeka, terlebih Barcelona adalah wilayah kaya yang menjadi pusat industri, kekuatan maritim, perdagangan, tekstil serta keuangan dan perusahaan teknologi, dibanding kawasan lain di Spanyol yang miskin. Catalan beralasan mereka berhak merdeka dari Spanyol karena apa yang mereka beri kepada pemerintah pusat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat. Produk Domestik Bruto Catalonia mencakup 19 persen dari PDB. Dibadingkan dengan Papua, Freeport mengeruk 70 triliun /bulan, 14,4 triliun kaki Kubik Gas dikuras BP. LNG Tangguh, dan 1,2 juta hektare tanah oleh MIFEE dan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya, semua dikuasi negara-negara kapitalis yang tentu punya power dalam catur perpolitikan dunia.

Ketiga, Demokrasi di Catalonia, dalam demonstrasi pro-kemerdekaan sejumlah media di berbagai belahan dunia mengakses secara bebas. Di Papua militer yang tentu anti-demokrasi menutup dan membungkam ruang demokratisasi.

Penulis adalah Aktivis Self-Determination yang kualiah di Kota Semarang. Juga Aktif di organisasi AMP sebagai Sekjen AMP Komite Kota.

-------------------
Referensi:





Post a Comment

Powered by Blogger.